Teman-teman, 3 hari yang lalu saya menulis surat ini dan kirim ke Jakarta Post. Saya berniat protes atas berita miring dari Associated Press yang diangkat dan masuk Jakarta Post selama beberapa hari. Berita heboh tentang Facebook muncul setelah sebuah forum kecil di Kediri membahas baik-buruknya situs jaringan sosial seperti Facebook, dan bahas apa lebih baik diharamkan atau tidak kalau digunakan secara berlebihan dan tidak benar. Ternyata berita ini di Republika dan Kompas cukup jauh berbeda dengan Associated Press dan Jakarta Post yang mengatakan 700 kyai/ustadz (lalu besoknya menjadi 1.700 kyai) berkumpul untuk membahas beberapa perkara, dan kemudian membuat fatwa bahwa Facebook haram.
Tapi di Kompas, dijelaskan bahwa ini hanya sebuah forum kecil antar pesantren yang dihadiri oleh 700 SANTRI dan nama 3 kyai disebut sebagai perumus makalah yang dibahas.
Saya kirim surat ini dalam bahasa Inggris ke Jakarta Post untuk memprotes sikap mereka yang selalu menghujat dan meremehkan Islam dengan sengaja, seakan-akan Jakarta Post lebih tahu Islam yang baik seperti apa (= Islam Liberal), dan mereka punya program tersembunyi untuk menjelekkan nama baik Islam dan menggantikannya dengan Islam Liberal.
Saya dapat balasan dari Jakarta Post yang mengatakan bahwa isi dari surat saya “akan dibahas secara internal saja”, atau dalam kata lain, mereka tidak mau menerbitkannya. Sayang sekali. Setiap hari, Readers Forum dipadati dengan surat, email dan bahkan sms dari pembaca yang membahas berbagai isu. Forum untuk tukar pikiran ini sangat bagus dan jauh lebih baik dari forum “surat pembaca” di dalam koran lokal yang lain. Sayangnya, tidak semua surat berhasil masuk. Silahkan baca.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
########
Letter for publication in Readers Forum
Muslim clerics, Facebook, and the Post’s hidden agenda
Over the past few days, I have been saddened at the continuous distortion of the news in the Jakarta Post. It started on the front page last Thursday with an item from the Associated Press (AP) which stated that 700 clerics were considering an edict [fatwa] to ban Facebook, as it might be used for illicit sex or flirting (Post, 21 May).
On Saturday, the Post said that “many were shocked” to learn that “1,700 Muslim clerics of Nahdlatul Ulama (NU)” had actually banned Facebook (Post, 23 May) and then this issue made the front page yet again on Sunday (Post, 24 May). On Monday, the issue finally left the front page, moving all the way back to page two (Post, 25 May).
So what’s the problem? The problem is essentially that this is not “news” but rather carefully constructed sensationalism that I believe was created to serve an unstated agenda. The Indonesian newspapers Kompas and Republika, that also carried this story from the AP, revealed that the gathering in Kediri, East Java, actually consisted of 700 “students” from Islamic boarding schools for girls. They had gathered as part of a regular activity to discuss Islamic issues.
Kompas lists the names of only “three” Islamic clerics in attendance (and says a few others were present, without giving their names). It also says that these 3 real-life Muslim clerics (not 700, and not 1,700) created the list of questions for everyone to discuss in the forum. So, the real news (if you can call it news) was that 3 Muslim clerics created several questions for some boarding school students to discuss (as a regular academic exercise), and one question was about the possible inappropriate use of sites such as Facebook. That’s all.
However, when the AP and the Jakarta Post had finished distorting this non-event, the impression given is that either 700 or 1,700 “clerics” (not school students) wanted Facebook banned immediately. However, the “real news” carried by Indonesian newspapers, and also shown on Indonesian television, was merely a gathering of school students who were discussing topical issues in the privacy of their boarding school forum.
Is that what the Associated Press and the Jakarta Post consider a major news event deserving front-page coverage? How does such an insignificant forum of students end up becoming so heavily distorted and placed at the front of the Jakarta Post several days in a row? What is the real agenda here?
From observing the direction of Jakarta Post articles over several years, I have noticed a strong desire to sideline mainstream Islamic thought and promote irregular Islamic teachings that are not representative of the Indonesian Muslim population, or the overwhelming majority of ordinary clerics here. Rather than serving as a gateway for foreigners to learn about Muslim culture in Indonesia, the Jakarta Post prefers to decide unilaterally what Islam “should be like”, and then promote that idea of alternative Islam (specifically “liberal Islam”) at every opportunity. Thus, anything which doesn’t fit in with that agenda needs to be twisted, distorted, sensationalized, smeared and then scorned as if somehow mainstream Islamic thought (that is followed by almost 1 billion people) is some sort of naughty child that needs a good spanking from the Post in order to be corrected.
It is unfortunate and saddening that the Post continues to do this. I would be prouder of the Post if the editors maintained a neutral and more balanced approach to Islamic issues, and used the Post’s considerable influence to educate and enlighten others, and open doors so that non-Muslims could learn more about Islam as it is currently practiced by ordinary Muslims. If the Post continues to pursue an unstated agenda to demean mainstream Islamic teachings then the Post will continue to disappoint ordinary mainstream Muslims who expect a higher standard journalism.
Gene Netto
Jakarta, Indonesia
25 May, 2009
28 May, 2009
Dugaan Korupsi Busway ke KPK
By Republika Newsroom
Rabu, 27 Mei 2009 pukul 18:53:00
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melaporkan dugaan korupsi dalam pengelolaan Busway koridor 4,5, 6, dan 7 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ICW menemukan indikasi penyimpangan pada proses pengadaan empat koridor Busway tersebut. “Indikasi kerugian negaranya mencapai Rp 61 miliar,” kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/5).
Dugaan penyimpangan pertama, rinci Febri, terjadi para proses penunjukan langsung konsorsium pengelola Busway koridor 4 sampai 7 kepada PT Jakarta Mega Trans (JMT) dan PT Jakarta Trans Metropolitan (JTM). ICW yakin, penunjukan langsung kedua konsorsium tersebut akibat adanya Peraturan Gubernur (Sutiyoso) DKI Jakarta No 123 tahun 2006.
Pergub tersebut, kata Febri, diterbitkan untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan bus kota yang terkena dampak penataan karena bersinggungan dengan koridor 4,5,6 dan 7.
Koordinator Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, menambahkan, penunjukan langsung konsorsium PT JMT dan PT JTM menyalahi Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
ICW juga menggarisbawahi penunjukan langsung kedua konsorsium tersebut dilaksanakan terlebih dahulu sebelum tarif resmi pemerintah diberlakukan. “Ada kecenderungan proses penunjukan langsung ke depannya akan tetap dilakukan,” tegas Agus.
Selain mekanisme penunjukan langsung, tambah Agus, penentuan tarif konsorsium yang ditentukan tanpa melalui proses tender juga menyalahi aturan. Pada tahun 2008, kata Agus, PT JMT dan PT JTM pernah mengancam akan menghentikan operasional seluruh armada karena tidak sepakat dengan penyesuaian taruf hasil tender.
Terbukti, Badan Layanan Umum (BLU) belakangan melakukan sistem tender tarif yang ternyata hasilnya lebih murah dibanding tarif negosiasi. “Kalau tarif tender bukan negosiasi seperti sekarang, mungkin tarif Busway untuk masyarakat hanya Rp 2.000,” tambah Agus.
Adapun, anggota pengurus YLKI, Sudaryatmo, meminta operasionalisasi Busway harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. YLKI, kata Sudaryatmo, tetap mengapresiasi pengoperasian Busway sebagai upaya pemerintah membenahi pelayanan transportasi masyarakat. “Dengan adanya subsidi dari pemerintah harusnya tarif Busway bisa lebih murah dari sekarang,” kata Sudaryatmo. - dri/ahi
Sumber: Republika.co.id
Rabu, 27 Mei 2009 pukul 18:53:00
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melaporkan dugaan korupsi dalam pengelolaan Busway koridor 4,5, 6, dan 7 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ICW menemukan indikasi penyimpangan pada proses pengadaan empat koridor Busway tersebut. “Indikasi kerugian negaranya mencapai Rp 61 miliar,” kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/5).
Dugaan penyimpangan pertama, rinci Febri, terjadi para proses penunjukan langsung konsorsium pengelola Busway koridor 4 sampai 7 kepada PT Jakarta Mega Trans (JMT) dan PT Jakarta Trans Metropolitan (JTM). ICW yakin, penunjukan langsung kedua konsorsium tersebut akibat adanya Peraturan Gubernur (Sutiyoso) DKI Jakarta No 123 tahun 2006.
Pergub tersebut, kata Febri, diterbitkan untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan bus kota yang terkena dampak penataan karena bersinggungan dengan koridor 4,5,6 dan 7.
Koordinator Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, menambahkan, penunjukan langsung konsorsium PT JMT dan PT JTM menyalahi Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
ICW juga menggarisbawahi penunjukan langsung kedua konsorsium tersebut dilaksanakan terlebih dahulu sebelum tarif resmi pemerintah diberlakukan. “Ada kecenderungan proses penunjukan langsung ke depannya akan tetap dilakukan,” tegas Agus.
Selain mekanisme penunjukan langsung, tambah Agus, penentuan tarif konsorsium yang ditentukan tanpa melalui proses tender juga menyalahi aturan. Pada tahun 2008, kata Agus, PT JMT dan PT JTM pernah mengancam akan menghentikan operasional seluruh armada karena tidak sepakat dengan penyesuaian taruf hasil tender.
