Ibas Jadi Sekjen PD karena Warisi Bakat Politik SBY

Kok cuma Sekjen? Kenapa tidak langsung Ketua Umum dan calon Presiden dari sekarang saja, biar lebih jelas!?!? Hahaha…..
Welcome to Indonesian politics.

Ibas Jadi Sekjen PD karena Warisi Bakat Politik SBY

Minggu, 23/05/2010 23:15 WIB
Elvan Dany Sutrisno – detikNews
Bandung - Siang tadi kubu Anas Urbaningrum menjanjikan posisi Sekjen Partai Demokrat untuk Edhi Baskoro jika Anas sukses menjadi Ketum PD. Kubu Anas menepati janjinya, Ibas diusulkan menjadi Sekjen PD.

"Inginnya kita tetapkan Ibas sebagai Sekjen," kata ketua tim sukses Anas Urbaningrum, Ahmad Mubarok kepada wartawan di lokasi Kongres II PD di Hotel Mason Pine, Bandung, Minggu (23/5/2010). Menurut Mubarok, alasan mendorong Ibas menjadi Sekjen adalah untuk mengoptimalkan bakat kepemimpinan Ibas. Mubarok yakin Ibas mewarisi kepemimpinan SBY.

Susno Bantah Akan Bongkar Kasus DPT & IT KPU Saat Pilpres 2009

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Setelah membaca ini, saya hanya lihat tiga kemungkinan:

A)    Tidak ada manipulasi terhadap DPT dan data di KPU (supaya Demokrat menang) saat Pilpres 2009. Atau,
B)    Memang ada manipulasi terhadap DPT dan data di KPU, tetapi Susno tidak memiliki cukup banyak bukti tentang kasus itu sehingga dia merasa tidak sanggup membongkarnya. Atau,
C)    Memang ada manipulasi terhadap DPT dan data di KPU, tetapi Susno TIDAK MAU dibunuh seperti Munir, atau dipenjarakan seperti Antasari Azhar kalau kasus itu diungkapkan kepada publik.

Yang mana ya….?

Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Mr Anonymous (yang tidak mau ditahan seperti Susno, atau dipenjarakan seperti Antasari, atau dibunuh seperti Munir. Hehe)

********

Susno Bantah Akan Bongkar Kasus DPT & IT KPU Saat Pilpres 2009

Minggu, 16/05/2010 20:10 WIB
Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Komjen Susno Duadji membantah akan membongkar kasus manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta dugaan korupsi pengadaan perangkat informasi teknologi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilpres 2009 lalu. Susno tidak ingin menambah masalah.

PPP: Target Golkar di Pansus Century untuk Lengserkan Sri Mulyani

Usul Kasus Century Ditutup
Jumat, 07/05/2010 15:41 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Setelah PKS, giliran PPP mengecam rencana Golkar menutup kasus Century. PPP menegarai target Golkar dalam Pansus Century hanya untuk melengserkan Sri Mulyani. "Kalau Golkar bersikeras mempetieskan kasus Century, bisa ditengarai bahwa motivasinya dalam Pansus Century memang untuk melengserkan Sri Mulyani," kata Sekretaris FPPP DPR M. Romahurmuzy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/5/2010).

Paripurna Century: Bulat Pilih C, FPG Diintimidasi 'Kasus KPK' & 'Bubar Koalisi'

Luar biasa. Kenapa nggak sekaligus mengancam dengan golok saja? Biar lebih jelas lagi!
Hebat sekali anggota DPR “terhormat” ini…

Paripurna Century: Bulat Pilih C, FPG Diintimidasi 'Kasus KPK' & 'Bubar Koalisi'

Rabu, 03/03/2010 22:57 WIB
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Anggota Fraksi Partai Golkar bulat mendukung opsi C. Dari 106 anggota, sebanyak 104 anggota mendukung pilihan tersebut. Sementara, 2 orang tidak memilih karena sakit.

Sang 'Pedang Islam' pun Dipecat dari PKS

Selasa, 02/02/2010 10:34 WIB

Ketika subuh yang dingin itu, terdengar suara seorang ustadz lewat radio, yang menyampaikan materi mulai  dari tafsir Al Qur’an sampai pembahasan fikih praktis. Tetapi, sudah lama tidak mendengar suara ustadz, dan ustadz sendiri super sibuk mengingat ia dipercaya untuk menjadi wakil rakyat. Dia lulusan Universitas Al Azhar Kairo Mesir bergelar Lc. Kemudian mengambil S2 di Universitas Islam Negeri Bandung ( dulu IAIN Sunan Gunung Jati ), K.H. Saiful Islam Mubarok Lc, MAg. adalah nama dari ustadz yang biasa memandu acara dialog Islam di salah satu radio swasta di Bandung.

