Bawaslu Tetap Yakin SBY-Boediono Curi Start Kampanye

Selasa, 16/06/2009 19:50 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Sikap kepolisian yang menghentikan penyidikan kasus pelanggaran kampanye oleh pasangan SBY-Boediono disesalkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), selaku pelapor. Bawaslu tetap yakin pasangan nomor urut 2 itu mencuri start kampanye saat acara silaturahmi parpol pendukung SBY-Boediono di PRJ Kemayoran 30 Mei lalu.

"Sekalipun kepolisian menolak, tetapi kami tetap yakin bahwa yang dilakukan SBY-Boediono di PRJ adalah pelanggaran pemilu," kata anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya saat dihubungi detikcom, Selasa (16/6/2009).

Menurut Bambang, tugas kepolisian seharusnya mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi bukti permulaan yang dilaporkan Bawaslu, bukan malah menolaknya. Pihak kepolisian melalui Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji mengatakan kasus ini dihentikan karena tidak cukup bukti.

"Semestinya kepolisian jeli dan melengkapi apa yang kurang," katanya.

Bambang menjelaskan, yang kerap menjadi masalah sehingga banyak dugaan pidana pemilu terhenti di tangan kepolisian adalah adanya perbedaan persepsi antara Bawaslu dan Kepolisian tentang kategori yang masuk pelanggaran dan mana yang tidak.

"Kepolisian bekerja dengan hukum positif, sedangkan pemilu banyak sekali hal-hal yang masuk ranah nggak pernah jelas. Banyak sekali zona abu-abu yang tidak bisa dilihat dengan hukum positif," jelasnya.

"Sekalipun kami belum laporan penolakan dari kepolisian, kami tetap meminta kejalasan mengenai bukti apa yang kurang," tandasnya. ( lrn / ndr )

Sumber: Pemilu.detiknews

Dukungan terhadap SBY makin merosot

60 DPD II PAN Dukung JK-Wiranto

Selasa, 16/06/2009 18:45 WIB
Gunawan Mashar - detikPemilu
Jakarta - Dukungan terus mengalir untuk para capres-cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2009. Sore ini, Selasa (16/6/2009) ratusan kader Partai Amanat Nasional (PAN) dari 60 DPD II menyatakan dukungannya pada pasangan JK-Wiranto.

Ratusan kader yang berasal dari 15 provinsi dan menamakan diri Garda Amanat Nasional ini mendatangi Posko Slipi II, Jl Ki Mangunsarkoro, Jakpus sekitar pukul 17.30 WIB. Mereka mengenakan rompi dan topi seragam berwarna biru bertulis 'Garda Amanat Nasional'. Hadir juga kader PAN yang menjadi tim sukses JK-Wiranto, Dradjad Wibowo.


Riak Kekecewaan Parpol Pendukung SBY-Boediono Mulai Muncul

Menurut sumber yang saat ini menjabat sebagai pengurus pusat di parpolnya itu, penyebab kekecewaan sejumlah parpol koalisi yang mendukung SBY-Boediono, karena peran untuk menyukseskan pasangan ini lebih didominasi para konsultan politik pemenangan SBY-Boediono yang saat ini dikendalikan oleh Fox Indonesia.

Benarkah adanya kekecewaan sejumlah parpol koalisi, seperti PKS, PPP, PAN dan PKB itu? Sekjen DPP PPP Irgan Chaerul Mahfiz menilai, kekecewaan itu bisa saja terjadi dan menjadi pengingat kepada SBY untuk lebih serius memperhatikan parpol koalisinya itu.

JK Visioner, SBY Intelek

Ini menarik. Tidak merupakan jaminan apa-apa, cuma sebatas info menarik saja.
-Gene

JK Visioner, SBY Intelek

JAKARTA (Lampost): Profil calon presiden (capres) M. Jusuf Kalla (JK) dinilai paling visioner sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki intelektual tinggi.
Peneliti utama Laboratorium Psikologi Politik, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia (UI) Muhammad Faisal mengatakan JK paling visioner yang diartikan sebagai kemampuan calon pemimpin melihat jauh ke depan melebihi masa jabatannya.

"Itu hasil riset menggunakan metode penilaian profil (profiling) yang dikenalkan Margaret Herman dan Jerrold M. Post," kata Faisal kepada Lampung Post, Minggu (14-6).
Dia mengatakan metode penilaian profil adalah model baku yang kerap digunakan mengamati penilaian profil pemimpin di Amerika Serikat. Mereka melibatkan 22 orang sebagai pemeringkat (rater) dari berbagai profesi mulai pengamat politik hingga wartawan.

Ada lima variabel penilaian yang dikaitkan dengan tingkat visioner, yaitu kompleksitas intelektual, impulsivitas emosional, serta motif sosial meliputi motif berkuasa, berprestasi, dan berafiliasi. Adapun variabel lain ialah gaya diplomasi para pemimpin.

Kemampuan Memimpin

Kompleksitas intelektual menggambarkan kemampuan seseorang memetakan masalah dan menghubungkan satu ide dengan ide lain. "Ini bukan menunjukkan kecerdasan intelektual seperti IQ. Namun, menunjukkan kemampuan pemimpin melihat permasalahan dari sejumlah aspek, bukan hanya satu aspek," jelas Faisal.
Susilo Bambang Yudhoyono dinilai memiliki kompleksitas intelektual tinggi, tapi kurang visioner. "SBY dinilai sangat mampu melihat masalah dari berbagai aspek. Namun, cara SBY ketika menjelaskan hal itu terkait dengan masa depan Indonesia, normatif saja. JK dinilai lebih bisa menjelaskannya secara konkret," jelas peneliti UI itu.

Motif berprestasi paling tinggi ada pada cawapres Prabowo Subianto. Motivasi berkuasa Prabowo juga dinilai paling besar. "Ini hanya menunjukkan seserius apa mereka ingin berkuasa, bukan penilaian baik atau tidak. Jika faktor ini didukung sifat otoriter tinggi, baru berbahaya untuk kepemimpinan."
Sementara itu, dalam grafik impulsivitas emosional, cawapres Budiono dinilai tidak impulsif karena memiliki kemampuan mengatur emosi paling baik, disusul cawapres Wiranto. "Ini penilaian kini. Mungkin saja itu berubah sesuai dengan kondisi mendatang," tambah Faisal.

Klaim Sukses

Hingga kemarin, kampanye capres-cawapres terus diwarnai klaim sukses, janji politik, dan kontrak politik. Dalam pidato kampanyenya di Stadion Kahuripan, Turen, Malang, capres Megawati mengingatkan tiang pancang jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) dibuat saat ia menjadi presiden. "Jangan lupa, barang jadi itu harus dilihat permulaannya sebab mengawali itu sangat sulit," tuturnya.

Sementara itu, capres Jusuf Kalla berjanji meningkatkan kontribusi ekonomi syariah hingga 25% dalam sistem perekonomian nasional. "Sistem syariah lebih bisa bertahan jika dibanding dengan perekonomian kapitalis saat menghadapi krisis ekonomi," kata dia di Jakarta, kemarin.
Saat berkampanye di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Kalla berjanji mengundang seorang buruh angkut Joni Sanir untuk menghadiri pelantikan presiden jika ia menang.

Capres Yudhoyono mengklaim dialah yang sejak lama mengingatkan pentingnya kemandirian bangsa. "Pada 2006 saya sudah ingatkan tentang kemandirian. Tahun lalu, pada peringatan satu abad Kebangkitan Nasional, saya juga mengingatkan agar Indonesia menjadi negara maju, kemandirian dan daya saing bangsa harus ditingkatkan," kata SBY di Gedung Olahraga Flobamora Kupang, NTT, kemarin. Tema kemandirian bangsa sering dilekatkan kepada pasangan JK-Wiranto. n MI/R-1

Sumber: Lampungpost.com

Lihat graf di sini (klik pada gambarnya untuk buka lebih besar)

BLT Berasal dari Pinjaman Asing yang Berbunga Tinggi

Pinjaman Asing untuk BLT Berbunga Tinggi, Perberat APBN

Kamis, 11/06/2009 02:46 WIB
M. Rizal Maslan - detikPemilu
Jakarta - Sumber dana bantuan langsung tunai (BLT) terus dipermasalahkan sejumlah kalangan. Sebab uang tunai yang dibagikan secara langsung ke masyarakat ternyata berasal dari pinjaman asing dan Surat Utang Negara (SUN), yang akhirnya membebani APBN.

"BLT adalah salah satu penyebab defisitnya APBN. Karena BLT dibiayai dari pinjaman dan SUN dengan bunga yang tinggi. Sehingga memperberat APBN," kata pengamat ekonomi Deni Danuri melalui pesan singkatnya kepada detikcom, Rabu (10/6/2009).