Terbukti, Badan Layanan Umum (BLU) belakangan melakukan sistem tender tarif yang ternyata hasilnya lebih murah dibanding tarif negosiasi. “Kalau tarif tender bukan negosiasi seperti sekarang, mungkin tarif Busway untuk masyarakat hanya Rp 2.000,” tambah Agus.
Adapun, anggota pengurus YLKI, Sudaryatmo, meminta operasionalisasi Busway harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. YLKI, kata Sudaryatmo, tetap mengapresiasi pengoperasian Busway sebagai upaya pemerintah membenahi pelayanan transportasi masyarakat. “Dengan adanya subsidi dari pemerintah harusnya tarif Busway bisa lebih murah dari sekarang,” kata Sudaryatmo. - dri/ahi
Sumber: Republika.co.id
Dukung Hamas, 2 Pemimpin Badan Amal AS Divonis Penjara 65 Tahun
Kamis, 28/05/2009 10:43 WIB
Rita Uli Hutapea - detikNews
Texas - Dua pemimpin yayasan amal di AS dihukum 65 tahun penjara karena mendukung militan Hamas Palestina. Yayasan yang mereka pimpin, Holy Land Foundation yang berbasis di Texas, pernah menjadi badan amal muslim terbesar di AS.
Dewan juri menyatakan kedua pemimpin badan amal tersebut bersalah atas 108 dakwaan menyediakan dukungan materi ke para teroris, pencucian uang dan penggelapan pajak.
"Hukuman ini hendaknya menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang dengan sadar menyediakan bantuan finansial kepada para teroris dengan dalih bantuan kemanusiaan," kata David Kris, wakil jaksa agung AS untuk keamanan nasional seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/5/2009).
Kedua orang yang divonis 65 tahun penjara itu adalah kepala eksekutif Shukri Abu Baker, yang saudara laki-lakinya, Jamal Issa merupakan kepala operasi Hamas di Yaman.
Ketua dan wakil pendiri Ghassan Elashi juga menerima vonis hukuman 65 tahun penjara. Dia merupakan kerabat pemimpin politik Hamas Mousa Abu Marzook. Elashi mengklaim dirinya tidak bersalah atas semua dakwaan. Menurutnya, kasus ini merupakan "persidangan politik yang tidak adil."
Selain kedua orang itu, dua pemimpin Holy Land lainnya juga dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan seorang lagi divonis 20 tahun penjara. Mereka semua didakwa telah menyalurkan dana lebih dari US$ 12 juta untuk Hamas. Ini merupakan kasus pendanaan teroris terbesar sepanjang sejarah AS.
Holy Land merupakan satu dari beberapa organisasi muslim semasa pemerintahan Presiden George W Bush yang ditutup menyusul serangan teroris 11 September 2001. Organisasi-organisasi itu dituduh menggalang dana untuk para ekstremis di luar negeri. (ita/iy)
Sumber: Detiknews.com
Rita Uli Hutapea - detikNews
Texas - Dua pemimpin yayasan amal di AS dihukum 65 tahun penjara karena mendukung militan Hamas Palestina. Yayasan yang mereka pimpin, Holy Land Foundation yang berbasis di Texas, pernah menjadi badan amal muslim terbesar di AS.
Dewan juri menyatakan kedua pemimpin badan amal tersebut bersalah atas 108 dakwaan menyediakan dukungan materi ke para teroris, pencucian uang dan penggelapan pajak.
"Hukuman ini hendaknya menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang dengan sadar menyediakan bantuan finansial kepada para teroris dengan dalih bantuan kemanusiaan," kata David Kris, wakil jaksa agung AS untuk keamanan nasional seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/5/2009).
Kedua orang yang divonis 65 tahun penjara itu adalah kepala eksekutif Shukri Abu Baker, yang saudara laki-lakinya, Jamal Issa merupakan kepala operasi Hamas di Yaman.
Ketua dan wakil pendiri Ghassan Elashi juga menerima vonis hukuman 65 tahun penjara. Dia merupakan kerabat pemimpin politik Hamas Mousa Abu Marzook. Elashi mengklaim dirinya tidak bersalah atas semua dakwaan. Menurutnya, kasus ini merupakan "persidangan politik yang tidak adil."
Selain kedua orang itu, dua pemimpin Holy Land lainnya juga dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan seorang lagi divonis 20 tahun penjara. Mereka semua didakwa telah menyalurkan dana lebih dari US$ 12 juta untuk Hamas. Ini merupakan kasus pendanaan teroris terbesar sepanjang sejarah AS.
Holy Land merupakan satu dari beberapa organisasi muslim semasa pemerintahan Presiden George W Bush yang ditutup menyusul serangan teroris 11 September 2001. Organisasi-organisasi itu dituduh menggalang dana untuk para ekstremis di luar negeri. (ita/iy)
Sumber: Detiknews.com
27 May, 2009
Rumah baru di gaza dibuat dari batu bangunan lumpur
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Sejak perang Israel di Gaza pada bulan Januari 2009, perbatasan sering ditutup, dan banyak keperluan dilarang masuk ke Gaza oleh pemerintah dan tentara Israel. Di antara barang2 yang tidak boleh masuk ke Gaza adalah batu bangunan, kayu baru, semen dan lain-lain. Semuanya dibutuhkan untuk membangun rumah baru. Di dalam perang, ribuan rumah orang sipil dihancurkan oleh tentara Israel, dan oleh karena itu, penduduk di Gaza mencari cara baru untuk membangun rumah. Solusinya: bangun rumah dari batu bangunan yang dibuat dari lumpur.
Lumpur didapatkan dari terowongan bawah tanah yang dibuat suapya ada akses untuk barang yang mau dibawa masuk ke Gaza (karena perbatasan selalu tutup). Tanah dan lumpur dari terowongan dicampur dengan pasir dan rumput kering, lalu dibuat batu bangunan yang dikeringkan saja dan digunakan untuk membuat tembok.
Di BBC ada gambar-gambar dari orang yang sudah berhasil membangun rumah dengan batu bangunan lumpur itu. Sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Kasihan mereka harus bertahan begitu terus, tanpa bantuan dari dunia. Sejak perang selesai, sepertinya ummat Islam jadi lupa pada mereka.
In pictures: Gaza's new mud homes
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Sejak perang Israel di Gaza pada bulan Januari 2009, perbatasan sering ditutup, dan banyak keperluan dilarang masuk ke Gaza oleh pemerintah dan tentara Israel. Di antara barang2 yang tidak boleh masuk ke Gaza adalah batu bangunan, kayu baru, semen dan lain-lain. Semuanya dibutuhkan untuk membangun rumah baru. Di dalam perang, ribuan rumah orang sipil dihancurkan oleh tentara Israel, dan oleh karena itu, penduduk di Gaza mencari cara baru untuk membangun rumah. Solusinya: bangun rumah dari batu bangunan yang dibuat dari lumpur.
Lumpur didapatkan dari terowongan bawah tanah yang dibuat suapya ada akses untuk barang yang mau dibawa masuk ke Gaza (karena perbatasan selalu tutup). Tanah dan lumpur dari terowongan dicampur dengan pasir dan rumput kering, lalu dibuat batu bangunan yang dikeringkan saja dan digunakan untuk membuat tembok.
Di BBC ada gambar-gambar dari orang yang sudah berhasil membangun rumah dengan batu bangunan lumpur itu. Sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Kasihan mereka harus bertahan begitu terus, tanpa bantuan dari dunia. Sejak perang selesai, sepertinya ummat Islam jadi lupa pada mereka.
In pictures: Gaza's new mud homes
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
PKS sudah tidak lagi peduli pada Keadilan dan rakyat?
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Dalam satu bulan terakhir ini, saya tidak mendengar 1 komentar baik tentang PKS. Satu pesantren, satu jemaah pengajian, sopir taksi, karyawan biasa, tukang, teman dekat, teman jauh… semuanya mengatakan hal yang negatif tentang PKS. Sejak Rakernas di Bali setahun yang lalu, ketika PKS memutuskan untuk menjadi partai “terbuka” dan tidak lagi mau dikenal sebagai partai Islam dan partai dakwah, orang Muslim dan kelompok Muslim mulai tinggalkan PKS satu per satu. Dalam pemilu legislatif 2009, kelihatan sekali bahwa suara PKS tidak naik sesuai dengan perkiraan mereka (ini di luar masalah kecurangan politik dan DPT yang tidak sah).
Saya bertanya terus kepada orang lain tentang persepsi mereka terhadap partai politik sekarang, khusunya partai Islam, lebih khusus lagi tentang PKS. Saya bertanya karena ingin mengetahui sikap masyarakat secara umum. Semua orang yang ditanyakan memberi pandangan yang negatif, dan tidak mau mendukung PKS lagi. Banyak yang mengatakan PKS kelihatan sudah terjun ke politik pragmatis, di mana yang terpenting hanya keinginan elit partai. Elit partai maunya apa, kader dan simpatisan harus nurut tanpa protes, tanpa hak untuk tidak setuju. Hasilnya, semua orang yang bicara kepada saya mengatakan sudah tidak peduli pada PKS dan tidak mau mendukungnya lagi.
