KPK: Ada Indikasi Korupsi di Dinas Pendidikan di Kasus Bupati Klaten

Ada indikasi korupsi di dinas pendidikan? Serius? Benar? Nggak bohong? Lalu? Kok diungkapkan seakan-akan rakyat akan kaget? Membuat pernyataan itu setara dengan mengatakan “Ada indikasi tikus berada di dalam got”.

Anggaran pendidikan di Indonesia termasuk yang paling besar dari semua anggaran yang ada. Jadi rakyat seharusnya tidak heran kl menjadi sasaran empuk utk para koruptor Indonesia. Para pejabat melihat anggaran pendidikan, dan anggap uang itu mesti digunakan utk kirim anak kandungnya ke Amerika utk kuliah (namanya juga anggaran pendidikan!) Dan sisanya utk hidupkan partai politik dan berbisnis. (Tidak mudah dapat izin tambang batu bara! Amplop utk pejabat2 harus besar sekarang!)

Mirip Gayus, 10 PNS Muda Kaya Raya

NASIONAL - HUKUM

Selasa, 06 Desember 2011 , 13:44:00

JAKARTA -- Saat kasus rekening gendut Gayus Tambunan mencuat, kala itu muncul dugaan itu hanya fenomena gunung es. Rupanya benar.  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan setidaknya ada 10 PNS muda golongan III B yang punya rekening gendut. Nilai rekening PNS selevel Gayus Tambunan itu juga mencapai miliaran rupiah.

Temuan itu dibeberkan Wakil Ketua  PPATK Agus Santoso di sela-sela Seminar Nasional bertema tindak pidana pencucian uang di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (6/12). PPATK menilai rekening itu tak wajar, lantaran nilainya jauh di atas gaji sebagai PNS. Karenanya, temuan itu sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mayoritas Koruptor Hanya Dihukum 2 Tahun Penjara Pada Tahun 2010

Negara kacau!! Kalau Presiden tidak serius mendukung keberantasan korupsi, ini hasilnya. Semuanya pura2 mau berantas korupsi, tetapi tidak sungguh2. Yang penting rakyat dikasih beberapa orang saja (mereka dikorbankan kepada KPK supaya yang lain bisa lanjut terus.) Biaya kampanya pasti meningkat bukan turun, jadi siapa yang mau serius berantas korupsi? Dan kalau ternyata cuma kena 2 tahun penjara, dengan banyak libur keluar tentu saja, siapa yang mau takut korupsi di sini?
Yang jelas, rekening isteri, anak, mertua, orang tua, dll tidak ikut diperiksa oleh KPK. Uang tunai yang diinvestasi ke berbagai bidang tanpa pakai nama juga tidak diperiksa. Jadi banyak harta masih aman dari KPK. Dan kalau ditangkap, cuma kena 2 tahun penjara. Siapa takut?
Wassalam,
Gene
********
Mayoritas Koruptor Hanya Dihukum 2 Tahun Penjara Pada Tahun 2010

Kamis, 24/02/2011 23:26 WIB
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan data tentang hukuman bagi koruptor selama tahun 2010. Dari banyaknya koruptor yang divonis, mayoritas hanya divonis 1 hingga 2 tahun penjara. Dari data laporan tahun 2010, MA menyebutkan sebanyak 442 kasus korupsi telah diputus. Dari 90,27 persen koruptor yang divonis bersalah, tercatat 269 perkara atau 60,68 persen yang terdakwanya divonis antara 1 hingga 2 tahun.

Diduga Miliki Rekening Rp 95 M, Petinggi Polri Akan Dilaporkan ke Satgas

Sabtu, 01/05/2010 14:48 WIB
Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) akan melaporkan dugaan kepemilikan rekening mencurigakan milik seorang petinggi Polri. ICW mendapatkan data petinggi Polri berpangkat jenderal bintang dua itu memiliki dana Rp 95 miliar.

"Rencananya minggu depan kita akan laporkan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum," kata Divisi Investigasi ICW, Tama S Langkun saat berbincang di Jakarta, Sabtu (1/5/2010). Pembicaraan informal dengan Satgas pun sudah dilakukan. Namun ICW masih menyiapkan sejumlah data, sebelum resmi melakukan pelaporan. Sehingga inisial nama belum bisa disebutkan.

"Diduga dana itu kemungkinan dari perusahaan dan dari perorangan. Ini masih kita telusuri," terang. Dana itu, lanjut Tama disimpan jenderal bintang dua itu di dua rekening, di mana satu rekening Rp 47 miliar dan rekening yang lainnya Rp 48 miliar. "Kalau dari tanggal transaksi masuk. itu terjadi pada kisaran  2005-2008. Uang itu masuk ke rekening anaknya," terang Tama. (ndr/ken)

Sumber: detiknews.com

KPK Temukan Penyimpangan DAK Pendidikan Rp 2,2 T

Tidak ada kesempatan korupsi yang dibiarkan lewat, tanpa ada yang turun tangan untuk sukseskan korupsi tersebut. Coba kalau para pejabat mengurus NEGARA dengan semangat yang sama....

