Ilmu Ulama Jangan Didengarkan. Pakai Ilmu "KTG" Saja!!

Buku Ahok ''Merubah Indonesia'' hal 40 tahun 2008. Ahok sudah menentang penggunaan Al Maidah 51 dalam pemilihan sejak dulu. Menurut dia, semua umat beragama tidak boleh menggunakan ayat suci utk ajak umatnya memilih yang seagama. Harus memilih yang "terlihat baik" dan tidak boleh memilih yg seagama saja, karena dgn demikian yang terlihat baik tidak bisa menang, karena agamanya berbeda.

Di manca negara di mana ada satu agama yg dominan, konsep memilih yang seagama juga ada dan tidak menjadi masalah. Tidak ada petinggi agama Hindu di Itali yang suruh rakyat Itali tinggalkan Al Kitab dan memilih calon Gubenur yg beragama Hindu yang "terlihat baik" untuk memimpin di atas umat Katolik. Kalau di seluruh dunia konsep memilih yang seagama tidak menjadi masalah, kenapa harus menjadi masalah bagi umat Islam di Indonesia? Kl kita mau memilih orang yang seagama, dan ajaran agama kita suruh memilih yg seagama, maka masalahnya ada di mana? Hak kita utk tidak memilih yg agamanya berbeda. Itu demokrasi betul?

Harga Beras Makin Mahal, Puan: Jangan Banyak-Banyak Makan lah, Diet Sedikit Tidak Apa-Apa

Apa benar Puan mengatakan itu (walaupun bercanda)? Luar biasa seorang menteri bisa bicara seperti itu. Mungkin dia belum tahu rasanya menjadi orang miskin, karena sejak lahir punya pembantu, babysitter, sopir, pengawal, dan harta yang banyak dari orang tua. Mohon maaf, tapi menteri apa dia? Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan? Apa artinya? Pembangungan manusia dilakukan dgn cara apa? Kementerian Pendidikan sudah ada. Kementerian Tenaga Kerja dan sekolah kejuaraan sudah ada. Kementerian Kesehatan sudah ada. Kementerian Riset dan Teknologi sudah ada. Jadi? Bagaimana caranya “membangun manusia”, apalagi kl hanya bisa “berkoordinasi” dgn yang lain, yang sudah kerja sendiri di dalam kementerian mereka? Lalu “Budaya? Sudah ada di Kementerian Pendidikan dan BUDAYA. Jadi kepengurusan “budaya” dalam pemerintah tidak cukup dari Kemdikbud, dan harus ada orang di luar Kemdikbud untuk menjadi “koordinatornya”??

Kalau Prabowo Kalah, Apa Indonesia Kalah? Tidak!

Komentar ini menarik:

Saya tidak suka jokowi jd presiden, krn saya percaya jokowi itu pesanan asing. selalu dipuji2 asing, bahkan iklan politiknya bisa masuk google dan youtube padahal kedua web tsb melarang iklan politik. Pak Karno bilang kalo pilih presiden jangan yang dipuji2 asing sehingga memperdayai mu. Bukan berarti saya benci Jokowi, lebih baik Jokowi jd pekerja (menteri, gubernur, dsb). Sebaliknya, asing tidak pernah mendukung Prabowo, adanya menjelekkan Prabowo. Kata Pak Karno, pilih pemimpin yang dihina asing, krn dia akan benar2 membelamu.

***********

Assalamu’alaikum wr.wb.,

Kalau Sukarno sudah punya pemikiran seperti itu, kenapa anaknya justru yang sebaliknya, dan mau dekat dengan asing? Sebenarnya bukan Mega atau Jokowi secara pribadi yang menjadi masalah, tapi semua orang di sekitarnya, dan begitu juga dengan Prabowo. Semua orang di sekitar mereka sudah berkumpul dan bersatu dalam "perang" mengejar harta dan kekuasaan. Jadi semua jalur yang ada akan ditempuh dalam mencari kemenangan, karena kekalahan akan terasa di dalam rekening mereka sendiri.