Perkataan Direktur Central Banking Crisis (CBC), tersebut menanggapi pernyataan Chatib Basri, tim ekonomi SBY-Boediono. Dalam jumpa pers di Kantor Bravo Media Center (BMC), Rabu (10/6/2009), Chatib mengatakan kalau sumber BLT berasal dari alokasi subsidi BBM. Bukan utang negara.

"Salah satu penyebab defisit APBN kita adalah pinjaman dan SUN. Jadi kalau dibilang sumber BLT berasal dari alokasi subsidi BBM, itu hanya istilah rekayasa APBN saja," tegas Deni.

Sebelumnya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution dalam pertemuannya dengan DPR, Selasa (9/6/2009), mengatakan, dana BLT untuk rakyat berasal dari pinjaman asing dengan bunga antara 12-13 persen. ( zal / anw )

Sumber: Pemilu.detiknews.com

Lihat juga:
BLT dari Pinjaman Asing : Pemerintah Harus Jujur Asal Dananya

Astaga: Boediono Belum Naik Haji???

Seorang calon wakil presiden. Seorang mantan gubenur Bank Indonesia. Harta naik 3 milyar per tahun, dan sekarang adanya 22 milyar. Seorang Muslim. Dan… belum naik haji?

Pertanyaan saya cuma satu:
Apakah ini orang yang paling layak untuk menjadi wakil atas 200 juta orang Muslim di Indonesia selama 5 tahun ke depan?

Awalnya, PKS menolak Boediono. Diharapkan cawapres untuk SBY diambil dari partai Islam, untuk mewakili ummat Islam di dalam kepemimpinan negara. Lalu PKS berubah dan menerima Boediono. (Partai Islam lain lebih banyak diam dan PKS saja yang berprotes paling banyak).

Ada isu tentang shalat dan keimanan. PKS mengatakan shalat Jumat saja bukan cermin atas kualitas keimanan seseorang, jadi orang yang ketahuan shalat Jumat belum tentu bisa dikatakan “beriman”. Lalu PKS berubah dan menerima Boediono.

Ada isu neo-liberal. Beberapa kalangan menolak Boediono dengan mengatakan dia mendukung pemikiran neo-liberal. Lalu PKS menerima Boediono dan mengatakan dia bukan orang neo-liberal.

Ada isu jilbab. Ada yang berkomentar tentang SBY dan Boediono yang isteri-isterinya tidak memakai jilbab. Lalu PKS membela dan menerima wanita yang tidak berjilbab itu dengan mengatakan apabila seseorang memakai jilbab, apakah masalah ekonomi menjadi selesai?

Sekarang, saat berkunjung ke pesantren, Pak Boediono diajak membahas kewajiban Haji oleh Kyai setempat. Kata Pak Kyai Maruf Al Hasaniyah di Pasuruan, “Sebagai Muslim, Pak Boediono, saya berharap [anda] naik haji ketika terpilih.”

Jawaban dari Pak Boediono:

“Perilaku dan amal harus mencerminkan seorang haji, Insya Allah saya dan istri pada waktunya dan saat pas di hati, kita akan memenuhi rukun Islam itu.”

(Dan sekarang kita bisa tunggu saja dan melihat apakah PKS dan partai Islam lain juga akan mengatakan bahwa seorang Muslim dengan harta 22 milyar yang belum mau melakukan haji juga bukan masalah, dan mereka akan menerima Boediono lagi).

Pertanyaan saya cuma satu:
Apakah ini orang yang paling layak untuk menjadi wakil atas 200 juta orang Muslim di Indonesia selama 5 tahun ke depan?

Sudah punya 22 milyar, tetapi tidak terpikir untuk menunaikan ibadah Haji yang diwajibkan dari Allah kepada semua orang yang beriman dan mampu.

Di dekat rumah saya, ada tukang ojek yang sudah naik haji setelah menabung bertahun-tahun. (Dan isterinya juga berjilbab). Di sini cukup banyak guru sekolah, sopir taksi, satpam, tukang bakso, dan lain-lain yang berhasil menabung uangnya dan menunaikan kewajiban ini dari Allah. Tetapi seorang calon wakil president dengan harta 22 Milyar masih merasa haji itu tidak begitu penting dan boleh ditunda-tunda sampai terasa “pas di hati”???

Dan orang itulah yang diterima oleh PKS, PAN, PKB dan PPP sebagai CALON YANG TERBAIK untuk MEWAKILI 200 juta orang Muslim, dengan tugas penting di dalam dan diluar negeri?

Astagfirullah aladzhim. Hati saya terpukul.

Dan apa yang sebenarnya yang dimaksudkan Pak Boediono dengan pernyataan ini: “Perilaku dan amal harus mencerminkan seorang haji”??
Apakah berarti bahwa calon wakil president ini ingin jujur menjelaskan bahwa perilakunya dan amalnya sekarang terlalu jauh dari yang layak sebagai seorang muslim yang sudah naik haji?

Mohon maaf, tetapi APA sebenarnya yang dia lakukan sekarang yang begitu buruk sehingga dia merasa tidak sanggup atau tidak layak melakukan ibadah haji?

Kalau seorang preman, bandar judi, pecandu narkoba, pezina, pemabok, dll. bicara seperti itu, saya kira kita semua akan maklum, dan akan berusaha untuk membujuk orang buruk itu untuk bertaubat, tinggalkan perbuatan buruknya, dan melakukan shalat, puasa dan haji sebagai kewajiban dari Allah.
Kita akan maklum kalau orang yang paling buruk di tengah kita bicara seperti itu.

Lalu apa artinya kalau seorang CALON WAKIL PRESIDEN bicara seperti itu???

Saya sungguh tidak bisa bayangkan apa yang Pak Boediono maksudkan dengan pernyataan itu. Apapun artinya, semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayah kepada Pak Boediono dan membantunya untuk segera tinggalkan perilaku-perilaku buruk itu, yang dia anggap tidak pantas untuk seorang “bapak haji”, membantunya untuk segera bertaubat dan mohon ampun kepada Allah SWT, dan segera menunaikan ibadah haji yang WAJIB bagi semua orang Muslim yang mampu, sekalipun mereka itu preman, pejudi, pezina dan lain-lain.

Allah tidak pernah menutupi pintu untuk menerima taubat dari hambanya, dan tidak pernah tutup pintu untuk menerima seorang Muslim (walaupun Muslim yang buruk) yang ingin menjalankan kewajibannya.

Wa billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene Netto

Lihat juga:

PKS Tetap Tolak Boediono Jadi Cawapres SBY

PKS Ragukan Elektabilitas SBY-Boediono

Naik Rp 3 Miliar Setahun, Harta Boediono Rp 22,06 Miliar

Tifatul: PKS Dapat Kursi di Kabinet Banyak
"Kalau soal kursi, kita dapat banyak," kata Tifatul sambil tertawa. […] Dikatakan dia, PKS telah sepakat mendukung duet SBY-Boediono. "Pada dasarnya, kita bicara soal the right man on the right place untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.

Tifatul: PKS 100 Persen Dukung SBY-Boediono

Kiai & Ulama di Pasuruan Doakan Boediono Segera Naik Haji

Tim JK-Wiranto: PKS Berpikiran Picik

Senin, 08/06/2009 08:06 WIB
Tolak Gabung 'Kelompok Orba'
Laurencius Simanjuntak - detikPemilu
Jakarta - Salah satu alasan mengapa PKS memilih berkoalisi dengan barisan SBY-Boediono adalah karena mereka tidak mau bergabung dengan kelompok yang bermental Orde Baru. Hal itu ini cepat ditanggapi oleh kubu JK-Wiranto yang yang didukung oleh Golkar, partai yang dikenal sebagai warisan Orba.

Juru Bicara JK-Wiranto, Indra J Piliang, menilai pernyataan PKS lewat Presiden Tifatul Sembiring adalah sebuah hal yang picik. Hal ini mengingat tidak ada satu pasang calon pun yang tidak ada unsur Orbanya.

"Membawa-bawa Orba adalah pikiran yang picik dan tidak terhormat. Kalau kita mau lihat Pak Sarwo Edhie Wibowo juga salah satu pendiri Orde Baru bersama Pak Harto," kata Indra menyebut mertua SBY yang juga mantan panglima RPKAD, kepada detikcom, Senin (8/7/2009).

Tidak hanya itu, lanjut Indra, anggota tim sukses SBY-Boediono juga banyak diisi para jenderal yang erat hubungannya dengan orde pimpinan Soeharto tersebut.

"Seperti TB Silalahi, Hadi Utomo, Hartono. 23 Parpol di belakang SBY juga kebanyakan tokoh-tokoh Orde Baru. Hampir 80 persen," tegasnya.

Menurut Indra, yang menjadi hal penting sekarang adalah partai mana yang masih mengadopsi nilai-nilai Orde Baru. Bukan unsur Orde Barunya.

