Showing posts with label Pemilu 2009. Show all posts
Showing posts with label Pemilu 2009. Show all posts
09 October, 2009
Berita Pelanggaran Dana Kampanye Pilpres 2009
Laporan Dana Kampanye Capres SBY-Boediono Tidak Jujur
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan bukti pelanggaran berupa pemberian keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye tim kampanye nasional (Timkamnas) pasangan capres SBY-Boediono.
Bawaslu Temukan Aliran Dana Asing dalam Kampanye Mega-Prabowo
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga tim kampanye pasangan capres Megawati-Prabowo telah menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Dugaan itu berdasarkan dokumen laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) tiga pasangan capres dan cawapres dalam Pemilu 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Bawaslu Desak Polri Usut Pelanggaran Dana Kampanye Pilpres
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak Mabes Polri segera mengusut pelanggaran dana kampanye Pilpres 2009 yang telah dilaporkan sejak 18 September 2009.
06 August, 2009
99 Persen DPT di Kepahyang Bengkulu Tanpa NIK
Luar biasa!!!
Makin lama, makin jelas semua bentuk kecurangan...
99 Persen DPT di Kepahyang Bengkulu Tanpa NIK
Kamis, 06/08/2009 17:10 WIB
Sidang Gugatan Pilpres
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - 99 Persen pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan sisanya yang 1 persen memiliki NIK sama. Hal ini terungkap dari pengakuan saksi Mega-Prabowo, Chairul Anwar, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (6/8/2009).
"99 Persen DPT di Kepahyang tidak menggunakan NIK. Dan 1 persen menggunakan NIK yang sama," kata Chairul Anwar. Menurut Chairul, DPT di Kepahyang mencapai 99.987 orang. Untuk membuktikan omongannya itu, Chairul menayangkan soft copy DPT yang diterimanya dari KPU. Dari penayangan itu memang tampak hampir semua pemilih di Kepahyang tidak memiliki NIK.
Menanggapi hal ini, KPU mengatakan di Provinsi Bengkulu memang masih banyak warga yang tidak memiliki NIK, sekitar 30 persen, karena ada wilayah-wilayah pemekaran. Dan Kabupaten Kepahyang termasuk dalam wilayah pemekaran sehingga seluruh warganya tidak memiliki NIK.
"Di wilayah pemekaran itu penduduknya memang tidak memiliki NIK," kata anggota KPU Endang Sulastri. Sedangkan mengenai 1 persen pemilih yang NIK-nya sama, menurut keterangan salah seorang anggota KPU Provinsi Bengkulu, nomor tersebut bukanlah NIK, melainkan kode wilayah. Karenanya tidak heran jika angkanya sama.
Namun keterangan ini tidak diterima begitu saja oleh Tim Mega-Prabowo. Tim JK-Wiranto pun tampil membantu dengan menunjukkan KTP salah seorang warga Kepahyang yang ternyata memiliki NIK. KTP tersebut dihadirkan di hadapan angota KPU Kabupaten Kepahyang. Ketika ditanya Majelis Hakim apakah KTP tersebut memiliki NIK, anggota KPU Kepahyang tersebut hanya bisa mengiyakan lalu terdiam.
Tak cukup sampai di situ, Tim JK-Wiranto pun meminta agar anggota KPU Kabupaten Kepahyang itu mengeluarkan KTP-nya. Begitu dikeluarkan dan dicek, ternyata KTP-nya memiliki NIK. ( sho / yid )
Sumber: detiknews.com
Makin lama, makin jelas semua bentuk kecurangan...
99 Persen DPT di Kepahyang Bengkulu Tanpa NIK
Kamis, 06/08/2009 17:10 WIB
Sidang Gugatan Pilpres
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - 99 Persen pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan sisanya yang 1 persen memiliki NIK sama. Hal ini terungkap dari pengakuan saksi Mega-Prabowo, Chairul Anwar, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (6/8/2009).
"99 Persen DPT di Kepahyang tidak menggunakan NIK. Dan 1 persen menggunakan NIK yang sama," kata Chairul Anwar. Menurut Chairul, DPT di Kepahyang mencapai 99.987 orang. Untuk membuktikan omongannya itu, Chairul menayangkan soft copy DPT yang diterimanya dari KPU. Dari penayangan itu memang tampak hampir semua pemilih di Kepahyang tidak memiliki NIK.
Menanggapi hal ini, KPU mengatakan di Provinsi Bengkulu memang masih banyak warga yang tidak memiliki NIK, sekitar 30 persen, karena ada wilayah-wilayah pemekaran. Dan Kabupaten Kepahyang termasuk dalam wilayah pemekaran sehingga seluruh warganya tidak memiliki NIK.
"Di wilayah pemekaran itu penduduknya memang tidak memiliki NIK," kata anggota KPU Endang Sulastri. Sedangkan mengenai 1 persen pemilih yang NIK-nya sama, menurut keterangan salah seorang anggota KPU Provinsi Bengkulu, nomor tersebut bukanlah NIK, melainkan kode wilayah. Karenanya tidak heran jika angkanya sama.
Namun keterangan ini tidak diterima begitu saja oleh Tim Mega-Prabowo. Tim JK-Wiranto pun tampil membantu dengan menunjukkan KTP salah seorang warga Kepahyang yang ternyata memiliki NIK. KTP tersebut dihadirkan di hadapan angota KPU Kabupaten Kepahyang. Ketika ditanya Majelis Hakim apakah KTP tersebut memiliki NIK, anggota KPU Kepahyang tersebut hanya bisa mengiyakan lalu terdiam.
Tak cukup sampai di situ, Tim JK-Wiranto pun meminta agar anggota KPU Kabupaten Kepahyang itu mengeluarkan KTP-nya. Begitu dikeluarkan dan dicek, ternyata KTP-nya memiliki NIK. ( sho / yid )
Sumber: detiknews.com
Mahfud MD: Kecurangan Memang Masif
Rabu, 05/08/2009 22:09 WIB
Sidang Sengketa Pilpres
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menengarai kecurangan pilpres memang berlangsung secara masif. Namun untuk menyimpulkan apakah kecurangan itu bersifat terstruktur dan sistematis, masih perlu pembuktian lebih jauh.
"(Kecurangan) itu memang masif. Tapi kalau terstruktur dan sistematis belum, masih perlu dibuktikan," kata Ketua MK Mahfud MD yang menjadi Ketua Majelis Hakim dalam sidang di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (5/8/2009).
Mahfud mengeluarkan pernyataan itu untuk mengomentari kasus beredarnya ribuan formulir C1 palsu buatan Tim SBY-Boediono di Kota Tangerang, Banten pada hari H pilpres. Formulir itu beredar di ribuan TPS di Kota Tangerang yang memiliki 2700 TPS.
Di formulir tersebut telah terdapat tanda tangan Ketua KPPS beserta cap stempel basah. KPU Provinsi Banten menegaskan formulir palsu tersebut tidak mereka gunakan dalam proses rekapitulasi hasil pilpres. Namun keterangan KPU Banten tidak diterima begitu saja oleh pemohon dan majelis hakim MK. Di Pilkada Jawa Timur beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang serta penghitungan ulang di beberapa kabupaten. Hal tersebut dilakukan karena telah terjadi kecurangan secara masif serta sistematis. (anw)
Sumber: detiknews.com
Sidang Sengketa Pilpres
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menengarai kecurangan pilpres memang berlangsung secara masif. Namun untuk menyimpulkan apakah kecurangan itu bersifat terstruktur dan sistematis, masih perlu pembuktian lebih jauh.
"(Kecurangan) itu memang masif. Tapi kalau terstruktur dan sistematis belum, masih perlu dibuktikan," kata Ketua MK Mahfud MD yang menjadi Ketua Majelis Hakim dalam sidang di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (5/8/2009).
Mahfud mengeluarkan pernyataan itu untuk mengomentari kasus beredarnya ribuan formulir C1 palsu buatan Tim SBY-Boediono di Kota Tangerang, Banten pada hari H pilpres. Formulir itu beredar di ribuan TPS di Kota Tangerang yang memiliki 2700 TPS.
Di formulir tersebut telah terdapat tanda tangan Ketua KPPS beserta cap stempel basah. KPU Provinsi Banten menegaskan formulir palsu tersebut tidak mereka gunakan dalam proses rekapitulasi hasil pilpres. Namun keterangan KPU Banten tidak diterima begitu saja oleh pemohon dan majelis hakim MK. Di Pilkada Jawa Timur beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang serta penghitungan ulang di beberapa kabupaten. Hal tersebut dilakukan karena telah terjadi kecurangan secara masif serta sistematis. (anw)
Sumber: detiknews.com
05 August, 2009
Saksi Ahli: Kasus DPT Tak Ada Presedennya di Seluruh Dunia
Rabu, 05/08/2009 19:37 WIB
Sidang Gugatan Pilpres
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Ahli sosialogi politik Yudi Latif dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Yudi yang datang atas permintaan Tim JK-Wiranto itu mengatakan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Indonesia hanya satu-satunya di Indonesia.
"Ini kasus khas Indonesia dan tak ada presedennya di negara lain," kata Yudi persidangan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Rabu (5/8/2009). Karena belum ada presedennya, menurut Yudi, belum pernah ada pemilu di sebuah negara demokratis yang dibatalkan lantaran persoalan DPT. Meski begitu, dia berpendapat hasil pilpres di Indonesia seharusnya dibatalkan karena diwarnai dengan pelanggaran prosedur.
Salah satu pelanggaran yang paling berat, kata Yudi, adalah persoalan DPT. Carut marut DPT yang selama ini menyertai pemilu menyebabkan cacat besar dalam pemilu. Sebab basis demokrasi adalah diakuinya hak konstitusional setiap warga negara. Persoalan DPT telah membuat sekian banyak warga negara kehilangan hak pilihnya.
"DPT yang baik adalah basis pemilu yang baik. Itulah yang jadi basis legalitas. Tanpa legalitas, pemilu cacat," kata Yudi.
Dan penghilangan hak warga negara ini menurut Yudi adalah sebuah pelanggaran HAM berat. "Satu penghilangan hak konstitusional saja sudah merupakan kejahatan, apalagi penghilangan yang dilakukan secara massif. Itu merupakan pelanggaran HAM berat," kata Yudi.
Selain kasus DPT, Yudi juga menyinggung kecurangan lain, misalnya penggunaan fasilitas negara untuk pasangan calon tertentu. Kecurangan yang dilakukan oleh elite secara terstruktur semacam ini jauh lebih berbahaya daripada kerusuhan pemilu yang diakibatkan grassroot.
"Selama ini pemilu dikatakan damai dan baik. Tapi kriteria yang dipakai hanya tidak adanya makar. Padahal harus dilihat apakah terjadi pelanggaran serius atau tidak. Pelanggaran oleh institusi lebih berbahaya dibanding rioting (kekisruhan)," kata Yudi.
Dari pengalaman negara-negara demokrasi, terang Yudi, pemilu merupakan kunci kemajuan dan kemunduran demokrasi. Jika pemilu baik, maka demokrasi akan tumbuh baik. Sebaliknya, jika pemilu buruk, maka demokrasi pun akan mengalami kemunduran.
Karena itu, untuk menjaga konsolidasi demokrasi di Indonesia, Yudi mengusulkan agar hasil pilpres dibatalkan dan dilaksanakan pilpres ulang. "Kalau tidak memenuhi prinsip konstitusional, pemilu itu harus dibatalkan. Pemilu presiden kemarin cacat hukum," tandas Yudi. ( sho / anw )
Sumber: detiknews.com
Sidang Gugatan Pilpres
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Ahli sosialogi politik Yudi Latif dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Yudi yang datang atas permintaan Tim JK-Wiranto itu mengatakan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Indonesia hanya satu-satunya di Indonesia.
"Ini kasus khas Indonesia dan tak ada presedennya di negara lain," kata Yudi persidangan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Rabu (5/8/2009). Karena belum ada presedennya, menurut Yudi, belum pernah ada pemilu di sebuah negara demokratis yang dibatalkan lantaran persoalan DPT. Meski begitu, dia berpendapat hasil pilpres di Indonesia seharusnya dibatalkan karena diwarnai dengan pelanggaran prosedur.
Salah satu pelanggaran yang paling berat, kata Yudi, adalah persoalan DPT. Carut marut DPT yang selama ini menyertai pemilu menyebabkan cacat besar dalam pemilu. Sebab basis demokrasi adalah diakuinya hak konstitusional setiap warga negara. Persoalan DPT telah membuat sekian banyak warga negara kehilangan hak pilihnya.
"DPT yang baik adalah basis pemilu yang baik. Itulah yang jadi basis legalitas. Tanpa legalitas, pemilu cacat," kata Yudi.
Dan penghilangan hak warga negara ini menurut Yudi adalah sebuah pelanggaran HAM berat. "Satu penghilangan hak konstitusional saja sudah merupakan kejahatan, apalagi penghilangan yang dilakukan secara massif. Itu merupakan pelanggaran HAM berat," kata Yudi.
Selain kasus DPT, Yudi juga menyinggung kecurangan lain, misalnya penggunaan fasilitas negara untuk pasangan calon tertentu. Kecurangan yang dilakukan oleh elite secara terstruktur semacam ini jauh lebih berbahaya daripada kerusuhan pemilu yang diakibatkan grassroot.
"Selama ini pemilu dikatakan damai dan baik. Tapi kriteria yang dipakai hanya tidak adanya makar. Padahal harus dilihat apakah terjadi pelanggaran serius atau tidak. Pelanggaran oleh institusi lebih berbahaya dibanding rioting (kekisruhan)," kata Yudi.
