Mahfud MD: Kecurangan Memang Masif

Rabu, 05/08/2009 22:09 WIB
Sidang Sengketa Pilpres
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menengarai kecurangan pilpres memang berlangsung secara masif. Namun untuk menyimpulkan apakah kecurangan itu bersifat terstruktur dan sistematis, masih perlu pembuktian lebih jauh.

"(Kecurangan) itu memang masif. Tapi kalau terstruktur dan sistematis belum, masih perlu dibuktikan," kata Ketua MK Mahfud MD yang menjadi Ketua Majelis Hakim dalam sidang di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (5/8/2009).

Mahfud mengeluarkan pernyataan itu untuk mengomentari kasus beredarnya ribuan formulir C1 palsu buatan Tim SBY-Boediono di Kota Tangerang, Banten pada hari H pilpres. Formulir itu beredar di ribuan TPS di Kota Tangerang yang memiliki 2700 TPS.

Di formulir tersebut telah terdapat tanda tangan Ketua KPPS beserta cap stempel basah. KPU Provinsi Banten menegaskan formulir palsu tersebut tidak mereka gunakan dalam proses rekapitulasi hasil pilpres. Namun keterangan KPU Banten tidak diterima begitu saja oleh pemohon dan majelis hakim MK. Di Pilkada Jawa Timur beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang serta penghitungan ulang di beberapa kabupaten. Hal tersebut dilakukan karena telah terjadi kecurangan secara masif serta sistematis. (anw)

Sumber: detiknews.com

Saksi Ahli: Kasus DPT Tak Ada Presedennya di Seluruh Dunia

Rabu, 05/08/2009 19:37 WIB
Sidang Gugatan Pilpres

Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Ahli sosialogi politik Yudi Latif dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Yudi yang datang atas permintaan Tim JK-Wiranto itu mengatakan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Indonesia hanya satu-satunya di Indonesia.

"Ini kasus khas Indonesia dan tak ada presedennya di negara lain," kata Yudi persidangan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Rabu (5/8/2009). Karena belum ada presedennya, menurut Yudi, belum pernah ada pemilu di sebuah negara demokratis yang dibatalkan lantaran persoalan DPT. Meski begitu, dia berpendapat hasil pilpres di Indonesia seharusnya dibatalkan karena diwarnai dengan pelanggaran prosedur.

Salah satu pelanggaran yang paling berat, kata Yudi, adalah persoalan DPT. Carut marut DPT yang selama ini menyertai pemilu menyebabkan cacat besar dalam pemilu. Sebab basis demokrasi adalah diakuinya hak konstitusional setiap warga negara. Persoalan DPT telah membuat sekian banyak warga negara kehilangan hak pilihnya.

"DPT yang baik adalah basis pemilu yang baik. Itulah yang jadi basis legalitas. Tanpa legalitas, pemilu cacat," kata Yudi.

Dan penghilangan hak warga negara ini menurut Yudi adalah sebuah pelanggaran HAM berat. "Satu penghilangan hak konstitusional saja sudah merupakan kejahatan, apalagi penghilangan yang dilakukan secara massif. Itu merupakan pelanggaran HAM berat," kata Yudi.

Selain kasus DPT, Yudi juga menyinggung kecurangan lain, misalnya penggunaan fasilitas negara untuk pasangan calon tertentu. Kecurangan yang dilakukan oleh elite secara terstruktur semacam ini jauh lebih berbahaya daripada kerusuhan pemilu yang diakibatkan grassroot.

"Selama ini pemilu dikatakan damai dan baik. Tapi kriteria yang dipakai hanya tidak adanya makar. Padahal harus dilihat apakah terjadi pelanggaran serius atau tidak. Pelanggaran oleh institusi lebih berbahaya dibanding rioting (kekisruhan)," kata Yudi.

Dari pengalaman negara-negara demokrasi, terang Yudi, pemilu merupakan kunci kemajuan dan kemunduran demokrasi. Jika pemilu baik, maka demokrasi akan tumbuh baik. Sebaliknya, jika pemilu buruk, maka demokrasi pun akan mengalami kemunduran.

Karena itu, untuk menjaga konsolidasi demokrasi di Indonesia, Yudi mengusulkan agar hasil pilpres dibatalkan dan dilaksanakan pilpres ulang. "Kalau tidak memenuhi prinsip konstitusional, pemilu itu harus dibatalkan. Pemilu presiden kemarin cacat hukum," tandas Yudi. ( sho / anw )

Sumber: detiknews.com

Paling 'Bergizi', Ical dan Paloh Berpeluang Kuat Gusur JK

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Golkar, Golkar!! Sungguh unik politikus di Indonesia. Kalau ada seorang politikus yang bicara seperti ini tentang kepemimpinan partainya di negara barat, berita ini akan menjadi heboh sekali. Tetapi di sini, tidak ada yang merasa kaget atau heran karena sudah begitu terbiasa dengan korupsi. Semoga akan ada hari di masa depan di mana semua orang Indonesia tidak mengenal korupsi lagi. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********

Paling 'Bergizi', Ical dan Paloh Berpeluang Kuat Gusur JK

Jumat, 10/07/2009 09:33 WIB
Shohib Masykur – detikPemilu
Jakarta - Wacana percepatan Munas Partai Golkar makin menguat. Beberapa petinggi partai berhasrat menggantikan posisi Jusuf Kalla (JK) secepat mungkin. Aburizal Bakrie (Ical) dan Surya Paloh merupakan dua kandidat terkuat karena memiliki gizi alias kekuatan finansial paling mumpuni.

"Dalam era sekarang ini kelemahan Golkar adalah pimpinan-pimpinan daerahnya melihat bukan kemampuan visi misinya, tapi kemampuan gizinya. Gizi itu kekuatan finansial. Memang yang sangat menonjol Aburizal dan Surya Paloh," kata Ketua Tim Kampanye JK-Wiranto, Fahmi Idris, saat dihubungi detikcom, Jumat (10/7/2009).

Menurut Fahmi, para tokoh yang memiliki kekuatan di Golkar menghendaki Munas dipercepat. Bahkan mantan Ketum Golkar Akbar Tandjung menghendaki Munas yang sedianya baru digelar Desember itu dilangsungkan bulan Juli ini.