Satu bangsa besar yang penuh "potensi besar" seperti ini tidak pernah akan diperbolehkan "bebas" dalam menentukan masa depan sendiri. (Lihat saja Afghanistan masih direbutkan terus sampai sekarang, padahal miskin sekali). Selalu akan ada pihak2 besar seperti Amerika, Cina, Rusia, Eropa, dan konglomerat dunia yang ikut berperan untuk mengatur kemauan masyarakat di negara2 seperti Indonesia. Tujuan mereka adalah menjadikan negara ini "lahan yang terbuka" bagi mereka. Tanpa perlu menjajah. Itu sudah pemikiran lama. Kl sekarang, asal elit politik kita siap "main bola bersama" maka satu bangsa bisa disetir dari atas. Cukup pegang pemimpin saja, dan 250 juta orang bisa diatur, dan harta bangsa boleh diambil terus. Buktinya, lihat saja SBY yang tidak pernah berani lawan siapapun, dan selalu sibuk memikirkan citranya.

Khutbah Jumat Yang Terasa Tidak Cocok

Assalamu’alaikum wr.wb.,

Teman2, saya merasa sangat tidak cocok dengan Khutbah Jumat pada hari ini. Saya kira seperti biasa, akan penuh dengan ilmu agama yang bermanfaat sebagai renungan. Tapi hari ini, malah terkesan sebagai serangan terhadap ummat Islam, terhadap orang non-Muslim, dan usaha menyebarkan kebencian dan rasisme. Temanya berkaitan dengan Pilkada DKI kemarin. Ternyata Jokowi menang. Tanpa menyebutkan nama para calon, khatib menggunakan suara tegas dan seolah-olah ingin menegor ummat Islam yang membiarkan Jokowi menang. Isi dari khutbah kurang lebih seperti yang berikut  ini:

Ummat Islam dilarang mengangkat pemimpin yang kafir. Ayat dikutip, dan dikatakan dengan kemenangan gubenur baru kemarin, maka ummat Islam telah mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Saya jadi bingung. Bukannya Jokowi yang Muslim yang menang?! Apa Jokowi orang kafir? Kalau yang disindir Basuki, apa sang Gubenur Jokowi wajib manggut-manggut dan nurut dengan kemauan Basuki??? Bukannya Basuki itu seorang WAKIL saja, yang wajib nurut dengan Gubenur dan boleh diganti juga? Kok Khatib bicara seolah-olah Jokowi tidak ada, seolah-olah yang menang dalam Pilkada DKI adalah seorang misionaris yang punya cita-cita menyerang ummat Islam dan menghancurkan Islam di Indonesia? Setahu belum pernah dengar ada pernyataan Basuki yang demikian. Jadi kenapa dibenci dengan begitu besar? Buat saya semua yang dibahas terkesan sangat berlebihan dan tidak tepat. Tapi ribuan orang Muslim menyimak dan dengarkan terus. (Dan berapa banyak berubah pendapatnya dan menjadi setuju?)

DPR Minta Dana Kunker ke Luar Negeri Naik 77 Persen

Penulis : Sandro Gatra | Jumat, 14 September 2012 | 16:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah derasnya kritik publik terhadap kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke luar negeri, DPR malah berharap anggaran untuk kunker ke luar negeri untuk tahun 2013 ditambah. Hal itu terlihat dalam Rancangan APBN 2013 yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, DPR kembali merencanakan berpergian ke 38 negara dengan anggaran mencapai Rp 248 ,12 milliar. Angka itu naik 77 persen dibanding anggaran tahun 2012 yakni sebesar Rp 139 ,94 milliar.

"Kuping politisi senayan sudah kebal dengan kritik publik," kata Roy di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Roy mengkritik langkah sebagian politisi yang membandingkan kecilnya anggaran perjalanan dinas mereka dengan besarnya biaya perjalanan dinas kementerian atau lembaga. Seharusnya, DPR melaksanakan tugasnya mengawasi kinerja pemerintah terutama untuk mengerem pemborosan anggaran perjalanan dinas di lingkungan eksekutif.

Setidaknya, data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), anggaran dinas kementerian/lembaga terus naik setiap tahun. Anggaran di tahun 2011 sebesar Rp 18 triliun, 2012 sebesar Rp 24 triliun, dan usulan tahun 2013 mencapai Rp 21 triliun.

Meski demikian, Roy mengapresiasi langkah sebagian kecil anggota Dewan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas di tubuh DPR. "Ketika melakukan kegiatan kunker ke luar negeri, mereka membuat laporan kunker dan mempublikasi kepada masyarakat," pungkas dia.

