Assalamu’alaikum wr.wb.,
Tulisan di bawah berasal dari teman saya Pak Satria Dharma. Dia
menceritakan kasus seorang warga NZ yang berada di Indonesia, dalam kondisi
buruk, dan berita ini diangkat oleh media NZ dan juga dapat perhatian dari
Perdana Menteri NZ dan dibahas dalam kunjungannya ke Indonesia sekarang.
Berikut ini adalah komentar saya:
Saya baru dengar kasus tentang si Simon itu karena tidak
baca berita dari NZ setiap hari. Tapi setelah baca tulis Pak Satria, saya tidak
heran, karena memang sangat umum dan biasa di sana.
SBY juga bisa melakukan hal yang sama, dan menunjukkan kepedulian pada kasus2 rakyat kecil. (Cukup diperhatikan sekali, lalu diserahkan ke menteri dan pejabat terkait, dan perintahkan mereka bertindak. Semua pemimpin di negara lain juga begitu.) Tetapi SBY tidak mau. Ummat Islam juga bisa menunjukkan kepedulian yang sama, tetapi tidak mau.
SBY juga bisa melakukan hal yang sama, dan menunjukkan kepedulian pada kasus2 rakyat kecil. (Cukup diperhatikan sekali, lalu diserahkan ke menteri dan pejabat terkait, dan perintahkan mereka bertindak. Semua pemimpin di negara lain juga begitu.) Tetapi SBY tidak mau. Ummat Islam juga bisa menunjukkan kepedulian yang sama, tetapi tidak mau.
Di NZ, kalau diadakan Ujian Nasional yang tidak adil, dan
ada yang berdiri dan ajak boikot, maka bisa diyakini akan diboikot secara
massal. Dan pemerintah sangat takut dihujat oleh para pemilih yang tidak terima
kebijakan yang tidak adil seperti itu.
Tetapi di Indonesia, mayoritas dari penduduk adalah lulusan
SD. Dan kualitas dari pendidikan SD itu juga rendah. Karena sudah mengetahui
kenyataan tersebut, pemerintah bisa saja mengubah kurikulum SD sehingga
memberikan pelajaran yang paling luas, dan membuka wawasan yang baik bagi anak2
SD, sehingga setelah lulus mereka sanggup belajar secara independen saja, dan
bisa menjadi wiraswasta dengan kualitas yang baik.
Ternyata tidak. Yang dikasih adalah hafalan berkualitas rendah
saja. Guru sudah benar. Murid cukup hafal dan nurut dengan pendapat guru. Tidak
perlu berfikir secara independen. Tidak perlu menjadi orang yang pintar,
kreatif, adil, bijaksana dan memiliki wawasan luas. Pemerintah tidak akan bisa
membodohi rakyat yang pintar, dan merampas harta rakyat dengan korupsi.