"Mengakuisisi semua parpol itu nilai Orde Baru yang paling kental di SBY-Boediono," tandasnya. ( lrn / nrl )

Sumber: Pemilu.detiknews.com

Kesalahan Istikharah SBY dalam Memilih Cawapres Boediono

Ada teman kirim ini sebagai email. Cukup menarik.
Silahkan baca.

Wassalam,

Gene

Kesalahan Istikharah SBY dalam Memilih Cawapres Boediono

2009 Mei 18

by M Shodiq Mustika

Baru-baru ini aku membaca gugatan dua orang blogger mengenai istikharahnya SBY dalam memilih cawapres Boediono. Blogger pertama (nirwansyahputra) langsung menegur, “SBY, Jangan Main-main dengan Istikharah!

” Blogger kedua (nusantaraku) mempertanyakan, “Dan apakah sosok ekonom seperti Boediono memang merupakan pilihan Tuhan untuk memimpin negeri ini? Apakah Tuhan memang memilih sosok ekonom yang enggan membantu rakyat kecil disisi lain senang membantu pengusaha kaya? Atau sebaliknya, “istikharah” hanyalah kedok politik atas nama Agama?

“Kedua blogger tersebut menggunakan sudut pandang logika dalam analisis mereka. Di sini, aku hendak menggunakan sudut pandang agama Islam. Kebetulan, masalah istikharah bukanlah perkara yang asing bagiku. (Selama ini, ada dua buku karyaku mengenai istikharah, yaitu Rahasia Sholat Istikharah dan Istikharah Cinta).

Pertanyaan yang hendak kujawab dalam postingan ini adalah: Apakah dalam memilih Boediono sebagai cawapres, SBY sudah melakukan istikharah sesuai dengan ajaran agama Islam? Kalau belum sesuai, di manakah letak kesalahannya atau kekurangsempurnaannya?

An-Nawawi menjelaskan, “Disunahkan untuk bermusyawarah sebelum melakukan istikharah.” (Al-Mausu’ah al-Kuwaitiyyah, 3/243) Salah satu dalilnya, Allah SWT berfirman: “Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah mengambil keputusan [seusai musyawarah dan istikharah], maka bertawakkallah kepada Allah.” (QS Ali ‘Imran: 159)

Pada kenyataannya, dalam menetapkan pilihan Boediono sebagai cawapres, SBY tidak bermusyawarah lebih dulu dengan partai-partai pendukung koalisinya. SBY hanya menyampaikan informasi setelah keputusan itu beliau ambil. (Lihat “Empat Parpol Koalisi Merasa Tak Diajak Bicara”).

Tidak bermusyawarah lebih dulu itulah salah satu kesalahan atau kekurangsempurnaan istikharahnya SBY dalam memilih Boediono sebagai cawapresnya. Jadi, istikharah yang beliau lakukan itu belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam.

Wallaahu a’lam.

Presiden Indomie

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Nonton di You Tube: SBY - Presiden Indomie

Saya sudah dengar dan baca beberapa kritikan tentang iklan SBY di tivi, yang menggunakan iklan Indomie. Ada yang mengatakan tidak kreatif karena hanya meniru iklan yang sudah ada. Ada juga yang komplain karena memberi kesan bahwa Indonesia sudah makmur, dan kemakmuran itu adalah hasil dari kinerja SBY. Lalu dicatat masalah Ibu Prita (yang ditahan karena komplain di internet, masalah korban Lapindo yang masih menunggu bantuan nyata, banyak pelanggaran HAM dan hukum yang masih belum tuntas, kinerja pemerintah yang kurang memuaskan, dan setetusnya. Ada juga yang komplain bahwa iklan itu yang kaitkan seorang Presiden RI dengan mie instan malah menurunkan martabat bangsa.

Bagaimana pendapat anda tentang iklan itu?

Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene

Jika Terpilih Jadi Presiden, JK Akan Pensiun Politik Pada 2014

(Cool. Satu alasan lagi untuk pilih JK.)

Jumat, 05/06/2009 16:10 WIB
Gunawan Mashar - detikPemilu
Jakarta - Calon Presiden (capres) Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengatakan ia hanya butuh waktu satu periode untuk memakmurkan bangsa ini. Jika terpilih jadi presiden pada Pilpres 2009, JK berjanji akan pensiun dari politik pada 2014 nanti.

"Jika saya terpilih jadi presiden periode berikutnya saya akan pensiun pada 2014," ucap JK di hadapan ratusan pendukung saat pelantikan tim pemenangan JK-Wiranto di Gedung DPD Partai Golkar Sulteng, Jl Moh Yamin Palu, Sulteng, Jumat (5/6/2009).

Menurut JK, satu periode menjadi orang nomor satu di negeri ini sudah cukup untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Satu kali jadi wapres dan satu kali jadi presiden sudah cukup bagi saya untuk mengabdi pada bangsa ini," imbuhnya.

Lebih lanjut JK mengatakan, pada 2014 nanti saatnya generasi muda yang berkesempatan memimpin tampuk pemerintahan. "Generasi harus berkelanjutan," tutup JK. ( ape / iy )

Sumber: pemilu.detiknews

Dukung siapa dalam Pilpres 2009?

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Ada yang bertanya kalau saya menjadi WNI dan bisa ikut Pilpres, siapa yang akan saya pilih?

Kalau anda bingung antara dua perkara dalam Islam, Allah sudah memberikan solusinya: shalat istiqharah. Lakukan 2 rakaat dan minta petunjuk kepada Allah saja. Habis itu, baru pilih.

Kalau saya bisa pilih, saya jelas tidak mau dukung Ibu Mega karena dia sudah gagal jadi presiden dalam pilpres sebelum ini berarti rakyat kurang mendukungnya. Dia sudah pernah jadi presiden 1 kali, dan tidak ada kemajuan bangsa yang signifikan, jadi tidak perlu dikasih kesempatan untuk memimpin lagi.

Jadi kita terpaksa pilih antara JK dan SBY. Menurut saya, lebih baik ganti saja Presiden dulu. Walaupun saya kurang suka JK, dan kurang suka Golkar, saya juga kurang suka SBY sekarang. Dia kurang tegas, kurang berpihak pada rakyat, terlalu pro-barat, dan terlalu pelan dalam mengambil keputusan. Dia juga kurang mendukung aspirasi ummat Islam secara umum. Dia melindungi Aburizal Bakrie dan tidak peduli pada korban lapindo (di antara banyak korban dari kasus-kasus yang lain). Dia bergerak terlalu lambat dalam semua perkara dan ada banyak kasus yang tidak tuntas secara baik selama dia menjadi pemimpin.

Jadi, saya ingin melihat presiden diganti. Itu akan memberikan pelajaran kepada rakyat dan semua politikus sekaligus bahwa kalau sudah pernah diangkat menjadi presiden tidak berarti pasti bisa diangkat lagi. Dan kalau seorang presiden tidak bertindak secara baik, rakyat akan gantikan dia dengan yang lain. Tidak cukup duduk saja di kursi presiden dan mempertahankan status quo. Keadaan rakyat tidak memburuk, tetapi tidak membaik juga. Saya kira kita sebaiknya gantikan presiden saja, biar semua politikus berfikir. Dan insya Allah sesudahnya, mereka akan lebih peduli pada rakyat pada periode mendatang.

Selain itu, saya juga kecewa dengan SBY yang angkat Boediono sebagai cawapres. Itu jelas hanya untuk satu alasan saja: biar partai Islam tidak bisa berkuasa pada 2014. Kalau SBY telah mengangkat HNW atau Hatta Rajasa sebagai cawapres sekarang, maka pada tahun 2014 orang itulah yang berada dalam posisi paling kuat untuk menjadi presiden berikut.

Pada saat itu, kalau HNW (misalnya) telah kerja selama 5 tahun sebagai wapres, dan sudah teruji dan membuktikan diri sanggup memimpin bangsa, maka PKS akan meraih suara besar di pemilihan legislatif dan HNW sebagai capres bisa menang dengan mudah di Pilpres 2014. Tetapi Partai Demokrat tidak akan punya kekuatan yang lebih dari sekarang (dan juga mungkin bisa berkurang karena SBY akan turun dari jabatan). PD juga tidak akan punya capres sendiri karena hanya SBY yang punya nama besar di dalam PD. Tetapi sekarang, dengan Boediono sebagai wapres selama 5 tahun, maka nanti Demokrat dan PKS/PAN akan berada pada posisi yang sama dalam Pilpres 2014, yaitu sama-sama tidak punya wapres yang cukup kuat untuk dicalonkan sebagai presiden. (Kecuali PD mendorong Boediono untuk menjadi capres pada tahun 2014, dan saya rasa itu mungkin saja, tetapi agak kecil kemungkinan bisa berhasil.)

