Yuddy Sinyalir Ada Money Politics dalam Pemilihan Ketum Golkar

Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang, Padang…..

Maaf, saya kira kalau menyebutkan nama kota Padang puluhan kali untuk mengingatkan orang tetang korban gempa bumi di Padang, maka para petinggi Golkar akan bisa dengar.

[Kata para petinggi Golkar, “Bisa dengar apa Mas? Sorry, lagi nggak dengarin!!!”]


Yuddy Sinyalir Ada Money Politics dalam Pemilihan Ketum Golkar
Jakarta - Kandidat Ketua Umum Partai Golkar Yuddy Chrisnandi mengungkapkan kencangnya dugaan money politics dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Sayangnya, Yuddy tidak mau menyebutkan angka pasti yang digelontorkan kepada DPD-DPD agar memilih calon tertentu.
“Kami mendengar dari sumber yang dapat dipercaya, dari pada pendukung saya DPD-DPD, saat ini semakin kencang untuk calon tertentu menggelontorkan gizi yang lebih besar. Saya tidak tahu siapa yang memulai. Ini seperti tender. Ada yang 100 yang lain 110, dan seterusnya,” kata Yuddy dalam konferensi pers di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Selasa (6/10/2009).

Satu Suara Rp 200 Juta
PEKANBARU, KOMPAS.com — Isu politik uang kembali semerbak di Munas Partai Golkar. Satu suara untuk pemilihan ketua umum dihargai Rp 200 juta. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota tim sukses Tommy Soeharto, Justiani, Senin (5/10) kemarin.
Meski demikian, Tommy tidak mau terjebak dengan model politik dagang sapi tersebut. "Terus terang saat ini harga satu suara mencapai Rp 200 juta. Kok tanggung amat gitu loh. Kalau mau pragmatis sekalian saja satu suara dijual Rp 1 miliar," kata Justiani. "Tapi saya yakin masih banyak kader Golkar yang punya nurani. Silakan ambil duitnya, tapi ketika memilih harus selektif dan mengikuti nurani," imbuhnya.
Tommy memang menjanjikan uang Rp 50 miliar untuk setiap Dewan Pimpinan Daerah, namun itu untuk menjalankan program ekonomi kerakyatan yang digagasnya.

KPK Diminta Selidiki Uang Panas di Munas Golkar
Pekanbaru - Hampir separuh peserta Munas VIII Partai Golkar adalah pejabat, baik di pusat maupun di daerah. Karena itu KPK perlu turut terlibat menyelidiki peredaran uang ini karena masuk ke dalam kategori gratifikasi.

Munas Golkar Sarat Politik Uang
PEKANBARU--Mendekati hari pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar yang baru, politik uang kian menggila di ajang musyawarah nasional VIII partai ini. Bursa dukungan bagi para kandidat, nilainya sudah berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Luar biasa!!

Selidiki Politik Uang di Munas
Pekanbaru, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi harus menyelidiki politik uang yang terjadi di Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya di Pekanbaru, Riau, mengingat banyak peserta Munas merupakan pejabat negara yang tidak boleh menerima gratifikasi.