Tujuan utama dari percepatan Munas itu adalah untuk segera mengganti ketua umum setelah Jusuf Kalla (JK) kalah telak dari SBY di pilpres. Beberapa petinggi Golkar yang menurut Fahmi sangat berminat menduduki posisi itu adalah Aburizal Bakrie (Ical), Surya Paloh, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono.

Namun dia menilai potensi paling kuat dimiliki Ical dan Surya Paloh. Sebab kedua tokoh inilah yang memiliki kekuatan finansial paling memadai. Meski Akbar dan Agung Laksono juga berminat, namun Fahmi menilai kedua tokoh ini tidak memiliki kekuatan finansial yang memadai.

Fahmi sendiri mengaku tidak berminat berebut posisi itu. "Aku ora gelem. Aku ra duwe duit untuk menyogok pengurus daerah (Aku nggak mau. Aku nggak punya uang untuk menyogok pengurus daerah)," aku Fahmi seraya tertawa.

Begitu ketua baru terpilih, Fahmi yakin ketua baru tersebut, siapa pun dia, akan segera menghadap SBY. "Apalagi kalau Pak Ical, begitu diketok langsung menghadap Pak SBY. Misalnya jam 10 pagi diketok, jam 11.00 kalau (Munasnya) di Jakarta dia langsung menghadap Pak SBY. Kalau di Bali, karena dia punya pesawat khusus, ya jam 11.30 WIB. Kalau SBY nggak ada ditunggu di rumahnya," kata Fahmi. ( sho / nrl )

Sumber: pemilu.detiknews.com

SBY Lampaui Rekor Obama

Kamis, 09/07/2009 18:48 WIB
Amanda Ferdina – detikPemilu
Jakarta - Kemenangan pasangan SBY-Boediono yang menurut berbagai lembaga survei mencpai 60 persen dianggap telah melampaui rekor presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Sebelumnya, Obama adalah pemecah rekor dunia yang mendapatkan 52 persen atau setara dengan 69 juta pemilih.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye SBY-Boediono, Bara Hasibuan, dalam media briefing di restoran Amadeus, Setabudi Building, Jl Setia Budi, Kamis (9/7/2009). Menurut Bara, dari 231 juta warga AS yang memiliki hak pilih, 132 juga di antaranya menggunakan hak suaranya. Dari 132 juta itu, 52 persen atau 69 juta memilih Obama.

Sementara SBY menang dengan 60 persen suara dari jumlah pemilih di Indonesia yang mencapai 176 juta. Dengan asumsi tingkat partisipasi 70 persen, artinya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah 119 juta. "Jadi kalau SBY 60 persen, berarti setara dengan 71 juta suara. Kalau itu betul, SBY akan pecahkan rekor yang mengalahkan Obama," kata Bara.

Selain itu Bara juga membedakan posisi tanding SBY sebagai incumbent dan Obama yang merupakan calon baru. Kondisi perpolitikan AS di mana rakyat ketika itu sudah merasa tak suka dengan presiden sebelumnya, George W Bush, serta keadaan ekonomi yang tak menentu dianggapnya menguntungkan Obama.

"Kombinasi itu menguntunkan Obama, maka dari jauh hari bisa diprediksikan Obama akan menang. Beda dengan seorang incumbent. SBY memang punya keuntungan, tapi posisi itu juga tidak mudah karena itu juga suatu ujian. SBY diuji oleh rakyat apakah dia sudah bisa menyejahterakan rakyat, bukan hanya apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi SBY juga sukses sebagai incumbent," jelas Bara.

Akan tetapi Bara juga menegaskan pernyataannya bukan berarti mendahului hasil dari KPU. "Lagi-lagi ini bukan kita mau mendahului hasil dari KPU. Tapi kalau kita lihat dari 4 lembaga survei yang konsisten dan juga dari pengalaman lalu, maka bisa kita lihat lebih kurang akan sama dengan KPU," tandas Bara. ( amd / sho )

Sumber: pemilu.detiknews.com

Laporan JPPR: Dari Intervensi Bupati Hingga Tinta Pulpen Untuk Celup Jari

Rabu, 08/07/2009 22:58 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Jaringan Pendidikan Dan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), menemui banyak hal aneh sepanjang pencontrengan hari ini. Dari mulai permintaan Bupati agar memilih jagoannya, hingga penggunaan tinta pulpen untuk celup jari.

"Di TPS 05 Lawoway, Watangpulu, Sulawesi Selatan, ada instruksi Bupati ke PPK untuk memilih salah satu calon," ujar Korordinator Nasional JPPR, Daniel Zuchron, dalam konferensi pers di Kantor JPPR, Jl Taman Amir Hamzah No. 5, Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2009).

Selain intervensi pemerintah, JPPR juga menemukan kejadian menggelikan lainnya. Tinta pemilu yang digunakan sebagai tanda sudah memilih ada yang diganti tinta pulpen yang mudah luntur. "Di TPS 5 Rasojaya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, tinta tidak ada, diganti tinta pulpen," ujar Daniel.

Keputusan MK yang memberikan keleluasaan mendaftar hanya menggunakan KTP dan KK tidak berhasil. Masih banyak pemilih ber-KTP yang enggan mendaftar. "Di TPS 78, Tapos, Tenjolaya, Bogor, tidak ada yang mendaftar menggunakan KTP," ujar Daniel.

Ironisnya, keputusan MK juga membuat sejumlah pemilih gigit jari tidak mendapat surat suara untuk dicontreng. "TPS 3 Jetis, Dagangan, Madiun, kertas suara kurang 59," keluh Daniel

Persoalan DPT ternyata belum juga usai dan menyisakan banyak persoalan. Di Ngawi, Jawa Timur, DPT pilpres menggunakan DPT pileg yang terus menuai keluhan masyarakat. "Ngawi DPT pilpres sama dengan DPT pileg," ujar Daniel.

Sosialisasi KPU kepada petugas Panitia Pemilih Suara (PPS) juga dinilai Daniel tidak optimal. Alhasil, sejumlah KPPS salah dalam penentuan sah atau tidak surat suara sah. ( van / rdf )

Sumber: pemilu.detiknews.com

Keputusan MK: KTP Sah Buat Nyontreng

KPU Siap Laksanakan Putusan MK Soal KTP
Senin, 06/07/2009 20:35 WIB
Shohib Masykur – detikPemilu
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan siap melaksanakan putusan MK menyangkut penggunaan KTP dan Paspor dalam pilpres. KPU masih akan merinci teknis operasional dari putusan MK tersebut.