Seperti diberitakan, Ketua DPR Marzuki Alie menilai kritikan publik terkait kunker DPR tidak adil. Menurut dia, DPR telah banyak melakukan pembenahan terkait kunker ke luar negeri. Pimpinan tak mengizinkan kunker ke luar negeri terkait fungsi pengawasan. Adapun terkait fungsi legislasi, pimpinan mengizinkan hanya untuk merevisi undang-undang yang akan merubah lebih dari 50 persen pasal atau membuat UU baru.

"Kritiknya tidak adil. Kenapa? Kita pimpinan DPR sudah lakukan usaha penghematan. Luar biasa penghematan dari kunker ke luar negeri," kata Marzuki.

Berita lengkap mengenai kunjungan kerja anggota DPR bisa dibaca di "DPR Studi Banding PMI ke Turki dan Denmark"

Editor : Hindra

Sumber: Kompas.com

Kisah Simon Donaldson Dan New Zealand Yang Paling Islami

Assalamu’alaikum wr.wb.,

Tulisan di bawah berasal dari teman saya Pak Satria Dharma. Dia menceritakan kasus seorang warga NZ yang berada di Indonesia, dalam kondisi buruk, dan berita ini diangkat oleh media NZ dan juga dapat perhatian dari Perdana Menteri NZ dan dibahas dalam kunjungannya ke Indonesia sekarang.

Berikut ini adalah komentar saya:

Saya baru dengar kasus tentang si Simon itu karena tidak baca berita dari NZ setiap hari. Tapi setelah baca tulis Pak Satria, saya tidak heran, karena memang sangat umum dan biasa di sana.
SBY juga bisa melakukan hal yang sama, dan menunjukkan kepedulian pada kasus2 rakyat kecil. (Cukup diperhatikan sekali, lalu diserahkan ke menteri dan pejabat terkait, dan perintahkan mereka bertindak. Semua pemimpin di negara lain juga begitu.) Tetapi SBY tidak mau. Ummat Islam juga bisa menunjukkan kepedulian yang sama, tetapi tidak mau.

Di NZ, kalau diadakan Ujian Nasional yang tidak adil, dan ada yang berdiri dan ajak boikot, maka bisa diyakini akan diboikot secara massal. Dan pemerintah sangat takut dihujat oleh para pemilih yang tidak terima kebijakan yang tidak adil seperti itu.

Tetapi di Indonesia, mayoritas dari penduduk adalah lulusan SD. Dan kualitas dari pendidikan SD itu juga rendah. Karena sudah mengetahui kenyataan tersebut, pemerintah bisa saja mengubah kurikulum SD sehingga memberikan pelajaran yang paling luas, dan membuka wawasan yang baik bagi anak2 SD, sehingga setelah lulus mereka sanggup belajar secara independen saja, dan bisa menjadi wiraswasta dengan kualitas yang baik.

Ternyata tidak. Yang dikasih adalah hafalan berkualitas rendah saja. Guru sudah benar. Murid cukup hafal dan nurut dengan pendapat guru. Tidak perlu berfikir secara independen. Tidak perlu menjadi orang yang pintar, kreatif, adil, bijaksana dan memiliki wawasan luas. Pemerintah tidak akan bisa membodohi rakyat yang pintar, dan merampas harta rakyat dengan korupsi.

Negara Menanggung Ganti Rugi Lapindo

Kamis, 05 April 2012 | 06:45 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp 1,3 triliun pada anggaran perubahan 2012 untuk menangani dampak sosial kemasyarakatan penanganan korban lumpur Lapindo. Dana itu akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan, bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup pada daerah terkena dampak dan di luar area peta terdampak.

Dengan pengucuran dana ini, maka pemerintah mengambil alih tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam penanganan sosial kemasyarakatan akibat semburan lumpur. Padahal sesuai Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, Lapindo Brantas bertanggung jawab membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo.

Hidayat Siap Atasi Macet & Banjir di Jakarta

Ini berita paling keren dari PKS dalam 4 tahun terakhir. Semoga diberikan kemudahan.