Dari pengalaman negara-negara demokrasi, terang Yudi, pemilu merupakan kunci kemajuan dan kemunduran demokrasi. Jika pemilu baik, maka demokrasi akan tumbuh baik. Sebaliknya, jika pemilu buruk, maka demokrasi pun akan mengalami kemunduran.
Karena itu, untuk menjaga konsolidasi demokrasi di Indonesia, Yudi mengusulkan agar hasil pilpres dibatalkan dan dilaksanakan pilpres ulang. "Kalau tidak memenuhi prinsip konstitusional, pemilu itu harus dibatalkan. Pemilu presiden kemarin cacat hukum," tandas Yudi. ( sho / anw )
Sumber: detiknews.com
27 July, 2009
49 Juta Pemilih Tidak Menggunakan Hak Suaranya
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Saat saya baca ini, hanya ada 1 pikiran: Apakah 49 juta orang tidak menggunakan hak pilihnya, atau apakah 49 juta orang itu TIDAK DAPAT KESEMPATAN untuk menggunakan hak pilihannya?
Hmmm…. Mana yang benar ya? Kecurangan DPT, orang yang tidak didaftarkan, nama yang dihilangkan, nama yang digandakan, nama yang dipindahkan ke TPS yang lain, dan semuanya bisa terjadi tanpa ada yang mau bertanggungjawab.
Sangat menarik melihat perkembangan “demokrasi” di sini. Sudah ada beberapa tuntutan yang diajukan kepada MK, tetapi jauh hari sebelum diambil keputusan oleh MK, ketua KPU sudah mutlak menolak pemilihan ulang. Tidak akan dilakukan, katanya.
Mungkin sebaiknya bubarkan MK sekaligus, biar KPU tidak diganggu dengan kewajiban menjawab tuntutan atas semua tindakannya yang jauh dari sikap profesional.
Ditunggu perkembangan berikutnya…
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
27,77% Pemilih Tak Gunakan Hak Pilih, 300 Ribu Orang Pakai KTP
Kamis, 23/07/2009 21:10 WIB
Shohib Masykur – detikPemilu
Jakarta - Dari 176 juta pemilih, 27,77 persen atau 49 juta pemilih tidak menggunakan hak suaranya. Sebaliknya, 300 ribu orang yang tidak terdaftar menggunakan KTP untuk nyontreng.
Data yang disampaikan KPU, Kamis (23/7/2009), total jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya 137.999.965 orang (72,23 persen). Sedangkan yang tidak menggunakan hak suara ada 49.212.158 orang (27,77). Jumlah pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 382.393 orang. Sementara suara tidak sah mencapai 6.479.179.
Seperti diketahui, hasil rekapitulasi perolehan suara capres-cawapres secara nasional menunjukkan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang dengan 73.874.562 suara atau 60,80 persen. Berikutnya menyusul Megawati-Prabowo 32.548.105 suara (26,79 persen) dan JK-Wiranto 15.081.814 atau (12,41 persen). Adapun total suara sah dalam Pilpres 2009 adalah 121.504.481. ( sho / irw )
Sumber: detiknews.com
Saat saya baca ini, hanya ada 1 pikiran: Apakah 49 juta orang tidak menggunakan hak pilihnya, atau apakah 49 juta orang itu TIDAK DAPAT KESEMPATAN untuk menggunakan hak pilihannya?
Hmmm…. Mana yang benar ya? Kecurangan DPT, orang yang tidak didaftarkan, nama yang dihilangkan, nama yang digandakan, nama yang dipindahkan ke TPS yang lain, dan semuanya bisa terjadi tanpa ada yang mau bertanggungjawab.
Sangat menarik melihat perkembangan “demokrasi” di sini. Sudah ada beberapa tuntutan yang diajukan kepada MK, tetapi jauh hari sebelum diambil keputusan oleh MK, ketua KPU sudah mutlak menolak pemilihan ulang. Tidak akan dilakukan, katanya.
Mungkin sebaiknya bubarkan MK sekaligus, biar KPU tidak diganggu dengan kewajiban menjawab tuntutan atas semua tindakannya yang jauh dari sikap profesional.
Ditunggu perkembangan berikutnya…
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
27,77% Pemilih Tak Gunakan Hak Pilih, 300 Ribu Orang Pakai KTP
Kamis, 23/07/2009 21:10 WIB
Shohib Masykur – detikPemilu
Jakarta - Dari 176 juta pemilih, 27,77 persen atau 49 juta pemilih tidak menggunakan hak suaranya. Sebaliknya, 300 ribu orang yang tidak terdaftar menggunakan KTP untuk nyontreng.
Data yang disampaikan KPU, Kamis (23/7/2009), total jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya 137.999.965 orang (72,23 persen). Sedangkan yang tidak menggunakan hak suara ada 49.212.158 orang (27,77). Jumlah pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 382.393 orang. Sementara suara tidak sah mencapai 6.479.179.
Seperti diketahui, hasil rekapitulasi perolehan suara capres-cawapres secara nasional menunjukkan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang dengan 73.874.562 suara atau 60,80 persen. Berikutnya menyusul Megawati-Prabowo 32.548.105 suara (26,79 persen) dan JK-Wiranto 15.081.814 atau (12,41 persen). Adapun total suara sah dalam Pilpres 2009 adalah 121.504.481. ( sho / irw )
Sumber: detiknews.com
10 July, 2009
Rahasia di Balik Polling SMS TV One dan Metro TV
Ini kiriman dari teman. Menarik juga membaca bagaimana caranya satu partai bisa mengatur opini rakyat lewat polling sms yang diatur/direkayasa.
Pemilu sudah berlalu, tetapi masih menarik untuk memahami semua strategi yang digunakan, karena di masa depan, pasti akan digunakan lagi.
Silahkan baca.
Wassalam,
Gene
Rahasia di Balik Polling SMS TV One dan Metro TV
4 Juli 2009 oleh Dwiki Setiyawan
Keluarga Fami Fachrudin
Di milis Kahmi Pro Network, rekan saya Fami Fachrudin yang mantan caleg DPR-RI dari Partai Gerindra, menulis catatan ringan mengenai kegiatan polling short message servive (sms) saat berlangsung acara Debat Capres dan Cawapres beberapa waktu lalu.
Dari penuturannya, barulah saya tahu, “Oh begini tho ‘pertempuran’ yang terjadi dibalik kegiatan polling sms untuk saling dongkrak-mendongkrak perolehan hasil akhir yang selama ini tidak diketahui publik.”
Rekan Fami Fachrudin ini pendapatnya saya kutip lengkap untuk tulisan ini, karena dia punya kapasitas untuk bicara soal polling sms dimaksud. Saat ini ia Presiden Direktur PT ASMINDO. Sebuah perusahaan berkantor di Jakarta yang bergerak di bidang content provider, telekomunikasi dan teknologi informasi. Pembaca yang ingin tahu banyak soal sosok satu ini, silakan klik situsnya di http://www.masfami.com.
Di milis tersebut, Fami yang asli Bumiayu Jawa Tengah itu menuturkan bahwa ia menggunakan SMSCaster untuk ‘membom’ empat digit nomor tujuan pengiriman sms. Program SMSCaster ini, katanya pula bisa dicari di internet lewat Mesin Pencari Google.
Berikut catatan Fami Fachrudin mengenai sepak terjang dibalik kegiatan Polling SMS Debat Capres dan Cawapres selengkapnya:
********
Karena debat capres-cawapres sudah usai, mungkin perlu sedikit diungkap secara singkat bagaimana kegiatan polling di TV One dan Metro TV.
Saya sedih dan geli, ketika para pakar dan juru bicara Tim Kampanye Nasional dengan “serius” membahas hasil polling tersebut, termasuk our newly crowned as professor yang pada debat cawapres ke-1 jadi komentator di Metro TV. Padahal, bersama Ami Geis, Dian, dan Tatat di OhLaLa (belakangan datang Medrial, Hamid, dan IJP) saya kirim ribuan sms dari laptop saya untuk menyodok suara dukungan sms utk Prabowo hingga 32%. Saya geli saat pengamat kita membahas hasil polling tersebut dengan segala argumennya.
***
Saat debat capres pertama usai, paginya Mega-Prabowo Media Center membahas soal perolehan suara Mega pada polling sms kedua TV tersebut yang sangat rendah. Mereka mengeluh karena kesulitan mengirimkan sms dukungan ke 3030 (TV One) maupun 6876 (Metro TV).
Sebagai orang yang menggeluti bisnis content provider, saya mengerti betul bagaimana teknis yang ada di belakang mesin 3030 dan 6876 bekerja. Lalu saya sampaikan kepada kawan-kawan (di Tim Sukses Mega-Prabowo), sediakan saya pulsa senilai 10 juta rupiah, saya akan bekerja menaikkan angkanya.
Singkat kata, seusai debat cawapres 1, suara Prabowo di Metro TV mencapai 32, Boediono 45, dan Wiranto 20. Itu berkat 2 buah modem dan pulsa senilai Rp 10 juta.
Mungkin merasa kecolongan (Boediono di bawah 50%), pada debat capres ke-2, atau seri debat ke-3 dari serial debat itu, pengiriman memakai modem dipersulit. Puji Tuhan, ada orang Metro TV yang teledor kirim sms ke nomor yang dipakai untuk “menggempur” berbunyi:
“Tolong jangan jadi spammers –Metro TV“.
I got you! Rupanya aliran sms yang masuk ke mesin 6876 ‘diplototin’ sama mereka sehingga nomor yang berkali-kali masuk bisa ketahuan. Sms itu adalah bukti bahwa aliran sms yang masuk “dikontrol” oleh mereka. Pikiran kotor saya berpendapat, mereka mau mengontrol agar suara SBY-Boediono tetap di atas 50%.
Ini jelas tidak fair. Pertama, sms yang saya kirim isinya sesuai dengan petunjuk. Kedua, jumlah sms yg saya kirim tidak melanggar aturan karena presenter bilang: kirim sebanyak-banyaknya !
Malam itu hasilnya mengecewakan. Paginya Media Center mengadakan jumpa pers untuk sedikit menyentil praktek tersebut.
Pada seri ke-4 atau debat cawapres ke-2, saya sediakan 5 modem dan pulsa senilai 3p 20 juta. Hasilnya, suara Prabowo di TV One merangsek hingga 36% (Boediono 48). Hanya di Metro TV yang saya dapati masih “dipermainkan”. Sejak pukul 18.00 hingga 21.00 wib, seluruh sms berisi “Cawapres 1″ yg dikirim ke 6876 mental dan dapat jawaban “layanan tidak tersedia”. Anehnya, jam 21.00 Metro TV tetap mengumumkan hasil pollingnya.
Seri debat terakhir saya pulang kampung jadi tidak ikutan polling. Hasilnya Mega mendapat 14% di TV One dan 9% di Metro TV.
Tahukah Saudara bagaimana SBY-Boediono menangani polling ini? Mereka membayar sebuah perusahaan content provider (namanya saya rahasiakan) dan menyiapkan seluruhnya 50 modem.
[Selesai]
Pemilu sudah berlalu, tetapi masih menarik untuk memahami semua strategi yang digunakan, karena di masa depan, pasti akan digunakan lagi.
Silahkan baca.
Wassalam,
Gene
Rahasia di Balik Polling SMS TV One dan Metro TV
4 Juli 2009 oleh Dwiki Setiyawan
Keluarga Fami Fachrudin
Di milis Kahmi Pro Network, rekan saya Fami Fachrudin yang mantan caleg DPR-RI dari Partai Gerindra, menulis catatan ringan mengenai kegiatan polling short message servive (sms) saat berlangsung acara Debat Capres dan Cawapres beberapa waktu lalu.
Dari penuturannya, barulah saya tahu, “Oh begini tho ‘pertempuran’ yang terjadi dibalik kegiatan polling sms untuk saling dongkrak-mendongkrak perolehan hasil akhir yang selama ini tidak diketahui publik.”
Rekan Fami Fachrudin ini pendapatnya saya kutip lengkap untuk tulisan ini, karena dia punya kapasitas untuk bicara soal polling sms dimaksud. Saat ini ia Presiden Direktur PT ASMINDO. Sebuah perusahaan berkantor di Jakarta yang bergerak di bidang content provider, telekomunikasi dan teknologi informasi. Pembaca yang ingin tahu banyak soal sosok satu ini, silakan klik situsnya di http://www.masfami.com.
Di milis tersebut, Fami yang asli Bumiayu Jawa Tengah itu menuturkan bahwa ia menggunakan SMSCaster untuk ‘membom’ empat digit nomor tujuan pengiriman sms. Program SMSCaster ini, katanya pula bisa dicari di internet lewat Mesin Pencari Google.
Berikut catatan Fami Fachrudin mengenai sepak terjang dibalik kegiatan Polling SMS Debat Capres dan Cawapres selengkapnya:
********
Karena debat capres-cawapres sudah usai, mungkin perlu sedikit diungkap secara singkat bagaimana kegiatan polling di TV One dan Metro TV.
Saya sedih dan geli, ketika para pakar dan juru bicara Tim Kampanye Nasional dengan “serius” membahas hasil polling tersebut, termasuk our newly crowned as professor yang pada debat cawapres ke-1 jadi komentator di Metro TV. Padahal, bersama Ami Geis, Dian, dan Tatat di OhLaLa (belakangan datang Medrial, Hamid, dan IJP) saya kirim ribuan sms dari laptop saya untuk menyodok suara dukungan sms utk Prabowo hingga 32%. Saya geli saat pengamat kita membahas hasil polling tersebut dengan segala argumennya.
***
Saat debat capres pertama usai, paginya Mega-Prabowo Media Center membahas soal perolehan suara Mega pada polling sms kedua TV tersebut yang sangat rendah. Mereka mengeluh karena kesulitan mengirimkan sms dukungan ke 3030 (TV One) maupun 6876 (Metro TV).