Lalu ada berita terbaru: PKS menolak hak angket soal DPT yang bermasalah. Kenapa? Kesannya, elit PKS begitu sungguh2 mengejar kekuasaan yang mereka harapkan dari tangan SBY dan PD, mereka menjadi tidak peduli pada hak masyarakat untuk menjadi pemilih (sekalipun PKS sendiri sangat dirugikan kemarin dengan jutaan simpatisannya tidak terdaftar). 50 juta orang yang menjadi korban ketidakadilan (karena tidak terdaftar di DPT) dibuang begitu saja oleh elit PKS yang tidak peduli pada nasibnya. Tetapi pada saat partai KEADILAN punya kesempatan untuk berprotes atas ketidakadilan yang telah terjadi (DPT yang salah), dan berjuang untuk melakukan investigasi atas nama rakyat untuk mengetahui KENAPA ketidakadilan itu bisa terjadi (dengan sengaja, atau tidak sengaja?), elit PKS di DPR malah menunjukkan sikap “tidak peduli pada keadilan”, tidak peduli pada 50 juta orang yang menjadi korban, dan sangat peduli pada status quo dan kekuasaan yang diharapkan dari tangan SBY.
Sungguh menyedihkan. Kalau para elit PKS merasa ada alasan yang sah kenapa mereka menolak investigasi, dan mereka inginkan agar kader dan simpatisan percaya saja kepada mereka, mohon maaf, buat apa kita mau percaya? Mereka tidak transparen dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ingin sekali didukung oleh orang yang setia, tetapi kelihatan sekali bahwa mereka tidak mau menjelaskan semua tindakan mereka. (Setiap kali terjadi perkara baru, elit partai mengeluarkan pernyataan yang bertentangan, jadi kita tidak bisa tahu niat mereka yang mana yang benar).
Kemarin saya mengatakan kepada teman, yang bermasalah bukan kader PKS dan bukan pula simpatisan. Mereka dari dulu mengharapkan ada sebuah partai Islam yang baik, bersih, profesional dan peduli pada rakyat dan ummat Islam secara khusus. Dulu, harapan mereka semua adalah PKS telah mewujudkan partai tersebut. Sekarang banyak orang biasa sudah merasa kecewa. Kalau memikirkan partai dan pendukungnya sebagai piramida, yang bermasalah bukan 95% yang merupakan fondasi yang kuat, tetapi yang telah menjadi bermasalah adalah 5% yang merupakan puncak (elit partai yang selalu terkesan haus kekuasaan selama 1-2 bulan terakhir ini).
Kemarin saya mengatakan kepada suatu jemaah, kalau ada yang mendirikan partai baru bernama “PKS-Perjuangan”, sebagai partai Islam dan partai dakwah saja, dan membuang elit partai dari PKS yang dianggap bermasalah secara luas, mungkin partai baru itu akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dan dalam waktu cepat. Masalahnya adalah bagaimana memastikan bahwa para elit partai baru itu akan tetap pada pendirian untuk menjadi partai Islam dan partai dakwah, dan akan selalu berada pada sisi masyarakat dan ummat Islam, dan bukan semata-mata mengejar kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri? Itulah yang menjadi dilema terbesar.
Sebagai seorang Muslim, saya merasa kecewa sekali bahwa ummat Islam selalu gagal mendirikan partai Islam yang baik dan berkualitas. Dulu, banyak orang menganggap bahwa PKS-lah yang telah menjadi partai tersebut, yang bisa mewujudkan aspirasi ummat Islam secara baik. Ternyata tidak. Saya sangat kecewa bahwa elit PKS bisa salah bertindak terus, sehingga dalam waktu hanya beberapa bulan saja, semua kenalan saya berubah dari membicarakan “kebaikan PKS” dan malah membiacarakan semua “keburukan PKS” (khususnya elit partai yang haus kekuasaan dan siap berubah setiap hari asal mendapatkan apa yang diinginkan).
Saya merasa sangat kecewa bahwa partai ini dalam waktu hanya 1-2 bulan bisa menjadi begitu buruk di mata orang Islam biasa sehingga saya bisa mengeluarkan komentar “perlunya partai baru yang membuang elit partai yang lama”. Seharusnya elit partai PKS berhasil menjaga amanah terhadap simpatisan dan ummat Islam untuk menjaga citra baik PKS sehingga saya tidak sanggup membuat komentar “bikin partai baru”. Justru karena saya merasa sanggup berkomentar begitu, dan semua yang mendengarnya langsung setuju, merupakan tanda kegagalan yang besar dari para elit partai.
Saya tidak tahu langkah yang tepat sekarang itu apa. Saya ingin usulkan agar PKS mundur dari koalisi dengan SBY dan menghabiskan 5 tahun ke depan untuk kembali ke asalnya sebagai partai Islam dan partai dakwah saja. Dan tentu saja hal ini harus dilakukan dengan menyingkirkan dan memberi sangsi kepada elit partai yang telah merusak nama baik PKS dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi seandainya saran itu diterima dan dilaksankan, saya tidak yakin PKS bisa kembali ke posisi semula. Soalnya, dari semua percakapan saya dengan orang Muslim lain selama satu bulan ini, tidak ada satu orangpun yang memberikan komentar baik tentang PKS. (Mungkin hanya ada kader yang fanatis yang masih mau mendukung, seperti halnya orang lain fanatis mendukung Mega atau Gus Dur.)
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Tetapi saya bisa yakin pada suatu hal: 100% dari orang yang bicara kepada saya (yang bukan kader), sudah tidak peduli lagi pada PKS dan tidak mau mendukungnya lagi. Walaupun begitu, elit partai PKS masih bekerja saja dengan santai, seakan-akan tidak ada masalah…
Apakah mungkin Partai Keadilan Sejahtera bisa kembali peduli pada “keadilan” dan bisa kembali peduli pada ummat Islam dan aspirasinya? Saya tidak yakin. Kekuasaan adalah suatu zat yang sangat adiktif.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Soal Angket, PKS 'Manut' SBY
INILAH.COM, Jakarta - Posisi PKB sebagai parpol paling 'manut' pada SBY kini digeser PKS. Dalam soal hak angket Daftar Pemilih Tetap di DPR, partai dakwah itu bersikap diam, sementara PKB - yang selama ini dikenal paling setia pada SBY - kini ikut menyetujuinya. Benarkah PKB 'mbalelo' terhadap koalisi Blok Cikeas?
"Dengan menolak usulan hak angket terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih, PKS telah menunjukkan konsistensi sebagai mitra koalisi Demokrat mendukung SBY-Boediono menggantikan PKB," ujar pengamat politik dari UI Arbi Sanit kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (27/5).
Paripurna Hak Angket DPT Alot
Pantauan detikcom, dari 10 fraksi yang ada, FPG, FPDIP, FPPP secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap hak angket ini. Sementara PD, PKS dan PDS menolak keras. FKB mengusulkan hak interpelasi sementara FPAN abstain. FPBR dan dan FBPD masih belum menyampaikan pendapatnya.
"Hak angket ini harus dimaknah sebagai bentuk penyelamatan demokrasi di Indonesia. Hak angket ini nantinya menjadi prasasti penting agar pemerintah dan KPU benar-benar menyadari yang mereka lakukan terhadap hak warga negara yang seharusnya dilindungi. Untuk itu PDIP menyetujui usul hak angket pelangaran hak konstitusional warga negara disahkan," kata juru bicara PDIP Hasto Kristianto.
DPR Sepakat Usung Hak Angket Pemilu
Adapun yang tidak setuju pengajuan hak angket adalah Fraksi Partai Demokrat 43 orang, PKB satu orang, PKS 22 orang, PDS dua orang, dan abstain satu suara. Sebelum dilakukan voting, sidang sempat diskors untuk dilakukan lobi-lobi.
Koalisi Demokrat Terancam Gembos
Jakarta - Disahkannya hak angket daftar pemilih tetap (DPT) di DPR menimbulkan kekhawatiran koalisi Partai Demokrat akan digembosi.
Tiga partai peserta koalisi yang dipimpin Partai Demokrat yakni PPP, PKB dan PAN di luar dugaan justru balik mendukung hak angket yang dimotori Golkar dan PDIP. Hanya PKS yang tetap setia bersama PD menolaknya.
Dalam satu bulan terakhir ini, saya tidak mendengar 1 komentar baik tentang PKS. Satu pesantren, satu jemaah pengajian, sopir taksi, karyawan biasa, tukang, teman dekat, teman jauh… semuanya mengatakan hal yang negatif tentang PKS. Sejak Rakernas di Bali setahun yang lalu, ketika PKS memutuskan untuk menjadi partai “terbuka” dan tidak lagi mau dikenal sebagai partai Islam dan partai dakwah, orang Muslim dan kelompok Muslim mulai tinggalkan PKS satu per satu. Dalam pemilu legislatif 2009, kelihatan sekali bahwa suara PKS tidak naik sesuai dengan perkiraan mereka (ini di luar masalah kecurangan politik dan DPT yang tidak sah).
Saya bertanya terus kepada orang lain tentang persepsi mereka terhadap partai politik sekarang, khusunya partai Islam, lebih khusus lagi tentang PKS. Saya bertanya karena ingin mengetahui sikap masyarakat secara umum. Semua orang yang ditanyakan memberi pandangan yang negatif, dan tidak mau mendukung PKS lagi. Banyak yang mengatakan PKS kelihatan sudah terjun ke politik pragmatis, di mana yang terpenting hanya keinginan elit partai. Elit partai maunya apa, kader dan simpatisan harus nurut tanpa protes, tanpa hak untuk tidak setuju. Hasilnya, semua orang yang bicara kepada saya mengatakan sudah tidak peduli pada PKS dan tidak mau mendukungnya lagi.