Hidayat Siap Atasi Macet & Banjir di Jakarta

Suci Dian Firani - detikNews

Senin, 19/03/2012 21:28 WIB

Jakarta Hidayat Nurwahid menerima amanah partainya untuk maju di Pilkada DKI. Bersama pasangannya Didik J Rachbini, Hidayat siap berbuat sesuatu untuk Jakarta.

"Saya warga Jakarta, saya merasakan duka lara, suka duka warga Jakarta. Saya bagian beragam keunggulan Jakarta untuk dilanjutkan dan merasakan banyak yang diperbaiki seperti macet, banjir, dan transportasi," kata Hidayat dalam jumpa pers di Kantor DPP PKS di Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin (19/3/2012) malam. Hidayat pun siap membangun Jakarta. Apalagi, Jakarta merupakan ibukota Indonesia yang perlu dipermak agar menjadi kota yang nyaman bagi warganya.

Jembatan Rusak Lebih Layak Untuk Anak SD Atau Anggota DPR?

Tiga murid SD Negeri 02 Sangiangtanjung meniti jembatan miring saat menyebrangi Sungai Ciberang menuju rumah mereka, Selasa (17/1). Kurangnya perhatian Pemda terhadap insfrastruktur di desa ini membuat anak-anak ini bak menantang maut ketika pergi dan pulang sekolah. ANTARA/Asep Fathulrahman.
Sumber : foto.detik.com

Tapi untuk renovasi ruang banggar DPR, 20 milyar nggak jadi masalah. Kasihan anak bangsa.

Menurut saya, seharusnya jembatan ini diambil, dan dijadikan satu2nya cara masuk gedung DPR. Jadi mobil harus parkir di hotel Mulia, dan para anggota DPR harus jalan kaki, dan lewati jembatan ini dengan cara persis sama seperti anak2 SD yang malang ini. Tanah di bawah jembatan akan digali, diisi dengan air (menjadi kolam) dan juga 100 buaya besar. Kalau ada anggota DPR yang mau masuk sidang untuk menikmati ruang senilai 20 Milyar (di mana dia akan tidur), atau cari data proyek2 yang bisa dibagikan kepada teman2, maka perlu lewati jembatan ini dulu, dengan risiko jatuh ke dalam kolam buaya.
Dan anak SD itu harus dikasih sekolah baru senilai 20 Milyar.

Hehehehe. 

Wassalam,

Gene

Selain Luhut, Puluhan Jenderal Jadi Tim Sukses Pencapresan Ical

Uang sudah siap. Jenderal sudah siap. Sayang harus buang-buang waktu dan uang dengan melibatkan RAKYAT dalam proses politik. Sayang tidak bisa langsung mengangkat diri menjadi presiden seumur hidup, dan juga untuk anak dan cucu, seperti di Korea Utara. Bisa menghemat banyak uang untuk bisnis kalau tidak harus beli suara dari rakyat dulu.

Wassalam,

Gene

Selain Luhut, Puluhan Jenderal Jadi Tim Sukses Pencapresan Ical

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jumat, 30/12/2011 13:57 WIB

Jakarta - Persiapan Aburizal Bakrie menuju pilpres 2014 bukan main-main. Ketum Golkar yang akrab disapa Ical ini sudah merangkul lebih dari 20 purnawirawan jenderal menjadi tim suksesnya.

"Kalau yang resmi sih enggak banyak hanya beberapa jenderal, kalau yang nggak resmi ada banyak. Di dewan pertimbangan ada beberapa di dewan pakar ada beberapa, ada juga di kepengurusan yang lain. Ya jumlahnya lebih dari 20 orang jenderal lah," tutur anggota Litbang Golkar, Indra J Piliang. Hal ini disampaikan Indra saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/12/2011). Indra mengaku, dirinya pun kenal baik dengan beberapa purnawirawan jenderal tersebut. Salah satunya, adalah Luhut Panjaitan.

"Ada beberapa yang dikenal seperti di DPP ada Pak Jasri Marin, di Wantim Pak Luhut Panjaitan, di Dewan Pakar Albert Inkiriwang, ada Sugiono Kadarisman, rata-rata mereka berpengalaman dan punya pengetahuan yang baik," beber Indra. Menurutnya tim sukses Ical lebih dari siap menghadapi pemilu 2014. Sementara Ical sendiri, dipandangnya cukup santai.