"Yang jelas, ada kewajiban dari KPU untuk menindaklanjuti dan melaksanakan
putusan MK. Bagaimana teknisnya, sebenarnya MK juga sudah merinci. Tapi secara teknis operasional itu dirinci lagi oleh KPU," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2009).

Dengan demikian, imbuh Hafiz, warga yang telah memenuhi syarat tapi tidak
terdaftar akan bisa menggunakan hak pilihnya asal punya KTP untuk dalam negeri dan paspor untuk warga negara di luar negeri.

"Tapi tentu (KTP/paspor) yang masih berlaku. Kalau yang sudah mati ya innalillah," kata Hafiz.

Hafiz menambahkan, pemilik KTP hanya bisa menggunakan hak suaranya di tempat KTP tersebut diterbitkan. "Nggak bisa orang punya KTP di Pati, Jawa Tengah, misalnya tiba-tiba memilih di Ciputat atau Jakarta. Dan MK mengatakan waktunya 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara," kata Hafiz.

Mengenai penyediaan logistik, Hafiz mengaku KPU masih akan membahasnya. Malam ini juga KPU akan menggelar rapat pleno untuk membahas masalah tersebut. Usai rapat pleno KPU akan kembali menggelar konferensi pers. ( sho / mok )

Sumber: pemilu.detiknews.com


KTP Sah Buat Nyontreng
KPU Tidak Tambah Surat Suara, Pemilih Terdaftar Didahulukan
Senin, 06/07/2009 20:24 WIB
Mega Putra Ratya – detikPemilu
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli mendatang. Meski begitu, KPU tidak akan menambahkan logistik berupa surat suara.

"KPU tak bisa menambah jumlah surat suara," ujar anggota KPU Andi Nurpati di
Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/7/2009).

Andi mengatakan KPU akan melakukan distribusi pemilih ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) dalam lingkup RT/RW.

"Mudah-mudahan, jumlahnya tidak banyak. Karena surat suara nantinya bisa sesuai dengan yang terdaftar di DPT," kata Andi.

Bagi pemilih yang menggunakan KTP, menurut Andi, nantinya akan melakukan pemilihan setelah para pemilih yang terdaftar dalam DPT atau satu jam sebelum TPS ditutup.

"Bagi yang menggunakan KTP, diberi waktu satu jam sebelum pencontrengan ditutup. Itu artinya MK memberi kesempatan terlebih dahulu pada pemilih yang benar-benar terdaftar dalam DPT," tambah dia.

KPU, kata Andi, akan menindaklanjuti putusan MK dan akan membahas masalah secara teknis di lapangan dan bagaimana mensosialisasikan putusan tersebut.

"Termasuk berkoordinasi dengan pengawas pemilu berkaitan dengan pengawasan di
daerah masing-masing," tambah dia. ( mpr / nrl )

Sumber: pemilu.detiknews.com

JK Kritik Iklan Pilpres Satu Putaran

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Ini iklan politik satu putaran yang dikritik:

Iklan Politik Satu Putaran

Dan ini komentarnya JK dan SBY di dalam Debat Pilpres:

JK Kritik Iklan Pilpres Satu Putaran


SBY mengatakan bahwa iklan ini tidak dibuat oleh dirinya, atau tim suksesnya, tetapi juga tidak jelaskan siapa yang membuat iklan tersebut, dan juga tidak menjelaskan apakah dia merestuinya.
Dan selanjutnya, JK dan Wiranto menyatakan perlu dilakukan investigasi, karena menurut UU Pilpres, hanya tim sukses dari masing2 kandidat yang boleh memasang iklan. Tadi saya baca di koran, bahwa iklan tersebut dibuat oleh Denny JA, yang juga Direktur di Lingkaran Survei Indonesia, atau LSI. (Lihat: LSI Denny JA Ukir Sejarah Memenangkan 14 Pilkada Provinsi)

Intinya, dalam iklan itu dikatakan bahwa kalau pilpres selesai dalam satu putaran saja, negara bisa hemat biaya 4 Trilyun. Jadi, harga 4 Trilyun itu adalah harga jual-beli demokrasi di Indonesia.

Kalau masyarakat terima himbauan untuk menyelesaikan pilpres dalam 1 putaran, apakah langsung berarti 4 Trilyun yang dihemat itu akan disalurkan kepada masyarakat dan program sosial? Atau apakah lebih mungkin bahwa setelah menghemat 4 Trilyun, para pejabat akan berusaha untuk mendapatkan “jatah” dari uang tersebut?

Semoga uang untuk pilpres dua putaran selalu ada, dan alasan selesaikan cepat untuk menghemat uang tidak perlu didengarkan.

Lihat juga:
Wiranto: Apakah Yang Buat Iklan Itu Setan ?

Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene

Ratusan Warga Makassar Protes Pernyataan Andi Mallarangeng

Kamis, 02/07/2009 15:17 WIB
Muhammad Nur Abdurrahman - detikPemilu
Makassar - Pernyataan Andi Mallarangeng yang menyebut orang Bugis belum saatnya menjadi presiden tak hanya menuai protes kalangan akademisi dan budayawan Sulawesi Selatan (Sulsel). Pernyataan Andi itu juga memancing protes warga Makassar.

Protes tersebut disampaikan ratusan warga kota Makassar dalam aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (2/7/2009). Mereka mengaku tersinggung dengan peryataan juru bicara kepresidenan tersebut.

Kemarahan para demonstran tersebut terwakili dalam tulisan berbagai spanduk yang mereka bawa. Spanduk-spanduk itu antara lain bertuliskan 'Mallarangeng Bersaudara Haram Menginjakkan Kakinya di Sulsel', 'Kami Warga Sulsel Tidak Terima Penghinaan Mallarangeng Sekeluarga', dan 'Penghinaan untuk Warga Sulsel, Darah Taruhannya'.

Para pengunjukrasa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Sulsel Antirasis ini juga membawa sebuah truk tronton yang dijadikan panggung orasi. Beberapa spanduk JK-Wiranto tampak dibentangkan di sekitar truk tersebut.

Juru bicara aksi, Subhan Djaya Mappaturung, menegaskan pihaknya menuntut 3 hal. Pertama meminta SBY sebagai penanggung jawab tertinggi kampanye meminta maaf kepada seluruh rakyat Sulsel atas pernyataan Andi.

Kedua, meminta Andi Mallarangeng meminta maaf kepaa rakyat Sulsel atas pernyataannya, dan ketiga meminta polisi menindak Andi karena pernyataannya berpotensi memunculkan konflik horizontal.

