Labels

alam (8) amal (101) anak (294) anak yatim (118) bilingual (22) bisnis dan pelayanan (6) budaya (7) dakwah (84) dhuafa (20) for fun (12) Gene (218) guru (57) hadiths (10) halal-haram (24) Hoax dan Rekayasa (34) hukum (68) hukum islam (53) indonesia (562) islam (543) jakarta (34) kekerasan terhadap anak (351) kesehatan (98) Kisah Dakwah (10) Kisah Sedekah (11) konsultasi (10) kontroversi (5) korupsi (27) KPK (16) Kristen (14) lingkungan (19) mohon bantuan (41) muallaf (48) my books (2) orang tua (6) palestina (34) pemerintah (136) Pemilu 2009 (63) pendidikan (497) pengumuman (27) perang (10) perbandingan agama (11) pernikahan (10) pesantren (32) politik (127) Politik Indonesia (53) Progam Sosial (61) puasa (37) renungan (169) Sejarah (5) sekolah (74) shalat (6) sosial (323) tanya-jawab (14) taubat (6) umum (13) Virus Corona (24)

30 October, 2007

Rencana Pendidikan Bagi Kota/Propinsi


Assalamu’alaikum wr.wb.,

Ini adalah beberapa ide saya untuk menyusun sebuah Rencana Pendidikan Baru bagi setiap propinsi. Ide-ide seperti ini perlu disampaikan kepada para gubenur, bupati, walikota atau kepala sekolah, dan juga kepada pengurus partai politik yang ingin menunjukkan sikap serius untuk memperbaiki pendidikan di sebuah kota, propinsinya atau di seluruh negara ini. Tentu saja semua ide ini akan perlu dikaji lebih dalam, diperbaiki dan ditambah oleh orang lain yang mempunyai ilmu lebih tinggi, dan lebih mengerti keadaan nyata di lapangan. Ini permulaaan saja. Kalau anda punya jalur untuk menyampaikan usul seperti ini kepada pihak yang berwenang, coba saja ajak mereka diskusi tentang cara memperbaiki sisitem pendidikan dengan tindakan yang konkret.
Sebagai contoh, saya akan membahas DKI saja, dengan catatan bahwa hal-hal ini bisa dilakukan di dalam semua propinsi dan kota oleh gubenur, bupati, atau walikota, dengan dukungan dari partai mana saja. Sebagian dari usul ini juga bisa dipraktekkan langsung oleh seorang kepala sekolah, misalnya nomor 9: Piagam sekolah diganti dengan buku.
Semoga bermanfaat.
1. Direktur Pendidikan

Gubenur perlu membentuk sebuah posisi baru di kantor Gubenur: Direktur Pendidikan (DP) untuk mengurus Pendidikan (sudah ada kantor Dinas Pendidikan Dasar DKI dan juga Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI). Tugas DP adalah memperbaiki semua SD se-DKI dengan cara apapun (asal halal). Orang tersebut akan diberikan autonomi untuk bertindak sendiri dan membuat rencana baru untuk memperbaiki jaringan SD. (SMP dan SMA bisa menyusul nanti atau juga boleh dikerjakan pada saat yang sama). Akan disediakan budget sendiri dan lapor langsung kepada Gubenur. Dana itu akan diaudit setiap sekian bulan oleh Public Accountant dan hasil audit akan disediakan kepada wartawan dan publik. Sepertinya juga bagus kalau Direktur Pendidikan ini adalah orang di luar pemerintahan, atau non-PNS dengan latar belakang managemen atau pendidikan, supaya dia bebas dari masalah2 yang telah menghalangi kemajuan di dalam Departemen Pendidikan selama ini.

Sudah ada Dinas ini di DKI, tetapi barangkali perlu dikembangkan, disemangatkan, dan diberi seorang pemimpin baru, seorang ahli baru (yang bukan “asal PNS senior”) yang bisa mengatur banyak orang untuk mencapai hasil yang optimal. Ada banyak ahli pendidikan di sini (orang Indonesia) yang berpengalaman dan kompeten untuk melakukan tugas ini.