"Ya makanya yang terjadi Pak Ical yang didesak, karena yang siap timnya. Dan timnya banyak, ada tim pribadi, ada tim yang punya kantor masing-masing," tandasnya. (van/ndr)

Sumber: detiknews.com

Yusup Supendi Berulah Lagi, Beberkan Dugaan Korupsi PKS

Senin, 05 Desember 2011 11:57 WIB

 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan anggota dewan syariah sekaligus  pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi kembali melakukan manuver untuk 'menggembosi' mantan partainya itu. Kali ini, Senin (5/12), ia melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yusuf yang tiba di Kantor KPK, Jakarta,  pada pukul 11.10 WIB itu mengatakan, di Jawa Barat, dana bansos dan hibah yang digunakan mencapai Rp 836 miliar  dari total APBD Jawa Barat sebesar Rp 9,5 triliun. Namun, ia menduga dana  itu diselewengkan oleh oknum pemerintah Jawa Barat hingga mencapai 50 persen dari total seluruh dana bansos dan hibah sebesar Rp 836 miliar itu.

Puluhan Ulama Banten Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Ratu Atut

Kamis, 24/11/2011 17:02 WIB

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Puluhan ulama Banten mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK agar menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait dana hibah.

"Forum Ulama Banten sangat berharap kepada KPK untuk segera menyelidiki dan menyidik kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial yang diduga dilakukan oleh Saudari Ratu Atut Chosiyah," kata salah satu perwakilan ulama, KH Muhtadi Dimiyati di kantor KPK, Kamis (24/11/2011) sore. Muhtadi datang bersama sekitar 40 orang ulama mendatangi kantor KPK. Mereka datang mengenakan pakaian muslim lengkap: sarung, kemeja koko, dan peci.

Muhtadi mengatakan, pihaknya akan terus memantau bahkan mengawasi KPK untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Jika ada bukti yang membenarkan dugaan korupsi yang dilakukan Ratu Atut tersebut, maka KPK harus menyeret pihak-pihak yang terlibat ke dalam proses hukum. Rombongan ulama tersebut datang bersama aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdulah Dahlan. Abdulah mengatakan para ulama ini memang menanyakan laporan yang telah dimasukkan ICW sebelumnya. "Ya laporan yang itu," tutur Abdullah.

Nazaruddin: Anas "bermain" di proyek Kemendiknas

07 Juli 2011 | 11:59 | Hukum

Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali melemparkan bola panas dari tempat persembunyiannya melalui pesan blackberry mesengger. Kali ini Nazar menuding Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum bermain dalam berbagai proyek di Kementerian Pendidikan Nasional.

“PT Anugrah Nusantara itu digunakan untuk bermain di berbagai proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. PT tersebut bermain dengan penerbit Bintang Ilmu yang dimiliki oleh Wimpy Ibrahim,” ujar Nazaruddin dalam pesan BBM-nya kepada wartawan, Kamis (7/7).

Semua anggaran pengadaan buku sekolah dan alat peraga yang ada dalam DAK senilai Rp6,4 triliun, menurut Nazaruddin, dipegang oleh Wimpy Ibrahim. Wimpy kemudian rutin memberikan setoran pada Anas Urbaningrum. “Wimpy Ibrahim sering setor uang ke Anas. Proyek yang dimainkan oleh Wimpy itu adalah proyek pengadaan buku melalui DAK senilai Rp6,4 triliun,” ungkap Nazar.

Tidak itu saja, Nazaruddin juga mengungkapkan, proyek pengadaan jaringan komputer dalam program e-learning semuanya dimainkan oleh Anas. Permainan itu bisa sangat terlihat karena jaringan sudah lebih dulu diadakan meskipun komputer untuk program tersebut belum diadakan. “Permainan ini bisa lancar dilakukan juga karena melibatkan Fasli Jalal, mantan dirjen di kementerian pendidikan nasional yang kini menjabat wakil menteri,” jelas Nazar.

Ironis! Pejabat Hidup Mewah, Tapi Jembatan Kawat Tak Segera Diperbaiki

Senin, 16/05/2011 16:58 WIB
Ramadhian Fadillah - detikNews

Jakarta - Di Desa Cicaringin Banten, anak-anak sekolah meniti jembatan kawat untuk berangkat sekolah. Di Ibukota Kabupaten dan Kota, ibukota Provinsi hingga ibukota negara, para pejabat ramai-ramai melakukan korupsi untuk membiayai biaya politik mereka. Ironis.