Aksi demo ini dikawal oleh sekitar 100 orang polisi. Penjagaan ketat juga dilakukan aparat keamanan di sekitar kantor DPD Partai Demokrat Sulsel yang berada tak jauh dari lokasi unjuk rasa. ( mna / djo )

Sumber: pemilu.detiknews.com

Lihat juga:
Dinilai Lecehkan Bugis, Andi Mallarangeng Dituntut Minta Maaf 2x24 Jam

Partai Islam Dan Spanduk Politik

[Email dari teman di milis sebelah]

Assalamualaikum ww,
Saya barusan pulang dari resepsi pernikahan di sports mall kelapa gading. Saya sempat kecewa melihat keadaan di jalan, padahal ini bukan masa kampanye. Apa maksud partai itu mengibarkan panji2 partainya disepanjang jalan sejak rumah sakit mitra keluarga kelapa gading sampai sports mall. Sebuah partai islam yg memperoleh suara 5 besar. saya gak usah sebutkan nama partai ini karena mungkin banyak simpatisan ataupun kadernya di milist ini. Tahu apa yg saya lihat? DI SETIAP POHON YG SAYA LEWATI, SEJAK DARI R.S MITRA KELAPA GADING S/D SPORTS MALL KELAPA GADING, ditempeli bendera kira2 seukuran handuk, dgn attribut partai islam tersebut. Bendera yg diikatkan dg kayu (mungkin bambu), dan dipaku ke SETIAP POHON SEPANJANG JALAN ITU. saya gak tau akhirnya sampai mana, mungkin sampai di perempatan lampu merah mall kelapa gading III (depan mesjid kelapa gading) dan boulevard, karena saya emang tujuannya cuman sampai sports mall. Yg jelas disepanjang jalan depan sports mall DI SETIAP POHON nya dipaku bendera partai ini. Bukankah Islam mengajarkan kita menjadi 'rahmatan lil 'alamin'? Bukankah Islam mengajarkan kita harmonisasi hidup dg alam sekitar???
mohon maaf kalau ada salah2 kata, kebenaran milik Allah semata.
terima kasih
Wassalam,
Martin

********

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Saya kira hal seperti ini bisa terjadi karena semua partai Islam mengikuti konsep politik yang diimpor dari negara sekuler di barat. Hasil pemilu di barat membuktikan bahwa orang yang menghabiskan uang yang paling banyak untuk iklan, khususnya di tivi, adalah pihak yang rata2 menang dalam pemilu atau pilpres. (Jadi tim sukses di sini yang sudah tahu tentang ini pasti sibuk pasang iklan sebanyak2nya di tivi.)

Kalau semua partai Islam benar2 peduli pada ummat Islam, khususnya orang kurang mampu, dan benar2 yakin pada Allah sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa, saya kira mereka akan terbuka untuk mencari jalan lain,selain mengikuti pola kampanye politik yang sudah terbentuk di negara barat. Mereka tidak akan mau menghabiskan uang yang banyak untuk iklan, atau poster dan spanduk, yang belum pasti memberikan manfaat dan belum pasti membawa kemenangan.

Satu cara adalah dengan mengumpulkan uang spanduk, lalu uang itu dibagi dua: satu bagian untuk spanduk dan poster, dan bagian lain untuk anak yatim dan orang miskin. Cukup pasang poster dan spanduk di lokasi strategis, dan cukup hanya sekian saja. Bukan ratusan sampai ribuan spanduk, poster dan bendera di lokasi yang sama.

Kalau mereka mau seperti itu, maka tindakan tersebut bisa menjadi ciri khas dari kampanye mereka. Orang akan lihat bahwa spanduk dari partai Islam itu tidak ada di jalan, dan partai bisa menyebarkan info bahwa mereka telah berikan uang spanduk kepada anak yatim yang membutuhkannya, dengan minta anak yatim mendoakan bangsa supaya dapat pemimpin Muslim yang terbaik, menurut perhitungan Allah.

Pembagian yang terbaik, mungkin 50/50 (yaitu, 50% dari uang spanduk/iklan yang terkumpul diberikan kepada anak yatim, 50% untuk spanduk), atau 70/30 (yaitu 70% untuk anak yatim, 30% untuk spanduk) atau pembagian yang lain.

Kalau partai Islam itu kalah dalam pemilu, maka mereka tetap dapat pahala dari menyantuni anak yatim jadi mereka menang 1 kali. Kalau menang dalam pemilu, maka mereka menang dua kali karena tetap ada pahala dari menyantuni anak yatim dan ada kekuasaan terhadap anggaran yang bisa disalurkan kepada anak yatim juga. Jadi ini merupakan win-win solution bagi partai Islam.

Dengan menggunakan gaya kampanye seperti itu, maka bisa dijamin masyarakat akan tertarik pada partai itu dan insya Allah akan mau mendukung saat partai Islam itu ketahuan lebih peduli pada anak yatim daripada iklan politik. Dan kalau seandainya strategi itu berhasil dan partai itu menang dalam pemilihan dan mendapatkan kekuasaan, bisa dijamin bahwa partai politik yang lain, termasuk sekuler, akan berbondong2 menyalurkan uang kepada anak yatim juga pada pemilihan (atau pilkada) berikut. Setelah kelihatan bahwa strategi itu membawa kemenangan, partai yang belum coba strategi itu akan berusaha untuk mengalahkan partai2 lain dengan memberikan lebih banyak uang kepada anak yatim. Siapapun menang dalam pemilihan, anak yatim dijamin “menang” terlebih dahulu.

Ide ini sudah disampaikan kepada pemimpin salah satu partai Islam dari satu tahun yang lalu. Dan disampaikan berulang kali sejak itu. Secara lisan, disetujui, dan dinyatakan sebagai ide yang sangat baik, tetapi sampai saat ini (setahu saya), belum dicoba sama sekali oleh partai Islam itu, dan partai Islam lainnya juga tidak. Sepertinya tidak ada dari mereka yang berani ambil risiko, karena mereka takut kalah terhadap partai sekuler yang habiskan milyaran rupiah untuk spanduk, poster, bendera, stiker, kaos, topi, iklan koran, iklan tivi, dsb.