Dinas Pendidikan Dasar DKI


Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI


2. Izin Pembangunan

Setiap proyek yang memajukan izin untuk membangun mal, kompleks perumahan, dsb. akan mendapat satu syarat baru, yaitu wajib membayar sekian persen dari harga proyek untuk memperbaiki sekolah (semacam pajak pendidikan). Misalnya, proyek 1-5 milyar, wajib membayar 0,1% dari harga proyek ke Dinas Pendidikan untuk memperbaiki SD. Proyek 5-10 milyar akan wajib membayar 0,3% dari harga proyek ke Dinas Pendidikan. Proyek 10-30 milyar wajib bayar 0,7%. Dan seterusnya. Bayaran ini dianggap sebuah “pajak” yang harus dibayar oleh pengusaha demi kepentingan masa depan bangsa.

Dana untuk membangun mal tidak merupakan dana pribadi pengusaha, melainkan pinjaman bank, dan sebagian dari biaya tersebut juga dibebankan kepada para penyewa ruang dalam mal, dan juga kepada konsumen. Dengan demikian, orang kaya yang suka belanja di mal secara tidak langsung akan membantu memperbaiki sekolah buat semua anak, bukan saja untuk anak mereka di sekolah swasta. Penyaluran dana ini akan diaudit oleh Public Accountant yang terpisah dari Pemda.

3. Penghargaan Gubenur untuk Pendidikan

Akan ditentukan proses untuk memilih orang atau organisasi yang telah membantu dunia pendidikan dan kelompok tersebut akan masuk seleksi untuk menerima penghargaan. Hal ini akan dikaitkan dengan program CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan besar. Misalnya kalau Coca Cola menyumbang puluhan ribu buku cerita pada beberapa SD, maka Coca Cola akan masuk seleksi untuk menerima penghargaan tersebut.

4. Kompetisi Sekolah Terbaik

Semua SD se-DKI (dan mungkin juga SMP dan SMA) akan masuk seleksi untuk menerima penghargaan (berupa uang, buku, komputer atau alat lain). Akan ditentukan kategori misalnya:

· Sekolah Bersih

· Sekolah Indah. Bisa dihias dengan mural – lukisan anak di tembok, bunga, pagar yang berwana, dll.

· Sekolah Membantu Masyarakat. Anak sering membantu orang lain di lingkungan itu

· Sekolah Peduli. Anak sekolah diajak ke sebuah panti asuhan untuk bermain dan bergaul dengan anak panti. Bisa dibatasi pada anak Kelas 5-6 saja, bisa untuk anak SMP-SMA daripada SD.

· Lain-lain

5. Program Sekolah Dermawan

Anak sekolah diajar untuk membantu masyarakat. Pemda akan mengumumkan suatu bulan lewat radio dan televisi, RT/RW, masjid, dsb. bahwa pada bulan ini, semua anak SD yang sukarelawan akan digerakkan (di bawah pengawasan guru dan orang tua) untuk mengumpulkan barang yang bermanfaat untuk masyarakat miskin. Misalnya bulan April, kumpulkan baju bekas. Bulan Augustus kumpulkan sembako, dsb. Yang dikumpulkan akan disortir di sekolah masing2 dan dilaporkan ke Pemda. Jalur untuk menyumbang barang tersebut sudah ditentukan Pemda sebelumnya. Bisa dibagi langsung lewat sekolah, atau dikumpulkan di kantor Pemda dulu.

6. Kompetisi menulis buku cerita untuk anak.

Gubenur akan sediakan 10 x 50 juta (misalnya) sebagai penghargaan untuk penulis cerita anak terbaik. Kerja sama dengan Gramedia (atau yang lain). Kerja sama dengan Aqua (atau yang lain) yang punya program CSR, dan sudah menunjukkan kepedulian pada anak dan pendidikan. Tujuan adalah meningkatkan jumlah penulis buku untuk anak di DKI. Buku terbaik akan dibeli 5,000 – 10,000 eksemplar (atau lebih) dan disumbangkan ke sekolah2. Harapan adalah kompetisi ini akan memberikan semangat kepada para penulis untuk menambahkan jumlah buku anak lokal, yang sangat minum pada saat ini.

