Tuesday, October 14, 2008

Depdiknas Membahayakan Semua Anak Indonesia


[
UPDATE: DATA TERSEBUT SUDAH DIHILANGKAN!!! Lihat paling bawah]

Assalamu’alaikum wr.wb.,

Apakah mungkin orang2 di Depdiknas bisa begitu bodoh? Menurut informasi dari blogger yang lain, nama-nama untuk semua siswa di Indonesia, termasuk juga alamatnya, nomor telfonnya, tanggal lahirnya dan seterusnya disediakan di internet tanpa pemberitahuan kepada orang tua!!!

Sungguh sangat gila!

Jumlah masalah yang timbul dari tindakan bodoh ini (seharusnya tindakan kriminal) bukan satu saja. Belum paham masalahnya? Mungkin karena banyak orang Indonesia masih cukup awam tentang bahaya yang ada di internet, masalah yang timbul dari data puluhan juta anak di internet tidak langsung nampak. Saya akan coba jelaskan.

Saya belum lihat link ke data tersebut (teman saya sudah lihat, tetapi dia sangat takut untuk menyebarkannya). Jadi, saya hanya bisa nebak saja tentang isinya situs ini. Dan kalau data ini sudah ada, mungkin saja akan diperluas di masa depan menjadi lebih lengkap = lebih berbahaya lagi.

Masalah pertama. Ini pelanggaran hak privasi untuk orang tua dan anak itu. Mungkin saja ada orang tua yang punya masalah pribadi atau masalah bisnis dan untuk suatu alasan, dia tidak inginkan alamatnya atau nomor telfon diketahui oleh orang lain. Tetapi karena ada database ini, kalau kita kenal nama anaknya (atau mungkin hanya cukup mengetahui nama bapaknya), kita bisa dapat alamat rumah, nomor telfon, tanggal lahir anaknya, dan sebagainya.

Masalah kedua. Bayangkan ada seorang penculik. Dia ingin menculik anak dari seorang pengusaha kaya. Karena ada database ini, dia bisa datang ke sekolah dan pura2 menjadi Omnya anak itu, dan menjemputnya setelah sekolah. Dia tahu nama anak, tanggal lahirnya, alamatnya, nomor telfonnya, nama orang tuanya dan sebagainya. Pihak sekolah barangkali akan percaya kepada dia karena informasi yang dia miliki lengkap sekali. Tinggal ambil anak itu setelah Playgroup selesai, dan bawa kabur – lengkap dengan segala bantuan dari pihak sekolah yang percaya pada Om yang “terbukti” mengenal anak tersebut.

Masalah ketiga. Bayangkan ada seorang pedofil (orang dewasa yang main seks dengan anak). Dia mau bikin janji dengan seorang anak SD supaya bisa diculik dan diperkosa. Sekarang, dia punya database puluhan juta nomor telfon untuk anak di semua kota di Indonesia. Dia cukup telfon rumah dan bicara dengan anak tersebut. Dia bisa meyakinkan anak itu bahwa dia kenal keluarganya (“Saya teman bapak kamu. Mau ketemu saya yuk? Ada hadiah buat kamu!”). Anak kecil yang sangat awam bisa percaya kepada orang dewasa (yang jahat) dengan mudah sekali. Si penjahat, yang tahu nama orang tua, alamat rumah, tanggal lahir anak dan sebagainya, bisa meyakinkan anak itu untuk segera ketemu dia pada suatu tempat. Anak mungkin saja percaya karena orang yang telfon punya banyak sekali informasi tentang dia dan keluarga, sehingga anak bisa diyakinkan bahwa yang telfon itu memang teman bapaknya.

Masalah keempat. Perampok juga bisa meyakinkan anak bahwa dia kenal bapaknya.(“Halo Budi, saya teman bapak kamu. [Diteruskan dengan menyebutkan semua data2nya]. Saya mau datang ke rumah untuk bikin pesta surprise buat bapak. Jadi Budi jangan bilang dulu ya. Kalau Ayah dan Bunda pergi, dan hanya ada kamu dan babysitter di rumah, kamu buka pagar buat Om ya! Om tunggu di depan. Buka pagar ya.”)