Jadi, menolak HNW atau Hatta Rajasa sebagai cawapres adalah tindakan SBY dan Partai Demokrat untuk memblokir kemajuan partai Islam pada tahun 2014. Oleh karena itu, saya merasa kecewa dengan SBY dan PD yang merasa begitu “bersaing” sama partai Islam, sedangkan ummat Islam adalah mayoritas di sini. Partai Demokrat bisa saja mengatur dari sekarang untuk menerima seorang tokoh dari partai Islam sebagai cawapres (misalnya HNW) untuk 2009-2014, dan kemudian memberikan kekuasan dan dukungan secara ikhlas kepada tokoh itu untuk menjadi capres pada 2014 dengan syarat bahwa cawapresnya harus diambil dari Partai Demokrat pada saat itu. Kalau ada tawaran seperti itu kemarin, saya kira partai Islam akan setuju karena saling menguntungkan partai Islam dan juga PD. Tetapi karena Partai Demokrat hanya ingin menang sendiri dalam setiap pemilu, maka partai Islam harus dihitung sebagai “saingan” atau “musuh” dan diblokir kemajuannya dari sekarang.

Selain itu, saya juga kecewa dengan sikap semua partai Islam yang merapatkan barisan di belakang SBY, walaupun SBY menolak partisipasi salah satu tokoh mereka dalam memimpin bangsa sebagai wapres. Para elit partai Islam punya alasan sendiri kenapa mereka tetap setia pada SBY, dan saya kira itu disebabkan mereka merasa SBY bakalan menang. Semua partai mereka “diremehkan” oleh SBY (yang menolak semua calon wapres dari mereka) dan mereka tetap setia sama SBY. Daripada menolak sikap buruk ini dari SBY dan PD, semua partai Islam menundukkan kepalanya dan menjadi pendukung setia SBY. Berarti posisi mereka adalah sebagai orang yang mengabdikan diri kepada SBY, dan SBY sebagai majikan mereka bisa “berbuat jahat” kepadanya dan abaikan aspirasinya tanpa peduli karena mereka tidak mungkin melawan.

Saya akan merasa lebih bangga kemarin kalau semua partai Islam menolak tindakan SBY (saat menolak calon wapres dari partai Islam) dan bergabung untuk membuat satu blok baru. PKS, PAN, PKB, dan PPP bisa bergabung dan memajukan capres sendiri. Sangat mungkin mereka akan kalah, tetapi masyarakat akan melihat perjuangan mereka atas nama ummat Islam, yang insya Allah untuk kepentingan ummat Islam (dan bukan untuk kepentingan elit partai saja).
Walaupun sangat mungkin mereka akan kalah, saya kira ummat Islam akan kembali merasa kagum dengan para pemimpin partai Islam yang berani untuk berjuang. Ternyata, mereka hanya bersedia diam dan nurut dengan kemauan SBY dan PD. Untuk lima tahun ke depan, posisi semua partai Islam itu akan lemah sekali di dalam koalisi SBY (kalau menang), karena masa pemerintahan belum mulai, dan SBY sudah membuktikan bahwa dia bisa menjinkkan semua partai Islam dan bujuk mereka untuk nurut.

Selain itu, saya juga rasa sangat bermanfaat kalau semua partai Islam (yang sudah rapat di belakang SBY) bisa merasakan kekalahan yang signifikan. Harapan saya, setelah kekalahan itu, mereka akan benar-benar melakukan introspeksi diri dan berfikir tentang kenapa ummat Islam tidak mundukung mereka kali ini. Saya berharap para elit partai akan berfikir kembali tentang masa depan bangsa dan masa depan ummat Islam secara khusus. Saya berharap mereka akan “bertaubat” kepada Allah dan mohon maaf kepada Allah dan kepada ummat Islam karena telah gagal menjaga amanah dari ummat Islam untuk mewujudkan aspirasi ummat di dalam pemerintahan. Mungkin juga ada baiknya bila sebagian dari orang elit di partai Islam mengundurkan diri dari jabatan. Sangat jarang terjadi ada anggota elit partai Islam yang mau menyatakan bertanggung jawab dan siap mengundurkan diri, padahal di negara demokrasi lain, hal seperti itu sering terjadi. Baru kemarin ada seorang menteri di Inggris yang mengundurkan diri dari jabatan. Mungkin para pemimpin partai Islam bisa belajar tentang konsep amanah dan tanggung jawab dari politikus kafir yang sepertinya lebih paham daripada para pemimpin partai Islam yang beriman.

Kesimpulannya, saya akan pilih JK-Wiranto kalau saya punya hak pilih. Saya tidak begitu senang dengan JK secara pribadi, dan juga tidak senang dengan Golkar (sudah sering saya mengritik Golkar dan juga JK di blog saya), tetapi saya tidak menginginkan para pemimpin bangsa merasa bahwa kepemimpinan itu adalah hak mereka. Kepemimpinan itu adalah amanah yang kita (rakyat Indonesia, dan ummat Islam sebagai mayoritas) berikan kepada mereka, bukan hak mereka karena sudah pernah memimpin bangsa atau karena uang mereka lebih banyak dari kita.

Saya anjurkan untuk tidak pernah menjadi golput. Kalau ummat Islam memilih golput, berisiko sekali, karena kita tidak tahu siapa yang bisa maju nanti. Kemarin ada teman yang jelaskan bahwa sekarang DPRD di kota Tangerang sudah menjadi 40% non-Muslim – banyak orang Muslim terpecah antara banyak partai (dengan banyak calon yang kurang baik), dan banyak juga yang golput saja. Hasilnya, ummat Islam yang mayoritas dapat “wakil” yang non-Muslim. Supaya ummat Islam bisa bersatu dan mendukung calon yang baik tentu saja harus diawali dengan calonnya dari partai Islam itu sendiri, karena kalau tidak ada, sudah jelas bahwa banyak orang mau golput karena kecewa.

Saya berharap semua politikus dan pengurus partai Islam bisa berfikir secara dalam tetang apa yang mereka lakukan di bidang politik. Mereka mengatakan ingin berjuang atas nama ummat, tetapi sesudah itu, mereka justru tidak mencari “orang yang terbaik” untuk menjadi pemimpin dan hanya sebatas tunduk pada orang yang “paling populer dan sanggup menang”.
Seringkali Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan “musuh” (atau lawanan politik) yang lebih kuat dan bakalan menang dalam pertarungan. Sikap Nabi SAW adalah untuk berjuang terus dengan selalu memilih jalan yang terbaik dan sesuai dengan aspirasi ummat Islam. Menang atau kalah; hanya itulah pilihannya. Tidak ada kompromi. Hanya ada kebenaran Islam, haknya ummat Islam dan aspirasi ummat Islam yang wajib diperjuangkan. Tidak ada contoh di mana Nabi SAW datang kepada kafir Quraisy dan minta sekian kursi “jabatan” untuk para sahabat dengan balasan akan menerima semua berhala yang ada di dalam Ka’bah.

Seharusnya pemimpin partai Islam itu memberikan harapan kepada kita dengan menawarkan dan mendukung pemimpin “yang terbaik” dan bukan menawarkan yang paling kaya, paling kuat, atau paling populer. Menang atau kalah, kita bisa merasa bangga telah mendukung mereka kalau mereka memberikan kita seorang calon yang membuat kita merasa bangga, dan dia menawarkan harapan untuk menciptakan bangsa yang lebih baik. Daripada begitu, para pemimpin partai Islam telah memilih jalan yang pragmatis, bukan jalan yang idealis.

Saya kecewa dengan semua partai Islam, dan kemajuan bangsa yang pas-pasan saja. Semua teman saya kecewa. Semua teman dari teman saya kecewa. Sopir taksi kecewa. Ibu rumah tangga kecewa. Anggota pengajian kecewa. Santri dalam pesantren kecewa. (Dan itu hanya sebatas orang yang bertemu dengan saya belakangan ini.) Oleh karena itu, saya berharap semua partai Islam (dan SBY) akan kalah, bukan karena berniat jahat tetapi justru karena sayang pada mereka. Mereka perlu diberikan sebuah pelajaran yang pahit dari ummat Islam: mewakili kita dengan benar dan sungguh-sungguh, atau mengundurkan diri dan membantu orang lain berjuang atas nama ummat Islam!

Insya Allah di dalam periode 2009-2014, para pemimpin partai Islam akan mendapat pelajaran (dari kekalahan) dan akan siap kembali berjuang untuk kita pada pilpres 2014, dan bukan sebatas mendukung orang yang paling kuat atau populer yang bisa membagikan kursi nanti. Itu suatu perjuangan yang sulit, tetapi justru karena sulit ada nikmatnya berjuang untuk membela kebenaran, keadilan, dan aspirasi ummat Islam. Kalau mereka hanya mau mundur dari perjuangan yang sulit dan bersujud di depan SBY untuk mendapatkan kursi menteri, tidak akan ada nikmat perjuangan.

