Wednesday, October 29, 2008

Anggota DPR Duga BPOM & Depkes Ada 'Main' dengan Importir

Assalamu’alaikum wr.wb.,

Aneh ya.
Acara pemusnahan 12 truk produk impor bermelamin yang awalnya dijadwalkan untuk waktu siang, di depan banyak saksi dan wartawan, secara terang dan terbuka, tiba-tiba dibatalkan!
Alasan dari Menkes: tidak ada izin dari ATASAN.
Hmmm…
Siapa atasan Menkes tersebut? Sepertinya hanya ada dua kemungkinan: Wakil Presiden atau Presiden.
Ternyata, acara tersebut akhirnya dilakukan pada jam 24:00, di tengah malam yang gelap, saat maling beroperasi, saat pelacur mencari klien, saat pengedar narkoba menjual obat terlarangnya di disko yang gelap, dan seterusnya.
Apakah ini gaya operasi pemerintah sekarang?

Acara siang hari yang terang, terbuka, dan penuh dengan kejujuran dan sikap tanggung jawab di depan banyak saksi malah dibatalkan dan digantikan dengan acara gelap di tengah malam yang gelap (dengan saksi dari dunia yang gelap?).
Yang memaksakan Menkes begitu apakah orang “gelap” juga, yang lebih senang dengan kehidupan di dunia gelap?

Siapa sang ATASAN Menkes yang senang dengan acara gelap di tengah malam yang gelap, tanpa saksi, tanpa bukti, tanpa keterbukaan?
Bapak Wakil Presiden atau Bapak Presiden? Atau apakah Menteri Kesehatan menuruti perintah dari orang yang lain (yang lebih gelap lagi)?
Hmmm….

Pertanyaan: Apakah 12 truk produk impor bermelamin itu memang dimusnahkan? Atau dikembalikan kepada para produsen untuk dijual lagi kepada masyarakat (untuk mengurangi kerugian mereka)?
Kalau anda mau jawab “Pasti dimusnahkan karena berbahaya” maka cukup dibalas dengan komentar “Mana saksinya?”

Apakah layak kalau orang gelap yang suka kegelapan diangkat lagi untuk menjadi pemimpin negara pada tahun depan?
Kapan negara ini akan mendapatkan pemimpin negara yang layak, jujur, terbuka, adil, dan tidak suka menyembunyikan perbuatannya di tengah malam yang gelap?

Wassalamu’alaikum wr.wb.,
Gene Netto

#######

Pemusnahan Produk Bermelamin:
Anggota DPR Duga BPOM & Depkes Ada 'Main' dengan Importir

Ronald Tanamas – detikNews
Selasa, 28/10/2008 17:34 WIB

Jakarta - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Departemen Kesehatan (Depkes) yang tiba-tiba membatalkan pemusnahan 12 truk produk impor bermelamin Senin 27 Oktober 2008 kemarin, telah memusnahkan pada hari yang sama pukul 24.00 WIB tanpa publikasi. Ada dugaan main mata antara Depkes, BPOM dan importir produk makanan itu.

Dugaan permainan itu bisa dilihat dari lolosnya produk-produk berbahaya itu ke masyarakat.

"Karena tidak ditransparankan, saya menduga ada permainan dengan importir yang membawa produk-produk berbahaya itu," kata anggota Komisi IX DPR RI Chairul Anwar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ketika dihubungi detikcom, Selasa (28/10/2008).

Kasus yang sudah muncul di arena publik, imbuhnya seharusnya publik berhak mengetahuinya, jangan ditutupi. Apalagi ini merupakan barang publik yang dikonsumsi dan digunakan publik sehari-hari yang menyebabkan keracunan pada bayi dan bisa merusak kesehatan.

Dalam pengujian zat berbahaya yang terkandung dalam obat dan makanan, Chairul menambahkan, sebaiknya BPOM dan Depkes dalam bisa menggunakan analisa kualitatif sebelum selanjutnya menggunakan analisa kuantitatif. Kedua analisa itu bisa memperkecil resiko lolosnya lagi produk yang bisa merusak kesehatan.

Senin 27 Oktober 2008 kemarin siang, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan pemusnahan 12 truk produk makanan impor yang mengandung melamin di Kantor BPOM, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat dibatalkan. Menkes enggan mengatakan alasan pembatalan itu.

Menkes hanya mengatakan pemusnahan itu tidak diizinkan untuk dipublikasikan. Yang tidak mengizinkan, "Dari atasan saya," kata Menkes.

Kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin Akib mengatakan ke-12 truk produk makanan impor bermelamin itu sudah dibakar Senin pukul 24.00 WIB di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

"Prosesnya dibakar dari jam 12 malam sampai jam 5 tadi pagi. Ada 478.256 bungkus makanan yang terdiri dari 15 jenis produk. Detailnya dari 15 jenis itu saya lupa," kata Husniah.(ron/nwk)

Sumber: Detiknews.com

1 comment:

  1. (Lewat email)
    Satu hal yang juga ganjil adalah mengapa anggota dewan yang terhormat
    ini tidak langsung menghubungi Menkes untuk minta klarifikasi?

    Sebagai mitra pemerintah, anggota dewan tersebut tentunya punya akses
    langsung untuk berkomunikasi dengan menteri yang bersangkutan, tapi
    kenapa melempar pertanyaan lewat media? Jika memang ada indikasi
    pelanggaran, Komisi 9 bisa meminta keterangan pemerintah.

    Aneh memang anggota dewan ini. Dibiayai mahal-mahal dari pajak rakyat
    koq tidak mau memanfaatkan mekanisme dan prosedur yang tersedia, malah
    menduga-duga lewat media.

    Salam,

    ReplyDelete