Sekarang, mungkin saja nama dan data lengkap tentang anak-anak anda sudah ada di internet dan sudah disebarluaskan untuk membantu para penculik, pedofil dan perampok.
Mereka telah diberikan bantuan yang sungguh bermanfaat dari Depdiknas sehingga tujuan mereka menculik dan memperkosa anak anda, atau merampok rumah anda, dibuat semudah mungkin karena mereka bisa dapat bantuan dari si anak. (Anak lebih mudah diculik kalau dia ikut tanpa paksa, karena dia percaya pada ada yang dikatakan orang dewasa tersebut. Itu sebabnya penculik anak di manca negara sudah diketahui menawarkan permen dan lain-lain kepada anak saat diculik, karena anak jadi percaya dan ikut tanpa melawan).

Mau katakan apa kepada petugas bodoh di Depdiknas yang tidak mengerti apa-apa tentang pendidikan? Di Australia, peraturan nomor satu yang diajarkan kepada kami (para guru) pada saat kuliah adalah: ANAK HARUS SELAMAT!

Semua peraturan selain dari itu kalah penting. Kalau anak berada dalam keadaan berbahaya, tidak ada manfaat kalau nilai bahasa Inggrisnya tinggi. Anak harus selamat, harus diselamatkan, dan harus dijauhkan dari semua bentuk bahaya. Kalau sudah pasti aman, baru berfikir tentang unsur pendidikan yang lain.

Sebaliknya, di Indonesia, petugas2 bodoh di Depdiknas sudah membuktikan bahwa mereka tidak paham apa apa tentang pendidikan. Mereka seolah tidak peduli (atau tidak paham?) bahwa informasi yang mereka sediakan di internet bisa disalahgunakan oleh para penculik, pedofil, perampok dan lain-lain). Para petugas yang bodoh di Depdiknas sudah terbukti gagal dalam membuat anak bangsa AMAN dari segala bahaya supaya bisa diberikan pendidikan yang berkualitas, dan malah petugas bodoh ini yang menjadi sumber bahaya bagi anak anda.

Kalau mereka tidak bisa mengurus hal sederhana seperti keselamatan anak kita, buat apa kita mempercayai pendidikan anak kita kepada mereka?

Semoga anak anda selalu selamat dari penculik, pedofil dan perampok yang telah diberi kemudahan oleh Depdiknas untuk menghancurkan kebahagiaan keluarga anda.

Kapan bangsa ini bisa mendapatkan petugas pemerintah yang layak?

Wassalamu’alaikum wr.wb.,
Gene Netto

#####

Please Read:

Data Siswa Diumbar, Blogger Teriak
Wicak Hidayat – detikinet

Jakarta - Adanya data siswa sekolah yang bisa diakses secara bebas di internet membuat banyak pihak menyuarakan protes mereka lewat blog. Kekhawatiran soal penculikan dan paedofilia pun meruak.

Kabar soal adanya data jutaan siswa sekolah Indonesia yang bisa diakses secara bebas, pertamakali diungkapkan oleh blog Treespotter. "Hal ini sungguh sangat serius dan saya heran mengapa Kementerian melakukan hal itu. Saya tidak akan mencantumkan link apapun dengan alasan yang sudah jelas dan saya menyarankan semua orang juga melakukan hal yang sama. Ini adalah soal anak-anak usia 6 hingga 19 tahun, (cakupannya) nasional. Lakukan dengan hati-hati," tulis blog itu.

Blog-blog lain pun segera bereaksi. salah satunya berharap adanya cara yang lebih aman dalam pertukaran data. "Saya tidak ingin bersikap negatif, namun saya yakin bahwa anak-anak sudah layak dan sepantasnya mendapat perlindungan maksimal dan dijauhkan dari pertukaran data secara tidak perlu seperti yang dilakukan oleh Depdiknas. Jika dalam pandangan Depdiknas, data itu perlu dipertukarkan, maka sudah seharusnya mereka memikirkan cara yang jauh lebih aman dan sepatutnya agar hanya dapat diakses oleh yang sungguh-sungguh berkepentingan," sebut blogger dalam blog 3Popok.

