Wednesday, February 20, 2008

Presiden Jual Hutan Lindung Seharga Pisang Goreng


Siaran Pers JATAM, WALHI, Huma, Sawit Watch - 16 Februari 2008

Sejak 4 Februari lalu, hutan lindung dan hutan produksi tak berharga lagi. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2008, para pemodal diberi kemewahan membabat hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan pertambangan dan usaha lain, hanya dengan membayar Rp 300 setiap meternya. PP ini menghapus fungsi lindung kawasan hutan menjadi fungsi ekonomi sesaat.

Ditengah keprihatinan bencana banjir dan longsor musim ini, Presiden mengeluarkan PP No 2 tahun 2008 tentang Jenis & tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan utuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan.

PP ini memungkinkan perusahaan tambang merubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar, hanya dengan membayar Rp. 1,8 juta hingga Rp. 3 juta per hektarnya. Lebih murah lagi untuk tambang minyak dan gas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol. Harganya turun menjadi Rp. 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta.

"Itu harga hutan termurah yang resmi dikeluarkan sepanjang sejarah negeri ini. Hanya Rp. 120 hingga Rp. 300 per meternya, lebih murah dari harga sepotong pisang goreng yang dijual pedagang keliling" ujar Rully Syumanda, pengkampanye hutan WALHI.

"Yang menyesakkan, PP ini keluar ditengah ketidakbecusan pemerintah mengurus hutan. Laju kerusakan hutan sepanjang 2005 hingga 2006 saja mencapai 2,76 juta ha. Juga, di saat musim bencana banjir dan longsor yang terus menyerang berbagai wilayah. Sepanjang 2000 hingga 2006, sedikitnya 392 bencana banjir dan longsor terjadi di pelosok negeri. Ribuan orang meninggal, ratusan ribu lainnya menjadi pengungsi," tambah Edi Sutrisno dari Sawit Watch.

Bisa dibayangkan apa dampak PP ini, ditengah kegagalan negeri mengurus pemulihan kerusakan hutan, konflik tumpang tindih fungsi lahan, dan penanganan bencana lingkungan tahunan.

Yang paling bersorak, tentu pelaku pertambangan. Sudah sejak lama mereka melakukan lobby hingga ancaman. Mereka tak suka ijin pertambangannya terganjal status hutan lindung. Perusahaan asing sekelas Freeport, INCO, Rio Tinto, Newmont, Newcrest, Pelsart - jelas diuntungkan PP ini, demikian pula perusahaan nasional macam Bakrie, Medco, Antam dan lainnya. Saat ini, lebih 158 perusahaan pertambangan memiliki ijin di di kawasan lindung, meliputi luasan sekitar 11, 4 juta hektar.

Keluarnya PP ini memperjelas dimana posisi kabinet SBY dan partai berkuasa saat ini, yang mestinya mengontrol sepak terjang pemerintah. Kabinet SBY dengan konsisten berada di sisi pemodal, bukan keselamatan rakyat.

"PP ini menghina akal sehat dan akan bersangkutan serius dengan segala inisitif kerjasama internasional dan perubahan iklim terkait sektor kehutanan, yang sedang menjadi perhatian dunia. Jika tak ingin kabinet SBY semakin dijauhi rakyat dan membingungkan public internasional, PP ini harus segera di cabut," tuntut Siti Maemunah, koordinator nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Kontak Media:

Luluk Uliyah hp 08159480246, Edi Sutrisno hp 081315849153, Rully Syumanda hp 081319966998

Sumber: Jatam

4 comments:

  1. Komentar dari seorang teman yang dikirim lewat email:

    aduhhh ga adakah yang bisa dilakukan oleh kita untuk mencegah kesewang-wenangan para penguasa dalam merusak alam negeri tercinta ini, awal tahun ini saya berjalan sepanjang 25 km melewati 15 km hutang lindung mencapai desa adat di jawa barat, alangkah indah dan angkernya huta2 tersebut dengan pohon2 yang berusia ratusan tahun, masih banyak satwa hutan yang dengan bebasnya hidup, monyet2 hutan bergelantungan dan kadang menakuti manusia yang lewat di jalannya.. burung hutang, kupu-kupu dengan warna-warni indah.. sungguh tak terbayangkan satu tahun atau dua tahun ke depan dengan adanya pp ini akankah hutan itu masih ada.. karena jalan kesana udah bisa dilalui mobil...duuuhhh ga terbayang jika tiba2 hutan lindung yang tinggal sedikit itu akan semakin punah.. tak terbayang bencana apa lagi yang akan menimpa kita semua.....hik.hik...

    ReplyDelete
  2. Mau dibawa kemana bangsa INDONESIA ini oleh para pemimpin yg tidak bertanggung jawab. Kalau hutan lindung bebas ditebangi berarti mereka juga akan merusak habitat yang ada disekitar hutan tersebut. Monyet2 tidak mempunyai tempat lagi untuk bergelantung. Kemungkinan hewan-hewan yg lain akan mengungsi ke kawasan penduduk yg terdekat dr hutan tersebut. Selain tanah longsor, penduduk yg tinggal dekat kawasan hutan akan terganggu dengan kedatangan binatang2 yg melarikan diri tersebut. Semakin menderita saja kita sebagai rakyat. Pak Presiden & para pembantunya tidak akan merasa rugi karena mereka tidak tinggal dekat kawasan hutan.

    Walaupun tanah lindung dijual seharga goreng pisang, saya yakin monyet2 juga tidak akan bahagia walaupun monyet2 itu suka sekali pisang.

    Mr Gene, apa anda juga suka pisang goreng?

