'Pencawapresan' Boediono Ciderai Hukum!

Citizen Journalism

15/05/2009 - 05:52
Ada sejumlah hal yang patut dikritisi menyangkut rencana SBY merekrut Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai cawapres untuk mendampinginya maju di Pilpres 2009. Bila kurang teliti, langkah politik SBY itu justru bisa menciderai hukum. Mengapa?
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya harus melalui proses fit & proper test (uji kepatutan dan kelayakan) oleh DPR. Satu di antara mereka yang lulus kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Mereka hanya dapat berhenti atau diberhentikan apabila antara lain, selesai masa jabatan, meninggal dunia, melanggar hukum, dan perundang-undangan, serta berhalangan tetap.

Dalam kasus rencana SBY merekrut Boediono untuk mendampinginya dalam Pilpres sebagai cawapres, maka ada bebera hal yang harus dipertanyakan. Adakah hak prerogatif Presiden untuk merekrut begitu saja seseorang yang sedang memegang suatu jabatan yang diperolehnya melalui fit & proper test oleh DPR? Tidakkah ada hak atau andil DPR dalam proses penetapan jabatan tersebut? Bukan hal yang tidak mungkin, pihak DPR akan mempertanyakannya.
Harus juga diingat kegiatan SBY dalam mencari cawapres dalam Pilpres ini adalah dalam kapasitas sebagai pribadi atau golongan, bukan sebagai Presiden yang sedang menjabat. Karena itu, SBY tidak dapat begitu saja merekrut seorang pejabat yang incumbent.

Apabila SBY ingin memaksakan kehendak merekrut Boediono yang incumbent selaku Gubernur BI, maka harus ada alasan yang kuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya Boediono harus diberhentikan dulu sebagai Gubernur BI, kemudian diikuti dengan penggantian atau pemilihan Gubernur BI yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia.
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan dan pengendalian moneter, sistem pembayaran, dan pegelolaan devisa. Sehingga sangat strategis dan mempunyai posisi sentral dalam kebijaksanaan perekonomian Negara. Artinya BI tidak dapat diintervensi begitu saja.

Bank Indonesia sewaktu-waktu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang menjadi wewenangnya, tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang disebut namanya dalam UUD 1945 yang asli. Sekalipun tidak dalam pasalnya tetapi dicantumkan dalam penjelasannya, namun itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
Kedudukan Bank Indonesia yang otonom dan independen, berbeda dengan lembaga lain seperti departemen atau kementerian yang pembentukkan dan penamaannya cukup diatur oleh pemerintah. Dengan demikian kedudukan Gubernur BI sebagaimana instansinya juga independen, sehingga kedudukan, status, peran, dan tanggung jawabnya demikian besar dan berat.

Di berbagai negara, peran dan kedudukan Bank Sentral sebagai penyeimbang aktivitas kabinet atau pemerintah. Sehingga di beberapa negara masa jabatan Gubernur Bank Sentral biasanya tidak bersamaan dengan masa jabatan kabinetnya. Ini sebagai antisipasi apabila terjadi permasalahan dalam kinerja pemerintahannya, maka masalah yang berkaitan dengan ekonomi atau moneter dapat ditangani oleh Bank Sentral-nya.
Untuk konteks Indonesia, terutama dalam hiruk pikuk pilpres seperti sekarang ini, setiap capres tidak sulit untuk mencari cawapresnya karena cukup banyak yang antri. Tetapi dalam mencari seseorang untuk menjabat Gubernur Bank Indonesia, tidaklah mudah. Karena harus orang yang berbobot dalam ilmu dan pengalamannya di bidang ekonomi dan moneter, berwibawa, jujur, bersih, integritas penuh, disegani, berkarakter, bermoral, dikenal oleh masyarakat dalam negeri maupun internasional.

Ia tampil di depan publik hanya pada waktu yang tepat, bicara seperlunya, karena setiap perkataan atau ucapannya dapat menjadi peraturan. Setiap pidato atau sambutannya singkat, padat penuh makna, dan setiap data serta angka yang disajikan selalu akurat. Komentar atau analisanya yang orisinil dan tajam dalam masalah ekonomi selalu menjadi referensi atau rujukan tiap orang, mahasiswa, akademisi, praktisi, peneliti, dunia usaha, dan masyarakat umumnya dan dapat mempengaruhi pasar.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, sebaiknya SBY mencari calon lain. Bukan karena Boediono yang sedang incumbent dan ideologi ekonominya, tetapi semata-mata karena alasan sistem hukum dan mekanismenya. Juga demi mengamankan intstansi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dari intrik-intrik politik praktis dari pihak mana pun.

Annisa Thamara
annisathamara2@gmail.com

Sumber: Inilah.com