Khalid Mustafa, seorang blogger yang sempat terlibat dalam program Data Pokok Pendidikan, juga menyampaikan suaranya. Menurut Khalid, permasalahan ini berawal sejak penerepan Nomor Induk Siswa Nasional. Ketika itu pihaknya sudah melakukan pembatasan akses sehingga hanya data nomor induk, nama, jenis kelamin dan jenjang saja yang bisa diakses di situsnya.

"Rupanya, masih ada yang terlewat sewaktu penutupan akses siswa tersebut, yaitu format xls yang digunakan agar setiap sekolah dapat mengunduh data siswa masing-masing dan memperbaiki format yang ada kemudian mengirimkan kepada dinas pendidikan Kabupaten/Kota. Seharusnya format ini juga ditutup dan hanya diberikan sesuai dengan tingkat login yang ada," tulis Khalid dalam blognya.

Mantan wartawan senior Budi Putra pun menulis dalam blognya, bahwa insiden ini adalah kebodohan di era media baru. "Bahkan anak remaja saja tahu untuk tidak mencantumkan alamat dan tanggal lahir mereka di profil Friendster," tulis Budi di Budiputra.com.

Blogger dan orang tua cemas lainnya mengaitkan ketersediaan data ini dengan rawannya kasus penculikan siswa sekolah hingga kejahatan seksual pada anak-anak. "Parahnya, seiring berkembangnya teknologi, Pemerintah yang sudah seharusnya melindungi para rakyatnya ini, malah memberikan secara cuma-cuma data anak-anak rakyatnya, untuk dimangsa oleh para pedofil ini melalui Jardiknas..!!" sebut blog Kaitou menanggapi insiden ini.
( wsh / ash )

#####

Indonesian Dept. of Education and an Invasion of Privacy
Sunday, October 12, 2008

Indonesian Ministry of Education put up a database of students online – public, private and religious schools, including at least some international and expat schools. It’s a work in progress designed to capture all of 36 million students nationwide, searchable by region and attaches the excel files containing the student details – names, date and place of birth and addresses. I’m not sure how many students are presently included – there are hundreds, if not thousands of XLS files, some of them a few thousands names. My estimate is there are some 1 million names at this point. Some underground lists have already circulating compiled Excel tables from the separate files but anyone could do it themselves if they wish to do so. A casual glance on the blogosphere seems to suggest that the database is indeed, very much current and accurate.

#####

Staggeringly Stupid
Tuesday, October 14, 2008

Department of Education (Diknas) ... giving access to the names of 32,842,785 Indonesian school students. And look at the staggering number of students enumerated. That's 22,656,748 in elementary school, 6,213618 in junior high and 2,384,021 in senior high, plus 1,582,478 in vocational schools, generally senior high.

A friend has commented that he has found his children listed, but I won't ask him how he got hold of the URL. I could pass it on to those who I trust, but I'm not even sure about the wisdom of that.
We need to publicize the fact that nigh on 33 million school children are at potential risk because of the crass stupidity of the Indonesian government's Department of Education. Action needs to be taken also to ensure that something like this never happens again.

#####

Anak Indonesia tidak aman karena NISN ?

Minggu ini pemberitaan mengenai program Dapodik atau Data Pokok Pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sayangnya, peningkatannya ke arah yang kurang baik.
Minggu ini saja ada 2 email yang masuk ke mailbox saya, 1 email dari rekan Suyana sebagai penanggung jawab Dapodik Wilayah Maluku dan Papua, dan 1 lagi justru datang dari Pak Gatot, Direktur SEAMOLEC yang merupakan penggagas program Dapodik ini.
Tapi, sebelum rekan-rekan membaca lebih jauh, saya menyarankan untuk membaca 2 laman dibawah ini sebagai dasar berpikir.

