Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Perokok Akan Dicabut

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Saya hampir tidak percaya ketika membaca berita ini. Begitu kejamnya Pemprov DKI. Terhadap orang kaya, tidak bisa bersikap keras. Tetapi terhadap orang miskin, bersikap keras maupun kejam sangat mudah.
Menolak sebuah kartu Gakin terhadap sebuah keluarga akan punya dampak yang luas. Yang merokok, kemungkinan besar si bapak. Tetapi dia tidak hidup sendiri. Mungkin juga ada isteri dan 4 anak. Jadi, pada saat menolak memberikan kartu Gakin untuk orang miskin yang merokok, berarti anaknya (dan isterinya) juga tidak dapat karena anak ditanggung oleh kartu keluarga dari bapaknya, kalau tidak salah. Kalau memang benar begitu, berarti setiap anak miskin yang bapaknya merokok tidak akan dapat bantuan medis secara gratis dari Pemprov DKI. Betul?

Pertanyaan:

1. Kesalahan anak itu apa, sehingga dia bisa ditolak bantuan medis yang gratis pada saat kena demam berdarah, tifus, diare, demam, cacar air, TBC, dan penyakit2 umum yang lain? Anak miskin yang sakit mau berobat secara gratis, tetapi dia akan ditolak. Apa salahnya si anak?
2. Apakah pantas, wajar dan adil semua anak miskin kena “hukuman” disebabkan perbuatan bapak kandungnya?
   
   
3. Kenapa tidak sekaligus menaikkan harga rokok menjadi 100 ribu per bungkus? Biar hanya orang kaya yang bisa membelinya?
4. Kenapa rokok masih dibuat semurah mungkin, dan merokok di mana saja (di tempat umum) tidak dilarang sekaligus, biar semua orang bisa segera berhenti rokok juga?
5. Bagaimana caranya mengetahui kalau seorang bapak merokok atau tidak? Apakah akan dibuat sistem mata-mata di setiap RT-RW untuk mengintai semua orang dewasa yang miskin, supaya bisa mencabut hak kartu Gakinnya?
6. Kalau seorang bapak dilaporkan sebagai perokok, padahal bukan, bagaimana proses mendapatkan kembali Gakinnya?
7. Kalau ada seorang bapak yang takut, dan berhenti merokok hari ini juga, bagaimana caranya dia bisa membuktikan bahwa dia sudah tidak merokok lagi? (Berarti harus bisa membuktikan secara negatif. Coba anda buktikan sekarang bahwa anda belum pernah mencuri uang dari orang lain. Bagaimana caranya membuktikan yang negatif?)

Dan si bapak yang miskin itu barangkali jadi perokok di zaman dulu, karena selama puluhan tahun pemerintah tidak mau naikkan harga rokok karena takut kehilangan pajak dari perusahaan rokok. Dan kalau perusahaan rokok mau pasang billboard di samping jalan raya, atau di tivi, atau majalah atau di tempat umum lainnya, mana ada Pemprov atau pemerintah yang mau menolak izinnya?

Jadi sikap yang anti terhadap perokok miskin ini sangat bertentangan dengan sikap semua pemprov dan pemerintah nasional yang sangat akrab dengan perusahaan rokok.
Dan yang akan menjadi korban (bila peraturan ini diteruskan secara serius) adalah anak miskin yang tidak punya dosa. Tetapi pada saat si anak kena demam berdarah dan perlu berobat ke rumah sakit, mungkin bapaknya tidak akan bisa membawa anaknya berobat karena tidak ada kartu Gakin dan uangnya tidak cukup. Dan bapak itu mungkin hanya merokok 10 batang per hari. Atau 8 batang. Atau 4 batang. Atau satu batang saja. Batasnya mana? Merokok satu batang dalam seminggu = tidak berhak dapat Gakin? Siapa yang akan memantau dan menentukan?

Sungguh tidak baik, tidak bijkasana, tidak logis dan tidak adil kebijakan ini dari Pemprov DKI.
Kasihan anak miskin yang tidak akan bisa berobat (kecuali bisa pinjam uang), karena para pejabat mau menghukum bapak dari si anak yang sakit. Kalau para pejabat kaya yang hidup dalam kemewahan bisa merasakan kehidupan di lapisan paling bawah, saya kira mereka tidak akan tega membuat peraturan seperti ini. Tetapi mereka tidak peduli. Kartu asuransi swasta ada di dompet mereka dan dompet mereka juga penuh dengan uang tunai dan kartu kredit. Jadi buat apa mereka harus peduli pada anak yang miskin yang tidak bisa menyumbang saat kampanye?

Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene Netto
********

Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Perokok Akan Dicabut
Selasa, 09/02/2010 13:49 WIB
Hery Winarno – detikNews
Jakarta - Merokok merusak kesehatan. Karena itulah pecandu rokok dari kalangan miskin di Jakarta harus segera menghentikan hobi buruk itu. Lebih-lebih Pemprov DKI mempertimbangkan untuk mencabut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK GAKIN) dari mereka yang merokok.

“Kami akan rumuskan langkah ketidakberpihakan terhadap para perokok tersebut. Percuma saja Pemprov menyediakan biaya yang tidak sedikit untuk para perokok itu melalui program Gakin,” tegas Gubernur DKI Fauzi Bowo di Balaikota, Selasa (9/2/2010).

Menurut Fauzi kebijakan tersebut terpaksa dilakukan karena tingginya jumlah pengeluaran keluarga miskin untuk membeli rokok. "Sebanyak 22 persen dari total pengeluaran sebulan keluarga miskin dihabiskan untuk rokok," tambah pria yang akrab disapa Foke ini.

Untuk bisa memuluskan niatnya tersebut, Foke berencana akan menggandeng beberapa pihak terkait agar sosialisasi anti rokok kepada masyarakat DKI bisa massif. “Mereka akan menyosialisasikan larangan merokok di sekolah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), komite sekolah, dan rohis,” pungkasnya. (her/nrl)

Sumber: detiknews.com