Paloh Deklarasi Nasional Demokrat : "Ini Bukan Gerakan Politik"

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Ini menarik. Kira-kira dilarikan ke mana ya? Kayanya ini awal dari pembentukan partai baru. Untuk tahun pertama, dilakukan konsolidasi dan perkembangan sebagai “organisasi sosial”. Mereka akan lakukan banyak kegiatan sosial dan berusaha membantu masyarakat.
Dalam waktu 1-2 tahun, mereka akan mengatakan, “Atas permintaan masyarakat, dan karena sedih melihat krisis politik di negara ini yang tidak pernah selesai, maka kami akan mendirikan partai politik baru bernama Partai Nasional Demokrat [atau nama yang mirip] untuk menampung aspirasi masyarakat. Blah blah blah.”

Ruang Khusus Ayin, AC, Meja Kerja, Box Bayi

Assalamu'alaikum wr.wb.,
Saya kira semua teman sudah dengar tentang ini sekarang, betul? Ada beberapa pertanyaan dan komentar saja:

1.    Kenapa baru ada penyelidikan sekarang? Apakah SBY baru menjadi Presiden 1 bulan yang lalu? Bukannya 5 tahun yang lalu sudah jadi Presiden? Kenapa bapak Presiden tidak tertarik untuk menyelidiki penyimpangan hukum dan Mafia Hukum dari 5 tahun yang lalu?
2.    Menhumkam selama 5 tahun pemerintahan SBY yang pertama kenapa tidak langsung diinvestigasi juga? Apakah mungkin dia tidak tahu tentang kondisi seperti ini? Dan kalau tidak tahu, apakah berarti dia tidak kompeten? Kenapa tidak langsung ditahan juga, dan rekening banknya diperiksa karena ada dugaan dia juga terlibat?

10 Ribu Mahasiswa Siap Kepung Istana 28 Januari

Situasi politik bisa menjadi panas sekali ladi di Indonesia kalau demo besar seperti ini terwujud.


10 Ribu Mahasiswa Siap Kepung Istana 28 Januari

Minggu, 10/01/2010 13:47 WIB
Amanda Ferdina - detikNews
Jakarta - Aliansi 30 kampus siap untuk menggelar aksi besar-besaran pada 28 Januari mendatang. Sebanyak 10 ribu mahasiswa akan mengepung Istana untuk menurunkan SBY-Boediono jika pemerintah tak juga menuntaskan skandal Bank Century. "Sekitar 10.000 orang yang nanti siap turun. Tanggal 28 Januari kita akan duduki Istana untuk turunkan paksa SBY-Boediono," ujar juru bicara mahasiswa, Anton Cornelo di Kampus STMIK Jayakarta Jl Salemba Raya, Jakarta, Minggu (10/1/2010).

Tifatul: Mobil Baru Menteri Tak Mewah Banget

Assalamu'alaikum wr.wb.,
Saya sedih membaca ini. Memang benar bahwa mobil tersebut adalah fasilitas negara. Tetapi kalau seandainya “negara” memberikan fasilitas Rolls Royce atau Bentley kepada setiap menteri dan pejabat2 senior yang lain, apakah hal itu berarti bahwa ini bisa dikategorikan “baik dan benar” dan oleh karena itu diterima saja? Memang bukan milik sendiri, tetapi apakah layak dengan kondisi bangsa seperti sekarang ini? Apalagi kalau di negara2 maju harga mobil dinas untuk menteri hanya beberapa ratus juta saja. Masa di Indonesia mobil dinas menteri lebih mewah lagi daripada mobil yang digunakan menteri di negara maju?

Sudahlah, GusDur tidak usah dijadikan Pahlawan Nasional segala...

Ini pendapat yang menarik, dari sebuah milis. Setelah saya baca dan pikirkan, memang terkesan agak aneh bila pada peringatan 1 tahun sejak Perang Gaza, Indonesia sebagai negara yang anti-penjajahan, dan punya penduduk Muslim yang mayoritas memberikan gelar “pahlawan” kepada seseorang yang malah mendukung Israel dan sudah menerima medali kehormatan dari Israel. Kalau nanti memang terjadi dan Gus Dur diberikan gelar Pahlawan, bagaimana rasanya korban penjajahan Israel di Gaza terhadap ummat Islam dan pemerintah di Indonesia?  Menarik juga untuk dipikirkan dari sisi korban Perang Gaza, dan bukan dari sisi pendukung fanatis Gus Dur saja. Silahkan baca.
Wassalam,
Gene

Buyung: Mana Itu Partai, Keadaan Begini Kok Diam Semua?