#######

UPDATE:
DATA TERSEBUT SUDAH DIHILANGKAN!!!

Penutupan Fasilitas Download dan Upload Data Siswa

Berkenaan dengan berakhirnya jangka waktu upload pemutakhiran data siswa (NISN) dan sekolah (NPSN) per 1 Oktober 2008 dan proses verifikasinya. Seiring juga dengan masukan dari masyarakat terkait dengan kerahasiaan data maka fasilitas download dan upload detil data siswa secara online real time ditutup. Khusus upload data siswa dapat dilakukan hanya untuk tingkat 1, 7 dan 10.

Untuk selanjutnya bagi para sekolah, siswa dan para orangtua siswa yang berkepentingan melakukan pemantauan validasi dan verifikasi detil data terkait dapat dilakukan secara offline melalui Kantor Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setempat. Adapun untuk segala masukan dan laporan masyarakat terkait dengan validitas data siswa dan sekolah dapat disampaikan langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten di wilayah kerja masing-masing.

Mohon maaf atas ketidaknyamannya pada layanan online ini dan mohon senantiasa peran aktif masyarakat untuk memantau ketersediaan data pokok pendidikan agar selalu akurat dan valid untuk masa depan online kemajuan pendidikan Indonesia.

Ttd
Admin Dapodik

http://nisn.jardiknas.org/

[Tetapi, kalau ada penjahat yang sudah download data ini pada minggu kemarin, maka data tersebut masih ada di tangan dia, dan bisa disebarkan lewat email. Hmmmm...]




5 comments:

  1. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Subkhanallah, Astaghfirllahaladzim. kok begitu bodohnya orang2 yang di diknas itu, orang bodoh pun pasti sangat hati2 untuk memberikan semua identitas yang berkaitan dgn dirinya. Laa ini wong gak ada yang minta kok malah dikasih gratis, ibarat ikan asin memang ditaruh didepan mulut kucing. Sebegitu bodohkah orang2 yang mengaku dirinya sebagai praktisi atau badan regulasi pendidikan nasional?
    Ga usah gitu, emang yang bikin sistem itu mau apa kalau data rumah, telepon, pekerjaan, tanggal lahir atau mungkin malah nomer rekening atau kartu kreditnya diketahui oleh orang lain. Huh dasar gak pernah kena informasi kali. Di internet atau pun didunia nyata aja banyak orang yang melakukan tindakan2 pencurian data-data pribadi seseorang secara ilegal, lah ini kok malah dikasih cuma-cuma alias grentongan. Hemm memang udah edan atau memang masih cukup gila.
    Hanya dengan berbekal nomer telepon aja seseorang dapat melakukan tindakan2 kriminal dgn berbagai modus operandinya, entah mo nawarin produk, mau bilang tukang PLN atau mungkin malah mengatasnamakan sekolah yang dimaksud. Misalnya aja dirumah hanya ada seorang pembantu rumah tangga, trus dengan dalih memverifikasi data anak majikkannya dgn menanyakan kebenaran data yang dimaksud maka si penipu tadi bisa meyakinkan para pembantu tadi untuk membukakan pintu pagar dgn berbagai alasan yang memungkinkan untuk dilakaukan penipuan.
    Hem dunia memang udah edan atau orang2nya aja yag memang udah edan atau memang cukup orang2 di Diknas saja yang cukup gila melakukan kesalahan yang fatal. Tolong lindungi anak2 kita dari bahaya penculikan, perampokan, pemerkosaan dan tindak kriminal lainya.

    Wassalammualaikum.


    Arif widodo/ ardobinardi.blogspot.com

    ReplyDelete
  2. Assalamu'alaikum. Ini memang sebuah kesalahan fatal yang dilakukan Diknas, tapi tidaklah adil jika kesalahan ini tetap didengungkan tanpa melihat upaya terakhir yang telah dilakukan Diknas dalam menangani hal ini.