Begitulah kelemahan partai Islam di indonesia. Secara lisan, mereka menyatakan peduli pada anak yatim. Secara kenyataan, mereka merasa wajib ikut-ikutan main politik dengan gaya sekuler yang diimpor dari barat. Mereka tidak berani membuat gaya kampanye sendiri dan ambil risiko kalah bersaing. Tetapi kalau mereka benar2 yakin kepada Allah SWT, mereka tidak akan takut kalah, dan karena mengerit fiqih prioritas, mereka akan merasa malu untuk menghabiskan milyaran rupiah untuk spanduk, poster, bendera, stiker, kaos, topi, iklan koran, iklan tivi, dsb. pada saat masih ada anak yatim yang lapar dan putus sekolah. Ditambah lagi dengan anak miskin yang juga lapar dan terpaksa menjadi pemulung di sore hari (daripada bermain) biar bisa makan dan bersekolah!

Semua partai Islam itu bisa saja membuat argumentasi bahwa bila mereka menang, mereka dapat kekuasaan terhadap anggaran negara, dan oleh karena itu, lebih baik habiskan uang milyaran rupiah sekarang untuk spanduk dan iklan lainnya, daripada berikan uang itu kepada anak yatim yang lapar. Tetapi hal itu berarti mereka sedang “berjudi”. Mereka keluarkan jumlah uang X (uang iklan), sebagai usaha meraih uang X kali 1000 (anggaran negara). Dan kalau mereka kalah dalam pemilu, anak yatim dan anak miskin tetap lapar dan putus sekolah.

Tetapi partai Islam tidak akan peduli. Yang terpenting di dalam hati mereka hanya niat untuk memperbaiki bangsa ini, dan mereka yakin bahwa hal itu hanya bisa dilakukan lewat tangan mereka, dan untuk itu harus pasang spanduk dan poster sebanyak2nya di mana2 biar bisa menang dalam pemilu. Mereka tidak pikir bisa kalah dan uangnya bisa hangus, tanpa membawa hasil sama sekali. Dan orang yang berjudi benaran di kasino juga tidak berfikir begitu.

Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene

Din Syamsudin: Pasangan Capres-cawapres Masih Pakai 'Topeng'

Selasa, 23/06/2009 16:12 WIB
Ari Saputra - detikPemilu
Jakarta - Kampanye pasangan capres-cawapres dinilai masih semu. Masing-masing pasangan belum membuka diri dan bersembunyi di balik 'topeng' politik pencitraan.

"Masih semu, penuh 'topeng' dan belum terbuka. Kampanye pilpres masih
terbungkus kesemuan, berorientasi pencitraan, mempesona di hadapan pemilih," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin saat diskusi "Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa" di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Selasa (23/6/2009).

Ia menilai, kampanye masih sebatas perdebatan normatif belum menyentuh
persoalan sehari-hari kehidupan masyarakat. Adapun capres-cawapres yang
berani menulis maupun melakukan kontrak sosial politik belum dapat diyakini
pembuktiannya.

"Kami berharap, para capres sungguh-sunguh melakukan kontrak sosial politik. Tidak hanya formalitas saja. Saat saya bertemu petani tomat di pengalengan mereka cerita harga jatuh dari Rp 3.000/kg menjadi Rp 400/kg dan tidak ada proteksi dari pemerintah," imbuh Din.

Untuk itu, ia meminta para pasangan untuk lebih lugas. Tidak memberi retorika politik saja melainkan pembuktian ke masyarakat.

"Retorika itu enak didengar. Tapi membosankan. Perlu pembuktian, pendekatan
kemandirian dan negara harus berperan. Kita berharap betul ada perubahan.
Pemimpin yang berwatak dan berbuat nyata untuk kesejahteraan," pungkasnya. (Ari /anw)

Sumber: Pemilu.detiknews.com

Debat Capres Pertama Digelar Malam Ini

Kamis, 18/06/2009 08:56 WIB
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Debat capres pertama akan digelar sebagai bagian dari rangkaian 5 kali debat. Tema untuk debat kali ini adalah 'Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM.'

Debat digelar Kamis (18/6/2009) pukul 19.00-21.00 WIB di Studio TransCorp, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Tampil sebagai moderator adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.

Alokasi waktu untuk tiap debat adalah 2x60 menit dengan konten debat 90 menit. Rinciannya, pemaparan visi, misi, dan program kandidat selama 7-10 menit, pertanyaan pendalaman oleh moderator dan jawaban kandidat selama 30 menit, dan pertanyaan dan jawaban antarkandidat 30 menit.

Dari 5 kali debat capres-cawapres, 3 kali untuk debat capres dan 2 kali untuk cawapres. Berikut jadwal keempat debat lainnya.

- Selasa 23 Juni, debat cawapres dengan tema "Pembangunan Jati Diri Bangsa." Moderator: Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Dr Komarudin Hidayat. Tuan rumah: SCTV.

- Kamis 25 Juni, debat capres dengan tema "Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran." Moderator: Ekonom INDEF Aviliani, M. Sc. Tuan rumah: Metro TV.

- Selasa 30 Juni, debat cawapres dengan tema "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia." Moderator: Ketua IDI Dr dr Fachmi Idris. Tuan rumah: TV One.

- Kamis 2 Juli, debat capres dengan tema "NKRI, Demokrasi, dan Otonomi Daerah." Moderator: Dekan Fisipol UGM Dr Pratikno. ( sho / ndr )

Sumber: Pemilu.detiknews.com

Bawaslu Tetap Yakin SBY-Boediono Curi Start Kampanye

Selasa, 16/06/2009 19:50 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Sikap kepolisian yang menghentikan penyidikan kasus pelanggaran kampanye oleh pasangan SBY-Boediono disesalkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), selaku pelapor. Bawaslu tetap yakin pasangan nomor urut 2 itu mencuri start kampanye saat acara silaturahmi parpol pendukung SBY-Boediono di PRJ Kemayoran 30 Mei lalu.

"Sekalipun kepolisian menolak, tetapi kami tetap yakin bahwa yang dilakukan SBY-Boediono di PRJ adalah pelanggaran pemilu," kata anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya saat dihubungi detikcom, Selasa (16/6/2009).

Menurut Bambang, tugas kepolisian seharusnya mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi bukti permulaan yang dilaporkan Bawaslu, bukan malah menolaknya. Pihak kepolisian melalui Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji mengatakan kasus ini dihentikan karena tidak cukup bukti.

"Semestinya kepolisian jeli dan melengkapi apa yang kurang," katanya.