"Sekarang ini biaya keperluan politik mahal. Darimana dana calon-calon pemimpin daerah itu? Dana untuk ikut pemilihan besar, karena itu setelah menang, yang dipikirkan orang-orang itu bagaimana mengumpulkan uang untuk membayar biaya politik itu," ujar sosiolog UI Musni Umar, kepada detikcom, Senin (16/5/2011).

Menurut Musni, di tingkat bawah, masyarakat tidak meminta kemewahan. Mereka hanya meminta fasilitas umum yang bisa menunjang kehidupan dan gerak ekonomi mereka. Ironisnya, kebutuhan dasar seperti itu saja tidak bisa dipenuhi pemerintah.

Kisah Rombongan DPR Bertemu TKW (1) & (2)

Rombongan DPR "Telantarkan" TKW di Dubai
Jumat, 19 November 2010 | 08:19 WIB

KOMPAS.com — Cerita pilu Sumiati, tenaga kerja wanita yang disiksa majikannya di Arab Saudi, menghias halaman pemberitaan media beberapa hari ini. Sikap abai ternyata bukan hanya milik para majikan yang kejam di negeri orang. Para wakil rakyat, yang menjadi anggota parlemen karena dipilih oleh rakyat, pun menunjukkan sikap abai saat rakyat yang memilihnya tengah kelimpungan di negeri seberang.

Rombongan Anggota DPR yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Moskwa, Rusia, dilaporkan ”menelantarkan” seratusan lebih tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang tengah kebingungan di Dubai. Di antara para TKW itu ada yang kedua tangannya melepuh karena disiram air keras oleh majikannya di Arab Saudi. Sementara, satu orang TKW lainnya mengalami pendarahan di perut.

”Mereka egois sekali. Tidak ada satu pun yang peduli dengan nasib rakyat yang mereka wakili yang tengah kebingungan. Mereka menelantarkan para TKW di Dubai,” tutur Adiati Kristiarini, seorang warga Indonesia yang mendampingi para TKW, dalam perbincangan dengan Kompas.com beberapa waktu lalu.

“Two Thumbs Up” Untuk Gubenur Sumbar, “Two Thumbs Down” Untuk PKS

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Dalam Bahasa Inggris, ada istilah “thumbs up” (acung jempol) yang diartikan “ sangat baik/bagus” atau “setuju”. Juga ada lawannya, yaitu “thumbs down” (jempol diarahkan ke bawah) yang diartikan “sangat tidak baik” atau “tidak setuju”. (Saya sudah cari yang setara dalam bahasa Indonesia, tetapi belum dapat.)

Setelah melihat apa yang terjadi dengan Gubenur Sumatera Barat Irwan Prayitno, yang berangkat ke Jerman setelah tsunami di Mentawai, saya merasa bahwa dalam menilai kasus ini, kita harus berikan “Two Thumbs Up” untuk Gubenur Sumbar, tetapi “Two Thumbs Down” untuk PKS.

Tetapi sang Gubenur juga berasal dari PKS, jadi kenapa bisa salut pada Gubenur, dengan sekaligus tidak setuju dengan PKS? Alasannya sederhana.

Ibu Ajak Anak Bunuh Diri Karena Miskin, Dan Rumah Aspirasi Anggota DPR

Assalamu'alaikum wr.wb.,
Dua buah berita dari minggu ini.
Pertama, seorang Ibu ajak kedua anaknya bunuh diri karena mereka terlalu miskin, dan Ibu tidak sanggup bayar semua hutang. Kedua anaknya wafat, Ibu selamat.
Kedua, anggota DPR mengusulkan agar mereka diberikan uang ratusan juta rupiah masing2 agar rakyat bisa bertemu dengan mereka.

Bagaimana kita menyikapi berita seperti ini?

Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********

Ibu Ajak 2 Anak Bunuh Diri - Korban Bingung Ditagih Utang dan Biaya Lebaran

Selasa, 03/08/2010 11:11 WIB
Santi Rahayu - detikSurabaya
Lumajang - Meski sempat kritis saat dirawat di RSU dr Haryoto Lumajang, kondisi Ny Reni Yuliana (32), yang mengajak 2 anaknya bunuh diri minum racun tikus sebanyak 10 bungkus berangsur membaik. Wanita asal Dusun Bedok, Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh ini pelan-pelan menceritakan kenekatannya bunuh diri dengan Feby (6) yang masih TK dan Rara (3).

Menjaga Orisinalitas Dakwah

Senin, 21 Juni 2010 02:39

Dakwah di jalan Allah (ad-da'wat ilallah) adalah pekerjaan mulia yang dijanjikan dengan pahala yang besar. Dalam hadits Shahih disebutkan, bahwa menunjuki ke jalan yang baik sama seperti melakukan perbuatan baik itu sendiri (muttafaq alaih). Begitu juga dalam hadits lain, Nabi shallallahu alaihi wa sallam, menyatakan, jika anda mampu menjadi sebab bagi seseorang mendapat petunjuk Allah ta'ala, itu lebih baik dari 'unta merah' (sebuah symbol kemewahan pada masa dahulu). Dari dua hadits ini, kita bisa memahami bahwa profesi dakwah adalah profesi terhormat di mata Allah ta'ala.

Oleh Ust Daud Rasyid MA

Dakwah di era kontemporer ini bertujuan untuk mengembalikan kehidupan kaum Muslimin ke garis yang benar, demi mengarahkan mereka kepada ibadatullah dalam segala aspeknya. Para du'at itu mendakwahi ekonom dan bisnismen, tanpa harus mereka berprofesi sebagai pebisnis. Mereka mendakwahi politisi dan negarawan, tanpa harus mereka beralih profesi dari da'I menjadi politisi. Mereka mendakwahi artis, tanpa harus menjadi artis. Mendakwahi preman, tanpa harus jadi preman. Untuk merubah sesuatu, khususnya sebuah dunia gelap, tidak mengahruskan kita menceburkan diri dalam dunia itu. Dari contoh-contoh dakwah pendahulu pun, tidak melakukan hal itu. Karena untuk menjadi pebisnis, begitu juga politisi, tidak semudah yang dikhayalkan oleh banyak orang.

Silahkan pilih partai politik mana saja, tidak ada bedanya...

Assalamu'alaikum wr.wb., (atau mungkin salam versi Islam akan dihilangkan saja nanti, dan diganti dengan “salam sejahtera” saja, biar semua orang bisa menjadi lebih plural dan inklusif!)

Ulil masuk Partai Demokrat.
PKS menjadi "lebih plural".
Perubahan apa lagi yang akan terjadi minggu depan?

Setelah baca berita ini, mungkin Ulil mau pindah dan menjadi pengurus PKS saja. Dan mungkin saja diterima. Pengikut Ahmadiyah juga boleh lamar? Asal  mereka bersih, peduli dan profesional, kenapa tidak? Orang komunis yang ateis dan orang yahudi yang mendukung Israel kenapa tidak boleh menjadi pengurus PKS? Semua boleh. Lamar saja.

Bye-bye partai Islam.

Ulil Abshar Abdalla & Kastorius Sinaga Masuk Pengurus DPP PD

Kamis, 17/06/2010 15:29 WIB
Reza Yunanto - detikNews

Jakarta - Sejumlah nama baru masuk kepengurusan DPP Partai Demokrat (PD) 2010-2015. Tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla pun ikut bergabung dengan partai pemenang pemilu ini.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Anas Urbaningrum di kantor DPP Partai Demokrat, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (17/6/2010).

Ulil didaulat sebagai ketua Departemen Pengembangan Strategi, didampingi sekretaris yang juga kader NU, Chatibul Umam Wiranu.

Nama lainnnya adalah Rachlan Nashidik sebagai sekretaris Departemen Pemajuan HAM. Staf ahli Kapolri Kastorius Sinaga juga didaulat sebagai Ketua Departemen Kajian.

Usman Hamid yang semula disebut-sebut akan bergabung tidak disebut sebagai pengurus harian maupun pengurus departemen. Kabarnya, Usman mundur satu jam sebelum kepengurusan diumumkan. (Rez/yid)

Sumber:  detiknews.com