    ReplyDelete
  3. Pantun Orang Jakarte

    (dari milis tetangga)

    by: anonym

    Grogol air SELUTUT,
    Kelapa Gading SESIKUT,
    Daan Mogot dibikin AWUT- AWUT,
    Rakyat kembali KALANG KABUT,
    Pejabat MANGGUT-MANGGUT,
    Pemilik hotel bilang VERY GUT ............

    Micky Mouse MENYAHUT :
    Tahun Baru Imlek 2559 mari kita SAMBUT .........

    Baru hujan semalam suntuk, Metropolitan menjadi LAUT,
    Biang dosa-nya DIUSUT-USUT,
    Kali ini Bogor tidak DISEBUT.
    Thamrin dan jalan utama lainnya air tak kunjung SURUT,
    Masa RI-1 saja disuruh ganti mobil dan terpaksa MENURUT,
    Lalu lintas semakin SEMERAWUT.

    Sebab hutan lindung diubah jadi komplek huni NOMOR YAHUT,
    Hingga Metropolitan dengan Tangerang dibelah oleh SELAT GARUT,
    Bandara berubah menjadi PELABUHAN LAUT,
    Nginap Gratis di sana dalam tiket pesawat tak DISEBUT,
    Karcis Tol tidak termasuk ongkos perahu bagi PENJEMPUT.

    Kendaaran umum tidak tampak jangan TAKUT,
    Masih bisa berenang untuk mengarungi KOLAM JAK-UT,
    Kalau jalan kaki kepegelan pulang rumah minta istri URUT.

    Dijalan yang kejebak macet nggak kelihatan BUNTUT,
    Jika kebelet silahkan pipis DI SUDUT,

    Oh, jangan pada RIBUT-RIBUT,
    Banyak berdoalah supaya keadaan tidak BERLANJUT

    ReplyDelete
  4. Assalamualaikum Wr.Wb.

    Maaf ini dari millist tetangga.


    Gabung dan Nyatakan Dukungan Anda: Selamatkan 11,4 juta Hektar Hutan Indonesia
    Joint and Sign In
    Save Indonesian protected forest from Miners

    Pada tanggal 4 Februari 2008, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 2 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pembangunan diluar Kegiatan Kehutanan. PP tersebut membuka peluang pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan, infrastruktur telekomunikasi dan jalan tol dengan tarif sewa seharga Rp 120 untuk hutan produksi dan Rp 300 per meter persegi per tahun.

    Secara ringkas, PP tersebut merupakan produk turunan dari Perpu No 1/2004 yang memberikan izin bagi usaha pertambangan untuk melakukan aktivitasnya di atas hutan lindung. Perpu yang kemudian diperkuat dengan Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan, dan bersama DPR kemudian menetapkannya menjadi UU No 19 tahun 2004.

    Dalam banyak kajian disebutkan bahwa UU No. 19/2004 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang tidak memenuhi syarat sebagai suatu produk perundang-undangan, merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan (detournement de pouvoir) dan bertentangan dengan tata cara pembuatan perundang-undangan yang baik serta melanggar ketentuan konstitusi, pembukaan alinea 1,2 dan 3, pasal 1 ayat (1) dan (2)dan (3) ,pasal 20a, dan pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
    Pembukaan tambang di hutan jelas akan menimbukan kerusakan permanen. Aktivitas penambangan memiliki daya musnah yang luar biasa. Tidak saja terjadi pada kawasan yang dibuka namun juga pada kawasan hilir yang ditempati oleh komunitas-komunitas masyarakat. Tidak kurang jalannya perekonomian di 25 kabupaten/kota akan terganggu dan menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap jutaan penduduk pada kawasan tersebut. Nilai kerugian yang tercipta jauh lebih besar dibanding keuntungan jangka pendek yang didapat.

    Secara pasti, PP ini akan memuluskan pemusnahan lebih dari 900 ribu hektar hutan lindung di Indonesia yang akan dilakukan oleh 13 perusahaan. PP yang tidak menyebut sama sekali bahwa aturan ini ditujukan kepada 13 perusahaan yang ada sehingga berpotensi untuk memuluskan jalan bagi 158 perusahaan tambang lainnya untuk mengobrak abrik 11,4 juta hektar hutan lindung. Semuanya bisa dilakukan dengan hanya membayar Rp. 300/m2.

    Hingga disini, terjadi ketidak konsistenan Pemerintah Indonesia. Dalam pertemuan para pihak di Bali (UNFCC) pemerintah telah mendeklarasikan niatnya menjadi pionir dalam penurunan emisi global dengan melakukan penyelamatan kawasan hutan. Sementara dengan PP ini, pemerintah justru melanjutkan blunder pemerintah sebelumnya dengan memfasilitasi penghancuran hutan lindung, dengan biaya yang bahkan lebih murah dari sepotong pisang goreng. PP ini keluar dikala presiden punya wewenang menyelamatkan hutan alam indonesia tersisa, namun tidak dilakukannya!.

    WALHI, Serikat Perempuan, Jatam, Sawit Watch dan organisasi lingkungan lainnya meminta Pemerintah untuk membatalkan PP No 2/2008 sekaligus melakukan Regulatory Impact Assesment terhadap kebijakan yang memperbolehkan aktivitas penambangan di hutan lindung.

    Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta mendorong pemerintah untuk melakukan hal tersebut dengan cara mengirimkan Nama, Profesi dan Kota Domisili anda ke 081210581481 atau roelly@walhi.or.id

    Suara anda turut menentukan keberlangsungan hutan alam Indonesia.
    Informasi lebih lanjut tentang PP no 2/2008 dan berbagai peraturan atau ulasan terkait bisa dilihat di www.walhi.or.id, www.jatam.org atau www.rullysyumanda.org

    ReplyDelete