Bambang menjelaskan, yang kerap menjadi masalah sehingga banyak dugaan pidana pemilu terhenti di tangan kepolisian adalah adanya perbedaan persepsi antara Bawaslu dan Kepolisian tentang kategori yang masuk pelanggaran dan mana yang tidak.

"Kepolisian bekerja dengan hukum positif, sedangkan pemilu banyak sekali hal-hal yang masuk ranah nggak pernah jelas. Banyak sekali zona abu-abu yang tidak bisa dilihat dengan hukum positif," jelasnya.

"Sekalipun kami belum laporan penolakan dari kepolisian, kami tetap meminta kejalasan mengenai bukti apa yang kurang," tandasnya. ( lrn / ndr )

Sumber: Pemilu.detiknews

Dukungan terhadap SBY makin merosot

60 DPD II PAN Dukung JK-Wiranto

Selasa, 16/06/2009 18:45 WIB
Gunawan Mashar - detikPemilu
Jakarta - Dukungan terus mengalir untuk para capres-cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2009. Sore ini, Selasa (16/6/2009) ratusan kader Partai Amanat Nasional (PAN) dari 60 DPD II menyatakan dukungannya pada pasangan JK-Wiranto.

Ratusan kader yang berasal dari 15 provinsi dan menamakan diri Garda Amanat Nasional ini mendatangi Posko Slipi II, Jl Ki Mangunsarkoro, Jakpus sekitar pukul 17.30 WIB. Mereka mengenakan rompi dan topi seragam berwarna biru bertulis 'Garda Amanat Nasional'. Hadir juga kader PAN yang menjadi tim sukses JK-Wiranto, Dradjad Wibowo.


Riak Kekecewaan Parpol Pendukung SBY-Boediono Mulai Muncul

Menurut sumber yang saat ini menjabat sebagai pengurus pusat di parpolnya itu, penyebab kekecewaan sejumlah parpol koalisi yang mendukung SBY-Boediono, karena peran untuk menyukseskan pasangan ini lebih didominasi para konsultan politik pemenangan SBY-Boediono yang saat ini dikendalikan oleh Fox Indonesia.

Benarkah adanya kekecewaan sejumlah parpol koalisi, seperti PKS, PPP, PAN dan PKB itu? Sekjen DPP PPP Irgan Chaerul Mahfiz menilai, kekecewaan itu bisa saja terjadi dan menjadi pengingat kepada SBY untuk lebih serius memperhatikan parpol koalisinya itu.

Astaga: Boediono Belum Naik Haji???

Seorang calon wakil presiden. Seorang mantan gubenur Bank Indonesia. Harta naik 3 milyar per tahun, dan sekarang adanya 22 milyar. Seorang Muslim. Dan… belum naik haji?

Pertanyaan saya cuma satu:
Apakah ini orang yang paling layak untuk menjadi wakil atas 200 juta orang Muslim di Indonesia selama 5 tahun ke depan?

Awalnya, PKS menolak Boediono. Diharapkan cawapres untuk SBY diambil dari partai Islam, untuk mewakili ummat Islam di dalam kepemimpinan negara. Lalu PKS berubah dan menerima Boediono. (Partai Islam lain lebih banyak diam dan PKS saja yang berprotes paling banyak).

Ada isu tentang shalat dan keimanan. PKS mengatakan shalat Jumat saja bukan cermin atas kualitas keimanan seseorang, jadi orang yang ketahuan shalat Jumat belum tentu bisa dikatakan “beriman”. Lalu PKS berubah dan menerima Boediono.

Ada isu neo-liberal. Beberapa kalangan menolak Boediono dengan mengatakan dia mendukung pemikiran neo-liberal. Lalu PKS menerima Boediono dan mengatakan dia bukan orang neo-liberal.

Ada isu jilbab. Ada yang berkomentar tentang SBY dan Boediono yang isteri-isterinya tidak memakai jilbab. Lalu PKS membela dan menerima wanita yang tidak berjilbab itu dengan mengatakan apabila seseorang memakai jilbab, apakah masalah ekonomi menjadi selesai?

Sekarang, saat berkunjung ke pesantren, Pak Boediono diajak membahas kewajiban Haji oleh Kyai setempat. Kata Pak Kyai Maruf Al Hasaniyah di Pasuruan, “Sebagai Muslim, Pak Boediono, saya berharap [anda] naik haji ketika terpilih.”

Jawaban dari Pak Boediono:

“Perilaku dan amal harus mencerminkan seorang haji, Insya Allah saya dan istri pada waktunya dan saat pas di hati, kita akan memenuhi rukun Islam itu.”

(Dan sekarang kita bisa tunggu saja dan melihat apakah PKS dan partai Islam lain juga akan mengatakan bahwa seorang Muslim dengan harta 22 milyar yang belum mau melakukan haji juga bukan masalah, dan mereka akan menerima Boediono lagi).

Pertanyaan saya cuma satu:
Apakah ini orang yang paling layak untuk menjadi wakil atas 200 juta orang Muslim di Indonesia selama 5 tahun ke depan?

Sudah punya 22 milyar, tetapi tidak terpikir untuk menunaikan ibadah Haji yang diwajibkan dari Allah kepada semua orang yang beriman dan mampu.

Di dekat rumah saya, ada tukang ojek yang sudah naik haji setelah menabung bertahun-tahun. (Dan isterinya juga berjilbab). Di sini cukup banyak guru sekolah, sopir taksi, satpam, tukang bakso, dan lain-lain yang berhasil menabung uangnya dan menunaikan kewajiban ini dari Allah. Tetapi seorang calon wakil president dengan harta 22 Milyar masih merasa haji itu tidak begitu penting dan boleh ditunda-tunda sampai terasa “pas di hati”???

Dan orang itulah yang diterima oleh PKS, PAN, PKB dan PPP sebagai CALON YANG TERBAIK untuk MEWAKILI 200 juta orang Muslim, dengan tugas penting di dalam dan diluar negeri?

Astagfirullah aladzhim. Hati saya terpukul.

Dan apa yang sebenarnya yang dimaksudkan Pak Boediono dengan pernyataan ini: “Perilaku dan amal harus mencerminkan seorang haji”??
Apakah berarti bahwa calon wakil president ini ingin jujur menjelaskan bahwa perilakunya dan amalnya sekarang terlalu jauh dari yang layak sebagai seorang muslim yang sudah naik haji?