********

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan penyimpangan dalam sistem pengelolaan Dana Aiokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,2 triliun di bidang pendidikan. Temuan itu berdasarkan hasil kajian KPK saat melakukan pembahasan bersama jajaran Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari hasil kajian, KPK mene­mukan ada tiga kelemahan dalam sistem pengelolaan DAK itu. "KPK menemukan beberapa kelemahan dalam sisitem pengelolaan DAK yang dialokasikan mencapai Rp 9,3 triliun untuk 451 kabupaten dan kota pada 2009," ungkap Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/1).
Dalam jumpa pers ini, hadir pula Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Mardiyasmo, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Suryanto, serta wakil Inspektorat Jenderal Kemendiknas Slamet Purnomo.

Buyung: Mana Itu Partai, Keadaan Begini Kok Diam Semua?

Kamis, 05/11/2009 00:53 WIB
Kasus Bibit & Chandra
Shohib Masykur - detikNews
Jakarta - Kisruh kasus 2 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mengusik rasa keadilan masyarakat. Namun partai politik cenderung diam dan gagal menjalankan aspirasi masyarakat.

“Orang tentu mempertanyakan, mana itu partai-partai. Dalam saat begini kok mereka diam semua? Yang membawakan aspirasi masyarakat siapa? LSM, media, tokoh masyarakat. Ini ada apa?,” kata Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution.

Adnan menyampaikan hal itu dalam acara pertemuan pimpinan media massa dengan Tim 8 di Hotel Nikko, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2009).

Adnan menyayangkan kekuatan politik yang tidak berbuat apa-apa terkait kasus Bibit dan Chandra ini. Saat masyarakat resah dengan persoalan hukum menyangkut KPK, partai-partai politik justru tidak kedengaran suaranya.

"Something wrong. Institutionally, partai-partai gagal menjalankan aspirasi rakyat atau pemerintahan ini," imbuh pria berambut putih ini. (nwk/amd)



Sumber: detiknews.com

Buyung: Mana Itu Partai, Keadaan Begini Kok Diam Semua?

Kamis, 05/11/2009 00:53 WIB
Kasus Bibit & Chandra
Shohib Masykur - detikNews
Jakarta - Kisruh kasus 2 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mengusik rasa keadilan masyarakat. Namun partai politik cenderung diam dan gagal menjalankan aspirasi masyarakat.

“Orang tentu mempertanyakan, mana itu partai-partai. Dalam saat begini kok mereka diam semua? Yang membawakan aspirasi masyarakat siapa? LSM, media, tokoh masyarakat. Ini ada apa?,” kata Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution.

Adnan menyampaikan hal itu dalam acara pertemuan pimpinan media massa dengan Tim 8 di Hotel Nikko, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2009).

Adnan menyayangkan kekuatan politik yang tidak berbuat apa-apa terkait kasus Bibit dan Chandra ini. Saat masyarakat resah dengan persoalan hukum menyangkut KPK, partai-partai politik justru tidak kedengaran suaranya.

"Something wrong. Institutionally, partai-partai gagal menjalankan aspirasi rakyat atau pemerintahan ini," imbuh pria berambut putih ini. (nwk/amd)

Sumber: detiknews.com

Pendukung Bibit-Chandra di Facebook Capai 780 Ribu Orang

Rabu, 04/11/2009 14:28 WIB
Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Meski Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto telah ditangguhkan penahanannya, dukungan para Facebookers terhadap dua komisioner KPK nonaktif ini terus meningkat. Dukungan telah mencapai lebih dari 720 ribu anggota. [Sekarang sudah 780.000 orang, jam 21.00 malam, berarti meningkat terus setiap hari!]

Pantauan detikcom, Rabu (4/11/2009), pukul 14.15 WIB, jumlah pendukung Chandra-Bibit mencapai 721.476 anggota.

"Kita akan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ayo terus berjuang Pak Bibit, kamu pasti bisa," tulis salah seorang pendukung, Berlian Tama.

Pendukung lain, Ajeng Larasati menulis, "Percaya sama Tuhan, yang jujur pasti menang. Maju terus Pak chandra dan Pak Bibit."

Dukungan terhadap Chandra-Bibit terus meluas sejak dibuka di Facebook pada 30 Oktober lalu. Dukungan justru meluas saat Presiden SBY memberi penjelasan terkait pencatutan namanya dalam rekaman kriminalisasi KPK. Dukungan kian tak terbendung saat rekaman tersebut didengarkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada Selasa kemarin. (anw/nrl)

Sumber: detiknews.com

(People Power?) Penahanan Resmi Ditangguhkan, Chandra & Bibit Tinggalkan Mabes

Apakah karena “people power”?
Karena rakyat berprotes?
Karena jumlah pendukung di Facebook mencapai 650.000 dalam waktu 5 hari?
Karena Polisi mulai takut pada rakyat?
Karena Presiden mulai merasa takut?
Wallahu a’lam.
Yang jelas, B & C sudah “bebas”, tapi perjuangan untuk memberantas korupsi di Indonesia belum selesai. Dukung dan doakan terus ya!