Kamis, 05/11/2009 00:53 WIB
Kasus Bibit & Chandra
Shohib Masykur - detikNews
Jakarta - Kisruh kasus 2 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mengusik rasa keadilan masyarakat. Namun partai politik cenderung diam dan gagal menjalankan aspirasi masyarakat.

“Orang tentu mempertanyakan, mana itu partai-partai. Dalam saat begini kok mereka diam semua? Yang membawakan aspirasi masyarakat siapa? LSM, media, tokoh masyarakat. Ini ada apa?,” kata Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution.

Adnan menyampaikan hal itu dalam acara pertemuan pimpinan media massa dengan Tim 8 di Hotel Nikko, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2009).

Adnan menyayangkan kekuatan politik yang tidak berbuat apa-apa terkait kasus Bibit dan Chandra ini. Saat masyarakat resah dengan persoalan hukum menyangkut KPK, partai-partai politik justru tidak kedengaran suaranya.

"Something wrong. Institutionally, partai-partai gagal menjalankan aspirasi rakyat atau pemerintahan ini," imbuh pria berambut putih ini. (nwk/amd)



Sumber: detiknews.com

1 Juta Facebooker Dukung Tifatul Berantas Pornografi

Jum'at, 30 Oktober 2009 - 10:15 wib
Susetyo Dwi Prihadi - Okezone

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mendapat 'tantangan' dari para Facebooker untuk memberantas situs pornografi di Indonesia. Penggalangan dukungan pun disiapkan rakyat Facebook bagi Tifatul.

Dukungan untuk memberangus situs cabul tersebut diberikan dengan cara membentukan grup "1 Juta Facebooker Dorong Bung Tifatul untuk Blokir Situs Porno". Ketika okezone membuka laman itu, Jumat (30/10/2009), jumlah anggota yang mendukung sudah mencapai 7.431 orang.  Kebanyakan dukungan yang mengalir tersebut berupa penyemangat agar mantan Presiden PKS itu segera membredel sejumlah situs yang dianggap tak layak di dunia maya.

"JANGAN BUNUH KARAKTER BANGSA DENGAN PORNOGRAFI. MARI DORONG BUNG TIFATUL UNTUK BLOKIR SITUS PORNO !!! DALAM 100 HARI PROGRAM MENKOMINFO !!!," tulis admin mengenai tujuan pembentukan grup tersebut.

"MARI PERCAYA MASA DEPAN INDONESIA ADALAH CERITA TENTANG KEGEMILANGAN . . . ! ! !. TANPA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI," tambahnya lagi.

Diperkirakan grup ini akan semakin terus bertambah, mengingat tujuan pencapaian mereka sebanya satu juta Facebooker masih belum tercapai. Jika ingin mendukung grup ini silakan mengunjungi grup mereka di sini. (tyo)

Gabung di sini:
http://www.facebook.com/group.php?gid=167331312594

Sumber: techno.okezone.com

Dua Politisi RI Kena Skandal Seks di Kamboja

Apakah beginilah kualitas anggota DPR yang lama? Bagaimana dengan yang baru?

***

Dua Politisi RI Kena Skandal Seks di Kamboja

By Elin Yunita Kristanti, Harriska Farida Adiati - Rabu, Oktober 21
VIVAnews - Penasehat Hukum Departemen Dalam Negeri Kamboja, Christian Guth, membenarkan bahwa di Kamboja pernah terjadi kasus kejahatan yang melibatkan anggota DPR RI.

Meski demikian, Guth menolak memberikan konfirmasi nama dua anggota parlemen tersebut sebelum memeriksa kembali dokumen terkait. Pada Juli 2005, dua anggota DPR Republik Indonesia ditangkap kepolisian Kamboja dengan tuduhan melakukan hubungan seksual dengan gadis di bawah umur.

"Ya saya ingat pernah ada kasus tersebut," kata Guth yang berada di Kamboja, saat dihubungi VIVAnews, Rabu 21 Oktober 2009. "Hanya saja saya perlu memeriksa kembali dokumen terkait peristiwa tersebut karena saya tidak ingat secara detail kasus itu," lanjut Guth. Guth kemudian meminta latar belakang kasus dua anggota DPR tersebut, termasuk nama mereka, untuk mempermudah pencarian dokumen.