Lalu ada berita terbaru: PKS menolak hak angket soal DPT yang bermasalah. Kenapa? Kesannya, elit PKS begitu sungguh2 mengejar kekuasaan yang mereka harapkan dari tangan SBY dan PD, mereka menjadi tidak peduli pada hak masyarakat untuk menjadi pemilih (sekalipun PKS sendiri sangat dirugikan kemarin dengan jutaan simpatisannya tidak terdaftar). 50 juta orang yang menjadi korban ketidakadilan (karena tidak terdaftar di DPT) dibuang begitu saja oleh elit PKS yang tidak peduli pada nasibnya. Tetapi pada saat partai KEADILAN punya kesempatan untuk berprotes atas ketidakadilan yang telah terjadi (DPT yang salah), dan berjuang untuk melakukan investigasi atas nama rakyat untuk mengetahui KENAPA ketidakadilan itu bisa terjadi (dengan sengaja, atau tidak sengaja?), elit PKS di DPR malah menunjukkan sikap “tidak peduli pada keadilan”, tidak peduli pada 50 juta orang yang menjadi korban, dan sangat peduli pada status quo dan kekuasaan yang diharapkan dari tangan SBY.
Sungguh menyedihkan. Kalau para elit PKS merasa ada alasan yang sah kenapa mereka menolak investigasi, dan mereka inginkan agar kader dan simpatisan percaya saja kepada mereka, mohon maaf, buat apa kita mau percaya? Mereka tidak transparen dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ingin sekali didukung oleh orang yang setia, tetapi kelihatan sekali bahwa mereka tidak mau menjelaskan semua tindakan mereka. (Setiap kali terjadi perkara baru, elit partai mengeluarkan pernyataan yang bertentangan, jadi kita tidak bisa tahu niat mereka yang mana yang benar).
Kemarin saya mengatakan kepada teman, yang bermasalah bukan kader PKS dan bukan pula simpatisan. Mereka dari dulu mengharapkan ada sebuah partai Islam yang baik, bersih, profesional dan peduli pada rakyat dan ummat Islam secara khusus. Dulu, harapan mereka semua adalah PKS telah mewujudkan partai tersebut. Sekarang banyak orang biasa sudah merasa kecewa. Kalau memikirkan partai dan pendukungnya sebagai piramida, yang bermasalah bukan 95% yang merupakan fondasi yang kuat, tetapi yang telah menjadi bermasalah adalah 5% yang merupakan puncak (elit partai yang selalu terkesan haus kekuasaan selama 1-2 bulan terakhir ini).
Kemarin saya mengatakan kepada suatu jemaah, kalau ada yang mendirikan partai baru bernama “PKS-Perjuangan”, sebagai partai Islam dan partai dakwah saja, dan membuang elit partai dari PKS yang dianggap bermasalah secara luas, mungkin partai baru itu akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dan dalam waktu cepat. Masalahnya adalah bagaimana memastikan bahwa para elit partai baru itu akan tetap pada pendirian untuk menjadi partai Islam dan partai dakwah, dan akan selalu berada pada sisi masyarakat dan ummat Islam, dan bukan semata-mata mengejar kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri? Itulah yang menjadi dilema terbesar.
Sebagai seorang Muslim, saya merasa kecewa sekali bahwa ummat Islam selalu gagal mendirikan partai Islam yang baik dan berkualitas. Dulu, banyak orang menganggap bahwa PKS-lah yang telah menjadi partai tersebut, yang bisa mewujudkan aspirasi ummat Islam secara baik. Ternyata tidak. Saya sangat kecewa bahwa elit PKS bisa salah bertindak terus, sehingga dalam waktu hanya beberapa bulan saja, semua kenalan saya berubah dari membicarakan “kebaikan PKS” dan malah membiacarakan semua “keburukan PKS” (khususnya elit partai yang haus kekuasaan dan siap berubah setiap hari asal mendapatkan apa yang diinginkan).
Saya merasa sangat kecewa bahwa partai ini dalam waktu hanya 1-2 bulan bisa menjadi begitu buruk di mata orang Islam biasa sehingga saya bisa mengeluarkan komentar “perlunya partai baru yang membuang elit partai yang lama”. Seharusnya elit partai PKS berhasil menjaga amanah terhadap simpatisan dan ummat Islam untuk menjaga citra baik PKS sehingga saya tidak sanggup membuat komentar “bikin partai baru”. Justru karena saya merasa sanggup berkomentar begitu, dan semua yang mendengarnya langsung setuju, merupakan tanda kegagalan yang besar dari para elit partai.
Saya tidak tahu langkah yang tepat sekarang itu apa. Saya ingin usulkan agar PKS mundur dari koalisi dengan SBY dan menghabiskan 5 tahun ke depan untuk kembali ke asalnya sebagai partai Islam dan partai dakwah saja. Dan tentu saja hal ini harus dilakukan dengan menyingkirkan dan memberi sangsi kepada elit partai yang telah merusak nama baik PKS dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi seandainya saran itu diterima dan dilaksankan, saya tidak yakin PKS bisa kembali ke posisi semula. Soalnya, dari semua percakapan saya dengan orang Muslim lain selama satu bulan ini, tidak ada satu orangpun yang memberikan komentar baik tentang PKS. (Mungkin hanya ada kader yang fanatis yang masih mau mendukung, seperti halnya orang lain fanatis mendukung Mega atau Gus Dur.)
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Tetapi saya bisa yakin pada suatu hal: 100% dari orang yang bicara kepada saya (yang bukan kader), sudah tidak peduli lagi pada PKS dan tidak mau mendukungnya lagi. Walaupun begitu, elit partai PKS masih bekerja saja dengan santai, seakan-akan tidak ada masalah…
Apakah mungkin Partai Keadilan Sejahtera bisa kembali peduli pada “keadilan” dan bisa kembali peduli pada ummat Islam dan aspirasinya? Saya tidak yakin. Kekuasaan adalah suatu zat yang sangat adiktif.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Soal Angket, PKS 'Manut' SBY
INILAH.COM, Jakarta - Posisi PKB sebagai parpol paling 'manut' pada SBY kini digeser PKS. Dalam soal hak angket Daftar Pemilih Tetap di DPR, partai dakwah itu bersikap diam, sementara PKB - yang selama ini dikenal paling setia pada SBY - kini ikut menyetujuinya. Benarkah PKB 'mbalelo' terhadap koalisi Blok Cikeas?
"Dengan menolak usulan hak angket terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih, PKS telah menunjukkan konsistensi sebagai mitra koalisi Demokrat mendukung SBY-Boediono menggantikan PKB," ujar pengamat politik dari UI Arbi Sanit kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (27/5).
Paripurna Hak Angket DPT Alot
Pantauan detikcom, dari 10 fraksi yang ada, FPG, FPDIP, FPPP secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap hak angket ini. Sementara PD, PKS dan PDS menolak keras. FKB mengusulkan hak interpelasi sementara FPAN abstain. FPBR dan dan FBPD masih belum menyampaikan pendapatnya.
"Hak angket ini harus dimaknah sebagai bentuk penyelamatan demokrasi di Indonesia. Hak angket ini nantinya menjadi prasasti penting agar pemerintah dan KPU benar-benar menyadari yang mereka lakukan terhadap hak warga negara yang seharusnya dilindungi. Untuk itu PDIP menyetujui usul hak angket pelangaran hak konstitusional warga negara disahkan," kata juru bicara PDIP Hasto Kristianto.
DPR Sepakat Usung Hak Angket Pemilu
Adapun yang tidak setuju pengajuan hak angket adalah Fraksi Partai Demokrat 43 orang, PKB satu orang, PKS 22 orang, PDS dua orang, dan abstain satu suara. Sebelum dilakukan voting, sidang sempat diskors untuk dilakukan lobi-lobi.
Koalisi Demokrat Terancam Gembos
Jakarta - Disahkannya hak angket daftar pemilih tetap (DPT) di DPR menimbulkan kekhawatiran koalisi Partai Demokrat akan digembosi.
Tiga partai peserta koalisi yang dipimpin Partai Demokrat yakni PPP, PKB dan PAN di luar dugaan justru balik mendukung hak angket yang dimotori Golkar dan PDIP. Hanya PKS yang tetap setia bersama PD menolaknya.
26 May, 2009
Ceramah di Bekasi hari Minggu 31 Mei 2009
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Saya diundang ceramah di Bekasi pada hari minggu ini. Tempat di dalam kompleks dan untuk pengajian/ceramah Duha ini biasannya hanya penghuni kompleks yang datang. Tapi kata pengurus, kalau ummat Islam dari luar yang mau bergabung, silahkan. Jadi, kalau ada yang tinggal di daerah Bekasi dan mau hadir, silahkan datang. Kata pengurus, lokasi ini sudah cukup terkenal bagi semua orang di Bekasi.
Insya Allah temanya: Kepemimpinan dan Masa Depan Bangsa.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Masjid Baiturrahman
Jam 8.30-10.30 hari Minggu 31 Mei, 2009
Kompleks Perumahan Sakura Regency/Bumi Asih Indah,
Jatiasih - Bekasi
(Jika lewat tol, ada tol gate 'Jatiasih'.)
Saya diundang ceramah di Bekasi pada hari minggu ini. Tempat di dalam kompleks dan untuk pengajian/ceramah Duha ini biasannya hanya penghuni kompleks yang datang. Tapi kata pengurus, kalau ummat Islam dari luar yang mau bergabung, silahkan. Jadi, kalau ada yang tinggal di daerah Bekasi dan mau hadir, silahkan datang. Kata pengurus, lokasi ini sudah cukup terkenal bagi semua orang di Bekasi.
Insya Allah temanya: Kepemimpinan dan Masa Depan Bangsa.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Masjid Baiturrahman
Jam 8.30-10.30 hari Minggu 31 Mei, 2009
Kompleks Perumahan Sakura Regency/Bumi Asih Indah,
Jatiasih - Bekasi
(Jika lewat tol, ada tol gate 'Jatiasih'.)