Sebagai orang yang menggeluti bisnis content provider, saya mengerti betul bagaimana teknis yang ada di belakang mesin 3030 dan 6876 bekerja. Lalu saya sampaikan kepada kawan-kawan (di Tim Sukses Mega-Prabowo), sediakan saya pulsa senilai 10 juta rupiah, saya akan bekerja menaikkan angkanya.
Singkat kata, seusai debat cawapres 1, suara Prabowo di Metro TV mencapai 32, Boediono 45, dan Wiranto 20. Itu berkat 2 buah modem dan pulsa senilai Rp 10 juta.
Mungkin merasa kecolongan (Boediono di bawah 50%), pada debat capres ke-2, atau seri debat ke-3 dari serial debat itu, pengiriman memakai modem dipersulit. Puji Tuhan, ada orang Metro TV yang teledor kirim sms ke nomor yang dipakai untuk “menggempur” berbunyi:
“Tolong jangan jadi spammers –Metro TV“.
I got you! Rupanya aliran sms yang masuk ke mesin 6876 ‘diplototin’ sama mereka sehingga nomor yang berkali-kali masuk bisa ketahuan. Sms itu adalah bukti bahwa aliran sms yang masuk “dikontrol” oleh mereka. Pikiran kotor saya berpendapat, mereka mau mengontrol agar suara SBY-Boediono tetap di atas 50%.
Ini jelas tidak fair. Pertama, sms yang saya kirim isinya sesuai dengan petunjuk. Kedua, jumlah sms yg saya kirim tidak melanggar aturan karena presenter bilang: kirim sebanyak-banyaknya !
Malam itu hasilnya mengecewakan. Paginya Media Center mengadakan jumpa pers untuk sedikit menyentil praktek tersebut.
Pada seri ke-4 atau debat cawapres ke-2, saya sediakan 5 modem dan pulsa senilai 3p 20 juta. Hasilnya, suara Prabowo di TV One merangsek hingga 36% (Boediono 48). Hanya di Metro TV yang saya dapati masih “dipermainkan”. Sejak pukul 18.00 hingga 21.00 wib, seluruh sms berisi “Cawapres 1″ yg dikirim ke 6876 mental dan dapat jawaban “layanan tidak tersedia”. Anehnya, jam 21.00 Metro TV tetap mengumumkan hasil pollingnya.
Seri debat terakhir saya pulang kampung jadi tidak ikutan polling. Hasilnya Mega mendapat 14% di TV One dan 9% di Metro TV.
Tahukah Saudara bagaimana SBY-Boediono menangani polling ini? Mereka membayar sebuah perusahaan content provider (namanya saya rahasiakan) dan menyiapkan seluruhnya 50 modem.
[Selesai]
Paling 'Bergizi', Ical dan Paloh Berpeluang Kuat Gusur JK
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Golkar, Golkar!! Sungguh unik politikus di Indonesia. Kalau ada seorang politikus yang bicara seperti ini tentang kepemimpinan partainya di negara barat, berita ini akan menjadi heboh sekali. Tetapi di sini, tidak ada yang merasa kaget atau heran karena sudah begitu terbiasa dengan korupsi. Semoga akan ada hari di masa depan di mana semua orang Indonesia tidak mengenal korupsi lagi. Amin.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
Paling 'Bergizi', Ical dan Paloh Berpeluang Kuat Gusur JK
Jumat, 10/07/2009 09:33 WIB
Shohib Masykur – detikPemilu
Jakarta - Wacana percepatan Munas Partai Golkar makin menguat. Beberapa petinggi partai berhasrat menggantikan posisi Jusuf Kalla (JK) secepat mungkin. Aburizal Bakrie (Ical) dan Surya Paloh merupakan dua kandidat terkuat karena memiliki gizi alias kekuatan finansial paling mumpuni.
"Dalam era sekarang ini kelemahan Golkar adalah pimpinan-pimpinan daerahnya melihat bukan kemampuan visi misinya, tapi kemampuan gizinya. Gizi itu kekuatan finansial. Memang yang sangat menonjol Aburizal dan Surya Paloh," kata Ketua Tim Kampanye JK-Wiranto, Fahmi Idris, saat dihubungi detikcom, Jumat (10/7/2009).
Menurut Fahmi, para tokoh yang memiliki kekuatan di Golkar menghendaki Munas dipercepat. Bahkan mantan Ketum Golkar Akbar Tandjung menghendaki Munas yang sedianya baru digelar Desember itu dilangsungkan bulan Juli ini.
Tujuan utama dari percepatan Munas itu adalah untuk segera mengganti ketua umum setelah Jusuf Kalla (JK) kalah telak dari SBY di pilpres. Beberapa petinggi Golkar yang menurut Fahmi sangat berminat menduduki posisi itu adalah Aburizal Bakrie (Ical), Surya Paloh, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono.
Namun dia menilai potensi paling kuat dimiliki Ical dan Surya Paloh. Sebab kedua tokoh inilah yang memiliki kekuatan finansial paling memadai. Meski Akbar dan Agung Laksono juga berminat, namun Fahmi menilai kedua tokoh ini tidak memiliki kekuatan finansial yang memadai.
Fahmi sendiri mengaku tidak berminat berebut posisi itu. "Aku ora gelem. Aku ra duwe duit untuk menyogok pengurus daerah (Aku nggak mau. Aku nggak punya uang untuk menyogok pengurus daerah)," aku Fahmi seraya tertawa.
Begitu ketua baru terpilih, Fahmi yakin ketua baru tersebut, siapa pun dia, akan segera menghadap SBY. "Apalagi kalau Pak Ical, begitu diketok langsung menghadap Pak SBY. Misalnya jam 10 pagi diketok, jam 11.00 kalau (Munasnya) di Jakarta dia langsung menghadap Pak SBY. Kalau di Bali, karena dia punya pesawat khusus, ya jam 11.30 WIB. Kalau SBY nggak ada ditunggu di rumahnya," kata Fahmi. ( sho / nrl )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Golkar, Golkar!! Sungguh unik politikus di Indonesia. Kalau ada seorang politikus yang bicara seperti ini tentang kepemimpinan partainya di negara barat, berita ini akan menjadi heboh sekali. Tetapi di sini, tidak ada yang merasa kaget atau heran karena sudah begitu terbiasa dengan korupsi. Semoga akan ada hari di masa depan di mana semua orang Indonesia tidak mengenal korupsi lagi. Amin.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
Paling 'Bergizi', Ical dan Paloh Berpeluang Kuat Gusur JK
Jumat, 10/07/2009 09:33 WIB
Shohib Masykur – detikPemilu
Jakarta - Wacana percepatan Munas Partai Golkar makin menguat. Beberapa petinggi partai berhasrat menggantikan posisi Jusuf Kalla (JK) secepat mungkin. Aburizal Bakrie (Ical) dan Surya Paloh merupakan dua kandidat terkuat karena memiliki gizi alias kekuatan finansial paling mumpuni.
"Dalam era sekarang ini kelemahan Golkar adalah pimpinan-pimpinan daerahnya melihat bukan kemampuan visi misinya, tapi kemampuan gizinya. Gizi itu kekuatan finansial. Memang yang sangat menonjol Aburizal dan Surya Paloh," kata Ketua Tim Kampanye JK-Wiranto, Fahmi Idris, saat dihubungi detikcom, Jumat (10/7/2009).
Menurut Fahmi, para tokoh yang memiliki kekuatan di Golkar menghendaki Munas dipercepat. Bahkan mantan Ketum Golkar Akbar Tandjung menghendaki Munas yang sedianya baru digelar Desember itu dilangsungkan bulan Juli ini.
Tujuan utama dari percepatan Munas itu adalah untuk segera mengganti ketua umum setelah Jusuf Kalla (JK) kalah telak dari SBY di pilpres. Beberapa petinggi Golkar yang menurut Fahmi sangat berminat menduduki posisi itu adalah Aburizal Bakrie (Ical), Surya Paloh, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono.
Namun dia menilai potensi paling kuat dimiliki Ical dan Surya Paloh. Sebab kedua tokoh inilah yang memiliki kekuatan finansial paling memadai. Meski Akbar dan Agung Laksono juga berminat, namun Fahmi menilai kedua tokoh ini tidak memiliki kekuatan finansial yang memadai.
Fahmi sendiri mengaku tidak berminat berebut posisi itu. "Aku ora gelem. Aku ra duwe duit untuk menyogok pengurus daerah (Aku nggak mau. Aku nggak punya uang untuk menyogok pengurus daerah)," aku Fahmi seraya tertawa.
Begitu ketua baru terpilih, Fahmi yakin ketua baru tersebut, siapa pun dia, akan segera menghadap SBY. "Apalagi kalau Pak Ical, begitu diketok langsung menghadap Pak SBY. Misalnya jam 10 pagi diketok, jam 11.00 kalau (Munasnya) di Jakarta dia langsung menghadap Pak SBY. Kalau di Bali, karena dia punya pesawat khusus, ya jam 11.30 WIB. Kalau SBY nggak ada ditunggu di rumahnya," kata Fahmi. ( sho / nrl )
Sumber: pemilu.detiknews.com
09 July, 2009
SBY Lampaui Rekor Obama
Kamis, 09/07/2009 18:48 WIB
Amanda Ferdina – detikPemilu
Jakarta - Kemenangan pasangan SBY-Boediono yang menurut berbagai lembaga survei mencpai 60 persen dianggap telah melampaui rekor presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Sebelumnya, Obama adalah pemecah rekor dunia yang mendapatkan 52 persen atau setara dengan 69 juta pemilih.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye SBY-Boediono, Bara Hasibuan, dalam media briefing di restoran Amadeus, Setabudi Building, Jl Setia Budi, Kamis (9/7/2009). Menurut Bara, dari 231 juta warga AS yang memiliki hak pilih, 132 juga di antaranya menggunakan hak suaranya. Dari 132 juta itu, 52 persen atau 69 juta memilih Obama.
Sementara SBY menang dengan 60 persen suara dari jumlah pemilih di Indonesia yang mencapai 176 juta. Dengan asumsi tingkat partisipasi 70 persen, artinya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah 119 juta. "Jadi kalau SBY 60 persen, berarti setara dengan 71 juta suara. Kalau itu betul, SBY akan pecahkan rekor yang mengalahkan Obama," kata Bara.
Selain itu Bara juga membedakan posisi tanding SBY sebagai incumbent dan Obama yang merupakan calon baru. Kondisi perpolitikan AS di mana rakyat ketika itu sudah merasa tak suka dengan presiden sebelumnya, George W Bush, serta keadaan ekonomi yang tak menentu dianggapnya menguntungkan Obama.
"Kombinasi itu menguntunkan Obama, maka dari jauh hari bisa diprediksikan Obama akan menang. Beda dengan seorang incumbent. SBY memang punya keuntungan, tapi posisi itu juga tidak mudah karena itu juga suatu ujian. SBY diuji oleh rakyat apakah dia sudah bisa menyejahterakan rakyat, bukan hanya apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi SBY juga sukses sebagai incumbent," jelas Bara.
Akan tetapi Bara juga menegaskan pernyataannya bukan berarti mendahului hasil dari KPU. "Lagi-lagi ini bukan kita mau mendahului hasil dari KPU. Tapi kalau kita lihat dari 4 lembaga survei yang konsisten dan juga dari pengalaman lalu, maka bisa kita lihat lebih kurang akan sama dengan KPU," tandas Bara. ( amd / sho )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Amanda Ferdina – detikPemilu
Jakarta - Kemenangan pasangan SBY-Boediono yang menurut berbagai lembaga survei mencpai 60 persen dianggap telah melampaui rekor presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Sebelumnya, Obama adalah pemecah rekor dunia yang mendapatkan 52 persen atau setara dengan 69 juta pemilih.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye SBY-Boediono, Bara Hasibuan, dalam media briefing di restoran Amadeus, Setabudi Building, Jl Setia Budi, Kamis (9/7/2009). Menurut Bara, dari 231 juta warga AS yang memiliki hak pilih, 132 juga di antaranya menggunakan hak suaranya. Dari 132 juta itu, 52 persen atau 69 juta memilih Obama.
Sementara SBY menang dengan 60 persen suara dari jumlah pemilih di Indonesia yang mencapai 176 juta. Dengan asumsi tingkat partisipasi 70 persen, artinya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah 119 juta. "Jadi kalau SBY 60 persen, berarti setara dengan 71 juta suara. Kalau itu betul, SBY akan pecahkan rekor yang mengalahkan Obama," kata Bara.
Selain itu Bara juga membedakan posisi tanding SBY sebagai incumbent dan Obama yang merupakan calon baru. Kondisi perpolitikan AS di mana rakyat ketika itu sudah merasa tak suka dengan presiden sebelumnya, George W Bush, serta keadaan ekonomi yang tak menentu dianggapnya menguntungkan Obama.
"Kombinasi itu menguntunkan Obama, maka dari jauh hari bisa diprediksikan Obama akan menang. Beda dengan seorang incumbent. SBY memang punya keuntungan, tapi posisi itu juga tidak mudah karena itu juga suatu ujian. SBY diuji oleh rakyat apakah dia sudah bisa menyejahterakan rakyat, bukan hanya apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi SBY juga sukses sebagai incumbent," jelas Bara.
Akan tetapi Bara juga menegaskan pernyataannya bukan berarti mendahului hasil dari KPU. "Lagi-lagi ini bukan kita mau mendahului hasil dari KPU. Tapi kalau kita lihat dari 4 lembaga survei yang konsisten dan juga dari pengalaman lalu, maka bisa kita lihat lebih kurang akan sama dengan KPU," tandas Bara. ( amd / sho )
Sumber: pemilu.detiknews.com
08 July, 2009
Laporan JPPR: Dari Intervensi Bupati Hingga Tinta Pulpen Untuk Celup Jari
Rabu, 08/07/2009 22:58 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Jaringan Pendidikan Dan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), menemui banyak hal aneh sepanjang pencontrengan hari ini. Dari mulai permintaan Bupati agar memilih jagoannya, hingga penggunaan tinta pulpen untuk celup jari.
