Demokrasi dan Khilafah, apakah tepat diperbandingkan?

[Saya baca ini di milis. Semoga bermanfaat sebagai renungan. Wassalam, Gene Netto]

Ada sebuah polemik menarik di sebuah khilafah tentang Demokrasi dan Khilafah. Satu dua orang anggota milis itu menilai demokrasi sebagai "barang najis yang harus dijauhi." Lalu menyodorkan konsep Khilafah yang Islam, hingga mutlak harus diikuti oleh setiap muslim. Sedang demokrasi harus ditinggalkan, termasuk pemilu sebagai alat dari demokrasi.

Pertanyaannya disini: Apakah DEMOKRASI pantas dilawankan dengan KHILAFAH? Bukankah DEMOKRASI itu lebih sebagai cara atau sistem pengaturan terhadap kekuasaan? Sementara KHILAFAH itu lebih sebagai bentuk negara atau pemerintahan?

KHILAFAH mungkin lebih tepat kalau dilawankan dengan KERAJAAN dan REPUBLIK. Sementara DEMOKRASI lebih tepat dilawankan dengan OTORITARIANISME, DIKTATORSHIP, dan sejenisnya.

Apakah mungkin kalau bentuk negaranya adalah KHILAFAH ISLAMIYAH, tapi pemerintahnya menganut sistem demokratis? Artinya, pemilihan seorang khalifah itu dilakukan dengan cara yang demokratis, tidak dengan keturunan. Bukankah zaman khalifah rasyidah seperti itu?

Kekuasaan juga harus dibagi dalam tiga bagian (trias politica), yaitu kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara negara (khalifah dan perdana menteri, serta amir-amir daulah); kekuasaan legislatif (parlemen sebagai wakil aspirasi rakyat); dan peradilan yang bebas dari intervensi pemerintah?

Konsep trias politica itu bagian paling penting dari demokrasi, disamping konsep pemilihan pemimpin yang diserahkan kepada rakyat atau perwakilan rakyat (parlemen atau ahlul halli wal aqdi).

Ini yang membedakan antara DEMOKRASI dengan sistem OTORITARIAN. Kalau soal kritik bahwa dalam Demokrasi kita harus mengikuti apa yang menjadi suara rakyat, meski bertentangan dengan hukum Allah, maka itu debatable. Karena, bisa dibuat sebuah lembaga khusus yang wewenangnya adalah mem-VETO UU yang bertentangan dengan hukum Allah tersebut.

Ini sudah ada contohnya di Iran (ini sekedar contoh, tolong tidak dilarikan ke soal Sunni-Syiah). Disana ada lembaga khusus yang kerjanya mengevaluasi semua produk hukum yang dikeluarkan parlemen, dan bisa membatalkan UU yang bertentangan dengan Islam. Lembaga tersebut berisi para fuqaha senior, yang dipilih oleh pemimpin spiritual mereka, Ayatollah Ali Khamanei.

Kalau kita tak mau dengan lembaga-lembaga baru seperti itu, fungsi VETO tersebut bisa berada di tangan Khalifah. Bukankah Presiden Amerika Serikat juga punya HAK VETO seperti itu? Seluruh produk UU yang dikeluarkan Kongres atau Senat AS bisa batal berlaku kalau di-VETO oleh Presiden AS.

Lagipula, kekhawatiran itu mestinya tidak perlu dibesar-besarkan kalau para ulama dan tokoh umat serius mendidik umatnya. Umat yang sudah terdidik baik akhlak dan agamanya, pasti akan memilih wakilnya di parlemen dan atau amir (presiden) mereka yang baik-baik, yang amanah, dan yang komitmen agamanya kuat.

Tapi, kalau rakyat memilih yang sebaliknya, berarti para ulama atau tokoh umat itu lah yang GAGAL melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Termasuk para tokoh gerakan Islam manapun.
Wallahu'alam bish shawab
Mohon maaf kalau ada salah kata akibat minimnya ilmu.
Mansyur Alkatiri

*******
[Tambahan komentar dari orang lain]:

Assalamu'alaikum wr.wb.
Demokrasi sebenarnya tidak punya definisi yang jelas. Banyak yang menganggap demokrasi berarti "vox populi vox dei" (suara rakyat adalah suara tuhan), sebuah ungkapan oleh Alcuin. Padahal keduanya tidak berhubungan langsung. Salah satu keberatan teman-teman yang kontra-demokrasi (KD) adalah mengenai adagium suara rakyat = suara tuhan. Padahal suara rakyat adalah suara rakyat dan suara tuhan adalah suara tuhan.

Demokrasi (demos=rakyat kratos=kekuatan) tidak punya definisi universal. Ada yang mengartikan KEDAULATAN di tangan rakyat. Lagi-lagi temen-temen yang KD tidak sepakat dengan hal ini. Kata mereka: kedaulatan ada di tangan Allah, kekuasaan (boleh ada) di tangan rakyat. Padahal, kalau demokrasi mau diartikan kekuasaan ada di tangan rakyat, boleh-boleh saja. Sekali lagi tidak ada definisi yang *saklek* tentang demokrasi.

Masing-masing negara punya definisinya sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Tapi setidaknya ada 2 prinsip yang disepakati oleh semua negara penganut demokrasi:

1. Rakyat diakui kebebasan dan kemerdekaannya
2. Rakyat punya akses ke kekuasaan

Tetapi, 2 hal di atas pun untuk tiap negara didefinisikan secara berbeda. TIDAK ADA yang menganut kebebasan mutlak. TIDAK ADA bahwa hukum apapun bisa dibuat jika disetujui oleh suara terbanyak. Selalu ada batasan-batasan. Batasan ini dinamakan undang-undang dasar (constitution). Iran bagi saya merupakan *contoh ideal* bagi sebuah pemerintahan islam yang *mengadopsi* demokrasi.

Silahkan lihat konsitusi iran:
http://www.iranonline.com/iran/iran-info/Government/constitution.html

Kalau mendambakan kehadiran khilafah, sistem suksesi kekhalifahan mana yang mau diambil sebagai contoh?
- pemilihan Abu Bakar bin Abu Quhafa ra adalah lewat *rembukan* di Tsaqifah
- pemilihan Umar bin Khattab ra lewat penunjukkan oleh Abu Bakar ra
- pemilihan Ustman bin Affan ra lewat panitia kecil bentukan Umar ra.
- pemilihan Ali bin Abi Thalib kw dipilih oleh rakyat

Atau apakah mau pakai sistem dinasti umayyah, abbasiyah dll?
Persoalan memilih pemimpin adalah sangat penting sehingga itu pula yang menjadikan muslimin terpecah belah sejak kematian Rasulullah saw.
Wassalaam,
Tatang Sonjaya