Mohon maaf, tetapi APA sebenarnya yang dia lakukan sekarang yang begitu buruk sehingga dia merasa tidak sanggup atau tidak layak melakukan ibadah haji?

Kalau seorang preman, bandar judi, pecandu narkoba, pezina, pemabok, dll. bicara seperti itu, saya kira kita semua akan maklum, dan akan berusaha untuk membujuk orang buruk itu untuk bertaubat, tinggalkan perbuatan buruknya, dan melakukan shalat, puasa dan haji sebagai kewajiban dari Allah.
Kita akan maklum kalau orang yang paling buruk di tengah kita bicara seperti itu.

Lalu apa artinya kalau seorang CALON WAKIL PRESIDEN bicara seperti itu???

Saya sungguh tidak bisa bayangkan apa yang Pak Boediono maksudkan dengan pernyataan itu. Apapun artinya, semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayah kepada Pak Boediono dan membantunya untuk segera tinggalkan perilaku-perilaku buruk itu, yang dia anggap tidak pantas untuk seorang “bapak haji”, membantunya untuk segera bertaubat dan mohon ampun kepada Allah SWT, dan segera menunaikan ibadah haji yang WAJIB bagi semua orang Muslim yang mampu, sekalipun mereka itu preman, pejudi, pezina dan lain-lain.

Allah tidak pernah menutupi pintu untuk menerima taubat dari hambanya, dan tidak pernah tutup pintu untuk menerima seorang Muslim (walaupun Muslim yang buruk) yang ingin menjalankan kewajibannya.

Wa billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene Netto

Lihat juga:

PKS Tetap Tolak Boediono Jadi Cawapres SBY

PKS Ragukan Elektabilitas SBY-Boediono

Naik Rp 3 Miliar Setahun, Harta Boediono Rp 22,06 Miliar

Tifatul: PKS Dapat Kursi di Kabinet Banyak
"Kalau soal kursi, kita dapat banyak," kata Tifatul sambil tertawa. […] Dikatakan dia, PKS telah sepakat mendukung duet SBY-Boediono. "Pada dasarnya, kita bicara soal the right man on the right place untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.

Tifatul: PKS 100 Persen Dukung SBY-Boediono

Kiai & Ulama di Pasuruan Doakan Boediono Segera Naik Haji

Tim JK-Wiranto: PKS Berpikiran Picik

Senin, 08/06/2009 08:06 WIB
Tolak Gabung 'Kelompok Orba'
Laurencius Simanjuntak - detikPemilu
Jakarta - Salah satu alasan mengapa PKS memilih berkoalisi dengan barisan SBY-Boediono adalah karena mereka tidak mau bergabung dengan kelompok yang bermental Orde Baru. Hal itu ini cepat ditanggapi oleh kubu JK-Wiranto yang yang didukung oleh Golkar, partai yang dikenal sebagai warisan Orba.

Juru Bicara JK-Wiranto, Indra J Piliang, menilai pernyataan PKS lewat Presiden Tifatul Sembiring adalah sebuah hal yang picik. Hal ini mengingat tidak ada satu pasang calon pun yang tidak ada unsur Orbanya.

"Membawa-bawa Orba adalah pikiran yang picik dan tidak terhormat. Kalau kita mau lihat Pak Sarwo Edhie Wibowo juga salah satu pendiri Orde Baru bersama Pak Harto," kata Indra menyebut mertua SBY yang juga mantan panglima RPKAD, kepada detikcom, Senin (8/7/2009).

Tidak hanya itu, lanjut Indra, anggota tim sukses SBY-Boediono juga banyak diisi para jenderal yang erat hubungannya dengan orde pimpinan Soeharto tersebut.

"Seperti TB Silalahi, Hadi Utomo, Hartono. 23 Parpol di belakang SBY juga kebanyakan tokoh-tokoh Orde Baru. Hampir 80 persen," tegasnya.

Menurut Indra, yang menjadi hal penting sekarang adalah partai mana yang masih mengadopsi nilai-nilai Orde Baru. Bukan unsur Orde Barunya.

"Mengakuisisi semua parpol itu nilai Orde Baru yang paling kental di SBY-Boediono," tandasnya. ( lrn / nrl )

Sumber: Pemilu.detiknews.com

Presiden Indomie

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Nonton di You Tube: SBY - Presiden Indomie

Saya sudah dengar dan baca beberapa kritikan tentang iklan SBY di tivi, yang menggunakan iklan Indomie. Ada yang mengatakan tidak kreatif karena hanya meniru iklan yang sudah ada. Ada juga yang komplain karena memberi kesan bahwa Indonesia sudah makmur, dan kemakmuran itu adalah hasil dari kinerja SBY. Lalu dicatat masalah Ibu Prita (yang ditahan karena komplain di internet, masalah korban Lapindo yang masih menunggu bantuan nyata, banyak pelanggaran HAM dan hukum yang masih belum tuntas, kinerja pemerintah yang kurang memuaskan, dan setetusnya. Ada juga yang komplain bahwa iklan itu yang kaitkan seorang Presiden RI dengan mie instan malah menurunkan martabat bangsa.

Bagaimana pendapat anda tentang iklan itu?

Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene

Jika Terpilih Jadi Presiden, JK Akan Pensiun Politik Pada 2014

(Cool. Satu alasan lagi untuk pilih JK.)

Jumat, 05/06/2009 16:10 WIB
Gunawan Mashar - detikPemilu
Jakarta - Calon Presiden (capres) Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengatakan ia hanya butuh waktu satu periode untuk memakmurkan bangsa ini. Jika terpilih jadi presiden pada Pilpres 2009, JK berjanji akan pensiun dari politik pada 2014 nanti.

"Jika saya terpilih jadi presiden periode berikutnya saya akan pensiun pada 2014," ucap JK di hadapan ratusan pendukung saat pelantikan tim pemenangan JK-Wiranto di Gedung DPD Partai Golkar Sulteng, Jl Moh Yamin Palu, Sulteng, Jumat (5/6/2009).

Menurut JK, satu periode menjadi orang nomor satu di negeri ini sudah cukup untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Satu kali jadi wapres dan satu kali jadi presiden sudah cukup bagi saya untuk mengabdi pada bangsa ini," imbuhnya.

