Perda DKI Yang Melarang Pengemis

Assalamu’alaikum wr.wb.,

Di koran ada berita tentang Perda DKI yang baru, yang melarang orang mengemis (dan ada beberapa larangan yang lain). Perda ini ada manfaatnya kalau sudah ada cara untuk tangani pengemis tersebut. Kalau sudah ada program sosial yang bisa memberikan bantuan kepada mereka, lalu ada perda ini, tidak apa apa.

Di Australia dilarang mengemis dan tidak ada pengemis di jalan sama sekali. Tetapi itu karena sudah ada program sosial dan banyak LSM serta organisasi masyarakat (seperti kelompok dari gereja) yang menawarkan bantuan kepada semua orang yang membutuhkannya. (Penduduk hanya 20jt, jadi yang perlu bantuan hanya puluhan ribu orang dan bukan jutaan seperti di sini.)

Orang bisa mendapat uang dari pemerintah karena pengangguran, ibu/bapak tunggal, mahasiswa, siswa, miskin biasa, cacat fisik, pensiun, buta, dan sebagainya.

Di sini belum ada semua itu.

Jadi tidak wajar dan juga tidak manusiawi kalau pengemis dilarang sebelum ada usaha dari pemerintah untuk membantu mereka.

Umpamaan: pemerintah mengatakan bahwa sistem “sprinkler” di dalam gedung dan rumah lebih efektif dan irit air kalau terjadi kebakaran. Lalu Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) langsung juga dibubarkan dan truk-truknya dijual.

Yang menjadi pertanyaan bukan apakah benar kalau sistem “sprinkler” lebih baik, tetapi apakah benar bahwa semua gedung dan rumah swasta sudah punya sistem ini sebagai penggantinya “sistem DPK”? Kalau jawabannya adalah “belum”, tetapi DPK sudah dibubarkan, bukannya akan terjadi bencana besar di suatu wilayah yang kena kebakaran?

Dengan pengemis, kita tidak akan bisa melihat “kebakaran” yang terjadi sebagai hasil dari perda tersebut. Tetapi jangan heran kalau jumlah orang yang bunuh diri mengingkat. Lalu perceraian. Lalu tindakan kriminal, seperti pencurian dan perampokan. Kalau anak jalanan tidak boleh minta uang, bagaimana kalau mereka semua menjadi pencopet? Siapa yang akan bertanggung-jawab terhadap nasib mereka? Lalu sang Gubenur dan DPRD akan menyatakan “Tidak ada hubungan dengan kebijakan kita!”

Kalau terjadi kebakaran, dan DPK tidak ada (karena sudah dibubarkan), langsung kelihatan efeknya, dan masyarakat akan sadar sendiri bahwa perda dari pemda ini salah 100% karena sudah jelas bahwa pemda tidak peduli pada rakyat. Yang jelas, anggota DPRD dan Gubenur yang menyetujui perda ini akan pulang ke rumah masing-masing, makan seenaknya, mandi dengan air bersih, ganti baju dengan baju yang bersih, menikmati kehidupan yang indah bersama keluarganya di dalam rumah yang nyaman, dan kemudian tidur di kasur yang empuk di dalam kamar yang ber-AC. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka berjuang untuk kepentingan rakyat, padahal mereka tidak tahu rasa kemiskanan (atau sudah lupa kalau pernah dirasakan).

Apakah kalau semua pengemis menjadi pencuri, kehidupan di Jakarta akan menjadi lebih “indah”?

Sayang tidak ada pejabat atau DPRD di sini yang benar-benar peduli pada rakyat.

Wassalamu’alaikum wr.wb.,

Gene