25 May, 2009
Parpol Besar Diduga Manipulasi Laporan Dana Kampanye
Senin, 25/05/2009 20:53 WIB
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Beberapa parpol besar ditengarai memanipulasi laporan dana kampanye. Hal ini terlihat dari adanya selisih antara dana yang dilaporkan ke KPU dengan belanja aktual parpol di media massa.
"Dari data yang dikumpulkan dan dilaporkan masyarakat ke ICW, ditemukan indikasi manipulasi laporan dana kampanye," kata peneliti ICW Ibrahim Fahmi Badoh dalam jumpa pers di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2009).
Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, terjadi selisih cukup besar antara laporan dana kampanye parpol dengan belanja riil. 6 Parpol besar terindikasi tidak menyerahkan laporan yang sebenarnya, yakni Partai Golkar, PKS, PDIP, PPP, PAN, dan Hanura.
Belanja aktual Golkar adalah Rp 277,2 miliar, sedangkan laporannya hanya 142,9 miliar (selisih Rp 134,3 miliar). Adapun belanja aktual PDIP adalah Rp 102,8 miliar, namun di laporan hanya ditulis Rp 7,2 miliar (selisih 95,6 miliar).
Belanja aktual PAN mencapai Rp 71 miliar, sedangkan laporannya hanya 17,8 miliar (selisih Rp 53,2 miliar). Adapun belanja PKS mencapai Rp 74,6 miliar, tetapi laporannya hanya Rp 36,2 miliar (selisih Rp 38,3 miliar).
Belanja aktual PPP sebesar Rp 40,3 miliar, namun di laporan hanya ditampilkan Rp Rp 3,6 miliar (selisih Rp 36,6 miliar). Adapun Hanura membelanjakan Rp 44,7 miliar, namun di laporan hanya dicantumkan Rp 19,1 miliar (selisih 25,5 miliar).
"Selisih ini makin memperkuat perlunya laporan audit dana kampanye dibuka ke publik," imbuh Fahmi.
Sedangkan Partai Demokrat dan Gerindra dianggap tidak memanipulasi laporan, karena dana iklan masih berada di bawah jumlah laporan. Belanja aktual Partai Demokrat Rp 214,4 miliar dilaporkan Rp 234,6 miliar. Partai Gerindra belanja aktualnya Rp 151,2 miliar, dilaporkan Rp 308,7 miliar. ( sho / rdf )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Beberapa parpol besar ditengarai memanipulasi laporan dana kampanye. Hal ini terlihat dari adanya selisih antara dana yang dilaporkan ke KPU dengan belanja aktual parpol di media massa.
"Dari data yang dikumpulkan dan dilaporkan masyarakat ke ICW, ditemukan indikasi manipulasi laporan dana kampanye," kata peneliti ICW Ibrahim Fahmi Badoh dalam jumpa pers di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2009).
Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, terjadi selisih cukup besar antara laporan dana kampanye parpol dengan belanja riil. 6 Parpol besar terindikasi tidak menyerahkan laporan yang sebenarnya, yakni Partai Golkar, PKS, PDIP, PPP, PAN, dan Hanura.
Belanja aktual Golkar adalah Rp 277,2 miliar, sedangkan laporannya hanya 142,9 miliar (selisih Rp 134,3 miliar). Adapun belanja aktual PDIP adalah Rp 102,8 miliar, namun di laporan hanya ditulis Rp 7,2 miliar (selisih 95,6 miliar).
Belanja aktual PAN mencapai Rp 71 miliar, sedangkan laporannya hanya 17,8 miliar (selisih Rp 53,2 miliar). Adapun belanja PKS mencapai Rp 74,6 miliar, tetapi laporannya hanya Rp 36,2 miliar (selisih Rp 38,3 miliar).
Belanja aktual PPP sebesar Rp 40,3 miliar, namun di laporan hanya ditampilkan Rp Rp 3,6 miliar (selisih Rp 36,6 miliar). Adapun Hanura membelanjakan Rp 44,7 miliar, namun di laporan hanya dicantumkan Rp 19,1 miliar (selisih 25,5 miliar).
"Selisih ini makin memperkuat perlunya laporan audit dana kampanye dibuka ke publik," imbuh Fahmi.
Sedangkan Partai Demokrat dan Gerindra dianggap tidak memanipulasi laporan, karena dana iklan masih berada di bawah jumlah laporan. Belanja aktual Partai Demokrat Rp 214,4 miliar dilaporkan Rp 234,6 miliar. Partai Gerindra belanja aktualnya Rp 151,2 miliar, dilaporkan Rp 308,7 miliar. ( sho / rdf )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Info Kost bagi Perempuan di Tebet Barat
Kost khusus perempuan
Kamar berAC: 800rb per bulan ( ada 2 kamar)
Kamar tanpa AC: 600rb per bulan (ada 2 kamar)
Alamat:
Jl. Tebet Barat Dalam IA, No. 23
Tebet Barat Dalam
(Di belakang McDonalds Tebet).
Untuk info lebih lanjut, hubungi :
Pak Lukman di 021 829 5155
Kamar berAC: 800rb per bulan ( ada 2 kamar)
Kamar tanpa AC: 600rb per bulan (ada 2 kamar)
Alamat:
Jl. Tebet Barat Dalam IA, No. 23
Tebet Barat Dalam
(Di belakang McDonalds Tebet).
Untuk info lebih lanjut, hubungi :
Pak Lukman di 021 829 5155
24 May, 2009
Britain’s Got Talent : Amazing Dancer
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Kalau suka acara Britain’s Got Talent, coba lihat ini. Anak ini berumur 11 tahun. Lihat koordinasi tubuhnya. Dan dia belajar ini sendiri, tanpa ada yang mengajarkannya.
Aiden Davis - Britain's Got Talent - Show 6
Tunggu saja sampai selesai, dan dengarkan komentar dari Simon Cowell. Sungguh luar biasa anak kecil bisa menunjukkan bakat seperti ini. Mungkin bisa jadi pemenang nanti.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Kalau suka acara Britain’s Got Talent, coba lihat ini. Anak ini berumur 11 tahun. Lihat koordinasi tubuhnya. Dan dia belajar ini sendiri, tanpa ada yang mengajarkannya.
Aiden Davis - Britain's Got Talent - Show 6
Tunggu saja sampai selesai, dan dengarkan komentar dari Simon Cowell. Sungguh luar biasa anak kecil bisa menunjukkan bakat seperti ini. Mungkin bisa jadi pemenang nanti.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
22 May, 2009
Buku saya belum selesai
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Masalah seperti ini (Bab 1 dari buku saya menjadi copyright orang lain?) tidak perlu dipersoalkan. Sudah terjadi dengan majalah beberapa kali (3-4 kali). Saya diwawancarai oleh wartawan majalah, dan setelah artikel itu terbit, ternyata hampir semuanya (dan juga pernah semuanya) adalah Bab1 dari buku saya. Ini baru pertama kali masuk buku.
Saya tidak mau buang waktu dengan protes terhadap perkara kecil seperti ini. Masih banyak tugas saya yang lebih utama. Awalnya saya pasang bab 1 di blog, sekitar 1,5 tahun yang lalu, adalah untuk melihat kalau ada yang tertarik pada isinya (karena saya belum punya nama sebagai penulis). Alasan kedua, karena saya malas ceritakan kembali bagaimana saya menjadi Muslim kepada semua orang baru, yang selalu menanyakan hal yang sama kepada saya. Sekarang, setiap email yg masuk dengan pertanyaan itu, saya kasih link ke Bab 1 di blog aja. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi.
Ada yang bertanya kenapa saya tidak kerja full time untuk menulis buku dari dulu, biar cepat selesai. Kalau bisa begitu, dan tidak harus kerja di perusahaan lain untuk mendapat visa kerja dan gaji, mungkin enak. Tetapi untuk orang asing yang mau tinggal di sini, harus ada sponsor yang berikan visa kerja. Jadi orang bule tidak bisa sebebas itu.
Dan dari tahun kemarin ada banyak halangan juga. Komputer saya rusak. Listrik di rumah jadi bermasalah. Saya sakit 3 minggu di bulan Desember. Orang lain minta bantuan editing buku/teks mereka dengan cepat. Saya keluar kota, bantu orang lain dengan masalahnya, dan juga balas ratusan sampai ribuan email dari orang yang minta tolong setiap minggu. Jadi tidak segampang “kerja lebih cepat saja!”
Dan karena masih belum terbit, saya merasakan hikmahnya juga, karena dalam proses mempelajari teks yang sudah saya anggap “final”, saya malah dapat ide baru atau melihat suatu kekurangan di dalam teksnya yang bisa diperbaiki sekarang. Mungkin perlu ditambah 3-4 paragraf baru supaya makna dari teks sesudahnya lebih jelas. Ada juga bagian di mana saya dapat ide untuk menambahkan suatu contoh yang belum ada sebelumnya, yang terasa lebih tepat dan tajam untuk mendukung argumentasi saya. Jadi, insya Allah ada juga hikmah di balik buku yang sudah sering ditunda ini.
Dan karena saya bicarakan 2 agama terbesar di dunia, dengan jumlah pengikut sekitar 2,5 milyar orang, saya tidak mau terbitkan buku yang mengandung banyak kesalahan karena kalau terbit seperti itu, pasti dihujani dengan kritikan dan komplain dari orang lain (dan saya akan terpaksa mengaku bahwa mereka benar). Berarti untuk menghindari kejadian seperti itu, saya harus memilih kata-kata yang mau digunakan dengan sangat hati-hati karena takut salah. Percuma kalau baru terbit dan harus ditarik dari peredaran karena mengandung suatu kesalahan besar di dalam teksnya. Jadi semua perlu dicek secara teliti, biar nanti tinggal cetak ulang saja tanpa harus direvisi terus.