Lebih lanjut JK mengatakan, pada 2014 nanti saatnya generasi muda yang berkesempatan memimpin tampuk pemerintahan. "Generasi harus berkelanjutan," tutup JK. ( ape / iy )

Sumber: pemilu.detiknews

Parpol Besar Diduga Manipulasi Laporan Dana Kampanye

Senin, 25/05/2009 20:53 WIB
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Beberapa parpol besar ditengarai memanipulasi laporan dana kampanye. Hal ini terlihat dari adanya selisih antara dana yang dilaporkan ke KPU dengan belanja aktual parpol di media massa.

"Dari data yang dikumpulkan dan dilaporkan masyarakat ke ICW, ditemukan indikasi manipulasi laporan dana kampanye," kata peneliti ICW Ibrahim Fahmi Badoh dalam jumpa pers di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2009).

Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, terjadi selisih cukup besar antara laporan dana kampanye parpol dengan belanja riil. 6 Parpol besar terindikasi tidak menyerahkan laporan yang sebenarnya, yakni Partai Golkar, PKS, PDIP, PPP, PAN, dan Hanura.

Belanja aktual Golkar adalah Rp 277,2 miliar, sedangkan laporannya hanya 142,9 miliar (selisih Rp 134,3 miliar). Adapun belanja aktual PDIP adalah Rp 102,8 miliar, namun di laporan hanya ditulis Rp 7,2 miliar (selisih 95,6 miliar).

Belanja aktual PAN mencapai Rp 71 miliar, sedangkan laporannya hanya 17,8 miliar (selisih Rp 53,2 miliar). Adapun belanja PKS mencapai Rp 74,6 miliar, tetapi laporannya hanya Rp 36,2 miliar (selisih Rp 38,3 miliar).

Belanja aktual PPP sebesar Rp 40,3 miliar, namun di laporan hanya ditampilkan Rp Rp 3,6 miliar (selisih Rp 36,6 miliar). Adapun Hanura membelanjakan Rp 44,7 miliar, namun di laporan hanya dicantumkan Rp 19,1 miliar (selisih 25,5 miliar).

"Selisih ini makin memperkuat perlunya laporan audit dana kampanye dibuka ke publik," imbuh Fahmi.

Sedangkan Partai Demokrat dan Gerindra dianggap tidak memanipulasi laporan, karena dana iklan masih berada di bawah jumlah laporan. Belanja aktual Partai Demokrat Rp 214,4 miliar dilaporkan Rp 234,6 miliar. Partai Gerindra belanja aktualnya Rp 151,2 miliar, dilaporkan Rp 308,7 miliar. ( sho / rdf )

Sumber: Pemilu.detiknews.com

Ketua MK: KPU Tak Serius Hadapi Gugatan Pemilu

Selasa, 19/05/2009 11:37 WIB
Muhammad Nur Abdurrahman - detikPemilu
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang digelar di MK. Padahal ini dapat berakibat pada kerugian KPU sendiri.

"Kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait sengketa pemilu yang sudah masuk pada hari kedua. Bahwa sampai dengan hari ini nampaknya KPU tak serius menanggapi sidang ini," kata Mahfud.

Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di Kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2009).

Madfud memberi contoh, jaksa pengacara negara (JPN) yang mewakili KPU dan KPU sendiri tidak datang dalam 11 sidang yang digelar hari ini. Dengan demikian, KPU tidak memberikan bantahan terhadap gugatan yang diajukan pemohon.

"Jadi ada 11 kasus yang dilewatkan hari ini, dan KPU tidak membantah gugatan tadi," jelasnya.

Sedangkan kemarin, lanjut dia, banyak jaksa yang tidak siap menjawab gugatan yang diajukan peserta pemilu. Kalaupun siap, rata-rata jawaban para jaksa tersebut seragam.

"Bahwa permohonan dan gugatan dari pemohon dikatakan bukti dokumennya harus otentik atau sudah kadaluwarsa," kata Mahfud.

Mahfud menyarankan agar KPU lebih serius menanggapi persidangan di MK. Sebab MK tetap akan mengeluarkan keputusan. Jika KPU tidak memberikan bantahan, MK akan memutus berdasarkan bukti dari pemohon. Itu artinya KPU akan kalah.

"Hingga kini masih ada 500 kasus yang harus diputus. Kalau ini dilewatkan kasihan orang yang digugat. Kan yang digugat atas nama KPU dan KPUD," cetus Mahfud.

Menurut Mahfud, 96 JPN yang dikerahkan untuk membela KPU tentu tidak bisa mencari bukti sendiri ke daerah-daerah. Karena itu, dia menyarankan agar KPU memfasilitasi para jaksa untuk mencari bukti-bukti tersebut.

"Sehingga nantinya tidak ada sikap pasrah bongkokan KPU dan jika ditanya kepada jaksa-jaksa jawabannya tidak sama. Kadaluwarsalah, bukti tidak otentiklah," pungkasnya. ( irw / nrl )

Sumber: Pemilu.detiknews.com

Parpol Jangan Sibuk Koalisi dan Hitung Suara, Awasi Perbaikan DPS!

Jumat, 15/05/2009 12:10 WIB
Yogi Wirawan - detikPemilu
Jakarta - Partai politik diminta tidak hanya sibuk menghitung suara Pileg dan berkoalisi. Parpol diminta memperhatikan hak konstituen yang terancam terabaikan karena tidak tercantum di daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Parpol jangan sibuk dengan penghitungan suara saja dan berelit politik saja. Pikirkan hak-hak konstituen mereka agar tidak terjadi penggelembungan suara nantinya," pinta Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron.

Hal itu disampaikan Daniel di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya 7, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2009).

Selain meminta parpol mengawal validasi perbaikan DPS, Daniel juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengetatkan pengawasan dan mempublikasikan hasil pengawasan pemutakhiran DPS itu.

Yang utama, mereka mendesak KPU melakukan validasi data DPS yang diumumkan.

"DPS Pilpres akan jadi bom waktu. Karena dari mekanisme surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU sampai saat ini masih bermasalah. Dari sampel data yang kami temukan dari 70 sampel di 30 provinsi di Indonesia banyak pemilih tidak masuk dalam DPS," tukas dia.

JPPR menemukan DPS tidak diumumkan, kemudian data-data orang yang meninggal masih terdaftar. "Lalu juga masih ada yang dobel nama dan tidak dicantumkannya nomor induk kependudukan (NIK) dan ini menurut saya sama seperti DPT Pileg yang tidak lebih baik," jelas dia. ( nwk / iy )

Sumber: Pemilu.detiknews.com