Semoga para pemimpin partai Islam akan segera kembali berjuang untuk mewujudkan aspirasi ummat Islam setelah mereka kalah dalam Pilpres 2009.

Silahkan pilih JK-Wiranto, tetapi jangan lupa shalat istiqharah dulu. Allah saja yang Maha Tahu dan Maha Benar. Saya sebatas penulis renungan saja.

Semoga bermanfaat,
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene Netto

PKS sudah tidak lagi peduli pada Keadilan dan rakyat?

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Dalam satu bulan terakhir ini, saya tidak mendengar 1 komentar baik tentang PKS. Satu pesantren, satu jemaah pengajian, sopir taksi, karyawan biasa, tukang, teman dekat, teman jauh… semuanya mengatakan hal yang negatif tentang PKS. Sejak Rakernas di Bali setahun yang lalu, ketika PKS memutuskan untuk menjadi partai “terbuka” dan tidak lagi mau dikenal sebagai partai Islam dan partai dakwah, orang Muslim dan kelompok Muslim mulai tinggalkan PKS satu per satu. Dalam pemilu legislatif 2009, kelihatan sekali bahwa suara PKS tidak naik sesuai dengan perkiraan mereka (ini di luar masalah kecurangan politik dan DPT yang tidak sah).

Saya bertanya terus kepada orang lain tentang persepsi mereka terhadap partai politik sekarang, khusunya partai Islam, lebih khusus lagi tentang PKS. Saya bertanya karena ingin mengetahui sikap masyarakat secara umum. Semua orang yang ditanyakan memberi pandangan yang negatif, dan tidak mau mendukung PKS lagi. Banyak yang mengatakan PKS kelihatan sudah terjun ke politik pragmatis, di mana yang terpenting hanya keinginan elit partai. Elit partai maunya apa, kader dan simpatisan harus nurut tanpa protes, tanpa hak untuk tidak setuju. Hasilnya, semua orang yang bicara kepada saya mengatakan sudah tidak peduli pada PKS dan tidak mau mendukungnya lagi.

Lalu ada berita terbaru: PKS menolak hak angket soal DPT yang bermasalah. Kenapa? Kesannya, elit PKS begitu sungguh2 mengejar kekuasaan yang mereka harapkan dari tangan SBY dan PD, mereka menjadi tidak peduli pada hak masyarakat untuk menjadi pemilih (sekalipun PKS sendiri sangat dirugikan kemarin dengan jutaan simpatisannya tidak terdaftar). 50 juta orang yang menjadi korban ketidakadilan (karena tidak terdaftar di DPT) dibuang begitu saja oleh elit PKS yang tidak peduli pada nasibnya. Tetapi pada saat partai KEADILAN punya kesempatan untuk berprotes atas ketidakadilan yang telah terjadi (DPT yang salah), dan berjuang untuk melakukan investigasi atas nama rakyat untuk mengetahui KENAPA ketidakadilan itu bisa terjadi (dengan sengaja, atau tidak sengaja?), elit PKS di DPR malah menunjukkan sikap “tidak peduli pada keadilan”, tidak peduli pada 50 juta orang yang menjadi korban, dan sangat peduli pada status quo dan kekuasaan yang diharapkan dari tangan SBY.

Sungguh menyedihkan. Kalau para elit PKS merasa ada alasan yang sah kenapa mereka menolak investigasi, dan mereka inginkan agar kader dan simpatisan percaya saja kepada mereka, mohon maaf, buat apa kita mau percaya? Mereka tidak transparen dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ingin sekali didukung oleh orang yang setia, tetapi kelihatan sekali bahwa mereka tidak mau menjelaskan semua tindakan mereka. (Setiap kali terjadi perkara baru, elit partai mengeluarkan pernyataan yang bertentangan, jadi kita tidak bisa tahu niat mereka yang mana yang benar).

Kemarin saya mengatakan kepada teman, yang bermasalah bukan kader PKS dan bukan pula simpatisan. Mereka dari dulu mengharapkan ada sebuah partai Islam yang baik, bersih, profesional dan peduli pada rakyat dan ummat Islam secara khusus. Dulu, harapan mereka semua adalah PKS telah mewujudkan partai tersebut. Sekarang banyak orang biasa sudah merasa kecewa. Kalau memikirkan partai dan pendukungnya sebagai piramida, yang bermasalah bukan 95% yang merupakan fondasi yang kuat, tetapi yang telah menjadi bermasalah adalah 5% yang merupakan puncak (elit partai yang selalu terkesan haus kekuasaan selama 1-2 bulan terakhir ini).

Kemarin saya mengatakan kepada suatu jemaah, kalau ada yang mendirikan partai baru bernama “PKS-Perjuangan”, sebagai partai Islam dan partai dakwah saja, dan membuang elit partai dari PKS yang dianggap bermasalah secara luas, mungkin partai baru itu akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dan dalam waktu cepat. Masalahnya adalah bagaimana memastikan bahwa para elit partai baru itu akan tetap pada pendirian untuk menjadi partai Islam dan partai dakwah, dan akan selalu berada pada sisi masyarakat dan ummat Islam, dan bukan semata-mata mengejar kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri? Itulah yang menjadi dilema terbesar.

Sebagai seorang Muslim, saya merasa kecewa sekali bahwa ummat Islam selalu gagal mendirikan partai Islam yang baik dan berkualitas. Dulu, banyak orang menganggap bahwa PKS-lah yang telah menjadi partai tersebut, yang bisa mewujudkan aspirasi ummat Islam secara baik. Ternyata tidak. Saya sangat kecewa bahwa elit PKS bisa salah bertindak terus, sehingga dalam waktu hanya beberapa bulan saja, semua kenalan saya berubah dari membicarakan “kebaikan PKS” dan malah membiacarakan semua “keburukan PKS” (khususnya elit partai yang haus kekuasaan dan siap berubah setiap hari asal mendapatkan apa yang diinginkan).

Saya merasa sangat kecewa bahwa partai ini dalam waktu hanya 1-2 bulan bisa menjadi begitu buruk di mata orang Islam biasa sehingga saya bisa mengeluarkan komentar “perlunya partai baru yang membuang elit partai yang lama”. Seharusnya elit partai PKS berhasil menjaga amanah terhadap simpatisan dan ummat Islam untuk menjaga citra baik PKS sehingga saya tidak sanggup membuat komentar “bikin partai baru”. Justru karena saya merasa sanggup berkomentar begitu, dan semua yang mendengarnya langsung setuju, merupakan tanda kegagalan yang besar dari para elit partai.

Saya tidak tahu langkah yang tepat sekarang itu apa. Saya ingin usulkan agar PKS mundur dari koalisi dengan SBY dan menghabiskan 5 tahun ke depan untuk kembali ke asalnya sebagai partai Islam dan partai dakwah saja. Dan tentu saja hal ini harus dilakukan dengan menyingkirkan dan memberi sangsi kepada elit partai yang telah merusak nama baik PKS dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi seandainya saran itu diterima dan dilaksankan, saya tidak yakin PKS bisa kembali ke posisi semula. Soalnya, dari semua percakapan saya dengan orang Muslim lain selama satu bulan ini, tidak ada satu orangpun yang memberikan komentar baik tentang PKS. (Mungkin hanya ada kader yang fanatis yang masih mau mendukung, seperti halnya orang lain fanatis mendukung Mega atau Gus Dur.)

Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Tetapi saya bisa yakin pada suatu hal: 100% dari orang yang bicara kepada saya (yang bukan kader), sudah tidak peduli lagi pada PKS dan tidak mau mendukungnya lagi. Walaupun begitu, elit partai PKS masih bekerja saja dengan santai, seakan-akan tidak ada masalah…

Apakah mungkin Partai Keadilan Sejahtera bisa kembali peduli pada “keadilan” dan bisa kembali peduli pada ummat Islam dan aspirasinya? Saya tidak yakin. Kekuasaan adalah suatu zat yang sangat adiktif.

Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene

Soal Angket, PKS 'Manut' SBY
INILAH.COM, Jakarta - Posisi PKB sebagai parpol paling 'manut' pada SBY kini digeser PKS. Dalam soal hak angket Daftar Pemilih Tetap di DPR, partai dakwah itu bersikap diam, sementara PKB - yang selama ini dikenal paling setia pada SBY - kini ikut menyetujuinya. Benarkah PKB 'mbalelo' terhadap koalisi Blok Cikeas?
"Dengan menolak usulan hak angket terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih, PKS telah menunjukkan konsistensi sebagai mitra koalisi Demokrat mendukung SBY-Boediono menggantikan PKB," ujar pengamat politik dari UI Arbi Sanit kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (27/5).