    Aku sudah mengecek situsnya. Saat ini, Diknas telah menutup fasilitas download dan upload detil data siswa secara online real time. Diknas sendiri telah membuat pengumuman bahwa fasilitas itu telah ditutup dan memohon maaf atas terjadinya masalah tersebut. Data krusial seperti alamat, no. telepon, & tgl lahir siswa sudah tidak ada. Data siswa yang disediakan terbatas pada Nomor Induk, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tingkat/Kelas serta Nama & Lokasi sekolah (kota & provinsinya).

    Aku sendiri sebenarnya masih khawatir akan penyalahgunaan data terutama pada siswa SD meskipun data siswa telah dibatasi hanya pada hal-hal di atas. Tapi di sisi yang lain, aku juga melihat Diknas sudah menunjukkan itikad baiknya dengan tidak lagi menampilkan data-data siswa yang sifatnya krusial. Jadi menurutku, akan lebih bijaksana jika pemberitaan masalah seperti ini disertai pula dengan pengecekan dan perkembangan terakhir dari masalah tersebut. Bukankah Islam menganut sistem keseimbangan dan tabayyun?

    Aku sendiri berharap Diknas akan terus memperbaiki sistemnya dan tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Kritik dari kita tetap diperlukan demi pembelajaran dan perbaikan sistem pendidikan Indonesia, tapi di sisi yang lain, kita juga harus tetap seimbang dalam kritik dan pemberitaan.

    ReplyDelete
  3. Mungkin anda baru pindah ke Indonesia jadi kita bisa maklum kalau anda tidak tahu pemerintah Indonesia seperti apa. Ini pertama kali saya pernah melihat sebuah departemen bertindak dengan cepat untuk alasan apa pun. Bayangkan kalau semua departemen bisa bertindak begitu cepat terhadap korupsi!!! Indonesia bisa menjadi negara maju dan kaya sekali dalam sekejap! Hehe. Tetapi sebaliknya, korupsi masih berjalan terus, dan masing masing departemen hanya bertindak (kabur) kalau ada serbuan dari KPK. Kalau mau tahu Depdiknas seperti apa, baca ini dulu: Anggaran Pendidikan:
    http://genenetto.blogspot.com/2007/08/anggaran-pendidikan.html

    Dan setelah saya membuat post tentang situs Pemda DKI lebih dari setahun yang lalu, tetap tidak ada perubahan sampai bulan kemarin. Barusan saya cek lagi, dan versi bahasa Inggris yang kacau bukan diperbaiki, tetapi dihilangkan saja. Lihat di sini: Hobi Baru Saya: http://genenetto.blogspot.com/2007/03/hobi-baru-saya.html

    Kalau sudah tahu pemerintah seperti apa, maka wajar kalau kita tidak berharap mereka akan bertindak dengan cepat. Justru kenyataan bahwa mereka bertindak dengan cepat di sini TIDAK membuktikan mereka telah memperbaiki diri, tetapi lebih mungkin ada pejabat atau jenderal yang (setelah diberitahu) ketemu nama ANAK DIA dan alamat, nomor telfon rumah dan sebagainya di situs ini. (Nama anak di sekolah swasta juga masuk). Jadi, sangat mungkin ada anggota BIN, atau Kopassus, atau anggota Lemhanas, atau jenderal polisi, dan sebagainya, yang ketemu data tentang anak atau cucu dia di situ, dan langsung bertindak. Setelah Depdiknas menjadi sadar tentang berapa banyak jenderal, pejabat, orang elite, dan mungkin juga anggota mafia dan preman yang bakalan marah sama mereka, baru mereka bertindak dengan cepat.
    Bisa paham? Itulah Indonesia kita. Itulah departemen pemerintah kita.
    Tetapi kalau anda mau yakin bahwa perbaikan ini dilakukan murni karena niat baik dari pejabat Depdiknas (yang hilangkan 4,6 Trillyun rupiah dari anggaran pendidikan pada tahun 2006), silahkan saja.
    Ini negara bebas, dan anda bebas mendukung para pejabat kalau mau. Tolong hubungi mereka dan minta mereka bertindak dengan cepat terhadap korupsi juga, karena teman saya yang mengurus sekolah bercerita tentang anggtoa Depdiknas yang telfon dan tawarkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang hanya bisa ditransfer kalau dia dapat bayaran sekian. Karena teman saya menolak, sampai sekarang sekolah dia tidak terima BOSnya. Bagaimana dengan sekolah lain yang sudah terima? Mereka terpaksa bayar berapa untuk mendapatkan haknya? Dan berapa banyak dari pajak kita yang hilang di kantong para PNS yang dzhalim itu?
    Tetapi kalau anda mau membela mereka, silahkan.