(Pernah terjadi, waktu saya periksa teks yang sudah selesai, saya ketemu suatu kesalahan yang tidak terlihat sebelumnya oleh saya, penerjemah, dan bahkan editor: di tengah suatu penjelasan yang cukup rumit, ada satu frase yang mengatakan “… dan Yesus jelas-jelas merupakan Tuhan…” – kata TIDAK menjadi hilang dalam proses editing, secara tidak sengaja. Mestinya: “… dan Yesus jelas-jelas TIDAK merupakan Tuhan…” Itu suatu kesalahan kecil, tetapi bisa membuat kami malu sekali kalau sudah terbit seperti itu.
Oleh karena itu, saya juga sangat aktif menjaga proses terjemahan (bersama dengan Penerjemah dan Editor saya), karena sering terjadi perubahan makna dari bahasa Inggris. Untuk penulis yang lain, ini pasti tidak menjadi masalah karena kebanyakan orang tidak bisa menjaga teks dalam 2 bahasa sekaligus. Kebanyakan orang hanya menulis dan serahkan ke penerbit, tanpa bisa kontrol terjemahan. Tetapi karena saya berharap buku ini bermanfaat untuk banyak orang, saya tidak mau ada teks dalam bahasa Indonesia yang membingungkan karena kesalahan penerjemahan, atau karena si penerjemah salah paham arti dari teks aslinya.
Semua itu membuat prosesnya panjang. Apalagi saya tidak bebas untuk mengerjakan teksnya setiap hari kalau ada banyak perkara lain yang juga perlu ditangani.
Dari buku pertama ini, sekitar 8 bab (dari 11) sudah 100% final. Dan saya masih mengedit 3 bab terakhir, dengan juga menambahkan sedikit teks baru. Hanya sedikit lagi yg dibutuhkan. Tetapi setiap kali ada halangan untuk beberapa hari sampai beberapa minggu, saya jadi lupa semua yang dikerjakan sebelumnya, dan harus dipelajari lagi supaya tidak salah. Sekarang saja, saya sudah tidak buka file buku untuk sekitar 2 minggu karena sibuk dengan yang lain. Baru mau mulai lagi hari ini karena sudah tidak ada tugas lagi. (Tapi masih ada puluhan email yang belum dibalas. Dan sebagian dari email itu harus dibalas cepat karena sangat penting bagi yang bersangkutan yang punya masalah.)
Insya Allah bisa cepat selesai buku pertama ini, dan setelah dapat income dari buku pertama, saya bisa lebih bebas untuk berfokus pada buku2 berikut yang sudah direncanakan juga. Mohon doa dari semuanya ya. Terima kasih atas semua dukungannya selama ini.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Masalah seperti ini (Bab 1 dari buku saya menjadi copyright orang lain?) tidak perlu dipersoalkan. Sudah terjadi dengan majalah beberapa kali (3-4 kali). Saya diwawancarai oleh wartawan majalah, dan setelah artikel itu terbit, ternyata hampir semuanya (dan juga pernah semuanya) adalah Bab1 dari buku saya. Ini baru pertama kali masuk buku.
Saya tidak mau buang waktu dengan protes terhadap perkara kecil seperti ini. Masih banyak tugas saya yang lebih utama. Awalnya saya pasang bab 1 di blog, sekitar 1,5 tahun yang lalu, adalah untuk melihat kalau ada yang tertarik pada isinya (karena saya belum punya nama sebagai penulis). Alasan kedua, karena saya malas ceritakan kembali bagaimana saya menjadi Muslim kepada semua orang baru, yang selalu menanyakan hal yang sama kepada saya. Sekarang, setiap email yg masuk dengan pertanyaan itu, saya kasih link ke Bab 1 di blog aja. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi.
Ada yang bertanya kenapa saya tidak kerja full time untuk menulis buku dari dulu, biar cepat selesai. Kalau bisa begitu, dan tidak harus kerja di perusahaan lain untuk mendapat visa kerja dan gaji, mungkin enak. Tetapi untuk orang asing yang mau tinggal di sini, harus ada sponsor yang berikan visa kerja. Jadi orang bule tidak bisa sebebas itu.
Dan dari tahun kemarin ada banyak halangan juga. Komputer saya rusak. Listrik di rumah jadi bermasalah. Saya sakit 3 minggu di bulan Desember. Orang lain minta bantuan editing buku/teks mereka dengan cepat. Saya keluar kota, bantu orang lain dengan masalahnya, dan juga balas ratusan sampai ribuan email dari orang yang minta tolong setiap minggu. Jadi tidak segampang “kerja lebih cepat saja!”
Dan karena masih belum terbit, saya merasakan hikmahnya juga, karena dalam proses mempelajari teks yang sudah saya anggap “final”, saya malah dapat ide baru atau melihat suatu kekurangan di dalam teksnya yang bisa diperbaiki sekarang. Mungkin perlu ditambah 3-4 paragraf baru supaya makna dari teks sesudahnya lebih jelas. Ada juga bagian di mana saya dapat ide untuk menambahkan suatu contoh yang belum ada sebelumnya, yang terasa lebih tepat dan tajam untuk mendukung argumentasi saya. Jadi, insya Allah ada juga hikmah di balik buku yang sudah sering ditunda ini.
Dan karena saya bicarakan 2 agama terbesar di dunia, dengan jumlah pengikut sekitar 2,5 milyar orang, saya tidak mau terbitkan buku yang mengandung banyak kesalahan karena kalau terbit seperti itu, pasti dihujani dengan kritikan dan komplain dari orang lain (dan saya akan terpaksa mengaku bahwa mereka benar). Berarti untuk menghindari kejadian seperti itu, saya harus memilih kata-kata yang mau digunakan dengan sangat hati-hati karena takut salah. Percuma kalau baru terbit dan harus ditarik dari peredaran karena mengandung suatu kesalahan besar di dalam teksnya. Jadi semua perlu dicek secara teliti, biar nanti tinggal cetak ulang saja tanpa harus direvisi terus.
(Pernah terjadi, waktu saya periksa teks yang sudah selesai, saya ketemu suatu kesalahan yang tidak terlihat sebelumnya oleh saya, penerjemah, dan bahkan editor: di tengah suatu penjelasan yang cukup rumit, ada satu frase yang mengatakan “… dan Yesus jelas-jelas merupakan Tuhan…” – kata TIDAK menjadi hilang dalam proses editing, secara tidak sengaja. Mestinya: “… dan Yesus jelas-jelas TIDAK merupakan Tuhan…” Itu suatu kesalahan kecil, tetapi bisa membuat kami malu sekali kalau sudah terbit seperti itu.
Oleh karena itu, saya juga sangat aktif menjaga proses terjemahan (bersama dengan Penerjemah dan Editor saya), karena sering terjadi perubahan makna dari bahasa Inggris. Untuk penulis yang lain, ini pasti tidak menjadi masalah karena kebanyakan orang tidak bisa menjaga teks dalam 2 bahasa sekaligus. Kebanyakan orang hanya menulis dan serahkan ke penerbit, tanpa bisa kontrol terjemahan. Tetapi karena saya berharap buku ini bermanfaat untuk banyak orang, saya tidak mau ada teks dalam bahasa Indonesia yang membingungkan karena kesalahan penerjemahan, atau karena si penerjemah salah paham arti dari teks aslinya.
Semua itu membuat prosesnya panjang. Apalagi saya tidak bebas untuk mengerjakan teksnya setiap hari kalau ada banyak perkara lain yang juga perlu ditangani.
Dari buku pertama ini, sekitar 8 bab (dari 11) sudah 100% final. Dan saya masih mengedit 3 bab terakhir, dengan juga menambahkan sedikit teks baru. Hanya sedikit lagi yg dibutuhkan. Tetapi setiap kali ada halangan untuk beberapa hari sampai beberapa minggu, saya jadi lupa semua yang dikerjakan sebelumnya, dan harus dipelajari lagi supaya tidak salah. Sekarang saja, saya sudah tidak buka file buku untuk sekitar 2 minggu karena sibuk dengan yang lain. Baru mau mulai lagi hari ini karena sudah tidak ada tugas lagi. (Tapi masih ada puluhan email yang belum dibalas. Dan sebagian dari email itu harus dibalas cepat karena sangat penting bagi yang bersangkutan yang punya masalah.)
Insya Allah bisa cepat selesai buku pertama ini, dan setelah dapat income dari buku pertama, saya bisa lebih bebas untuk berfokus pada buku2 berikut yang sudah direncanakan juga. Mohon doa dari semuanya ya. Terima kasih atas semua dukungannya selama ini.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
21 May, 2009
Deklarasi Mega-Prabowo di 'Gunung Sampah' Bantar Gebang
Dikabarkan bahwa deklarasi Mega-Prabowo akan dilakukan di tengah gunung sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Tentu saja banyak orang yang kaget. Berikut ini adalah wawancara antara mantan Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri dengan wartawan kami Joko Bodoh dari beritarekayasa.com
Joko: Ibu Mega, tolong menjelaskan kenapa anda mau melakukan deklarasi di gunung sampah, padahal tokoh lain seperti SBY melakukannya di tempat yang lebih mewah.
Mega: Terima kasih. Kami ingin deklarasi di tempat sampah karena kami ingin dekat kepada rakyat kecil. Dan seperti kita semua tahu, rakyat kecil di Indonesia identik dengan tempat sampah.