Berdasarkan rilis dari sebuah organisasi yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kamboja, Licadho, dua anggota parlemen DPR RI pernah ditangkap oleh kepolisian Kamboja dengan tuduhan melakukan hubungan seksual dengan gadis di bawah umur. Mereka berada di Kamboja sebagai wakil Indonesia dalam pertemuan AIPO (ASEAN Parlementary Organization) atau organisasi antarparlemen ASEAN untuk membahas upaya-upaya mempromosikan wisata budaya dan lingkungan di negara-negara ASEAN yang berlangsung pada 20-24 Juli 2005.

Licadho, dalam rilis tertanggal 26 September 2005, mengatakan akan bekerja sama dengan Christian Guth yang pada saat itu menjadi pejabat departemen anti perdagangan manusia UNICEF di bawah departemen dalam negeri Kamboja. Menurut sebuah sumber, pada malam tanggal 23 Juli, dua anggota parlemen tersebut mencoba mencari hiburan. Seorang agen di sebuah hotel menawarkan dua gadis di bawah umur untuk mereka. Kemudian, kepolisian melakukan penggerebekan di kamar mereka, dan membawa mereka ke kantor polisi untuk diperiksa.  Kabarnya, dua anggota parlemen tersebut menjadi korban dari sindikat pemerasan di Kamboja. Mereka diberi dua pilihan, dipenjara atau membayar denda. Mereka pun memilih membayar denda.

Sumber: id.news.yahoo.com

Anggota KPU Ramai-ramai ke Luar Negeri

Jumat, 23/10/2009 19:41 WIB
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Kabar mengejutkan kembali datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah tahapan terakhir pemilu berupa pelantikan presiden dan wakil presiden usai, anggota KPU beramai-ramai pergi ke luar negeri.

"Para anggota KPU jalan-jalan ke luar negeri lagi tanpa agenda yang jelas," kata sumber detikcom yang tak mau disebut namanya, Jumat (23/10/2009). Menurut sumber tadi, ada banyak negara yang dituju oleh para komisioner tersebut. Satu anggota bahkan berangkat ke lebih dari satu negara.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan Syamsulbahri berangkat ke Hongaria, sedangkan Endang Sulastri dan I Gusti Putu Artha berangkat ke Australia. Lalu Andi Nurpati dan Abdul Aziz pergi ke Inggris, Endang Sulastri dan Syamsulbahri ke China, Sri Nuryanti dan I Gusti Putu Artha ke India, dan Abdul Hafiz Anshary ke Arab Saudi.

"Kloter tersebut sudah diberangkatkan. Kloter berikutnya akan berangkat besok," lanjut sumber itu. Kloter yang akan berangkat kemudian itu adalah, lagi-lagi, Hafiz yang akan ke Jerman ditemani Abdul Aziz. Lalu Sri Nuryanti bersama Aziz akan pergi ke Kanada.

Hal ini disayangkan mengingat pekerjaan di dalam rumah masih menumpuk. Sebab di tahun 2010 ada 246 pemilihan kepala daerah (pilkada) yang harus disiapkan. (sho/yid)

Sumber: detiknews.com

Lihat juga:
Kepergian Anggota KPU ke Luar Negeri untuk Evaluasi Pemilu

Tifatul: 25.000 Desa Segera 'Kring'

Minggu, 25/10/2009 07:01 WIB
Fajar Widiantoro - detikinet
Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan program kerjanya selama 100 hari ke depan. Salah satunya adalah menargetkan 25.000 desa akan segera berdering.

Hal tersebut diungkapkannya usai membuka acara Pesta Blogger 2009, bertempat di gedung SMESCO Jakarta, Sabtu (24/10/2009).

"Kami menargetkan 100 hari kedepan, ada 25.000 desa di Indonesia yang bakal berdering," tandasnya kepada detikINET, sebelum ia meninggalkan lokasi. Berdering di sini artinya 25.000 desa itu akan segera terjangkau oleh program telepon desa USO (Universal Service Obligation).

Menurutnya, saat ini USO baru tercapai sekitar 69 persen. Tifatul menambahkan bahwa  standar pelayanan minimum komunikasi harus memenuhi 4.217 kecamatan serta 32.874 desa.

Tak hanya di Jawa saja, Tifatul berjanji bakal segera membenahi jaringan komunikasi seluruh provinsi di Indonesia. Sebelumnya ia sempat menyatakan siap untuk melepas jabatannya jika dinilai gagal memimpin dunia teknologi komunikasi informasi (ICT) Indonesia dalam program kerja 100 hari, yang diperintahkan SBY tersebut.

"Saya siap untuk di-reshuffle jika gagal. Itu ada dalam kontrak saya dengan Presiden SBY," tegasnya saat ditemui di Kantor PKS di TB Simatupang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. (fw / faw).