"Di TPS 05 Lawoway, Watangpulu, Sulawesi Selatan, ada instruksi Bupati ke PPK untuk memilih salah satu calon," ujar Korordinator Nasional JPPR, Daniel Zuchron, dalam konferensi pers di Kantor JPPR, Jl Taman Amir Hamzah No. 5, Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2009).
Selain intervensi pemerintah, JPPR juga menemukan kejadian menggelikan lainnya. Tinta pemilu yang digunakan sebagai tanda sudah memilih ada yang diganti tinta pulpen yang mudah luntur. "Di TPS 5 Rasojaya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, tinta tidak ada, diganti tinta pulpen," ujar Daniel.
Keputusan MK yang memberikan keleluasaan mendaftar hanya menggunakan KTP dan KK tidak berhasil. Masih banyak pemilih ber-KTP yang enggan mendaftar. "Di TPS 78, Tapos, Tenjolaya, Bogor, tidak ada yang mendaftar menggunakan KTP," ujar Daniel.
Ironisnya, keputusan MK juga membuat sejumlah pemilih gigit jari tidak mendapat surat suara untuk dicontreng. "TPS 3 Jetis, Dagangan, Madiun, kertas suara kurang 59," keluh Daniel
Persoalan DPT ternyata belum juga usai dan menyisakan banyak persoalan. Di Ngawi, Jawa Timur, DPT pilpres menggunakan DPT pileg yang terus menuai keluhan masyarakat. "Ngawi DPT pilpres sama dengan DPT pileg," ujar Daniel.
Sosialisasi KPU kepada petugas Panitia Pemilih Suara (PPS) juga dinilai Daniel tidak optimal. Alhasil, sejumlah KPPS salah dalam penentuan sah atau tidak surat suara sah. ( van / rdf )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Jaringan Pendidikan Dan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), menemui banyak hal aneh sepanjang pencontrengan hari ini. Dari mulai permintaan Bupati agar memilih jagoannya, hingga penggunaan tinta pulpen untuk celup jari.
"Di TPS 05 Lawoway, Watangpulu, Sulawesi Selatan, ada instruksi Bupati ke PPK untuk memilih salah satu calon," ujar Korordinator Nasional JPPR, Daniel Zuchron, dalam konferensi pers di Kantor JPPR, Jl Taman Amir Hamzah No. 5, Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2009).
Selain intervensi pemerintah, JPPR juga menemukan kejadian menggelikan lainnya. Tinta pemilu yang digunakan sebagai tanda sudah memilih ada yang diganti tinta pulpen yang mudah luntur. "Di TPS 5 Rasojaya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, tinta tidak ada, diganti tinta pulpen," ujar Daniel.
Keputusan MK yang memberikan keleluasaan mendaftar hanya menggunakan KTP dan KK tidak berhasil. Masih banyak pemilih ber-KTP yang enggan mendaftar. "Di TPS 78, Tapos, Tenjolaya, Bogor, tidak ada yang mendaftar menggunakan KTP," ujar Daniel.
Ironisnya, keputusan MK juga membuat sejumlah pemilih gigit jari tidak mendapat surat suara untuk dicontreng. "TPS 3 Jetis, Dagangan, Madiun, kertas suara kurang 59," keluh Daniel
Persoalan DPT ternyata belum juga usai dan menyisakan banyak persoalan. Di Ngawi, Jawa Timur, DPT pilpres menggunakan DPT pileg yang terus menuai keluhan masyarakat. "Ngawi DPT pilpres sama dengan DPT pileg," ujar Daniel.
Sosialisasi KPU kepada petugas Panitia Pemilih Suara (PPS) juga dinilai Daniel tidak optimal. Alhasil, sejumlah KPPS salah dalam penentuan sah atau tidak surat suara sah. ( van / rdf )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Nilai Pilpres Bermasalah :Mega-Prabowo Enggan Beri Selamat SBY
Rabu, 08/07/2009 21:09 WIB
Didi Syafirdi – detikPemilu
Jakarta - Pasangan Mega-Prabowo enggan mengucapkan selamat atas kemenangan SBY-Boediono. Kubu Mega-Prabowo menilai pelaksanaan pemilu masih buruk sehingga pemenangnya tidak pantas diberi selamat.
"Kita tidak mempersoalkan menang atau kalah. Tapi prosesnya harus benar agar hasilnya legitimate," ujar Dewan Pembina Tim Kampanye Mega-Prabowo, Taufiq Kiemas di Kediamannya, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2009).
Taufiq, meminta pemerintah dan KPU membuktikan pemilu 2009 sudah sesuai dengan aturan dan lebih baik dari Pemilu 2004. Taufiq juga mempertanyakan kisruh DPT yang tidak kunjung bisa diselesaikan KPU.
"Buktikan saja dari awal pendaftaran hingga akhir proses pemilu apakah sudah oke. Kalau sudah berjalan baik, kita akan ucapkan selamat," tegas pria asal Palembang ini. ( rdf / anw )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Didi Syafirdi – detikPemilu
Jakarta - Pasangan Mega-Prabowo enggan mengucapkan selamat atas kemenangan SBY-Boediono. Kubu Mega-Prabowo menilai pelaksanaan pemilu masih buruk sehingga pemenangnya tidak pantas diberi selamat.
"Kita tidak mempersoalkan menang atau kalah. Tapi prosesnya harus benar agar hasilnya legitimate," ujar Dewan Pembina Tim Kampanye Mega-Prabowo, Taufiq Kiemas di Kediamannya, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2009).
Taufiq, meminta pemerintah dan KPU membuktikan pemilu 2009 sudah sesuai dengan aturan dan lebih baik dari Pemilu 2004. Taufiq juga mempertanyakan kisruh DPT yang tidak kunjung bisa diselesaikan KPU.
"Buktikan saja dari awal pendaftaran hingga akhir proses pemilu apakah sudah oke. Kalau sudah berjalan baik, kita akan ucapkan selamat," tegas pria asal Palembang ini. ( rdf / anw )
Sumber: pemilu.detiknews.com
06 July, 2009
Keputusan MK: KTP Sah Buat Nyontreng
KPU Siap Laksanakan Putusan MK Soal KTP
Senin, 06/07/2009 20:35 WIB
Shohib Masykur – detikPemilu
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan siap melaksanakan putusan MK menyangkut penggunaan KTP dan Paspor dalam pilpres. KPU masih akan merinci teknis operasional dari putusan MK tersebut.
"Yang jelas, ada kewajiban dari KPU untuk menindaklanjuti dan melaksanakan
putusan MK. Bagaimana teknisnya, sebenarnya MK juga sudah merinci. Tapi secara teknis operasional itu dirinci lagi oleh KPU," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2009).
Dengan demikian, imbuh Hafiz, warga yang telah memenuhi syarat tapi tidak
terdaftar akan bisa menggunakan hak pilihnya asal punya KTP untuk dalam negeri dan paspor untuk warga negara di luar negeri.
"Tapi tentu (KTP/paspor) yang masih berlaku. Kalau yang sudah mati ya innalillah," kata Hafiz.
Hafiz menambahkan, pemilik KTP hanya bisa menggunakan hak suaranya di tempat KTP tersebut diterbitkan. "Nggak bisa orang punya KTP di Pati, Jawa Tengah, misalnya tiba-tiba memilih di Ciputat atau Jakarta. Dan MK mengatakan waktunya 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara," kata Hafiz.
Mengenai penyediaan logistik, Hafiz mengaku KPU masih akan membahasnya. Malam ini juga KPU akan menggelar rapat pleno untuk membahas masalah tersebut. Usai rapat pleno KPU akan kembali menggelar konferensi pers. ( sho / mok )
Sumber: pemilu.detiknews.com
KTP Sah Buat Nyontreng
KPU Tidak Tambah Surat Suara, Pemilih Terdaftar Didahulukan
Senin, 06/07/2009 20:24 WIB
Mega Putra Ratya – detikPemilu
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli mendatang. Meski begitu, KPU tidak akan menambahkan logistik berupa surat suara.
"KPU tak bisa menambah jumlah surat suara," ujar anggota KPU Andi Nurpati di
Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/7/2009).
Andi mengatakan KPU akan melakukan distribusi pemilih ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) dalam lingkup RT/RW.
"Mudah-mudahan, jumlahnya tidak banyak. Karena surat suara nantinya bisa sesuai dengan yang terdaftar di DPT," kata Andi.
Bagi pemilih yang menggunakan KTP, menurut Andi, nantinya akan melakukan pemilihan setelah para pemilih yang terdaftar dalam DPT atau satu jam sebelum TPS ditutup.
"Bagi yang menggunakan KTP, diberi waktu satu jam sebelum pencontrengan ditutup. Itu artinya MK memberi kesempatan terlebih dahulu pada pemilih yang benar-benar terdaftar dalam DPT," tambah dia.
KPU, kata Andi, akan menindaklanjuti putusan MK dan akan membahas masalah secara teknis di lapangan dan bagaimana mensosialisasikan putusan tersebut.
"Termasuk berkoordinasi dengan pengawas pemilu berkaitan dengan pengawasan di
daerah masing-masing," tambah dia. ( mpr / nrl )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Senin, 06/07/2009 20:35 WIB
Shohib Masykur – detikPemilu
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan siap melaksanakan putusan MK menyangkut penggunaan KTP dan Paspor dalam pilpres. KPU masih akan merinci teknis operasional dari putusan MK tersebut.
"Yang jelas, ada kewajiban dari KPU untuk menindaklanjuti dan melaksanakan
putusan MK. Bagaimana teknisnya, sebenarnya MK juga sudah merinci. Tapi secara teknis operasional itu dirinci lagi oleh KPU," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2009).
Dengan demikian, imbuh Hafiz, warga yang telah memenuhi syarat tapi tidak
terdaftar akan bisa menggunakan hak pilihnya asal punya KTP untuk dalam negeri dan paspor untuk warga negara di luar negeri.
"Tapi tentu (KTP/paspor) yang masih berlaku. Kalau yang sudah mati ya innalillah," kata Hafiz.
Hafiz menambahkan, pemilik KTP hanya bisa menggunakan hak suaranya di tempat KTP tersebut diterbitkan. "Nggak bisa orang punya KTP di Pati, Jawa Tengah, misalnya tiba-tiba memilih di Ciputat atau Jakarta. Dan MK mengatakan waktunya 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara," kata Hafiz.
Mengenai penyediaan logistik, Hafiz mengaku KPU masih akan membahasnya. Malam ini juga KPU akan menggelar rapat pleno untuk membahas masalah tersebut. Usai rapat pleno KPU akan kembali menggelar konferensi pers. ( sho / mok )
Sumber: pemilu.detiknews.com
KTP Sah Buat Nyontreng
KPU Tidak Tambah Surat Suara, Pemilih Terdaftar Didahulukan
Senin, 06/07/2009 20:24 WIB
Mega Putra Ratya – detikPemilu
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli mendatang. Meski begitu, KPU tidak akan menambahkan logistik berupa surat suara.
"KPU tak bisa menambah jumlah surat suara," ujar anggota KPU Andi Nurpati di
Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/7/2009).
Andi mengatakan KPU akan melakukan distribusi pemilih ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) dalam lingkup RT/RW.
"Mudah-mudahan, jumlahnya tidak banyak. Karena surat suara nantinya bisa sesuai dengan yang terdaftar di DPT," kata Andi.
Bagi pemilih yang menggunakan KTP, menurut Andi, nantinya akan melakukan pemilihan setelah para pemilih yang terdaftar dalam DPT atau satu jam sebelum TPS ditutup.
"Bagi yang menggunakan KTP, diberi waktu satu jam sebelum pencontrengan ditutup. Itu artinya MK memberi kesempatan terlebih dahulu pada pemilih yang benar-benar terdaftar dalam DPT," tambah dia.
KPU, kata Andi, akan menindaklanjuti putusan MK dan akan membahas masalah secara teknis di lapangan dan bagaimana mensosialisasikan putusan tersebut.
"Termasuk berkoordinasi dengan pengawas pemilu berkaitan dengan pengawasan di
daerah masing-masing," tambah dia. ( mpr / nrl )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Sungguh Luar Biasa Sombongnya Partai Demokrat
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Saya kaget setengah mati membaca komentar ini di Detik.com.
Jadi, meurut Partai Demokrat, yang menginginkan DPT yang akurat dan sah hanya elit partai, yang mungkin berjumlah sekian ratus orang saja. Sedangkan 170 JUTA warga Indonesia yang dewasa tidak peduli kalau dikasih hak pilih atau tidak???
Apakah benar begitu?
Menurut Partai Demokrat, masyarakat tidak begitu peduli pada hak memilihnya dan lebih baik berkebun daripada peduli pada politik dan hak-haknya sebagai warga negara.
Biar semuanya lebih mudah lagi, bagaimana kalau kita tidak-adakan Pilpres sama sekali? SBY bisa diangkat sebagai Presiden seumur hidup dan Pilpres ditidakadakan karena warga negara memang tidak peduli padanya. Apakah begitu maunya Partai Demokrat?
Astagfirullah al adzim.
Sungguh luar biasa kesombongan pengurus Partai Demokrat yang bisa begitu tidak peduli pada keadilan dan hak warga negara untuk menentukan masa depannya sendiri. Setiap kali saya bicara dengan orang lain tentang pemilu, baik dia karyawan biasa, ibu rumah tangga, kuli bangunan, office boy, sopir taksi, teman pribadi dan sebagainya, menjadi sangat jelas bahwa mereka semua sangat peduli pada hak memilihnya dan sangat ingin berperan dalam memilih presiden yang terbaik bagi masa depan bangsa ini.