7. Program training baru yang diadakan Pusdiklat DKI di bawah DP.

Semua guru se-DKI, secara bertahap, akan diberikan training untuk meningkatkan skilnya. Hal ini dimulai dengan guru SD, dan setiap sekolah wajib mengirim semua guru ke lokasi training. Bisa dilakukan di tempat pusat atau di sekolah sendiri selama satu minggu. Selama guru sedang training, sekolah bisa diliburkan untuk 1 minggu. Atau, guru bisa dikirim secara bergiliran supaya hanya 2 guru dikirim dari setiap sekolah pada saat yang sama. Guru pengganti bisa disediakan untuk masuk sementara, dan menggantikan guru yang sedang training. Training bisa terdiri dari berbagai macam hal yang dibutuhkan para guru, misalnya:

· “Classroom management” (pengaturan kelas)

· “Inquiry Method” (metode bertanya-tanya)

· Membuat pelajaran yang menarik dari bahan yang membosankan

· Skil bernegosiasi dengan murid

· Memahami bedanya PR yang bermanfaat dan tidak bermanfaat

· Psikologi pendidikan

· Motivasi untuk guru

· Cara memberikan motivasi kepada siswa

· Lain-lain

Guru SMP dan SMA akan dilatihkan sesuai dengan spesialisasinya dan juga secara umum dalam satu kelompok.

8. Kumpulkan buku dari orang tua, perusahaan untuk membentuk perpustakaan

Program ini bisa dilakukan bersama dengan LSM 1001 buku (www.1001buku.org) atau dijalankan sendiri. Orang tua dan perusahaan akan diajak untuk menyumbang buku, terutama buku cerita untuk mengembangkan perpustakaan di setiap sekolah. Sekolah yang belum punya perpustakaan akan diutamakan untuk pembangunan ruangan khusus untuk menjadi perpustakaan. Bila lokasi sekolah tidak memadai, akan dicari caranya untuk membangun ruangan di atas gedung atau dengan sewa sebuah rumah kecil di dekat sekolah. Barangkali bisa dibangun ruangan baru dengan harga yang murah (bertanya pada insinyur gedung).

9. Piagam dalam lomba sekolah diganti dengan buku penghargaan (dengan nama pemenang di dalamnya) yang disumbangkan ke perpustakaan sekolah

Setiap sekolah akan dianjurkan untuk menggantikan piagam, yang sering dibagai kepada siswa, dengan buku. Setelah sebuah lomba, anak akan terima sebuah buku cerita. Di dalam setiap buku, ada stiker dengan nama anak dan prestasi yang telah ia capai. Anak boleh bawa pulang buku itu untuk 1 minggu dan sesudahnya akan diminta untuk menyumbang buku itu pada sekolah untuk kepentingan masa depan adik kelas. Anak tidak anak dipaksakan untuk menyumbangkan bukunya, tetapi guru bisa menggunakan trik2 psikologi dan “peer pressure” (pembujukan dari teman sekelas) untuk membujuk anak yang tidak mau bantu. Semua buku akan dikumpulkan dalam perpustakaan sekolah untuk kepentingan bersama, dan ini lebih bermanfaat daripada sekotak piagam yang di simpan di lemari bertahun-tahun sebelum akhirnya dibuang. Secara psikologis, lebih bermanfaat kalau teman sekolah ingat terus pada prestasi seorang anak (setiap pinjam buku tersebut) daripada ada piagam di rumah yang tidak dilihat oleh siapa-siapa.

10. Lampu warna-warni di sekitar DKI adalah pemborosan dan akan dihilangkan.

Uang yang disediakan untuk pemeliharaan lampu warna-warni, perbaikan lampu itu dan juga tagihan listrik akan disalurkan ke Dinas Pendidikan. Tujuan dari ini sudah jelas. Pemda akan mencari semua jalur yang halal untuk menyediakan dana yang lebih besar untuk Dinas Pendidikan. Lampu ini adalah salah satu sumber uang. Lampu yang sudah ada bisa dijual ke kota yang lain, atau ke perusahaan swasta.