Paripurna Hak Angket DPT Alot
Pantauan detikcom, dari 10 fraksi yang ada, FPG, FPDIP, FPPP secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap hak angket ini. Sementara PD, PKS dan PDS menolak keras. FKB mengusulkan hak interpelasi sementara FPAN abstain. FPBR dan dan FBPD masih belum menyampaikan pendapatnya.
"Hak angket ini harus dimaknah sebagai bentuk penyelamatan demokrasi di Indonesia. Hak angket ini nantinya menjadi prasasti penting agar pemerintah dan KPU benar-benar menyadari yang mereka lakukan terhadap hak warga negara yang seharusnya dilindungi. Untuk itu PDIP menyetujui usul hak angket pelangaran hak konstitusional warga negara disahkan," kata juru bicara PDIP Hasto Kristianto.

DPR Sepakat Usung Hak Angket Pemilu
Adapun yang tidak setuju pengajuan hak angket adalah Fraksi Partai Demokrat 43 orang, PKB satu orang, PKS 22 orang, PDS dua orang, dan abstain satu suara. Sebelum dilakukan voting, sidang sempat diskors untuk dilakukan lobi-lobi.

Koalisi Demokrat Terancam Gembos
Jakarta - Disahkannya hak angket daftar pemilih tetap (DPT) di DPR menimbulkan kekhawatiran koalisi Partai Demokrat akan digembosi.
Tiga partai peserta koalisi yang dipimpin Partai Demokrat yakni PPP, PKB dan PAN di luar dugaan justru balik mendukung hak angket yang dimotori Golkar dan PDIP. Hanya PKS yang tetap setia bersama PD menolaknya.

Parpol Besar Diduga Manipulasi Laporan Dana Kampanye

Senin, 25/05/2009 20:53 WIB
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Beberapa parpol besar ditengarai memanipulasi laporan dana kampanye. Hal ini terlihat dari adanya selisih antara dana yang dilaporkan ke KPU dengan belanja aktual parpol di media massa.

"Dari data yang dikumpulkan dan dilaporkan masyarakat ke ICW, ditemukan indikasi manipulasi laporan dana kampanye," kata peneliti ICW Ibrahim Fahmi Badoh dalam jumpa pers di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2009).

Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, terjadi selisih cukup besar antara laporan dana kampanye parpol dengan belanja riil. 6 Parpol besar terindikasi tidak menyerahkan laporan yang sebenarnya, yakni Partai Golkar, PKS, PDIP, PPP, PAN, dan Hanura.

Belanja aktual Golkar adalah Rp 277,2 miliar, sedangkan laporannya hanya 142,9 miliar (selisih Rp 134,3 miliar). Adapun belanja aktual PDIP adalah Rp 102,8 miliar, namun di laporan hanya ditulis Rp 7,2 miliar (selisih 95,6 miliar).

Belanja aktual PAN mencapai Rp 71 miliar, sedangkan laporannya hanya 17,8 miliar (selisih Rp 53,2 miliar). Adapun belanja PKS mencapai Rp 74,6 miliar, tetapi laporannya hanya Rp 36,2 miliar (selisih Rp 38,3 miliar).

Belanja aktual PPP sebesar Rp 40,3 miliar, namun di laporan hanya ditampilkan Rp Rp 3,6 miliar (selisih Rp 36,6 miliar). Adapun Hanura membelanjakan Rp 44,7 miliar, namun di laporan hanya dicantumkan Rp 19,1 miliar (selisih 25,5 miliar).

"Selisih ini makin memperkuat perlunya laporan audit dana kampanye dibuka ke publik," imbuh Fahmi.

Sedangkan Partai Demokrat dan Gerindra dianggap tidak memanipulasi laporan, karena dana iklan masih berada di bawah jumlah laporan. Belanja aktual Partai Demokrat Rp 214,4 miliar dilaporkan Rp 234,6 miliar. Partai Gerindra belanja aktualnya Rp 151,2 miliar, dilaporkan Rp 308,7 miliar. ( sho / rdf )

Sumber: Pemilu.detiknews.com

Deklarasi Mega-Prabowo di 'Gunung Sampah' Bantar Gebang

Dikabarkan bahwa deklarasi Mega-Prabowo akan dilakukan di tengah gunung sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Tentu saja banyak orang yang kaget. Berikut ini adalah wawancara antara mantan Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri dengan wartawan kami Joko Bodoh dari beritarekayasa.com

Joko: Ibu Mega, tolong menjelaskan kenapa anda mau melakukan deklarasi di gunung sampah, padahal tokoh lain seperti SBY melakukannya di tempat yang lebih mewah.

Mega: Terima kasih. Kami ingin deklarasi di tempat sampah karena kami ingin dekat kepada rakyat kecil. Dan seperti kita semua tahu, rakyat kecil di Indonesia identik dengan tempat sampah.

Joko: Jadi, menurut Ibu Mega, rakyat kecil itu tinggal di tempat sampah?

Mega: Iya, lihat gubuk-gubuk kecil mereka di mana-mana seperti di Tebet, di Kemang, di Pejaten, yang harga rumahnya tidak sampai satu milyar rupiah. Sedih sekali hati kami kalau melihat rakyat kecil itu yang hanya punya gubuk senilai ratusan juta rupiah dan lingkungannya mirip tempat sampah. Kalau rumah saya dan rumah Pak Prabowo senilai puluhan milyar rupiah. Itu baru rumah yang benar. Yang tidak sampai segitu, ya, kami anggap sampah.

Joko: Kenapa deklarasi harus dilakukan di tempat sampah? Kenapa tidak di aula seperti orang normal.

Mega: Terus terang, kami ingin meningkatkan citra sampah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pemerintah. Mereka bikin program seperti “Visit Indonesia Year 2009” yang hanya mengajak turis asing ke Bali dan tempat wisata lain. Tempat sampah bagaimana? Masa tidak mau ekspose tempat sampah kita yang sangat berkualitas pada dunia juga?

Joko: Jadi apa yang mesti dilakukan untuk meningkatkan citra tempat sampah Indonesia di mata dunia, menurut Ibu Mega?

Mega: Iya, bisa seperti kita – deklarasi di tempat sampah. Tetapi jangan berhenti di situ. Nanti kalau saya jadi Presiden lagi, rapat Kabinet juga bisa diadakan di tempat sampah. Dan pertemuan dengan duta besar dari negara sahabat bisa di tempat sampah. Buat apa selalu bikin konperensi internasional di Bali? Tempat sampah diabaikan terus. Jangan dong. Bikin konperensi internasional di tempat sampah juga!

Joko: Jadi Ibu ingin lebih banyak turis asing datang ke Indonesia untuk menikmati tempat sampah kita?

Mega: Iya, tentu saja. Tempat sampah kita tidak kalah dengan tempat sampah di negara lain. Tempat sampah kita harus diakui kualitasnya. Perlu dibuat program baru supaya orang asing bisa datang ke Indoneisa dan menikmati tempat sampah kita. Misalnya, “Visit Garbage Dumps of Indonesia Year 2010” (Kunjungilah Tempat2 Sampah Indonesia Tahun 2010). Dengan demikian, turis asing tidak hanya datang ke Bali dan bisa menikmati tempat sampah kita juga.

Joko: Apa yang bisa dinikmati oleh turis asing di tempat sampah Indonesia seperti Bantar Gebang?

Mega: Ada banyak yang menarik. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan bangun hotel2 baru di semua tempat sampah Indonesia. Dari situ, turis bisa berpetualang di tempat sampah. Ada tour khusus seperti “Masuk tempat sampah dan kembali ke hotel tanpa kena inefksi atau penyakit”. Ada tour “Tempat sampah peninggalan zaman dahulu” yang mengajak turis melihat semua sampah yang dibuang oleh nenek moyang kita sekitar 10-12 tahun yang lalu. Ada juga tour untuk yang mencari benda2 peninggalan yang masih layak dijual. Dan juga ada tour untuk menjejaki gunung sampah dan juga bisa bikin ekspedisi khusus ke puncak. Nanti di puncak gunung sampah, turis bisa tanam bendera negaranya dan foto2 bersama guide. Asyik ‘kan?

Joko: Ada yang lain yang istimewa di tempat sampah Indonesia, yang ingin Ibu angkat untuk menjadi fokus mata dunia?

Mega: Banyak sekali. Misalnya, ada banyak makanan khas, seperti tikus goreng mentega, sate tikus dengan saus yang tidak jelas, bakso tikus, tikus rebus air ciliwung, kerupuk kecoa, dan salad yang dibuat dari kulit pisang, kulit jeruk, dan kulit kelapa. Masih ada banyak lagi.

Joko: Kedengarannya enak sekali. Turis asing sudah pasti tidak mau lagi ke Bali setelah mereka tahu tentang istimewanya tempat sampah Indonesia yang selama ini diabaikan dan tidak pernah dijual ke dunia oleh pemerintah kita. Justru kunjungan Ibu Mega ke tempat sampah untuk deklarasi akan menjadikan tempat sampah Indonesia dapat sorotan tajam dari manca negara.