Tetapi menurut Partai Demokrat, masyarakat tidak peduli. Jadi kalau DPT memang sangat bermasalah, tidak perlu dipikirkan. Mungkin Partai Demokrat berharap Pilpres bisa dihilangkan saja dan SBY bisa menjadi presiden seumur hidup karena masyarakat tidak bisa berfikir sendiri, dan hanya bisa berkebun! Semoga masih ada partai politik di bangsa ini yang sangat peduli pada keadilan dan tidak akan terima sikap Partai Demokrat ini yang merasa paling berhak mengatur semua urusan negara secara sepihak.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
PD: Yang Ribut DPT Hanya Elite
Senin, 06/07/2009 08:34 WIB
Wacana Penundaan Pemilu
Hery Winarno – detikPemilu
Jakarta - Daftar pemilih tetap (DPT) menjadi isu panas di masa tenang ini. Partai Demokrat (PD) berpendapat isu DPT hanyalah persoalan di tingkat elite.
"Masyarakat kebanyakan menerima, hanya elite saja yang ribut. Bagi mereka (masyarakat) tidak memilih tidak apa-apa. Dengan adanya kejadian begini seolah-olah rusaklah dunia ini," ujar Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie saat berbincang melalui telepon dengan detikcom, Senin (6/7/2009).
Menurutnya, persoalan DPT disebabkan kesadaran politik masyarakat kita yang masih rendah. Ini tercermin dalam pemilu kali ini yang menggunakan stelsel aktif.
"Mereka (masyarakat) lebih baik berkebun kok, daripada mengecek nama mereka ke kelurahan atau datang ke TPS," tambah Marzuki.
Marzuki melihat, isu DPT dengan mengatakan SBY dan Boediono curang sangatlah tendensius dan mengarahkan masyarakat.
"Siapa yang curang. KPU itu yang ngangkat DPR. Dan tidak ada orang-orang kita di KPU," argumen Marzuki. ( her / nrl )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Saya kaget setengah mati membaca komentar ini di Detik.com.
- Partai Demokrat (PD) berpendapat isu DPT hanyalah persoalan di tingkat elite. "Masyarakat kebanyakan menerima, hanya elite saja yang ribut. Bagi mereka (masyarakat) tidak memilih tidak apa-apa. Dengan adanya kejadian begini seolah-olah rusaklah dunia ini," ujar Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie saat berbincang melalui telepon dengan detikcom, Senin (6/7/2009). "Mereka (masyarakat) lebih baik berkebun kok, daripada mengecek nama mereka ke kelurahan atau datang ke TPS," tambah Marzuki.
Jadi, meurut Partai Demokrat, yang menginginkan DPT yang akurat dan sah hanya elit partai, yang mungkin berjumlah sekian ratus orang saja. Sedangkan 170 JUTA warga Indonesia yang dewasa tidak peduli kalau dikasih hak pilih atau tidak???
Apakah benar begitu?
Menurut Partai Demokrat, masyarakat tidak begitu peduli pada hak memilihnya dan lebih baik berkebun daripada peduli pada politik dan hak-haknya sebagai warga negara.
Biar semuanya lebih mudah lagi, bagaimana kalau kita tidak-adakan Pilpres sama sekali? SBY bisa diangkat sebagai Presiden seumur hidup dan Pilpres ditidakadakan karena warga negara memang tidak peduli padanya. Apakah begitu maunya Partai Demokrat?
Astagfirullah al adzim.
Sungguh luar biasa kesombongan pengurus Partai Demokrat yang bisa begitu tidak peduli pada keadilan dan hak warga negara untuk menentukan masa depannya sendiri. Setiap kali saya bicara dengan orang lain tentang pemilu, baik dia karyawan biasa, ibu rumah tangga, kuli bangunan, office boy, sopir taksi, teman pribadi dan sebagainya, menjadi sangat jelas bahwa mereka semua sangat peduli pada hak memilihnya dan sangat ingin berperan dalam memilih presiden yang terbaik bagi masa depan bangsa ini.
Tetapi menurut Partai Demokrat, masyarakat tidak peduli. Jadi kalau DPT memang sangat bermasalah, tidak perlu dipikirkan. Mungkin Partai Demokrat berharap Pilpres bisa dihilangkan saja dan SBY bisa menjadi presiden seumur hidup karena masyarakat tidak bisa berfikir sendiri, dan hanya bisa berkebun! Semoga masih ada partai politik di bangsa ini yang sangat peduli pada keadilan dan tidak akan terima sikap Partai Demokrat ini yang merasa paling berhak mengatur semua urusan negara secara sepihak.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
PD: Yang Ribut DPT Hanya Elite
Senin, 06/07/2009 08:34 WIB
Wacana Penundaan Pemilu
Hery Winarno – detikPemilu
Jakarta - Daftar pemilih tetap (DPT) menjadi isu panas di masa tenang ini. Partai Demokrat (PD) berpendapat isu DPT hanyalah persoalan di tingkat elite.
"Masyarakat kebanyakan menerima, hanya elite saja yang ribut. Bagi mereka (masyarakat) tidak memilih tidak apa-apa. Dengan adanya kejadian begini seolah-olah rusaklah dunia ini," ujar Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie saat berbincang melalui telepon dengan detikcom, Senin (6/7/2009).
Menurutnya, persoalan DPT disebabkan kesadaran politik masyarakat kita yang masih rendah. Ini tercermin dalam pemilu kali ini yang menggunakan stelsel aktif.
"Mereka (masyarakat) lebih baik berkebun kok, daripada mengecek nama mereka ke kelurahan atau datang ke TPS," tambah Marzuki.
Marzuki melihat, isu DPT dengan mengatakan SBY dan Boediono curang sangatlah tendensius dan mengarahkan masyarakat.
"Siapa yang curang. KPU itu yang ngangkat DPR. Dan tidak ada orang-orang kita di KPU," argumen Marzuki. ( her / nrl )
Sumber: pemilu.detiknews.com
DPT Masih Bermasalah?
Assalamu'alaikum wr.wb.,
DPT masih bermasalah? Puluhan juta orang masih belum terdaftar? Tiga hari sebelum Pilpres? Masya Allah. Seharusnya semua anggota KPU ditangkap dan disidangkan oleh karena mereka sangat lalai dalam menjalankan tugasnya. Tadi saya lihat di tivi, ketua KPU menyangkal ada masalah dengan DPT. Dia tinggal di dunia impian mana? Dari kenalan saya saja ada puluhan orang yang tidak terdaftar. Dan itu di dalam sebuah kota besar dia mana semua orang tinggal di alamat yang jelas dan punya pekerjaan yang jelas. Masa bisa punya alamat rumah yang jelas, nomor telfon yang jelas, KTP yang jelas, NPWP yang jelas, tetapi tidak terdaftar di DPT Pilpres?
Siapa yang mau bertanggung jawab?
Dan minggu kemarin saya baca pernyataan dari ketua KPU yang menolak hak warga untuk daftar di TPS dengan hanya menggunakan KTP saja. Katanya tidak bisa begitu karena banyak orang punya lebih dari 1 KTP. Oke, mungkin saja benar. Tetapi setelah memilih, bukannya jari mereka dikasih tinta yang tidak bisa dihapus???
Jadi, kalaupun ada seseorang yang punya 20 KTP, setelah memakai KTP yang pertama, jarinya akan dikasih tinta yang tidak bisa dihapus. Berarti dia tidak bisa memilih lagi.
Atau apakah tinta yang tidak bisa dihapus itu sebenarnya bisa dihapus? Kalau iya, berarti itu kelalaian KPU yang kedua!!!
Mereka tidak mengatur DPT dengan benar, dan mereka tidak sanggup menyediakan tinta yang dibutuhkan, sesuai dengan UU yang ada. Apalagi kesalahan KPU, yang selalu terkesan tenang2 saja??!!
Makin lama, makin terasa “suasana Pilpres Iran” yang mewujudkan hasil yang tidak masuk akal dan tidak dibenarkan oleh banyak pihak. Bagaimana masa depan bangsa ini kalau KPU tidak kredibel, dan juga terkesan berpihak pada satu calon? Siapa yang mau bertanggung jawab?
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
JK-Mega Warning KPU 1X24 Jam Selesaikan Daftar Ganda di DPT
Minggu, 05/07/2009 23:03 WIB
Hery Winarno - detikPemilu
Jakarta - Pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo mewarning KPU untuk segera memperbaiki DPT. Utamanya daftar ganda dalam DPT. Persoalan ini harus segera dibereskan karena sudah masuk ranah pidana.
"Berdasarkan bukti-bukti yang ada, DPT bisa memakai daftar dobel. Permintaan kami sederhana, dicoret yang dobel itu. Semua computerized kan," kata JK dalam jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyan, Jl Menteng Raya, Jakarta, Minggu (5/7/2009).
Untuk itu segera kedua pasangan akan menemui KPU. "Besok (Senin) kami meminta bertemu KPU agar bisa menjelaskan," tambah JK. Menurut JK, hal ini bukan untuk kepentingan mereka berdua semata, tapi menyampaikan hak-hak rakyat.
"Yang kami bela, sekali lagi bukan hanya nomor 1 atau 3, bisa saja nomor 2. Bisa ada 2 sampai 3 kali memilih, itu pidana dan melanggar hak asasi. Besok kita minta waktu dan diselesaikan 1x24 jam. Kami yakin KPU mampu," tutup JK. ( ndr / anw )
Sumber: pemilu.detiknews.com
JK Desak KPU Perbaiki DPT, Kalau Perlu Memilih Pakai KTP
Minggu, 05/07/2009 22:51 WIB
Hery Winarno - detikPemilu
Jakarta - Capres JK mendesak KPU untuk segera memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT). Langkah cepat dengan membuat peraturan, bila perlu memilih hanya memakai KTP saja.
"Kami minta segera diperbaiki dengan keputusan KPU, sesuai UU tentang KPU pasal 29. Keputusan KPU bisa mengubah, atau melakukan mendaftar ulang. Segera memperbaiki daftar DPT, itu yang harus segera dilakuka. Bsia memakai KTP, simpel saja," kata JK dalam jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyan, Jl Menteng Raya, Jakarta, Minggu (5/7/2009).
Dalam jumpa pers iti dilakukan bersama Capres Megawati, Cawapres Prabowo, Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua Dewan Pembina PDIP Taufiq Kiemas, Cawapres Wiranto, Ketua Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto Fahmi Idrism dan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
"Kami dapat laporan masih banyak penilih yang tidak dapat daftar undangan, masih banyak keluarga yang memiliki 7 anggota keluarga tapi hanya dikasi 4. Kalau seperti itu, bisa jutaan orang tidak terdaftar," jelasnya. ( ndr / anw )
Sumber: pemilu.detiknews.com
DPT masih bermasalah? Puluhan juta orang masih belum terdaftar? Tiga hari sebelum Pilpres? Masya Allah. Seharusnya semua anggota KPU ditangkap dan disidangkan oleh karena mereka sangat lalai dalam menjalankan tugasnya. Tadi saya lihat di tivi, ketua KPU menyangkal ada masalah dengan DPT. Dia tinggal di dunia impian mana? Dari kenalan saya saja ada puluhan orang yang tidak terdaftar. Dan itu di dalam sebuah kota besar dia mana semua orang tinggal di alamat yang jelas dan punya pekerjaan yang jelas. Masa bisa punya alamat rumah yang jelas, nomor telfon yang jelas, KTP yang jelas, NPWP yang jelas, tetapi tidak terdaftar di DPT Pilpres?
Siapa yang mau bertanggung jawab?
Dan minggu kemarin saya baca pernyataan dari ketua KPU yang menolak hak warga untuk daftar di TPS dengan hanya menggunakan KTP saja. Katanya tidak bisa begitu karena banyak orang punya lebih dari 1 KTP. Oke, mungkin saja benar. Tetapi setelah memilih, bukannya jari mereka dikasih tinta yang tidak bisa dihapus???
Jadi, kalaupun ada seseorang yang punya 20 KTP, setelah memakai KTP yang pertama, jarinya akan dikasih tinta yang tidak bisa dihapus. Berarti dia tidak bisa memilih lagi.
Atau apakah tinta yang tidak bisa dihapus itu sebenarnya bisa dihapus? Kalau iya, berarti itu kelalaian KPU yang kedua!!!
Mereka tidak mengatur DPT dengan benar, dan mereka tidak sanggup menyediakan tinta yang dibutuhkan, sesuai dengan UU yang ada. Apalagi kesalahan KPU, yang selalu terkesan tenang2 saja??!!
Makin lama, makin terasa “suasana Pilpres Iran” yang mewujudkan hasil yang tidak masuk akal dan tidak dibenarkan oleh banyak pihak. Bagaimana masa depan bangsa ini kalau KPU tidak kredibel, dan juga terkesan berpihak pada satu calon? Siapa yang mau bertanggung jawab?
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
JK-Mega Warning KPU 1X24 Jam Selesaikan Daftar Ganda di DPT
Minggu, 05/07/2009 23:03 WIB
Hery Winarno - detikPemilu
Jakarta - Pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo mewarning KPU untuk segera memperbaiki DPT. Utamanya daftar ganda dalam DPT. Persoalan ini harus segera dibereskan karena sudah masuk ranah pidana.
"Berdasarkan bukti-bukti yang ada, DPT bisa memakai daftar dobel. Permintaan kami sederhana, dicoret yang dobel itu. Semua computerized kan," kata JK dalam jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyan, Jl Menteng Raya, Jakarta, Minggu (5/7/2009).
