Anggaran Finger Print Rp 4 M Bisa Jadi Bahan Olokan DPR

Kata seorang anggota DPR yang tidak mau disebut namanya, “Sori deh, tidak ada uang untuk memperbaiki sekolah yang atapnya mau ambruk, atau lantainya dibuat dari tanah. Kami membutuhkan 4 M hanya untuk absen secara jujur di gedung DPR. Tanpa ada alat itu, kami tidak tahu caranya bertindak secara jujur. Dan untuk menyediakan alat itu, kami tetap tidak bisa jujur tentang harga sebenarnya.
Jadi intinya, kami terus terang tidak paham arti dari kata jujur itu. Oleh karena itu, kami sudah memutuskan untuk melakukan studi banding ke Itali, dengan perwakilan dari setiap komisi, dalam rangka mempelajari latar belakang kata jujur itu. Sesudahnya kami akan melanjutkan studi kami itu ke Perancis, Jerman, Belanda dan Inggris. Kami akan belajar dengan cara bertanya-tanya kepada warga negara di setiap pusat belanja tentang apa yang mereka memahami dari kata jujur. Dan numpung lagi di situ, kami dan isteri2 kami juga akan belanja dalam rangka mempelajari kualitas dari barang2 buatan luar negeri agar bisa membantu meningkatkan kualitas industri lokal di Indonesia.
Semoga setelah kami kembali tahun depan, setelah perjalanan dinas selama 2 bulan, kami akan bisa memahami kata jujur dan bisa mengajarkannya kepada anggota DPR yang lain. Kalau setelah itu mereka masih belum paham, kami terpaksa mengirim setiap anggota DPR ke negara2 tersebut sehingga mereka bisa belajar juga secara langsung. Mohon doa restunya. Pesawat kami berangkat pada pertengahan Desember. Terima kasih atas perhatiannya.”

Anggaran Finger Print Rp 4 M Bisa Jadi Bahan Olokan DPR

Sabtu, 26/11/2011 07:02 WIB

Anes Saputra - detikNews

Jakarta - DPR akan segera merealisasikan sistem absen finger print (sidik jari). Anggaran dari realisasi itu bergulir pada kisaran angka Rp 4 miliar. Hal itu dianggap kurang realistis dan bisa jadi bumerang buat DPR.

"Realistis sajalah untuk anggaran. Jangan sampai setiap kali melakukan segala sesuatu, DPR selalu menjadi olok-olok masyarakat," kata koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia, Jamil Mubarok kepada detikcom, Jumat (25/11/11) malam. Jamil menambahkan ini untuk ke sekian kalinya setelah anggaran internet yang bermiliar-miliar. Selain itu, kebutuhan DPR harus disesuailan dengan niai-nilai efisiensi dan efektivitas.

"Jadi, pemborosan dan yang lain itu harus dihindari," tambahnya. Menurut Jamil, semangat dari realisasi itu mungkin benar, tetapi harus dibarengi dengan proses yang baik. Oleh karena itu, masyarakat pantas mengetahui penyelenggaraan tersebut. "Akuntabilitas dari penyelenggaraan itu harus dipublikasikan," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan Setjen DPR RI memulai proses pengadaan finger print DPR. Keputusan membeli peralatan finger print DPR memang disetujui rapat pimpinan DPR beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk mengawasi absensi anggota DPR. Namun, anggaran tersebut menurut Ketua DPR, Marzuki Alie, terlalu besar. Seharusnya anggarannya tak sebesar itu.

"Menurut saya, itu seharusnya tak lebih dari Rp 200 juta. Akhirnya saya punya kenalan dan minta untuk datang ke Sekjen DPR supaya jangan sempat terbeli terlalu mahal. Masa Rp 4 miliar lebih, kan gila," keluh Marzuki, sebelumnya. (anw/anw)

Sumber: Detiknews.com