Sunday, April 14, 2013

Breaking News: Guru Akan Boikot Ujian Nasional di 23 Propinsi



Nasional; Minggu, 14 April, 2013
Setelah ada berita bahwa Ujian Nasional akan ditunda dalam 11 Propinsi, para guru yang bersatu dalam beberapa serikat guru mengambil kesempatan itu untuk melakukan boikot terhadap Ujian Nasional dalam 23 propinsi yang lain. Sudah lama ditentukan bahwa Ujian Nasional melanggar Hukum Konstitusi, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 2596 K/Pdt/2008 yang mengatakan pemerintah Indonesia dilarang mengadakan Ujian Nasional sampai kondisi pendidikan di seluruh negara menjadi sama.

Guru membenarkan bahwa kondisi di setiap sekolah sangat berbeda, misalnya kondisi antara Jakarta dan Papua sangat jauh, dan oleh karena itu, ujian yang menjadi syarat kelulusan siswa ini dinilai tidak adil. Para guru setuju dengan Makamah Agung bahwa UN tidak membantu dan malah merusak masa depan anak Indonesia, karena semua yang mereka lakukan di dalam sekolah jadi terfokus pada kemampuan lulus UN saja. Ilmu yang diterima selama tiga tahun diuji dalam 4 hari saja. Tetapi yang sangat dibutuhkan siswa pada zaman ini, yaitu ilmu yang luas dan kreatifitas yang tinggi, tidak dikembangkan dengan adanya UN.

Setelah 11 propinsi mengatakan UN akan ditunda karena belum menerima bahannya, beberapa serikat guru di propinsi lain mengatakan semua anggotanya setuju agar UN akan diboikot saja. Satu guru yang minta namanya tidak disebut mengatakan “Kami sudah lama merasa kecewa dengan pemerintah karena tidak mau menghentikan ujian ini, padahal sudah jelas melanggar hukum. Tapi kami baru berani menyatakan boikot sekarang!”

Seorang guru yang lain, yang menolak memberikan namanya, mengatakan bahwa Ujian Nasional adalah salah satu unsur yang paling buruk dalam pendidikan nasional karena tidak sesuai dengan tujuan pendidikan untuk membuat anak Indonesia cerdas dan kreatif. Katanya, “Di semua negara maju, tidak ada Ujian Nasional. Hanya ada di Indonesia. Ini hanya sebuah proyek belaka, dan diadakan untuk memperkaya orang-orang tertentu, bukan untuk mencerdaskan anak kami.”

Ditanya bagaimana caranya boikot bisa dilakukan secara baik dan efektif, seorang guru yang tidak mau menyebutkan namanya menjelaskan bahwa para guru akan kirim sms kepada siswa mereka dan suruh mereka libur sekolah selama 4 hari saja. Katanya, kalau jutaan siswa tidak hadir, maka secara automatis UN menjadi tidak berlaku. Dan kalau ada siswa yang “takut” dan tetap masuk sekolah, para guru akan diam saja di kelas, dan tidak akan membagikan soal ujian kepada siswa. Jadi yang masuk sekolah tetap tidak akan mengikuti ujian ini.

Seorang guru minta pemerintah untuk taat hukum dan menerima keputusan MA yang melarang Ujian Nasional. Katanya, “Tidak ada alasan untuk mengganggu siswa kami setiap tahun. Kami lebih tahu siswa kami daripada pemerintah. Berikan hak kepada guru yang profesional untuk mendidik dan menilai kemampuan siswa untuk lulus sekolah. Kami yang berhak memutuskan hal itu, bukan pemerintah.”

Setelah dicari informasi lebih lanjut tentang rencana boikot terhadap Ujian Nasional di 23 propinsi, ditentukan bahwa berita itu sama sekali tidak benar dan direkayasa oleh seorang pengamat pendidikan bernama Mr. Gene Netto, warga Selandia Baru yang menetap di Indonesia selama 18 tahun. Ditanya kenapa dia membuat berita rekayasa seperti itu, dia menjelaskan, “Agar 3 juta guru dan puluhan juta orang tua akan mulai introspeksi. Tidak ada yang setuju dengan ujian ini, kecuali sedikit. Ini negara demokrasi. Ini negara hukum. Kami yang mayoritas punya hak untuk menolak sesuatu, dan MA sudah membenarkan penolakan kami itu terhadap UN. Ujian Nasional itu sangat buruk dan perlu dihentikan, dan tidak ada UN dalam semua negara maju. Tapi pemerintah masih melanggar hukum setiap tahun dengan menjalankan UN. Kami hanya minta pemerintah dengarkan aspirasi rakyat dan juga taat pada hukum nasional!”

Ditanya lagi apakah takut sebagian guru atau orang tua akan percaya pada berita rekayasa ini dan melakukan boikot terhadap Ujian Nasional, dia menjawab, “Saya yakin tidak ada guru yang percaya pada berita rekayasa ini. Tidak ada sejarahnya 3 juta guru di Indonesia bisa kompak dan utamakan kepentingan siswa di atas segala-galanya. Hampir semua guru dan juga semua orang tua hanya mau cari selamat bagi diri sendiri. Walaupun pemerintah melanggar hukum negara dengan mengabaikan keputusan MA, para guru dan orang tua tetap tidak mau kompak dan menuntut masa depan yang paling baik untuk semua anak Indonesia. Jadi tidak mungkin guru dan orang tua bisa bersatu dan melakukan boikot terhadap UN. Mereka belum bisa berani.”

Sumber:

No comments:

Post a Comment