Untuk itu segera kedua pasangan akan menemui KPU. "Besok (Senin) kami meminta bertemu KPU agar bisa menjelaskan," tambah JK. Menurut JK, hal ini bukan untuk kepentingan mereka berdua semata, tapi menyampaikan hak-hak rakyat.
"Yang kami bela, sekali lagi bukan hanya nomor 1 atau 3, bisa saja nomor 2. Bisa ada 2 sampai 3 kali memilih, itu pidana dan melanggar hak asasi. Besok kita minta waktu dan diselesaikan 1x24 jam. Kami yakin KPU mampu," tutup JK. ( ndr / anw )
Sumber: pemilu.detiknews.com
JK Desak KPU Perbaiki DPT, Kalau Perlu Memilih Pakai KTP
Minggu, 05/07/2009 22:51 WIB
Hery Winarno - detikPemilu
Jakarta - Capres JK mendesak KPU untuk segera memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT). Langkah cepat dengan membuat peraturan, bila perlu memilih hanya memakai KTP saja.
"Kami minta segera diperbaiki dengan keputusan KPU, sesuai UU tentang KPU pasal 29. Keputusan KPU bisa mengubah, atau melakukan mendaftar ulang. Segera memperbaiki daftar DPT, itu yang harus segera dilakuka. Bsia memakai KTP, simpel saja," kata JK dalam jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyan, Jl Menteng Raya, Jakarta, Minggu (5/7/2009).
Dalam jumpa pers iti dilakukan bersama Capres Megawati, Cawapres Prabowo, Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua Dewan Pembina PDIP Taufiq Kiemas, Cawapres Wiranto, Ketua Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto Fahmi Idrism dan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
"Kami dapat laporan masih banyak penilih yang tidak dapat daftar undangan, masih banyak keluarga yang memiliki 7 anggota keluarga tapi hanya dikasi 4. Kalau seperti itu, bisa jutaan orang tidak terdaftar," jelasnya. ( ndr / anw )
Sumber: pemilu.detiknews.com
04 July, 2009
JK Kritik Iklan Pilpres Satu Putaran
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Ini iklan politik satu putaran yang dikritik:
Iklan Politik Satu Putaran
Dan ini komentarnya JK dan SBY di dalam Debat Pilpres:
JK Kritik Iklan Pilpres Satu Putaran
SBY mengatakan bahwa iklan ini tidak dibuat oleh dirinya, atau tim suksesnya, tetapi juga tidak jelaskan siapa yang membuat iklan tersebut, dan juga tidak menjelaskan apakah dia merestuinya.
Dan selanjutnya, JK dan Wiranto menyatakan perlu dilakukan investigasi, karena menurut UU Pilpres, hanya tim sukses dari masing2 kandidat yang boleh memasang iklan. Tadi saya baca di koran, bahwa iklan tersebut dibuat oleh Denny JA, yang juga Direktur di Lingkaran Survei Indonesia, atau LSI. (Lihat: LSI Denny JA Ukir Sejarah Memenangkan 14 Pilkada Provinsi)
Intinya, dalam iklan itu dikatakan bahwa kalau pilpres selesai dalam satu putaran saja, negara bisa hemat biaya 4 Trilyun. Jadi, harga 4 Trilyun itu adalah harga jual-beli demokrasi di Indonesia.
Kalau masyarakat terima himbauan untuk menyelesaikan pilpres dalam 1 putaran, apakah langsung berarti 4 Trilyun yang dihemat itu akan disalurkan kepada masyarakat dan program sosial? Atau apakah lebih mungkin bahwa setelah menghemat 4 Trilyun, para pejabat akan berusaha untuk mendapatkan “jatah” dari uang tersebut?
Semoga uang untuk pilpres dua putaran selalu ada, dan alasan selesaikan cepat untuk menghemat uang tidak perlu didengarkan.
Lihat juga:
Wiranto: Apakah Yang Buat Iklan Itu Setan ?
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Ini iklan politik satu putaran yang dikritik:
Iklan Politik Satu Putaran
Dan ini komentarnya JK dan SBY di dalam Debat Pilpres:
JK Kritik Iklan Pilpres Satu Putaran
SBY mengatakan bahwa iklan ini tidak dibuat oleh dirinya, atau tim suksesnya, tetapi juga tidak jelaskan siapa yang membuat iklan tersebut, dan juga tidak menjelaskan apakah dia merestuinya.
Dan selanjutnya, JK dan Wiranto menyatakan perlu dilakukan investigasi, karena menurut UU Pilpres, hanya tim sukses dari masing2 kandidat yang boleh memasang iklan. Tadi saya baca di koran, bahwa iklan tersebut dibuat oleh Denny JA, yang juga Direktur di Lingkaran Survei Indonesia, atau LSI. (Lihat: LSI Denny JA Ukir Sejarah Memenangkan 14 Pilkada Provinsi)
Intinya, dalam iklan itu dikatakan bahwa kalau pilpres selesai dalam satu putaran saja, negara bisa hemat biaya 4 Trilyun. Jadi, harga 4 Trilyun itu adalah harga jual-beli demokrasi di Indonesia.
Kalau masyarakat terima himbauan untuk menyelesaikan pilpres dalam 1 putaran, apakah langsung berarti 4 Trilyun yang dihemat itu akan disalurkan kepada masyarakat dan program sosial? Atau apakah lebih mungkin bahwa setelah menghemat 4 Trilyun, para pejabat akan berusaha untuk mendapatkan “jatah” dari uang tersebut?
Semoga uang untuk pilpres dua putaran selalu ada, dan alasan selesaikan cepat untuk menghemat uang tidak perlu didengarkan.
Lihat juga:
Wiranto: Apakah Yang Buat Iklan Itu Setan ?
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
03 July, 2009
Ratusan Warga Makassar Protes Pernyataan Andi Mallarangeng
Kamis, 02/07/2009 15:17 WIB
Muhammad Nur Abdurrahman - detikPemilu
Makassar - Pernyataan Andi Mallarangeng yang menyebut orang Bugis belum saatnya menjadi presiden tak hanya menuai protes kalangan akademisi dan budayawan Sulawesi Selatan (Sulsel). Pernyataan Andi itu juga memancing protes warga Makassar.
Protes tersebut disampaikan ratusan warga kota Makassar dalam aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (2/7/2009). Mereka mengaku tersinggung dengan peryataan juru bicara kepresidenan tersebut.
Kemarahan para demonstran tersebut terwakili dalam tulisan berbagai spanduk yang mereka bawa. Spanduk-spanduk itu antara lain bertuliskan 'Mallarangeng Bersaudara Haram Menginjakkan Kakinya di Sulsel', 'Kami Warga Sulsel Tidak Terima Penghinaan Mallarangeng Sekeluarga', dan 'Penghinaan untuk Warga Sulsel, Darah Taruhannya'.
Para pengunjukrasa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Sulsel Antirasis ini juga membawa sebuah truk tronton yang dijadikan panggung orasi. Beberapa spanduk JK-Wiranto tampak dibentangkan di sekitar truk tersebut.
Juru bicara aksi, Subhan Djaya Mappaturung, menegaskan pihaknya menuntut 3 hal. Pertama meminta SBY sebagai penanggung jawab tertinggi kampanye meminta maaf kepada seluruh rakyat Sulsel atas pernyataan Andi.
Kedua, meminta Andi Mallarangeng meminta maaf kepaa rakyat Sulsel atas pernyataannya, dan ketiga meminta polisi menindak Andi karena pernyataannya berpotensi memunculkan konflik horizontal.
Aksi demo ini dikawal oleh sekitar 100 orang polisi. Penjagaan ketat juga dilakukan aparat keamanan di sekitar kantor DPD Partai Demokrat Sulsel yang berada tak jauh dari lokasi unjuk rasa. ( mna / djo )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Lihat juga:
Dinilai Lecehkan Bugis, Andi Mallarangeng Dituntut Minta Maaf 2x24 Jam
Muhammad Nur Abdurrahman - detikPemilu
Makassar - Pernyataan Andi Mallarangeng yang menyebut orang Bugis belum saatnya menjadi presiden tak hanya menuai protes kalangan akademisi dan budayawan Sulawesi Selatan (Sulsel). Pernyataan Andi itu juga memancing protes warga Makassar.
Protes tersebut disampaikan ratusan warga kota Makassar dalam aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (2/7/2009). Mereka mengaku tersinggung dengan peryataan juru bicara kepresidenan tersebut.
Kemarahan para demonstran tersebut terwakili dalam tulisan berbagai spanduk yang mereka bawa. Spanduk-spanduk itu antara lain bertuliskan 'Mallarangeng Bersaudara Haram Menginjakkan Kakinya di Sulsel', 'Kami Warga Sulsel Tidak Terima Penghinaan Mallarangeng Sekeluarga', dan 'Penghinaan untuk Warga Sulsel, Darah Taruhannya'.
Para pengunjukrasa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Sulsel Antirasis ini juga membawa sebuah truk tronton yang dijadikan panggung orasi. Beberapa spanduk JK-Wiranto tampak dibentangkan di sekitar truk tersebut.
Juru bicara aksi, Subhan Djaya Mappaturung, menegaskan pihaknya menuntut 3 hal. Pertama meminta SBY sebagai penanggung jawab tertinggi kampanye meminta maaf kepada seluruh rakyat Sulsel atas pernyataan Andi.
Kedua, meminta Andi Mallarangeng meminta maaf kepaa rakyat Sulsel atas pernyataannya, dan ketiga meminta polisi menindak Andi karena pernyataannya berpotensi memunculkan konflik horizontal.
Aksi demo ini dikawal oleh sekitar 100 orang polisi. Penjagaan ketat juga dilakukan aparat keamanan di sekitar kantor DPD Partai Demokrat Sulsel yang berada tak jauh dari lokasi unjuk rasa. ( mna / djo )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Lihat juga:
Dinilai Lecehkan Bugis, Andi Mallarangeng Dituntut Minta Maaf 2x24 Jam
01 July, 2009
Tim Mega-Prabowo: Ada Diskriminasi Soal Polling SMS
Rabu, 01/07/2009 09:02 WIB
Debat Cawapres
Laurencius Simanjuntak – detikPemilu
Jakarta - Tim Sukses Mega-Prabowo kembali mengkritik polling SMS yang dilakukan stasiun TV dalam debat capres dan cawapres. Mereka mengaku mendapat diskriminasi soal SMS yang dikirimkan untuk mendukung jagoannya.
"Kalau nomor 1 itu delivered-nya sampai 30 menit, nomor 2 langsung diterima, dan nomor 3, 10 sampai 15 menit. Itu bisa dibuktikan," kata Sekretaris II Tim Sukses Mega-Prabowo, Hasto Kristiyanto, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (1/7/2009).
Dalam putaran terakhir Debat Cawapres yang ditayangkan TV One semalam, polling SMS dimenangkan oleh Boediono (nomor 2), disusul Wiranto (nomor 3) dan Prabowo (nomor 1).
"Kalau saya mengibaratkan dukungan SMS kepada nomor 1 itu harus lewat jalan kampung, nomor 2 jalam tol, dan nomor 3 jalan yang lebih baik (dari nomor 1)," ujar Hasto berumpama.
Hasto menilai, hal tersebut terjadi semata-mata bukan karena hal teknis. "Yang kami dengar 4 dari 5 operator seluler punya keterkaitan dengan incumbent," ungkapnya.
Ia menambahkan, polling SMS yang tidak fair ini bisa merugikan pasangan tertentu. Sebab, polling bisa membentuk pengopinian publik tentang siapa yang 'menang' dalam debat.
"Saya pikir ini persoalan serius," tegas Hasto seraya meminta stasiun TV menghentikan polling. (lrn / nrl).
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Debat Cawapres
Laurencius Simanjuntak – detikPemilu
Jakarta - Tim Sukses Mega-Prabowo kembali mengkritik polling SMS yang dilakukan stasiun TV dalam debat capres dan cawapres. Mereka mengaku mendapat diskriminasi soal SMS yang dikirimkan untuk mendukung jagoannya.
"Kalau nomor 1 itu delivered-nya sampai 30 menit, nomor 2 langsung diterima, dan nomor 3, 10 sampai 15 menit. Itu bisa dibuktikan," kata Sekretaris II Tim Sukses Mega-Prabowo, Hasto Kristiyanto, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (1/7/2009).
Dalam putaran terakhir Debat Cawapres yang ditayangkan TV One semalam, polling SMS dimenangkan oleh Boediono (nomor 2), disusul Wiranto (nomor 3) dan Prabowo (nomor 1).
"Kalau saya mengibaratkan dukungan SMS kepada nomor 1 itu harus lewat jalan kampung, nomor 2 jalam tol, dan nomor 3 jalan yang lebih baik (dari nomor 1)," ujar Hasto berumpama.
Hasto menilai, hal tersebut terjadi semata-mata bukan karena hal teknis. "Yang kami dengar 4 dari 5 operator seluler punya keterkaitan dengan incumbent," ungkapnya.
Ia menambahkan, polling SMS yang tidak fair ini bisa merugikan pasangan tertentu. Sebab, polling bisa membentuk pengopinian publik tentang siapa yang 'menang' dalam debat.
"Saya pikir ini persoalan serius," tegas Hasto seraya meminta stasiun TV menghentikan polling. (lrn / nrl).