Mega: Iya, memang begitu tujuan kami. Kami inginkan dunia menyadari bahwa mayoritas dari rakyat indonesia memang tinggal di tempat sampah. Tetapi kami senang kalau dunia mengetahuinya dan bisa melihat sendiri bahwa tempat sampah kami berkualitas tinggi dan layak untuk dikunjungi.

Joko: Baiklah. Sebagai pertanyaan terakhir, apa nanti Ibu Mega datang ke tempat sampah naik kedaraan umum seperti bajaj atau bemo biar merasa lebih dekat kepada rakyat kecil?

Mega: Naik Range Rover.

Joko: Oh, jadi tidak pakai kendaraan “rakyat kecil”?

Mega: Enak aja lhu!

Joko: Baiklah. Terima kasih Ibu Mega. Semoga semua rencana anda menghasilkan banyak sampah baru bagi Indonesia.

Mega: Terima kasih. Semoga begitu.

Sumber: Beritarekayasa.com

(Tentu saja semua berita ini 100% fiktif dan rekayasa. Heheh).

Ketua MK: KPU Tak Serius Hadapi Gugatan Pemilu

Selasa, 19/05/2009 11:37 WIB
Muhammad Nur Abdurrahman - detikPemilu
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang digelar di MK. Padahal ini dapat berakibat pada kerugian KPU sendiri.

"Kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait sengketa pemilu yang sudah masuk pada hari kedua. Bahwa sampai dengan hari ini nampaknya KPU tak serius menanggapi sidang ini," kata Mahfud.

Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di Kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2009).

Madfud memberi contoh, jaksa pengacara negara (JPN) yang mewakili KPU dan KPU sendiri tidak datang dalam 11 sidang yang digelar hari ini. Dengan demikian, KPU tidak memberikan bantahan terhadap gugatan yang diajukan pemohon.

"Jadi ada 11 kasus yang dilewatkan hari ini, dan KPU tidak membantah gugatan tadi," jelasnya.

Sedangkan kemarin, lanjut dia, banyak jaksa yang tidak siap menjawab gugatan yang diajukan peserta pemilu. Kalaupun siap, rata-rata jawaban para jaksa tersebut seragam.

"Bahwa permohonan dan gugatan dari pemohon dikatakan bukti dokumennya harus otentik atau sudah kadaluwarsa," kata Mahfud.

Mahfud menyarankan agar KPU lebih serius menanggapi persidangan di MK. Sebab MK tetap akan mengeluarkan keputusan. Jika KPU tidak memberikan bantahan, MK akan memutus berdasarkan bukti dari pemohon. Itu artinya KPU akan kalah.

"Hingga kini masih ada 500 kasus yang harus diputus. Kalau ini dilewatkan kasihan orang yang digugat. Kan yang digugat atas nama KPU dan KPUD," cetus Mahfud.

Menurut Mahfud, 96 JPN yang dikerahkan untuk membela KPU tentu tidak bisa mencari bukti sendiri ke daerah-daerah. Karena itu, dia menyarankan agar KPU memfasilitasi para jaksa untuk mencari bukti-bukti tersebut.

"Sehingga nantinya tidak ada sikap pasrah bongkokan KPU dan jika ditanya kepada jaksa-jaksa jawabannya tidak sama. Kadaluwarsalah, bukti tidak otentiklah," pungkasnya. ( irw / nrl )

Sumber: Pemilu.detiknews.com

Harta Prabowo Rp 1,7 T Berupa Perusahaan, Saham Hingga Kuda

Mungkin pada saat membicarakan “ekonomi rakyat”, yang dimaksudkan Prabowo adalah bila terpilih sebagai presiden, dia akan memastikan bahwa rakyat mendapat sistem ekonomi di mana rakyat kerja keras, dan menjadi kaya adalah Prabowo.

Kalau benar2 peduli pada rakyat dan keadaan buruknya, kenapa tidak dari dulu mendirikan sekolah gratis, rumah sakit dan klinik gratis, panti asuhan dan lain sebagainya? Kok baru peduli pada ekonomi rakyat sekarang? Dan hasilnya selama menjadi jenderal di sini, ternyata menjadi kaya raya pada saat rakyat menderita. Akapah itu bukti dari “perjuangannya” bagi rakyat Indonesia? Sayang dia tidak “peduli pada rakyat” sebelum menjadi cawapres! 1,7 Trilyun lumayan lho, buat anak yatim yang lapar.

Wassalam,
Gene

********
Harta Prabowo Rp 1,7 T Berupa Perusahaan, Saham Hingga Kuda

Senin, 18/05/2009 18:06 WIB
Aprizal Rahmatullah - detikPemilu
Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan bahwa total harta kekayaan Prabowo Subianto berkisar Rp 1,6 sampai 1,7 triliun. Rincian total harta kekayaan cawapres Megawati itu mulai dari aset perusahaan, saham, sampai kuda.

"Totalnya saya kurang tahu pasti, tapi dari Rp 1,6 sampai Rp 1,7 triliun. Sebagian besar itu adalah aset-aset perusahaan dan saham-saham," ungkap Muzani usai memberikan laporan harta kekayaan Prabowo Subianto di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Senin (18/5/2009).

Menurut Muzani, Prabowo memiliki 27 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan dan peternakan. "Termasuk memiliki 80 sampai 90 kuda," beber Muzani.

Untuk uang cash, kata Muzani, Prabowo melaporkan dalam bentuk rupiah sebesar Rp 28 miliar. Sedangkan dalam bentuk dollar AS, Muzani tidak tahu pasti jumlahnya.

"Uang dalam bentuk dollar, 12 ribu, 18 ribu, 14 ribu," ujar Muzani menjumlahkan.

Harta berjubel Prabowo dalam bentuk saham juga tersebar di Argentina dan Perancis. Mantan Pangkostrad itu juga melaporkan 10 mobil yang ia miliki. ( lrn / nrl )

Sumber: pemilu.detiknews.com

Parpol Jangan Sibuk Koalisi dan Hitung Suara, Awasi Perbaikan DPS!

Jumat, 15/05/2009 12:10 WIB
Yogi Wirawan - detikPemilu
Jakarta - Partai politik diminta tidak hanya sibuk menghitung suara Pileg dan berkoalisi. Parpol diminta memperhatikan hak konstituen yang terancam terabaikan karena tidak tercantum di daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Parpol jangan sibuk dengan penghitungan suara saja dan berelit politik saja. Pikirkan hak-hak konstituen mereka agar tidak terjadi penggelembungan suara nantinya," pinta Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron.

Hal itu disampaikan Daniel di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya 7, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2009).

Selain meminta parpol mengawal validasi perbaikan DPS, Daniel juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengetatkan pengawasan dan mempublikasikan hasil pengawasan pemutakhiran DPS itu.

Yang utama, mereka mendesak KPU melakukan validasi data DPS yang diumumkan.

"DPS Pilpres akan jadi bom waktu. Karena dari mekanisme surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU sampai saat ini masih bermasalah. Dari sampel data yang kami temukan dari 70 sampel di 30 provinsi di Indonesia banyak pemilih tidak masuk dalam DPS," tukas dia.

JPPR menemukan DPS tidak diumumkan, kemudian data-data orang yang meninggal masih terdaftar. "Lalu juga masih ada yang dobel nama dan tidak dicantumkannya nomor induk kependudukan (NIK) dan ini menurut saya sama seperti DPT Pileg yang tidak lebih baik," jelas dia. ( nwk / iy )

Sumber: Pemilu.detiknews.com

'Pencawapresan' Boediono Ciderai Hukum!

Citizen Journalism

15/05/2009 - 05:52
Ada sejumlah hal yang patut dikritisi menyangkut rencana SBY merekrut Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai cawapres untuk mendampinginya maju di Pilpres 2009. Bila kurang teliti, langkah politik SBY itu justru bisa menciderai hukum. Mengapa?
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya harus melalui proses fit & proper test (uji kepatutan dan kelayakan) oleh DPR. Satu di antara mereka yang lulus kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Mereka hanya dapat berhenti atau diberhentikan apabila antara lain, selesai masa jabatan, meninggal dunia, melanggar hukum, dan perundang-undangan, serta berhalangan tetap.

Dalam kasus rencana SBY merekrut Boediono untuk mendampinginya dalam Pilpres sebagai cawapres, maka ada bebera hal yang harus dipertanyakan. Adakah hak prerogatif Presiden untuk merekrut begitu saja seseorang yang sedang memegang suatu jabatan yang diperolehnya melalui fit & proper test oleh DPR? Tidakkah ada hak atau andil DPR dalam proses penetapan jabatan tersebut? Bukan hal yang tidak mungkin, pihak DPR akan mempertanyakannya.
Harus juga diingat kegiatan SBY dalam mencari cawapres dalam Pilpres ini adalah dalam kapasitas sebagai pribadi atau golongan, bukan sebagai Presiden yang sedang menjabat. Karena itu, SBY tidak dapat begitu saja merekrut seorang pejabat yang incumbent.