11. Semua proyek besar yang dianggap tidak menguntungkan mayoritas dari rakyat (seperti busway, monorail, air mancur, dsb.) akan ditunda dan dananya akan disalurkan ke DP.

Kalau ada program untuk membangun sebuah air mancur atau mengecet batu terotoar, program itu akan ditunda dulu untuk membuat penilaian baru. Apakah benar-benar dibutuhkan dan menguntungkan rakyat? Kalau tidak, dananya akan disalurkan ke Direktur Pendidikan.

12. Program berantas banjir akan dimulai dari SD.

Anak diajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan (terutama ke got dan kali) dan harus berani menegor orang dewasa yang melakukannya. Anak yang kelihatan mengambil dan membuang sampah ke tempat sampah di dalam lingkungan sekolah akan menerima penghargaan di sekolah, misalnya dengan menulis namanya di sebuah papan yang kelihatan semua anak. Ini membentuk pikiran bahwa membuang sampah ke tempat yang benar adalah hal yang baik. Ini suatu ajaran kecil, tetapi dampaknya jangka panjang.

13. Program kesejahteraan guru akan dibentuk.

Dana dari asuransi guru akan menjadi Investment Fund (seperti banyak program asuransi yang ada sekarang). Seorang guru yang isteri/suami/anak membutuhkan dana untuk kepentingan kesehatan akan bisa memajukan permintaan ke Dinas Kesejahteraan Guru dan akan dibayar dari hasil Investment Fund tersebut. Ini bisa diuji coba dengan skala kecil dulu, misalnya untuk satu kecamatan, lalu bisa diperluas kalau sudah terbukti berhasil. Dana dikelolah oleh perusahaan professional di luar Pemda, akan dibuka untuk investasi dari rakyat, dan akan diaudit oleh Public Accountant.

14. Apa Lagi?

Ini hanya sebatas saran-saran yang barangkali bermanfaat bagi seorang gubenur, bupati atau walikota yang ingin melakukan perubahan di dalam bidang pendidikan. Belum tentu semuanya baik dan bermanfaat, dan hanya ide saja, yang perlu dikaji lebih dalam oleh orang lain.

Semoga bermanfaat untuk permulaan.

Wassalamu’alaikum wr.wb.,

Gene


2 comments:

  1. Briliant Idea Pak...

    Namun pastinya membutuhkan biaya yg tak sedikit. Walaupun biaya ntu ada, tahulah pejabat2 Indonesia... kantongnya ada lem kertasnya ... Hehehe

    Ex. :
    "
    Setiap proyek yang memajukan izin untuk membangun mal, kompleks perumahan, dsb. akan mendapat satu syarat baru, yaitu wajib membayar sekian persen dari harga proyek untuk memperbaiki sekolah (semacam pajak pendidikan). Misalnya, proyek 1-5 milyar, wajib membayar 0,1% dari harga proyek ke Dinas Pendidikan untuk memperbaiki SD. Proyek 5-10 milyar akan wajib membayar 0,3% dari harga proyek ke Dinas Pendidikan. Proyek 10-30 milyar wajib bayar 0,7%. Dan seterusnya. Bayaran ini dianggap sebuah “pajak” yang harus dibayar oleh pengusaha demi kepentingan masa depan bangsa . "

    misal...pajak 0.1 % yg nyampe ke SD cuman 0.0000000sekian % . nempel deh di kantong pejabat ....Oops...Whahahahaha....


    Just - RaF -

    ReplyDelete
  2. HAHAHAHA.
    Iya sih.
    Emang risiko di indonesia. Ide apa saja, sehebat apa saja, sebenar apa saja, kalau sudah sampai tahap "berurusan dengan pejabat", pastilah mulai permainan seru untuk "memanfaatkan" ide tersebut bagi kepentingan diri sendiri, partai, kelompok, dsb.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...