Sumber: Pemilu.detiknews.com
29 June, 2009
Partai Islam Dan Spanduk Politik
[Email dari teman di milis sebelah]
Assalamualaikum ww,
Saya barusan pulang dari resepsi pernikahan di sports mall kelapa gading. Saya sempat kecewa melihat keadaan di jalan, padahal ini bukan masa kampanye. Apa maksud partai itu mengibarkan panji2 partainya disepanjang jalan sejak rumah sakit mitra keluarga kelapa gading sampai sports mall. Sebuah partai islam yg memperoleh suara 5 besar. saya gak usah sebutkan nama partai ini karena mungkin banyak simpatisan ataupun kadernya di milist ini. Tahu apa yg saya lihat? DI SETIAP POHON YG SAYA LEWATI, SEJAK DARI R.S MITRA KELAPA GADING S/D SPORTS MALL KELAPA GADING, ditempeli bendera kira2 seukuran handuk, dgn attribut partai islam tersebut. Bendera yg diikatkan dg kayu (mungkin bambu), dan dipaku ke SETIAP POHON SEPANJANG JALAN ITU. saya gak tau akhirnya sampai mana, mungkin sampai di perempatan lampu merah mall kelapa gading III (depan mesjid kelapa gading) dan boulevard, karena saya emang tujuannya cuman sampai sports mall. Yg jelas disepanjang jalan depan sports mall DI SETIAP POHON nya dipaku bendera partai ini. Bukankah Islam mengajarkan kita menjadi 'rahmatan lil 'alamin'? Bukankah Islam mengajarkan kita harmonisasi hidup dg alam sekitar???
mohon maaf kalau ada salah2 kata, kebenaran milik Allah semata.
terima kasih
Wassalam,
Martin
********
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Saya kira hal seperti ini bisa terjadi karena semua partai Islam mengikuti konsep politik yang diimpor dari negara sekuler di barat. Hasil pemilu di barat membuktikan bahwa orang yang menghabiskan uang yang paling banyak untuk iklan, khususnya di tivi, adalah pihak yang rata2 menang dalam pemilu atau pilpres. (Jadi tim sukses di sini yang sudah tahu tentang ini pasti sibuk pasang iklan sebanyak2nya di tivi.)
Kalau semua partai Islam benar2 peduli pada ummat Islam, khususnya orang kurang mampu, dan benar2 yakin pada Allah sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa, saya kira mereka akan terbuka untuk mencari jalan lain,selain mengikuti pola kampanye politik yang sudah terbentuk di negara barat. Mereka tidak akan mau menghabiskan uang yang banyak untuk iklan, atau poster dan spanduk, yang belum pasti memberikan manfaat dan belum pasti membawa kemenangan.
Satu cara adalah dengan mengumpulkan uang spanduk, lalu uang itu dibagi dua: satu bagian untuk spanduk dan poster, dan bagian lain untuk anak yatim dan orang miskin. Cukup pasang poster dan spanduk di lokasi strategis, dan cukup hanya sekian saja. Bukan ratusan sampai ribuan spanduk, poster dan bendera di lokasi yang sama.
Kalau mereka mau seperti itu, maka tindakan tersebut bisa menjadi ciri khas dari kampanye mereka. Orang akan lihat bahwa spanduk dari partai Islam itu tidak ada di jalan, dan partai bisa menyebarkan info bahwa mereka telah berikan uang spanduk kepada anak yatim yang membutuhkannya, dengan minta anak yatim mendoakan bangsa supaya dapat pemimpin Muslim yang terbaik, menurut perhitungan Allah.
Pembagian yang terbaik, mungkin 50/50 (yaitu, 50% dari uang spanduk/iklan yang terkumpul diberikan kepada anak yatim, 50% untuk spanduk), atau 70/30 (yaitu 70% untuk anak yatim, 30% untuk spanduk) atau pembagian yang lain.
Kalau partai Islam itu kalah dalam pemilu, maka mereka tetap dapat pahala dari menyantuni anak yatim jadi mereka menang 1 kali. Kalau menang dalam pemilu, maka mereka menang dua kali karena tetap ada pahala dari menyantuni anak yatim dan ada kekuasaan terhadap anggaran yang bisa disalurkan kepada anak yatim juga. Jadi ini merupakan win-win solution bagi partai Islam.
Dengan menggunakan gaya kampanye seperti itu, maka bisa dijamin masyarakat akan tertarik pada partai itu dan insya Allah akan mau mendukung saat partai Islam itu ketahuan lebih peduli pada anak yatim daripada iklan politik. Dan kalau seandainya strategi itu berhasil dan partai itu menang dalam pemilihan dan mendapatkan kekuasaan, bisa dijamin bahwa partai politik yang lain, termasuk sekuler, akan berbondong2 menyalurkan uang kepada anak yatim juga pada pemilihan (atau pilkada) berikut. Setelah kelihatan bahwa strategi itu membawa kemenangan, partai yang belum coba strategi itu akan berusaha untuk mengalahkan partai2 lain dengan memberikan lebih banyak uang kepada anak yatim. Siapapun menang dalam pemilihan, anak yatim dijamin “menang” terlebih dahulu.
Ide ini sudah disampaikan kepada pemimpin salah satu partai Islam dari satu tahun yang lalu. Dan disampaikan berulang kali sejak itu. Secara lisan, disetujui, dan dinyatakan sebagai ide yang sangat baik, tetapi sampai saat ini (setahu saya), belum dicoba sama sekali oleh partai Islam itu, dan partai Islam lainnya juga tidak. Sepertinya tidak ada dari mereka yang berani ambil risiko, karena mereka takut kalah terhadap partai sekuler yang habiskan milyaran rupiah untuk spanduk, poster, bendera, stiker, kaos, topi, iklan koran, iklan tivi, dsb.
Begitulah kelemahan partai Islam di indonesia. Secara lisan, mereka menyatakan peduli pada anak yatim. Secara kenyataan, mereka merasa wajib ikut-ikutan main politik dengan gaya sekuler yang diimpor dari barat. Mereka tidak berani membuat gaya kampanye sendiri dan ambil risiko kalah bersaing. Tetapi kalau mereka benar2 yakin kepada Allah SWT, mereka tidak akan takut kalah, dan karena mengerit fiqih prioritas, mereka akan merasa malu untuk menghabiskan milyaran rupiah untuk spanduk, poster, bendera, stiker, kaos, topi, iklan koran, iklan tivi, dsb. pada saat masih ada anak yatim yang lapar dan putus sekolah. Ditambah lagi dengan anak miskin yang juga lapar dan terpaksa menjadi pemulung di sore hari (daripada bermain) biar bisa makan dan bersekolah!
Semua partai Islam itu bisa saja membuat argumentasi bahwa bila mereka menang, mereka dapat kekuasaan terhadap anggaran negara, dan oleh karena itu, lebih baik habiskan uang milyaran rupiah sekarang untuk spanduk dan iklan lainnya, daripada berikan uang itu kepada anak yatim yang lapar. Tetapi hal itu berarti mereka sedang “berjudi”. Mereka keluarkan jumlah uang X (uang iklan), sebagai usaha meraih uang X kali 1000 (anggaran negara). Dan kalau mereka kalah dalam pemilu, anak yatim dan anak miskin tetap lapar dan putus sekolah.
Tetapi partai Islam tidak akan peduli. Yang terpenting di dalam hati mereka hanya niat untuk memperbaiki bangsa ini, dan mereka yakin bahwa hal itu hanya bisa dilakukan lewat tangan mereka, dan untuk itu harus pasang spanduk dan poster sebanyak2nya di mana2 biar bisa menang dalam pemilu. Mereka tidak pikir bisa kalah dan uangnya bisa hangus, tanpa membawa hasil sama sekali. Dan orang yang berjudi benaran di kasino juga tidak berfikir begitu.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Assalamualaikum ww,
Saya barusan pulang dari resepsi pernikahan di sports mall kelapa gading. Saya sempat kecewa melihat keadaan di jalan, padahal ini bukan masa kampanye. Apa maksud partai itu mengibarkan panji2 partainya disepanjang jalan sejak rumah sakit mitra keluarga kelapa gading sampai sports mall. Sebuah partai islam yg memperoleh suara 5 besar. saya gak usah sebutkan nama partai ini karena mungkin banyak simpatisan ataupun kadernya di milist ini. Tahu apa yg saya lihat? DI SETIAP POHON YG SAYA LEWATI, SEJAK DARI R.S MITRA KELAPA GADING S/D SPORTS MALL KELAPA GADING, ditempeli bendera kira2 seukuran handuk, dgn attribut partai islam tersebut. Bendera yg diikatkan dg kayu (mungkin bambu), dan dipaku ke SETIAP POHON SEPANJANG JALAN ITU. saya gak tau akhirnya sampai mana, mungkin sampai di perempatan lampu merah mall kelapa gading III (depan mesjid kelapa gading) dan boulevard, karena saya emang tujuannya cuman sampai sports mall. Yg jelas disepanjang jalan depan sports mall DI SETIAP POHON nya dipaku bendera partai ini. Bukankah Islam mengajarkan kita menjadi 'rahmatan lil 'alamin'? Bukankah Islam mengajarkan kita harmonisasi hidup dg alam sekitar???
mohon maaf kalau ada salah2 kata, kebenaran milik Allah semata.
terima kasih
Wassalam,
Martin
********
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Saya kira hal seperti ini bisa terjadi karena semua partai Islam mengikuti konsep politik yang diimpor dari negara sekuler di barat. Hasil pemilu di barat membuktikan bahwa orang yang menghabiskan uang yang paling banyak untuk iklan, khususnya di tivi, adalah pihak yang rata2 menang dalam pemilu atau pilpres. (Jadi tim sukses di sini yang sudah tahu tentang ini pasti sibuk pasang iklan sebanyak2nya di tivi.)
Kalau semua partai Islam benar2 peduli pada ummat Islam, khususnya orang kurang mampu, dan benar2 yakin pada Allah sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa, saya kira mereka akan terbuka untuk mencari jalan lain,selain mengikuti pola kampanye politik yang sudah terbentuk di negara barat. Mereka tidak akan mau menghabiskan uang yang banyak untuk iklan, atau poster dan spanduk, yang belum pasti memberikan manfaat dan belum pasti membawa kemenangan.
Satu cara adalah dengan mengumpulkan uang spanduk, lalu uang itu dibagi dua: satu bagian untuk spanduk dan poster, dan bagian lain untuk anak yatim dan orang miskin. Cukup pasang poster dan spanduk di lokasi strategis, dan cukup hanya sekian saja. Bukan ratusan sampai ribuan spanduk, poster dan bendera di lokasi yang sama.
Kalau mereka mau seperti itu, maka tindakan tersebut bisa menjadi ciri khas dari kampanye mereka. Orang akan lihat bahwa spanduk dari partai Islam itu tidak ada di jalan, dan partai bisa menyebarkan info bahwa mereka telah berikan uang spanduk kepada anak yatim yang membutuhkannya, dengan minta anak yatim mendoakan bangsa supaya dapat pemimpin Muslim yang terbaik, menurut perhitungan Allah.
Pembagian yang terbaik, mungkin 50/50 (yaitu, 50% dari uang spanduk/iklan yang terkumpul diberikan kepada anak yatim, 50% untuk spanduk), atau 70/30 (yaitu 70% untuk anak yatim, 30% untuk spanduk) atau pembagian yang lain.
Kalau partai Islam itu kalah dalam pemilu, maka mereka tetap dapat pahala dari menyantuni anak yatim jadi mereka menang 1 kali. Kalau menang dalam pemilu, maka mereka menang dua kali karena tetap ada pahala dari menyantuni anak yatim dan ada kekuasaan terhadap anggaran yang bisa disalurkan kepada anak yatim juga. Jadi ini merupakan win-win solution bagi partai Islam.
Dengan menggunakan gaya kampanye seperti itu, maka bisa dijamin masyarakat akan tertarik pada partai itu dan insya Allah akan mau mendukung saat partai Islam itu ketahuan lebih peduli pada anak yatim daripada iklan politik. Dan kalau seandainya strategi itu berhasil dan partai itu menang dalam pemilihan dan mendapatkan kekuasaan, bisa dijamin bahwa partai politik yang lain, termasuk sekuler, akan berbondong2 menyalurkan uang kepada anak yatim juga pada pemilihan (atau pilkada) berikut. Setelah kelihatan bahwa strategi itu membawa kemenangan, partai yang belum coba strategi itu akan berusaha untuk mengalahkan partai2 lain dengan memberikan lebih banyak uang kepada anak yatim. Siapapun menang dalam pemilihan, anak yatim dijamin “menang” terlebih dahulu.
Ide ini sudah disampaikan kepada pemimpin salah satu partai Islam dari satu tahun yang lalu. Dan disampaikan berulang kali sejak itu. Secara lisan, disetujui, dan dinyatakan sebagai ide yang sangat baik, tetapi sampai saat ini (setahu saya), belum dicoba sama sekali oleh partai Islam itu, dan partai Islam lainnya juga tidak. Sepertinya tidak ada dari mereka yang berani ambil risiko, karena mereka takut kalah terhadap partai sekuler yang habiskan milyaran rupiah untuk spanduk, poster, bendera, stiker, kaos, topi, iklan koran, iklan tivi, dsb.
Begitulah kelemahan partai Islam di indonesia. Secara lisan, mereka menyatakan peduli pada anak yatim. Secara kenyataan, mereka merasa wajib ikut-ikutan main politik dengan gaya sekuler yang diimpor dari barat. Mereka tidak berani membuat gaya kampanye sendiri dan ambil risiko kalah bersaing. Tetapi kalau mereka benar2 yakin kepada Allah SWT, mereka tidak akan takut kalah, dan karena mengerit fiqih prioritas, mereka akan merasa malu untuk menghabiskan milyaran rupiah untuk spanduk, poster, bendera, stiker, kaos, topi, iklan koran, iklan tivi, dsb. pada saat masih ada anak yatim yang lapar dan putus sekolah. Ditambah lagi dengan anak miskin yang juga lapar dan terpaksa menjadi pemulung di sore hari (daripada bermain) biar bisa makan dan bersekolah!