Apabila SBY ingin memaksakan kehendak merekrut Boediono yang incumbent selaku Gubernur BI, maka harus ada alasan yang kuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya Boediono harus diberhentikan dulu sebagai Gubernur BI, kemudian diikuti dengan penggantian atau pemilihan Gubernur BI yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia.
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan dan pengendalian moneter, sistem pembayaran, dan pegelolaan devisa. Sehingga sangat strategis dan mempunyai posisi sentral dalam kebijaksanaan perekonomian Negara. Artinya BI tidak dapat diintervensi begitu saja.

Bank Indonesia sewaktu-waktu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang menjadi wewenangnya, tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang disebut namanya dalam UUD 1945 yang asli. Sekalipun tidak dalam pasalnya tetapi dicantumkan dalam penjelasannya, namun itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
Kedudukan Bank Indonesia yang otonom dan independen, berbeda dengan lembaga lain seperti departemen atau kementerian yang pembentukkan dan penamaannya cukup diatur oleh pemerintah. Dengan demikian kedudukan Gubernur BI sebagaimana instansinya juga independen, sehingga kedudukan, status, peran, dan tanggung jawabnya demikian besar dan berat.

Di berbagai negara, peran dan kedudukan Bank Sentral sebagai penyeimbang aktivitas kabinet atau pemerintah. Sehingga di beberapa negara masa jabatan Gubernur Bank Sentral biasanya tidak bersamaan dengan masa jabatan kabinetnya. Ini sebagai antisipasi apabila terjadi permasalahan dalam kinerja pemerintahannya, maka masalah yang berkaitan dengan ekonomi atau moneter dapat ditangani oleh Bank Sentral-nya.
Untuk konteks Indonesia, terutama dalam hiruk pikuk pilpres seperti sekarang ini, setiap capres tidak sulit untuk mencari cawapresnya karena cukup banyak yang antri. Tetapi dalam mencari seseorang untuk menjabat Gubernur Bank Indonesia, tidaklah mudah. Karena harus orang yang berbobot dalam ilmu dan pengalamannya di bidang ekonomi dan moneter, berwibawa, jujur, bersih, integritas penuh, disegani, berkarakter, bermoral, dikenal oleh masyarakat dalam negeri maupun internasional.

Ia tampil di depan publik hanya pada waktu yang tepat, bicara seperlunya, karena setiap perkataan atau ucapannya dapat menjadi peraturan. Setiap pidato atau sambutannya singkat, padat penuh makna, dan setiap data serta angka yang disajikan selalu akurat. Komentar atau analisanya yang orisinil dan tajam dalam masalah ekonomi selalu menjadi referensi atau rujukan tiap orang, mahasiswa, akademisi, praktisi, peneliti, dunia usaha, dan masyarakat umumnya dan dapat mempengaruhi pasar.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, sebaiknya SBY mencari calon lain. Bukan karena Boediono yang sedang incumbent dan ideologi ekonominya, tetapi semata-mata karena alasan sistem hukum dan mekanismenya. Juga demi mengamankan intstansi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dari intrik-intrik politik praktis dari pihak mana pun.

Annisa Thamara
annisathamara2@gmail.com

Sumber: Inilah.com

Spanduk "Say No To Boediono" Sudah Tidak Ada

Assalamu'alaikum wr.wb.,
Bagaimana masa depan bangsa Indonesia? Apakah ini sudah awal dari Orde Baru versi II?
Semua orang akan bertindak untuk membuat “bapak senang”. Dan kebebasan bicara, kebebasan pers dan berbagai kebebasan lain akan hilang satu demi satu. Yang penting “asal bapak senang”. Dan kalau ternyata bapak tidak senang, para pendukung akan lari cepat untuk mengatasi keadaan tersebut sehingga bapak kembali senang lagi.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene

********

Spanduk "Say No To Boediono" Sudah Tidak Ada

Jumat, 15 Mei 2009 | 10:57 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com — Satpol PP Kota Bandung mencopot spanduk-spanduk penolakan terhadap Boediono, Gubernur Bank Indonesia yang dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, bertuliskan "Say No To Budiono, Say Yes To Budi Anduk".

"Setelah dilakukan pertemuan dengan dinas pertamanan, spanduk yang terpasang di beberapa titik sudah kami copot tadi malam," kata Kepala Bidang Operasional Satpol PP Kota Bandung Kurnaedi, Jumat.

Ia mengatakan, keputusan menurunkan spanduk bernada sindiran tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Pertamanan Kota Bandung. Sebelumnya, sebuah organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Bangsa (FPB) memasang sejumlah spanduk bertuliskan "Say No To Budiono, Say Yes To Budi Anduk" di beberapa titik jalan di Kota Bandung, seperti di depan Pasar Induk Caringin, Jalan Diponegoro, Jalan Ir H Djuanda (Dago), dan kawasan Pelajar Pejuang.

Spanduk berlatar kain putih yang warna tulisannya bercampur, antara hitam, merah, dan biru tersebut dipasang karena banyaknya penolakan berbagai pihak terhadap Boediono yang disebut-sebut sebagai calon kuat cawapres yang mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009 mendatang.

Sumber: Kompas.com

Sejumlah LSM Laporkan Dugaan Korupsi IT KPU

[13/5/09]

Pengakuan KPU tentang gagalnya sistem tabulasi nasional hasil pemilu legislatif 2009 berbuntut panjang. Sejumlah LSM tergabung dalam tim Independent Monitoring Organization (IMO) melaporkan kepada KPK tentang dugaan korupsi dalam pengadaan peralatan information technology (IT) di KPU. Berdasarkan penelusuran IMO, dari pagu biaya secara keseluruhan sebesar Rp69,98 milyar, terdapat selisih terhadap harga pasar sebesar Rp36,5 milyar atau sekitar 63 persen.

Khusus untuk pengadaan Intelligent Character Recognition (ICR) yang disebut-sebut sebagai biang kegagalan sistem tabulasi KPU, IMO menemukan potensi pemborosan anggaran sebesar Rp8,88 milyar atau 38 persen dari total pagu yang dipatok sebesar Rp23,18 milyar. Perencanaan yang buruk, menurut IMO, menjadi pangkal penyebab terjadinya pemborosan di KPU.

IMO menilai pengadaan peralatan IT di KPU melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Pasal 3 dan Pasal 13 Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terkait prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

“Kami meminta KPK segera menindaklanjuti temuan ini di dalam penyidikan atas indikasi korupsi terkait pengadaan fasilitas IT KPU,” ujar Roy Salam dari Indonesia Budget Center. Selain itu, Roy juga meminta BPK melakukan audit investigatif atas proyek yang ditaksir bernilai Rp234 milyar ini.

Sumber: Hukumonline.com

Bawaslu : Tiga Anggota KPU Bermasalah

Kamis, 14/05/2009 17:35 WIB

Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membentuk Dewan Kehormatan (DK). DK diharapkan dapat segera menindak tiga nama anggota KPU yang bermasalah.

"Dewan kehormatan harus segera dibentuk untuk mengevaluasi laporan kami terkait pelanggaran yang dilakukan KPU," tutur Anggota Bawaslu, Wirdyaningsih, dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2009).

Bawaslu kemudian mengulas kembali kesalahan KPU selama mengawal pemilu legislatif 9 April lalu. Bawaslu berharap DK nantinya dapat menindaklanjuti kesalahan KPU.

"Pemungutan suara pada tanggal 9 April menuai beberapa kendala seperti surat suara tertukar, surat suara cacat, surat suara tidak akurat, dan keterlambatan distribusi surat suara," tutur Wirdyaningsih.

Wirdyaningsih kemudian membeberkan nama-nama yang dianggap bermasalah. Orang-orang ini dituding Bawaslu gagal melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemilu.

"Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut adalah Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Anggota KPU Andi Nurpati, dan Sekjen KPU Soeripto Bambang Setyadi," tutur Wirdyaningsih.

Anggota Bawaslu lainnya, Wahidah Suaeb, menganggap KPU sudah melanggar tata tertib yang ditetapkan selanjutkan.

"KPU tidak mendengarkan saran masukan dari Bawaslu, kami tidak pernah ditanggapi, ini melanggar sistem proporsionalitas," tutur Suaeb.

Suaeb menganggap KPU tidak profesional, terlalu banyak masalah tidak terselesaikan hingga saat ini. Suaeb menyayangkan KPU tidak membuat rencana cadangan sama sekali.

"Profesionalitas tidak dijalankan, mereka tidak membuat contingency plan, karena merasa sesuatu tepat sasaran, hasilnya jauh dari target," tegasnya dengan nada emosi. ( van / gah )

Sumber: Pemilu.detiknews.com