Penahanan Resmi Ditangguhkan, Chandra & Bibit Tinggalkan Mabes

Rabu, 04/11/2009 00:10 WIB
E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah akhirnya bisa kembali menghirup bebas. Tepat pukul 00.05 WIB, mereka berdua resmu ditangguhkan penahanannya.

Puluhan wartawan yang sudah menunggu mereka di depan Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2009) langsung mengerubungi Bibit dan Chandra.

"Makasih kepada masyarakat yang sudah mendukung kita," ujar Bibit singkat.

Mereka berdua menaiki mobil yang berbeda. Chandra naik mobil Inova silver bernopol B 1432 ZN, sedangkan Bibit naik B 2640 IA.

Mereka akan langsung bergerak menuju Gedung KPK. "Yah sekarang mau ke KPK," pungkas Bibit. (mok/asy)

Sumber: detiknews.com

Pendukung Chandra-Bibit di Facebook Capai 450 Ribu

Senin, 02/11/2009 20:41 WIB
Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - Dukungan terhadap Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto di Facebook tak terbendung. Tak tanggung-tangung, jumlahnya mendekati angka setengah juta!

Hingga pukul 20.30 WIB, Senin (2/11/2009), dukungan facebookers mencapai lebih dari 450 ribu member.

"Tim Pencari Fakta (TPF) dibentuk oleh Presiden SBY. Tandanya sudah tidak percaya dengan lembaga penyidik yang ada. TPF harus berani, jangan takut untuk menentukan yang salah dan yang benar," tulis Dadang Rohimat.

"Ane dukung KPK 100 persen. Ganyang buaya," ketus Budi Haryanto. (anw/van)

Sumber: detiknews.com

Gerakan Dukung Chandra & Bibit di Facebook Kian Tak Terbendung

Jumat, 30/10/2009 14:32 WIB
Nurul Hidayati – detikNews
Jakarta - "Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto"  di Facebook kian tak terbendung. Belum 24 jam, 22 ribu lebih Facebooker telah bergabung. [Sekarang sudah 66ribu].
(linknya: http://www.facebook.com/group.php?gid=169178211590)

Para anggota grup besutan Usman Yasin ini membubuhkan komentar dukungan pada dua pimpinan KPK nonaktif tersebut.

 "Akhirnya sang cicak dicaplok buaya.. Inilah arogansi yang ditunjukkan Polri. Dan..mudah ditebak, sang presiden pasti akan berpidato..ini bukan kerjaan saya.. ini murni hukum.. artinya "saya mau cuci tangan" .....," komentar pemilik akun  Marthin Budi Laksono.

"R1..suara kami ada padamu....ingat.....!!!!! di akherat kelak kau dimintai tanggung jawab...," tulis  Haryo Prio Saeba.

"Saya ini orang awam, tapi ko' hati nurani saya mengatakan bahwa saya harus mendukung KPK..., apakah para pemimpin kita masih mempunyai hati nurani ???, jawabannya ada di masing2 hati bapak2 yang terhormat yang baru beberapa bulan ini dilantik..., jangan bohongi hati nurani.., karena nanti tidak akan ada lagi yang dapat menolong kecuali hati nurani kita...," pendapat  Yakob Koyansow. (nrl/iy)

Sumber: detiknews.com

SBY Dinilai Lamban Tangani Isu Pelemahan KPK

Jumat, 30/10/2009 15:01 WIB
Bibit dan Chandra
Muhammad Nur Abdurrahman – detikNews
Makassar - Presiden SBY dinilai bertindak lamban dalam menangani isu kriminalisasi KPK. Hal ini tidak sesuai dengan janjinya memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya di tanah air.

"Jika SBY bertindak bukan intervensi karena Kapolri dan Jaksa Agung bawahannya sendiri," ungkap aktivis LBH Makassar, Abraham Samad, saat berbincang-bincang dengan detikcom, Jumat (30/10/2009).

Abraham juga menilai penahanan pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, sangat gegabah dan penuh rekayasa. Sebab keduanya selama ini sangat kooperatif dalam menjalani proses hukum.

"Penerapan pasal 21 KUHAP oleh polisi tidak beralasan dan terlalu mengada-ada. Keduanya kan tidak kemana-mana dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti," ujar Abraham.

Tindakan Polri itu juga menguatkan opini bahwa ada upaya mengkriminalisasikan KPK. Tidak hanya itu, Polri juga dinilai telah bertindak diskriminatif.

"Polisi bersikap tebang pilih dalam melakukan penahanan pada tersangka. Sebab ada banyak tersangka kasus korupsi kelas kakap yang masih bebas oleh polisi," ungkap Abraham. (mna/djo)

Sumber: detiknews.com