Semua partai Islam itu bisa saja membuat argumentasi bahwa bila mereka menang, mereka dapat kekuasaan terhadap anggaran negara, dan oleh karena itu, lebih baik habiskan uang milyaran rupiah sekarang untuk spanduk dan iklan lainnya, daripada berikan uang itu kepada anak yatim yang lapar. Tetapi hal itu berarti mereka sedang “berjudi”. Mereka keluarkan jumlah uang X (uang iklan), sebagai usaha meraih uang X kali 1000 (anggaran negara). Dan kalau mereka kalah dalam pemilu, anak yatim dan anak miskin tetap lapar dan putus sekolah.
Tetapi partai Islam tidak akan peduli. Yang terpenting di dalam hati mereka hanya niat untuk memperbaiki bangsa ini, dan mereka yakin bahwa hal itu hanya bisa dilakukan lewat tangan mereka, dan untuk itu harus pasang spanduk dan poster sebanyak2nya di mana2 biar bisa menang dalam pemilu. Mereka tidak pikir bisa kalah dan uangnya bisa hangus, tanpa membawa hasil sama sekali. Dan orang yang berjudi benaran di kasino juga tidak berfikir begitu.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
23 June, 2009
Din Syamsudin: Pasangan Capres-cawapres Masih Pakai 'Topeng'
Selasa, 23/06/2009 16:12 WIB
Ari Saputra - detikPemilu
Jakarta - Kampanye pasangan capres-cawapres dinilai masih semu. Masing-masing pasangan belum membuka diri dan bersembunyi di balik 'topeng' politik pencitraan.
"Masih semu, penuh 'topeng' dan belum terbuka. Kampanye pilpres masih
terbungkus kesemuan, berorientasi pencitraan, mempesona di hadapan pemilih," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin saat diskusi "Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa" di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Selasa (23/6/2009).
Ia menilai, kampanye masih sebatas perdebatan normatif belum menyentuh
persoalan sehari-hari kehidupan masyarakat. Adapun capres-cawapres yang
berani menulis maupun melakukan kontrak sosial politik belum dapat diyakini
pembuktiannya.
"Kami berharap, para capres sungguh-sunguh melakukan kontrak sosial politik. Tidak hanya formalitas saja. Saat saya bertemu petani tomat di pengalengan mereka cerita harga jatuh dari Rp 3.000/kg menjadi Rp 400/kg dan tidak ada proteksi dari pemerintah," imbuh Din.
Untuk itu, ia meminta para pasangan untuk lebih lugas. Tidak memberi retorika politik saja melainkan pembuktian ke masyarakat.
"Retorika itu enak didengar. Tapi membosankan. Perlu pembuktian, pendekatan
kemandirian dan negara harus berperan. Kita berharap betul ada perubahan.
Pemimpin yang berwatak dan berbuat nyata untuk kesejahteraan," pungkasnya. (Ari /anw)
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Ari Saputra - detikPemilu
Jakarta - Kampanye pasangan capres-cawapres dinilai masih semu. Masing-masing pasangan belum membuka diri dan bersembunyi di balik 'topeng' politik pencitraan.
"Masih semu, penuh 'topeng' dan belum terbuka. Kampanye pilpres masih
terbungkus kesemuan, berorientasi pencitraan, mempesona di hadapan pemilih," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin saat diskusi "Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa" di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Selasa (23/6/2009).
Ia menilai, kampanye masih sebatas perdebatan normatif belum menyentuh
persoalan sehari-hari kehidupan masyarakat. Adapun capres-cawapres yang
berani menulis maupun melakukan kontrak sosial politik belum dapat diyakini
pembuktiannya.
"Kami berharap, para capres sungguh-sunguh melakukan kontrak sosial politik. Tidak hanya formalitas saja. Saat saya bertemu petani tomat di pengalengan mereka cerita harga jatuh dari Rp 3.000/kg menjadi Rp 400/kg dan tidak ada proteksi dari pemerintah," imbuh Din.
Untuk itu, ia meminta para pasangan untuk lebih lugas. Tidak memberi retorika politik saja melainkan pembuktian ke masyarakat.
"Retorika itu enak didengar. Tapi membosankan. Perlu pembuktian, pendekatan
kemandirian dan negara harus berperan. Kita berharap betul ada perubahan.
Pemimpin yang berwatak dan berbuat nyata untuk kesejahteraan," pungkasnya. (Ari /anw)
Sumber: Pemilu.detiknews.com
22 June, 2009
Hashim: Alasan Boediono Soal Penjualan Aset Negara Tak Masuk Akal
Senin, 22/06/2009 09:39 WIB
Warta No. 1
Adv - detikNews
Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo mengkritik pernyataan Cawapres Boediono yang tetap akan meneruskan kebijakan penjualan aset negara ke pihak asing, lantaran pengelolaannya selama ini tidak efisien dan tidak transparan. Alasan yang disampaikan pendamping Capres SBY itu dinilai tidak masuk akal.
"Kalau tidak mampu mengelola, kenapa tidak diserahkan ke yang mampu?" tandas Hashim dalam dua kesempatan berbeda, yakni saat deklarasi dukungan untuk Mega-Prabowo oleh Relawan Pembela Ibu Pertiwi di Hotel Sahid dan deklarasi dukungan untuk Mega-Prabowo dari Pemuda Demokrat di sekretariat Mega-Prabowo Media Centre, Jakarta, Sabtu (20/6).
Hashim mengungkapkan, jika pengelolaan aset negara selama ini tidak baik, tidak efisian, dan tidak transparan, maka semestinya yang harus dilakukan adalah mengganti pengelolanya - dalam hal ini adalah mengganti pemerintah. Bukan menjual aset-aset negara ke pihak asing.
"Apakah karena tidak mampu mengelola dengan baik, efisien dan transparan terus dijual? Yang diganti itu (mestinya) pemerintahannya. Bukan aset-aset BUMN lantas dijual. Ini tidak masuk akal sehat," tandas putera begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo tersebut.
Sebagaimana diketahui, di depan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (19/6), Boediono menegaskan bahwa dirinya akan meneruskan kebijakan privatisasi aset-aset negara ke pihak asing. Alasannya, karena birokrasi kita tidak mampu mengelola aset negara secara efisien dan transparan.
Agar lebih efisien, kata Budiono yang oleh banyak kalangan dinilai penganut paham ekonomi neo-liberal, maka diperlukan pihak luar yang dapat mengelola secara efisien melalui strategi kemitraan atau privatisasi. Pihak luar dinilai akan lebih transparan dan akuntabel.
Asing Kuasai 31%
Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis belum lama ini, dari 14 BUMN yang tercatat di BEI, pihak asing telah menguasai saham 31%, setara dengan Rp 137 triliun. Asing menguasai sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, perbankkan, pertambangan dan migas, semen, serta farmasi.
Pada beberapa BUMN kategori blue chips, kepemilikan asing bahkan menyundul angka 40%. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, misalnya, 39,5% sahamnya kini dalam genggaman pihak asing. Demikian pula PT Semen Gresik Tbk sebanyak 39,21% dikuasai asing. Pun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) - yang selama ini menjadi andalan para petani dan rakyat kecil - sahamnya telah dikuasi asing sebesar 35,39%.
Jika kebijakan privatisasi tetap diteruskan - sebagaimana sikap yang diambil Boediono - prosentase penguasaan asing terhadap aset-aset negara jelas akan semakin membengkak. Hal ini tentu amat merisaukan, karena berdasarkan analisis Lembaga Keuangan Morgan Stanley, 10 tahun mendatang BUMN-lah yang akan memegang kendali perekonomian suatu negara. Nah, bagaimana nasib Indonesia ke depan bila BUMN kian dicengkeram asing? (adv/adv)
Sumber: Detiknews.com
Warta No. 1
Adv - detikNews
Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo mengkritik pernyataan Cawapres Boediono yang tetap akan meneruskan kebijakan penjualan aset negara ke pihak asing, lantaran pengelolaannya selama ini tidak efisien dan tidak transparan. Alasan yang disampaikan pendamping Capres SBY itu dinilai tidak masuk akal.
"Kalau tidak mampu mengelola, kenapa tidak diserahkan ke yang mampu?" tandas Hashim dalam dua kesempatan berbeda, yakni saat deklarasi dukungan untuk Mega-Prabowo oleh Relawan Pembela Ibu Pertiwi di Hotel Sahid dan deklarasi dukungan untuk Mega-Prabowo dari Pemuda Demokrat di sekretariat Mega-Prabowo Media Centre, Jakarta, Sabtu (20/6).
Hashim mengungkapkan, jika pengelolaan aset negara selama ini tidak baik, tidak efisian, dan tidak transparan, maka semestinya yang harus dilakukan adalah mengganti pengelolanya - dalam hal ini adalah mengganti pemerintah. Bukan menjual aset-aset negara ke pihak asing.
"Apakah karena tidak mampu mengelola dengan baik, efisien dan transparan terus dijual? Yang diganti itu (mestinya) pemerintahannya. Bukan aset-aset BUMN lantas dijual. Ini tidak masuk akal sehat," tandas putera begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo tersebut.
Sebagaimana diketahui, di depan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (19/6), Boediono menegaskan bahwa dirinya akan meneruskan kebijakan privatisasi aset-aset negara ke pihak asing. Alasannya, karena birokrasi kita tidak mampu mengelola aset negara secara efisien dan transparan.
Agar lebih efisien, kata Budiono yang oleh banyak kalangan dinilai penganut paham ekonomi neo-liberal, maka diperlukan pihak luar yang dapat mengelola secara efisien melalui strategi kemitraan atau privatisasi. Pihak luar dinilai akan lebih transparan dan akuntabel.
Asing Kuasai 31%
Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis belum lama ini, dari 14 BUMN yang tercatat di BEI, pihak asing telah menguasai saham 31%, setara dengan Rp 137 triliun. Asing menguasai sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, perbankkan, pertambangan dan migas, semen, serta farmasi.
Pada beberapa BUMN kategori blue chips, kepemilikan asing bahkan menyundul angka 40%. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, misalnya, 39,5% sahamnya kini dalam genggaman pihak asing. Demikian pula PT Semen Gresik Tbk sebanyak 39,21% dikuasai asing. Pun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) - yang selama ini menjadi andalan para petani dan rakyat kecil - sahamnya telah dikuasi asing sebesar 35,39%.
Jika kebijakan privatisasi tetap diteruskan - sebagaimana sikap yang diambil Boediono - prosentase penguasaan asing terhadap aset-aset negara jelas akan semakin membengkak. Hal ini tentu amat merisaukan, karena berdasarkan analisis Lembaga Keuangan Morgan Stanley, 10 tahun mendatang BUMN-lah yang akan memegang kendali perekonomian suatu negara. Nah, bagaimana nasib Indonesia ke depan bila BUMN kian dicengkeram asing? (adv/adv)
Sumber: Detiknews.com
18 June, 2009
Debat Capres Pertama Digelar Malam Ini
Kamis, 18/06/2009 08:56 WIB
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Debat capres pertama akan digelar sebagai bagian dari rangkaian 5 kali debat. Tema untuk debat kali ini adalah 'Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM.'
Debat digelar Kamis (18/6/2009) pukul 19.00-21.00 WIB di Studio TransCorp, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Tampil sebagai moderator adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.
Alokasi waktu untuk tiap debat adalah 2x60 menit dengan konten debat 90 menit. Rinciannya, pemaparan visi, misi, dan program kandidat selama 7-10 menit, pertanyaan pendalaman oleh moderator dan jawaban kandidat selama 30 menit, dan pertanyaan dan jawaban antarkandidat 30 menit.
Dari 5 kali debat capres-cawapres, 3 kali untuk debat capres dan 2 kali untuk cawapres. Berikut jadwal keempat debat lainnya.
- Selasa 23 Juni, debat cawapres dengan tema "Pembangunan Jati Diri Bangsa." Moderator: Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Dr Komarudin Hidayat. Tuan rumah: SCTV.
- Kamis 25 Juni, debat capres dengan tema "Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran." Moderator: Ekonom INDEF Aviliani, M. Sc. Tuan rumah: Metro TV.
- Selasa 30 Juni, debat cawapres dengan tema "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia." Moderator: Ketua IDI Dr dr Fachmi Idris. Tuan rumah: TV One.
- Kamis 2 Juli, debat capres dengan tema "NKRI, Demokrasi, dan Otonomi Daerah." Moderator: Dekan Fisipol UGM Dr Pratikno. ( sho / ndr )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Debat capres pertama akan digelar sebagai bagian dari rangkaian 5 kali debat. Tema untuk debat kali ini adalah 'Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM.'
Debat digelar Kamis (18/6/2009) pukul 19.00-21.00 WIB di Studio TransCorp, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Tampil sebagai moderator adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.
Alokasi waktu untuk tiap debat adalah 2x60 menit dengan konten debat 90 menit. Rinciannya, pemaparan visi, misi, dan program kandidat selama 7-10 menit, pertanyaan pendalaman oleh moderator dan jawaban kandidat selama 30 menit, dan pertanyaan dan jawaban antarkandidat 30 menit.
Dari 5 kali debat capres-cawapres, 3 kali untuk debat capres dan 2 kali untuk cawapres. Berikut jadwal keempat debat lainnya.
- Selasa 23 Juni, debat cawapres dengan tema "Pembangunan Jati Diri Bangsa." Moderator: Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Dr Komarudin Hidayat. Tuan rumah: SCTV.
- Kamis 25 Juni, debat capres dengan tema "Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran." Moderator: Ekonom INDEF Aviliani, M. Sc. Tuan rumah: Metro TV.
- Selasa 30 Juni, debat cawapres dengan tema "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia." Moderator: Ketua IDI Dr dr Fachmi Idris. Tuan rumah: TV One.
- Kamis 2 Juli, debat capres dengan tema "NKRI, Demokrasi, dan Otonomi Daerah." Moderator: Dekan Fisipol UGM Dr Pratikno. ( sho / ndr )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Subscribe to:
Posts (Atom)