Joko: Jadi, menurut Ibu Mega, rakyat kecil itu tinggal di tempat sampah?
Mega: Iya, lihat gubuk-gubuk kecil mereka di mana-mana seperti di Tebet, di Kemang, di Pejaten, yang harga rumahnya tidak sampai satu milyar rupiah. Sedih sekali hati kami kalau melihat rakyat kecil itu yang hanya punya gubuk senilai ratusan juta rupiah dan lingkungannya mirip tempat sampah. Kalau rumah saya dan rumah Pak Prabowo senilai puluhan milyar rupiah. Itu baru rumah yang benar. Yang tidak sampai segitu, ya, kami anggap sampah.
Joko: Kenapa deklarasi harus dilakukan di tempat sampah? Kenapa tidak di aula seperti orang normal.
Mega: Terus terang, kami ingin meningkatkan citra sampah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pemerintah. Mereka bikin program seperti “Visit Indonesia Year 2009” yang hanya mengajak turis asing ke Bali dan tempat wisata lain. Tempat sampah bagaimana? Masa tidak mau ekspose tempat sampah kita yang sangat berkualitas pada dunia juga?
Joko: Jadi apa yang mesti dilakukan untuk meningkatkan citra tempat sampah Indonesia di mata dunia, menurut Ibu Mega?
Mega: Iya, bisa seperti kita – deklarasi di tempat sampah. Tetapi jangan berhenti di situ. Nanti kalau saya jadi Presiden lagi, rapat Kabinet juga bisa diadakan di tempat sampah. Dan pertemuan dengan duta besar dari negara sahabat bisa di tempat sampah. Buat apa selalu bikin konperensi internasional di Bali? Tempat sampah diabaikan terus. Jangan dong. Bikin konperensi internasional di tempat sampah juga!
Joko: Jadi Ibu ingin lebih banyak turis asing datang ke Indonesia untuk menikmati tempat sampah kita?
Mega: Iya, tentu saja. Tempat sampah kita tidak kalah dengan tempat sampah di negara lain. Tempat sampah kita harus diakui kualitasnya. Perlu dibuat program baru supaya orang asing bisa datang ke Indoneisa dan menikmati tempat sampah kita. Misalnya, “Visit Garbage Dumps of Indonesia Year 2010” (Kunjungilah Tempat2 Sampah Indonesia Tahun 2010). Dengan demikian, turis asing tidak hanya datang ke Bali dan bisa menikmati tempat sampah kita juga.
Joko: Apa yang bisa dinikmati oleh turis asing di tempat sampah Indonesia seperti Bantar Gebang?
Mega: Ada banyak yang menarik. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan bangun hotel2 baru di semua tempat sampah Indonesia. Dari situ, turis bisa berpetualang di tempat sampah. Ada tour khusus seperti “Masuk tempat sampah dan kembali ke hotel tanpa kena inefksi atau penyakit”. Ada tour “Tempat sampah peninggalan zaman dahulu” yang mengajak turis melihat semua sampah yang dibuang oleh nenek moyang kita sekitar 10-12 tahun yang lalu. Ada juga tour untuk yang mencari benda2 peninggalan yang masih layak dijual. Dan juga ada tour untuk menjejaki gunung sampah dan juga bisa bikin ekspedisi khusus ke puncak. Nanti di puncak gunung sampah, turis bisa tanam bendera negaranya dan foto2 bersama guide. Asyik ‘kan?
Joko: Ada yang lain yang istimewa di tempat sampah Indonesia, yang ingin Ibu angkat untuk menjadi fokus mata dunia?
Mega: Banyak sekali. Misalnya, ada banyak makanan khas, seperti tikus goreng mentega, sate tikus dengan saus yang tidak jelas, bakso tikus, tikus rebus air ciliwung, kerupuk kecoa, dan salad yang dibuat dari kulit pisang, kulit jeruk, dan kulit kelapa. Masih ada banyak lagi.
Joko: Kedengarannya enak sekali. Turis asing sudah pasti tidak mau lagi ke Bali setelah mereka tahu tentang istimewanya tempat sampah Indonesia yang selama ini diabaikan dan tidak pernah dijual ke dunia oleh pemerintah kita. Justru kunjungan Ibu Mega ke tempat sampah untuk deklarasi akan menjadikan tempat sampah Indonesia dapat sorotan tajam dari manca negara.
Mega: Iya, memang begitu tujuan kami. Kami inginkan dunia menyadari bahwa mayoritas dari rakyat indonesia memang tinggal di tempat sampah. Tetapi kami senang kalau dunia mengetahuinya dan bisa melihat sendiri bahwa tempat sampah kami berkualitas tinggi dan layak untuk dikunjungi.
Joko: Baiklah. Sebagai pertanyaan terakhir, apa nanti Ibu Mega datang ke tempat sampah naik kedaraan umum seperti bajaj atau bemo biar merasa lebih dekat kepada rakyat kecil?
Mega: Naik Range Rover.
Joko: Oh, jadi tidak pakai kendaraan “rakyat kecil”?
Mega: Enak aja lhu!
Joko: Baiklah. Terima kasih Ibu Mega. Semoga semua rencana anda menghasilkan banyak sampah baru bagi Indonesia.
Mega: Terima kasih. Semoga begitu.
Sumber: Beritarekayasa.com
(Tentu saja semua berita ini 100% fiktif dan rekayasa. Heheh).
Joko: Ibu Mega, tolong menjelaskan kenapa anda mau melakukan deklarasi di gunung sampah, padahal tokoh lain seperti SBY melakukannya di tempat yang lebih mewah.
Mega: Terima kasih. Kami ingin deklarasi di tempat sampah karena kami ingin dekat kepada rakyat kecil. Dan seperti kita semua tahu, rakyat kecil di Indonesia identik dengan tempat sampah.
Joko: Jadi, menurut Ibu Mega, rakyat kecil itu tinggal di tempat sampah?
Mega: Iya, lihat gubuk-gubuk kecil mereka di mana-mana seperti di Tebet, di Kemang, di Pejaten, yang harga rumahnya tidak sampai satu milyar rupiah. Sedih sekali hati kami kalau melihat rakyat kecil itu yang hanya punya gubuk senilai ratusan juta rupiah dan lingkungannya mirip tempat sampah. Kalau rumah saya dan rumah Pak Prabowo senilai puluhan milyar rupiah. Itu baru rumah yang benar. Yang tidak sampai segitu, ya, kami anggap sampah.
Joko: Kenapa deklarasi harus dilakukan di tempat sampah? Kenapa tidak di aula seperti orang normal.
Mega: Terus terang, kami ingin meningkatkan citra sampah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pemerintah. Mereka bikin program seperti “Visit Indonesia Year 2009” yang hanya mengajak turis asing ke Bali dan tempat wisata lain. Tempat sampah bagaimana? Masa tidak mau ekspose tempat sampah kita yang sangat berkualitas pada dunia juga?
Joko: Jadi apa yang mesti dilakukan untuk meningkatkan citra tempat sampah Indonesia di mata dunia, menurut Ibu Mega?
Mega: Iya, bisa seperti kita – deklarasi di tempat sampah. Tetapi jangan berhenti di situ. Nanti kalau saya jadi Presiden lagi, rapat Kabinet juga bisa diadakan di tempat sampah. Dan pertemuan dengan duta besar dari negara sahabat bisa di tempat sampah. Buat apa selalu bikin konperensi internasional di Bali? Tempat sampah diabaikan terus. Jangan dong. Bikin konperensi internasional di tempat sampah juga!
Joko: Jadi Ibu ingin lebih banyak turis asing datang ke Indonesia untuk menikmati tempat sampah kita?
Mega: Iya, tentu saja. Tempat sampah kita tidak kalah dengan tempat sampah di negara lain. Tempat sampah kita harus diakui kualitasnya. Perlu dibuat program baru supaya orang asing bisa datang ke Indoneisa dan menikmati tempat sampah kita. Misalnya, “Visit Garbage Dumps of Indonesia Year 2010” (Kunjungilah Tempat2 Sampah Indonesia Tahun 2010). Dengan demikian, turis asing tidak hanya datang ke Bali dan bisa menikmati tempat sampah kita juga.
Joko: Apa yang bisa dinikmati oleh turis asing di tempat sampah Indonesia seperti Bantar Gebang?
Mega: Ada banyak yang menarik. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan bangun hotel2 baru di semua tempat sampah Indonesia. Dari situ, turis bisa berpetualang di tempat sampah. Ada tour khusus seperti “Masuk tempat sampah dan kembali ke hotel tanpa kena inefksi atau penyakit”. Ada tour “Tempat sampah peninggalan zaman dahulu” yang mengajak turis melihat semua sampah yang dibuang oleh nenek moyang kita sekitar 10-12 tahun yang lalu. Ada juga tour untuk yang mencari benda2 peninggalan yang masih layak dijual. Dan juga ada tour untuk menjejaki gunung sampah dan juga bisa bikin ekspedisi khusus ke puncak. Nanti di puncak gunung sampah, turis bisa tanam bendera negaranya dan foto2 bersama guide. Asyik ‘kan?
Joko: Ada yang lain yang istimewa di tempat sampah Indonesia, yang ingin Ibu angkat untuk menjadi fokus mata dunia?
Mega: Banyak sekali. Misalnya, ada banyak makanan khas, seperti tikus goreng mentega, sate tikus dengan saus yang tidak jelas, bakso tikus, tikus rebus air ciliwung, kerupuk kecoa, dan salad yang dibuat dari kulit pisang, kulit jeruk, dan kulit kelapa. Masih ada banyak lagi.