Sumber: detikinet.com

Ditolak Rakyat Kok Jadi Menteri

Jumat, 23/10/2009 12:37 WIB
Kabinet Baru SBY
Deden Gunawan - detikNews

Jakarta - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Fahmi Idris pagi-pagi terlihat mendatangi rumah mantan Menteri Kesehatan Farid Anfasa Moeloek. Kedatangan Fahmi ke rumah
Farid diduga untuk memberi penjelasan terkait batalnya Nila Djuwita, istri Farid, masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2.

Pasalnya, Nila yang sebelumnya menjadi kandidat kuat Menteri Kesehatan (Menkes), ternyata beberapa jam sebelum pengumuman daftar menteri ia batal melenggang. Posisinya digantikan Endang Rahayu Sedyaningsih, pejabat eselon 2 yang bertugas di Litbang Depkes. Endang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) tahun 1979 dan bergelar Phd dari Harvard University, Amerika Serikat (AS).

Batalnya Nila jadi Menkes sempat menjadi kontroversi tersendiri. Pagi hari sebelum pengumuman kabinet, beredar kabar santer ada 5 calon menteri gagal dalam tes kesehatan. Tidak ada pihak Istana yang mau memberikan klarifikasi soal isu tersebut hingga SBY kemudian mengumumkan nama-nama menteri. Dari 5 nama calon menteri yang disebut-sebut tidak lolos tes kesehatan, ternyata hanya Nila seorang yang mental dari daftar menteri.

Akhirnya penjelasan muncul dari mulut Nila sendiri. Dosen kedokteran Univeristas Indonesia (UI) itu menceritakan, ia ditelepon Hatta Rajasa yang mengabarkan ia batal ditunjuk jadi menteri karena tidak lolos tes kesehatan. "Jadi (pemeriksaan kesehatan) selesai siang jam 12.00 WIB. (Pak Hatta menelepon) dikatakan saya tidak kuat stres, dan dikatakan sebaiknya tidak ditempatkan di sana. Jadi ya katanya sih saya kurang tahan stres," terang cerita Nila saat ditemui di rumahnya, Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2009).

Nila sempat dipanggil ke kediaman pribadi presiden SBY di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu, 18 Oktober, untuk menjalani uji kelayakan. Dalam pertemuan itu, ia sempat dibriefing SBY mengenai keadaan Indonesia dan beberapa hal yang ingin dicapai sesuai dengan target Millenium Development Goals (MGDs) di 2015.

Rupanya nasib berkata lain, SBY ternyata lebih memilih Endang dibanding Nila. SBY menjelaskan ia batal memilih Nila karena menilai dokter ahli mata itu bukan orang yang tepat untuk menjabat sebagai Menkes. "Di dalam proses seleksi, memang beliau amat unggul di bidang-bidang lain. Tapi ada satu-dua titik yang menurut saya tidak tepat kalau beliau saya forsir di departemen. Sekali lagi konsep the right person on the right place and the right time," kata SBY.

Namun beberapa kalangan menilai, dipilihnya Endang Rahayu Sedyaningsih lantaran ada pesan khusus dari Amerika Serikat (AS). Indikasinya, Endang merupakan orang paling dekat dengan Namru-2 milik AS. "Dipilihnya Endang saya lihat karena ada kepentingan Amerika. Misalnya digesernya Ibu Siti sebagai Menkes. Padahal dia berhasil karena bisa melawan negara besar seperti Amerika dan WHO," ujar pengamat politik LIPI Syamsudin Haris pada detikcom.

Soal adanya pengaruh AS dalam pemilihan Endang juga dikatakan Ketua Komisi IX (Komisi Kesehatan) DPR Ribka Tjiptaning. Menurut Ribka, dipilihnya Endang tidak lepas dari pengaruh negara yang dipimpin Barack Obama itu.

Ribka juga heran atas penunjukan Endang karena nama yang berkembang sebelumnya Siti Fadilah Supari akan diganti Nila Djuwita FA Moeloek. "Yang mengherankan katanya ada 5-6 calon yang bermasalah. Tetapi kenapa hanya Ibu Nila saja yang diganti, tetapi yang lain tidak?" tandas Ribka.

Namun di mata Ketua Umum IDI Fahmi Idris, terpilihnya Endang merupakan hal yang wajar. Alasannya, rekam jejak Endang cukup baik di lingkungan Depkes dan menjalani kariernya dari bawah. "Semua tangga karier dari bawah hingga ke atas dia lalui dengan baik. Mulai dari Puskesmas hingga tingkat provinsi. Selain itu dia juga punya latar belakang pendidikan yang bagus. Jadi Endang layak jadi Menkes," jelas Fahmi saat dihubungi detikcom.