    Wassalam,
    Gene

    ReplyDelete
  4. Assalamualaikum
    to Gene Netto

    PNS yang dzalim itu siapa?
    DJ pajak udah modern lho, jd penyimpangan sangat minim.

    ReplyDelete
  5. Anda melenceng dari pokok pembicaraan kita, Gene.

    Saya lahir dan tinggal di Indonesia, jadi jangan katakan pada saya bahwa saya tidak tahu pemerintah Indonesia seperti apa. Saya tahu dan merasakan sendiri bagaimana seringnya ketidakadilan sistem berjalan di sini. Jadi saya tidak punya ketertarikan untuk membela para pejabat yang korup atau pihak manapun yang salah.

    Anda benar, tindakan Diknas yang segera memperbaiki kesalahan di salah satu situsnya bisa jadi tidak mencerminkan kesadaran murni akan kesalahannya tapi lebih karena alasan-alasan tertentu. Namun terlepas dari alasan apapun, mereka telah memperbaiki kesalahannya dengan cepat sehingga dampak negatif yang lebih parah bisa dihindari. Ini yang saya maksud sebagai 'itikad baik'.

    Yang menjadi inti pembicaraan saya sebenarnya bukanlah perkara siapa membela siapa, tapi bagaimana kita bertindak proposional dengan kritik sosial yang kita lontarkan kepada publik. Saya tidak punya masalah dengan kritik sosial, Gene, karena hanya itu instrumen yang kita punya untuk membangunkan para birokrat agar mau mengambil tindakan. Tapi yang saya garis bawahi adalah cara penyampaian kritik sosial itu. Bukankah kritik sosial yang baik bukan hanya yang sensitif dan tanggap terhadap masalah sosial tetapi juga berdasarkan data? Itu artinya setiap ada perubahan data, sekecil apapun kita harus menyampaikannya sebagai bentuk tanggung jawab kita atas kritik sosial yang kita lontarkan kepada publik.

    Sebelum saya menulis komentar terdahulu, saya sudah menulis e-mail pada anda 2 hari sebelumnya yang memberitahukan perihal fasilitas download data siswa Diknas yang sudah ditutup, bukan? Saya sengaja memberitahukan itu agar anda dapat memperbaharui artikel terkait. Namun ketika 2 hari sesudahnya saya lihat artikel terkait yang anda buat saat itu belum diperbaharui, saya putuskan untuk menulis komentar tersebut. Sekali lagi bukan untuk membela pihak yang salah, tapi sekedar mengingatkan (jikalau boleh) akan pentingnya keseimbangan antara kritik dan pemberitaan.

    Keseimbangan seperti itulah yang menunjukkan kemampuan kita untuk bersikap adil dan objektif. Itu pulalah yang akan membedakan kita dari mereka--para birokrat yang korup--yang tidak mampu bersikap adil dan bertanggung jawab dengan kekuasaan yang mereka miliki. Ketika kita berupaya untuk seimbang dalam penyampaian kritik, maka kita telah menunjukkan salah satu perbedaan yang signifikan antara kita dan mereka. Inilah yang akan membedakan kita dari mereka, Gene.

    Di sisi yang lain, kita juga tidak bisa menyamaratakan semua PNS sebagai sama korupnya, sama bebalnya, sama tebal mukanya dengan mereka yang memilih melacurkan dirinya pada keserakahan. Aku melihat masih ada PNS yang jujur, yang berusaha memperbaiki sistem, walau jumlahnya mungkin kalah banyak.

    ReplyDelete