[13/5/09]
Pengakuan KPU tentang gagalnya sistem tabulasi nasional hasil pemilu legislatif 2009 berbuntut panjang. Sejumlah LSM tergabung dalam tim Independent Monitoring Organization (IMO) melaporkan kepada KPK tentang dugaan korupsi dalam pengadaan peralatan information technology (IT) di KPU. Berdasarkan penelusuran IMO, dari pagu biaya secara keseluruhan sebesar Rp69,98 milyar, terdapat selisih terhadap harga pasar sebesar Rp36,5 milyar atau sekitar 63 persen.
Khusus untuk pengadaan Intelligent Character Recognition (ICR) yang disebut-sebut sebagai biang kegagalan sistem tabulasi KPU, IMO menemukan potensi pemborosan anggaran sebesar Rp8,88 milyar atau 38 persen dari total pagu yang dipatok sebesar Rp23,18 milyar. Perencanaan yang buruk, menurut IMO, menjadi pangkal penyebab terjadinya pemborosan di KPU.
IMO menilai pengadaan peralatan IT di KPU melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Pasal 3 dan Pasal 13 Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terkait prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
“Kami meminta KPK segera menindaklanjuti temuan ini di dalam penyidikan atas indikasi korupsi terkait pengadaan fasilitas IT KPU,” ujar Roy Salam dari Indonesia Budget Center. Selain itu, Roy juga meminta BPK melakukan audit investigatif atas proyek yang ditaksir bernilai Rp234 milyar ini.
Sumber: Hukumonline.com
No comments:
Post a Comment