Selain itu ia Soal kedatangannya ke rumah Farid Anfasa Moeloek pagi tadi tidak terkait dengan kegagalan Nila sebagai Menkes. Kata Fahmi, ia datang ke rumah Farid sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Bukan terkait pemilihan Menkes. "Saya memang sering datang silaturahmi ke rumah Pak Farid. Sebab beliau kan bekas Ketum IDI. Jadi saya sering minta pendapat dan masukan dari beliau. Tidak ada pembicaraan soal pengumuman Menkes," jelas Fahmi.

Terpilihnya Endang sebagai Menkes, memang menjadi kontroversi. Sebab selain dinilai ada kaitannya dengan kepentingan AS, karier jabatan Endang di Depkes belum begitu mumpuni untuk didapuk menjadi Menkes.

Selain Endang, menteri baru di KIB jilid 2 yang menuai sorotan adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro. Penempatan Purnomo sebagai Menhan dinilai aneh. "Mantan Menteri ESDM jadi Menhan adalah sebuah keanehan. Saya melihat Purnomo kurang siap di bidang pertahanan karena pengalamannya kurang," jelas pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf.

Menurutnya, meski pernah menjabat Wakil Gubernur Lemhanas selama dua tahun (1998-2000), namun belum bisa menjamin Purnomo siap menduduki kursi penting di bidang pertahanan negara.

Berikutnya, yang dinilai penuh kontroversi adalah terpilihnya Agung Laksono sebagai Menko Kesra serta Andi Mallarangeng yang ditempatkan sebagai Menpora. Pasalnya, Agung dan Andi dinilai bukan orang yang pas untuk menempati posisi menteri yang sekarang ini.

Kata Yudi, selama menjadi Ketua DPR, Agung tidak punya prestasi yang membanggakan sebagai Ketua DPR, tapi entah kenapa ia dipilih jadi Menko Kesra. "Dalam Pemilu saja Agung tidak dipercaya oleh rakyat sehingga tidak masuk sebagai anggota DPR. Tapi herannya SBY kok malah memilih Agung sebagai menteri?" tanya pengamat politik Yudi Latief kepada detikcom.

Sementara Andi Mallarangeng, imbuh Yudi, sebenarnya sudah pas untuk posisi jubir kepresidenan, bukan Menpora. Sebab Andi dianggap tidak punya basis dan jaringan di organisasi kepemudaan (OKP). Apalagi dalam bidang olahraga.

"Untuk menangani Menpora harusnya ditempatkan orang yang tegas. Sebenarnya orang yang pas untuk jabatan Menpora seperti Adhyaksa Dault. Dia orangnya tegas dan punya jaringan kuat di OKP," ujar Yudi.

Banyaknya menteri-menteri yang menuai kontroversi, dianggap Yudi, akibat SBY ingin bermain aman. SBY akhirnya sangat akomodatif terkait penempatan
menteri-menteri di kabinetnya.  (ddg/iy)


Sumber: detiknews.com

Komisi basah atau kepentingan rakyat?

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Tadi siang saya baca berita ini di Detik.com:

        Komisi 'Basah' Jadi Rebutan Fraksi-fraksi di DPR

Saya langsung berfikir, “Wah, berarti tidak ada yang berubah dalam politik Indonesia.” Saya kira dengan menangnya Demokrat (daripada Golkar melulu), akan ada perubahan, dan anggota DPR yang baru akan merasakan amanah untuk bekerja keras demi kepentingan rakyat, bukan untuk merebutkan “komisi basah” untuk kepentingan diri sendiri dan partai.
Ternyata, tidak ada yang berubah.

Lalu saya pulang malam dan gelengkan kepala saat melihat berita ini (setelah sudah baca sore hari tentang Komisi Basah):

        Anas: Soal Komisi, Happy Ending Untuk PD

Hahaha. Ya sudah. Kalau menang dalam pemliu belum tentu berarti secara automatis akan bertindak secara cepat untuk kepentingan rakyat, tetapi tugas paling utama adalah kejar dan dapatkan “komisi basah”, dan setelah dapat sebanyak-banyaknya, disebut “happy ending” bagi yang berkuasa.

Selamat nikmati komisi basahnya!

Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********

Komisi 'Basah' Jadi Rebutan Fraksi-fraksi di DPR

Selasa, 13/10/2009 12:26 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Sore nanti pimpinan fraksi di DPR akan memutuskan pembagian komisi dan pimpinannya dalam rapat konsultasi dan lobi. Mereka akan memperebutkan komisi dan pimpinan komisi yang memiliki mitra kerja kementerian 'basah'. "Nanti kita akan bagi komisi dan pimpinannya. Komisi-komisi yang memiliki mitra kerja dengan anggaran besar pasti jadi rebutan," kata Ketua FPKB Marwan Jafar kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2009).

Menurut salah satu kandidat menteri SBY dari PKB ini, beberapa fraksi sudah menegaskan harapannya untuk menguasai komisi tertentu. Untuk PKB, Marwan mengungkapkan keinginan fraksinya memegang Komisi X DPR yang menangani soal pendidikan, pariwisata dan olahraga. "Semua fraksi ingin dapat komisi yang bagus. Tetapi kan semua diatur secara proporsional. Jadi tergantung lobinya nanti," papar Marwan.

Informasi yang dikumpulkan detikcom dari berbagai sumber, FPD mengincar komisi-komisi ekonomi seperti Komisi VI tentang BUMN dan perdagangan, Komisi VII tentang energi dan lingkungan dan Komisi XI tentang perbankan dan keuangan selain Komisi I tentang pertahanan dan luar negeri. Sementara FPG juga mengincar komisi ekonomi yang selama ini didudukinya. Tentu saja hal ini akan berbenturan dengan kemauan FPD yang juga mengincar komisi yang sama.

Sementara itu FPDIP cenderung mempertahankan komisi yang selama ini dipegangnya, yaitu komisi IX dan III. Komisi IX membidangi kesehatan dan tenaga kerja, sementara komisi III membidangi hukum dan kemananan. Fraksi-fraksi kecil-menengah seperti FPKS, FPAN, FPPP dan FPKB berebut Komisi X tentang pendidikan, Komisi V tentang infrastruktur dan Komisi IV tentang pertanian dan kehutanan. Semua ini akan diputuskan dalam rapat lobi nanti siang. (yid/nrl)

Sumber: detiknews.com



Anas: Soal Komisi, Happy Ending Untuk PD

Selasa, 13/10/2009 23:00 WIB
Dapat Komisi Strategis
Elvan Dany Sutrisno – detikNews
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Anas Urbaningrum sumringah partainya mendapat posisi Ketua Komisi III,VII,dan X. Anas mengaku hasilnya sesuai dengan program SBY. Happy ending . "Biasalah jika ada perundingan itu bagian dari lobby tapi alhamdulilah semua mengerti dan happy ending," kata Anas usai rapat konsultasi pimpinan Fraksi DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2009).

Anas menilai semua komisi adalah Komisi yang strategis. Demikian juga sudah ada pembagiannya, yang membuat Anas sumringah adalah PD mendapatkan sesuai dengan tujuan SBY. "Tapi karena kami mendapat pilihan pertama tentu saja komisi yang kami pilih yang sejalan dengan aksentuasi program dan kebijakan pemerintah SBY, tentu cukup senang," imbuhnya.

Anas pun mengungkapkan apa yang menjadi pertimbangan Fraksinya memilih Komisi tersebut. "Komisi tersebut kami pilih agar ada sambungan yang kuat antar program dasar pemerintah," bebernya. Jalannya lobi juga dinilainya berjalan mulus. "Metode proporsionalitas sudah disepakati, prosesnya lancar tidak ada gontok-gontokan, semua dapat," tandasnya. (van/Rez)

Sumber: detiknews.com

Yuddy Sinyalir Ada Money Politics dalam Pemilihan Ketum Golkar

Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang…..

Maaf, saya kira kalau menyebutkan nama kota Padang puluhan kali untuk mengingatkan orang tetang korban gempa bumi di Padang, maka para petinggi Golkar akan bisa dengar.

[Kata para petinggi Golkar, “Bisa dengar apa Mas? Sorry, lagi nggak dengarin!!!”]


Yuddy Sinyalir Ada Money Politics dalam Pemilihan Ketum Golkar
Jakarta - Kandidat Ketua Umum Partai Golkar Yuddy Chrisnandi mengungkapkan kencangnya dugaan money politics dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Sayangnya, Yuddy tidak mau menyebutkan angka pasti yang digelontorkan kepada DPD-DPD agar memilih calon tertentu.
“Kami mendengar dari sumber yang dapat dipercaya, dari pada pendukung saya DPD-DPD, saat ini semakin kencang untuk calon tertentu menggelontorkan gizi yang lebih besar. Saya tidak tahu siapa yang memulai. Ini seperti tender. Ada yang 100 yang lain 110, dan seterusnya,” kata Yuddy dalam konferensi pers di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Selasa (6/10/2009).

Satu Suara Rp 200 Juta
PEKANBARU, KOMPAS.com — Isu politik uang kembali semerbak di Munas Partai Golkar. Satu suara untuk pemilihan ketua umum dihargai Rp 200 juta. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota tim sukses Tommy Soeharto, Justiani, Senin (5/10) kemarin.
Meski demikian, Tommy tidak mau terjebak dengan model politik dagang sapi tersebut. "Terus terang saat ini harga satu suara mencapai Rp 200 juta. Kok tanggung amat gitu loh. Kalau mau pragmatis sekalian saja satu suara dijual Rp 1 miliar," kata Justiani. "Tapi saya yakin masih banyak kader Golkar yang punya nurani. Silakan ambil duitnya, tapi ketika memilih harus selektif dan mengikuti nurani," imbuhnya.
Tommy memang menjanjikan uang Rp 50 miliar untuk setiap Dewan Pimpinan Daerah, namun itu untuk menjalankan program ekonomi kerakyatan yang digagasnya.

KPK Diminta Selidiki Uang Panas di Munas Golkar
Pekanbaru - Hampir separuh peserta Munas VIII Partai Golkar adalah pejabat, baik di pusat maupun di daerah. Karena itu KPK perlu turut terlibat menyelidiki peredaran uang ini karena masuk ke dalam kategori gratifikasi.

Munas Golkar Sarat Politik Uang
PEKANBARU--Mendekati hari pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar yang baru, politik uang kian menggila di ajang musyawarah nasional VIII partai ini. Bursa dukungan bagi para kandidat, nilainya sudah berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Luar biasa!!

Selidiki Politik Uang di Munas
Pekanbaru, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi harus menyelidiki politik uang yang terjadi di Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya di Pekanbaru, Riau, mengingat banyak peserta Munas merupakan pejabat negara yang tidak boleh menerima gratifikasi.

Berita Pelanggaran Dana Kampanye Pilpres 2009

Laporan Dana Kampanye Capres SBY-Boediono Tidak Jujur
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan bukti pelanggaran berupa pemberian keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye tim kampanye nasional (Timkamnas) pasangan capres SBY-Boediono.

Bawaslu Temukan Aliran Dana Asing dalam Kampanye Mega-Prabowo
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga tim kampanye pasangan capres Megawati-Prabowo telah menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Dugaan itu berdasarkan dokumen laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) tiga pasangan capres dan cawapres dalam Pemilu 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Bawaslu Desak Polri Usut Pelanggaran Dana Kampanye Pilpres
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak Mabes Polri segera mengusut pelanggaran dana kampanye Pilpres 2009 yang telah dilaporkan sejak 18 September 2009.

Biaya Pelantikan DPR dan DPD 46 Milyar

Pelantikan Wakil Rakyat Dituding Boroskan Anggaran Rp 35 Miliar
Jakarta - Dana pelantikan dan pembekalan anggota DPR dan DPD yang mencapai Rp 46 miliar dinilai sebagai pemborosan. Anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp 35 miliar jika panitia lebih peka terhadap kondisi masyarakat saat ini.
Anggaran itu merupakan gabungan dari KPU yang mengalokasikan Rp 11 miliar, Setjen DPR yang mengalokasikan Rp 28,5 miliar, dan Setjen DPD yang mengalokasikan Rp 6,5 miliar.

Dana Hotel Anggota DPR Rp 11 Miliar
JAKARTA -- Sekitar Rp 11 miliar digelontor kan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menginapkan anggota DPR/ DPD terpilih 2009-2014. Dana yang besar ini, menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, masih bisa dipangkas 50 persen.Diusahakan (ada efisiensi). Tapi, memang ada yang tak bisa dihindari, seperti hotel yang jadi dua tempat, kata Ketua KPU dalam acara ra mah tamah caleg terpilih di Hotel Borobudur, Senin (28/9) malam.

Rakyat, Inilah Total Biaya Pelantikan Wakil Anda di Senayan!
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelantikan anggota DPR dan DPD periode  2009-2014 pada 1 Oktober mendatang menjadi perhelatan tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga lembaga itu menganggarkan biaya yang jumlahnya luar biasa besar.
Total biaya untuk pelantikan yang hanya akan berlangsung beberapa jam itu mencapai Rp 46,049 miliar. Berikut adalah rincian anggaran yang berasal dari keuangan negara tersebut, bersumber dari Indonesia Budget Centre (IBC):