Joko: Kedengarannya enak sekali. Turis asing sudah pasti tidak mau lagi ke Bali setelah mereka tahu tentang istimewanya tempat sampah Indonesia yang selama ini diabaikan dan tidak pernah dijual ke dunia oleh pemerintah kita. Justru kunjungan Ibu Mega ke tempat sampah untuk deklarasi akan menjadikan tempat sampah Indonesia dapat sorotan tajam dari manca negara.
Mega: Iya, memang begitu tujuan kami. Kami inginkan dunia menyadari bahwa mayoritas dari rakyat indonesia memang tinggal di tempat sampah. Tetapi kami senang kalau dunia mengetahuinya dan bisa melihat sendiri bahwa tempat sampah kami berkualitas tinggi dan layak untuk dikunjungi.
Joko: Baiklah. Sebagai pertanyaan terakhir, apa nanti Ibu Mega datang ke tempat sampah naik kedaraan umum seperti bajaj atau bemo biar merasa lebih dekat kepada rakyat kecil?
Mega: Naik Range Rover.
Joko: Oh, jadi tidak pakai kendaraan “rakyat kecil”?
Mega: Enak aja lhu!
Joko: Baiklah. Terima kasih Ibu Mega. Semoga semua rencana anda menghasilkan banyak sampah baru bagi Indonesia.
Mega: Terima kasih. Semoga begitu.
Sumber: Beritarekayasa.com
(Tentu saja semua berita ini 100% fiktif dan rekayasa. Heheh).
20 May, 2009
Bab 1 dari buku saya menjadi copyright orang lain?
Islam, Eropa & logika By Syarifah Salwasalsabila
Cover bukunya di sini: Islam, Eropa & logika
Dan Bab 1 dari buku saya mulai di sini, pada halaman 84.
Untuk beberapa halaman sesudahnya, isinya adalah bab 1 dari buku saya yang ada di blog. Bedanya hanya kata “saya” diganti dengan kata “dia”. Dan ternyata, isi dari bab ini sudah menjadi “copyright” bagi Syarifah Salwasalsabila sebagai penulis buku Islam, Eropa & logika, tanpa bicara kepada saya.
Pengarang : Syarifah Salwasalsabila
Penerbit : [Yang dicatat sebagai penerbit hubungi saya dan mengatakan bukan penerbit, dan minta namanya dihapus. Mereka juga bilang tidak mengurus copyright dan hanya cetak saja!!??]
Edition Cet. 1.
ISBN 979173433X
Stok : Tersedia Harga : Rp. 28.000 Rp. 22.400
145 p. ; 21 cm.
Jadi Bab1 dari buku saya diambil begitu saja, dan dicopyright oleh orang lain. Lucu.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
19 May, 2009
Ketua MK: KPU Tak Serius Hadapi Gugatan Pemilu
Selasa, 19/05/2009 11:37 WIB
Muhammad Nur Abdurrahman - detikPemilu
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang digelar di MK. Padahal ini dapat berakibat pada kerugian KPU sendiri.
"Kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait sengketa pemilu yang sudah masuk pada hari kedua. Bahwa sampai dengan hari ini nampaknya KPU tak serius menanggapi sidang ini," kata Mahfud.
Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di Kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2009).
Madfud memberi contoh, jaksa pengacara negara (JPN) yang mewakili KPU dan KPU sendiri tidak datang dalam 11 sidang yang digelar hari ini. Dengan demikian, KPU tidak memberikan bantahan terhadap gugatan yang diajukan pemohon.
"Jadi ada 11 kasus yang dilewatkan hari ini, dan KPU tidak membantah gugatan tadi," jelasnya.
Sedangkan kemarin, lanjut dia, banyak jaksa yang tidak siap menjawab gugatan yang diajukan peserta pemilu. Kalaupun siap, rata-rata jawaban para jaksa tersebut seragam.
"Bahwa permohonan dan gugatan dari pemohon dikatakan bukti dokumennya harus otentik atau sudah kadaluwarsa," kata Mahfud.
Mahfud menyarankan agar KPU lebih serius menanggapi persidangan di MK. Sebab MK tetap akan mengeluarkan keputusan. Jika KPU tidak memberikan bantahan, MK akan memutus berdasarkan bukti dari pemohon. Itu artinya KPU akan kalah.
"Hingga kini masih ada 500 kasus yang harus diputus. Kalau ini dilewatkan kasihan orang yang digugat. Kan yang digugat atas nama KPU dan KPUD," cetus Mahfud.
Menurut Mahfud, 96 JPN yang dikerahkan untuk membela KPU tentu tidak bisa mencari bukti sendiri ke daerah-daerah. Karena itu, dia menyarankan agar KPU memfasilitasi para jaksa untuk mencari bukti-bukti tersebut.
"Sehingga nantinya tidak ada sikap pasrah bongkokan KPU dan jika ditanya kepada jaksa-jaksa jawabannya tidak sama. Kadaluwarsalah, bukti tidak otentiklah," pungkasnya. ( irw / nrl )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Muhammad Nur Abdurrahman - detikPemilu
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang digelar di MK. Padahal ini dapat berakibat pada kerugian KPU sendiri.
"Kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait sengketa pemilu yang sudah masuk pada hari kedua. Bahwa sampai dengan hari ini nampaknya KPU tak serius menanggapi sidang ini," kata Mahfud.
Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di Kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2009).
Madfud memberi contoh, jaksa pengacara negara (JPN) yang mewakili KPU dan KPU sendiri tidak datang dalam 11 sidang yang digelar hari ini. Dengan demikian, KPU tidak memberikan bantahan terhadap gugatan yang diajukan pemohon.
"Jadi ada 11 kasus yang dilewatkan hari ini, dan KPU tidak membantah gugatan tadi," jelasnya.
Sedangkan kemarin, lanjut dia, banyak jaksa yang tidak siap menjawab gugatan yang diajukan peserta pemilu. Kalaupun siap, rata-rata jawaban para jaksa tersebut seragam.
"Bahwa permohonan dan gugatan dari pemohon dikatakan bukti dokumennya harus otentik atau sudah kadaluwarsa," kata Mahfud.
Mahfud menyarankan agar KPU lebih serius menanggapi persidangan di MK. Sebab MK tetap akan mengeluarkan keputusan. Jika KPU tidak memberikan bantahan, MK akan memutus berdasarkan bukti dari pemohon. Itu artinya KPU akan kalah.
"Hingga kini masih ada 500 kasus yang harus diputus. Kalau ini dilewatkan kasihan orang yang digugat. Kan yang digugat atas nama KPU dan KPUD," cetus Mahfud.
Menurut Mahfud, 96 JPN yang dikerahkan untuk membela KPU tentu tidak bisa mencari bukti sendiri ke daerah-daerah. Karena itu, dia menyarankan agar KPU memfasilitasi para jaksa untuk mencari bukti-bukti tersebut.
"Sehingga nantinya tidak ada sikap pasrah bongkokan KPU dan jika ditanya kepada jaksa-jaksa jawabannya tidak sama. Kadaluwarsalah, bukti tidak otentiklah," pungkasnya. ( irw / nrl )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
18 May, 2009
Harta Prabowo Rp 1,7 T Berupa Perusahaan, Saham Hingga Kuda
Mungkin pada saat membicarakan “ekonomi rakyat”, yang dimaksudkan Prabowo adalah bila terpilih sebagai presiden, dia akan memastikan bahwa rakyat mendapat sistem ekonomi di mana rakyat kerja keras, dan menjadi kaya adalah Prabowo.
Kalau benar2 peduli pada rakyat dan keadaan buruknya, kenapa tidak dari dulu mendirikan sekolah gratis, rumah sakit dan klinik gratis, panti asuhan dan lain sebagainya? Kok baru peduli pada ekonomi rakyat sekarang? Dan hasilnya selama menjadi jenderal di sini, ternyata menjadi kaya raya pada saat rakyat menderita. Akapah itu bukti dari “perjuangannya” bagi rakyat Indonesia? Sayang dia tidak “peduli pada rakyat” sebelum menjadi cawapres! 1,7 Trilyun lumayan lho, buat anak yatim yang lapar.
Wassalam,
Gene
********
Harta Prabowo Rp 1,7 T Berupa Perusahaan, Saham Hingga Kuda
Senin, 18/05/2009 18:06 WIB
Aprizal Rahmatullah - detikPemilu
Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan bahwa total harta kekayaan Prabowo Subianto berkisar Rp 1,6 sampai 1,7 triliun. Rincian total harta kekayaan cawapres Megawati itu mulai dari aset perusahaan, saham, sampai kuda.
"Totalnya saya kurang tahu pasti, tapi dari Rp 1,6 sampai Rp 1,7 triliun. Sebagian besar itu adalah aset-aset perusahaan dan saham-saham," ungkap Muzani usai memberikan laporan harta kekayaan Prabowo Subianto di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Senin (18/5/2009).
Menurut Muzani, Prabowo memiliki 27 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan dan peternakan. "Termasuk memiliki 80 sampai 90 kuda," beber Muzani.
Untuk uang cash, kata Muzani, Prabowo melaporkan dalam bentuk rupiah sebesar Rp 28 miliar. Sedangkan dalam bentuk dollar AS, Muzani tidak tahu pasti jumlahnya.
"Uang dalam bentuk dollar, 12 ribu, 18 ribu, 14 ribu," ujar Muzani menjumlahkan.
Harta berjubel Prabowo dalam bentuk saham juga tersebar di Argentina dan Perancis. Mantan Pangkostrad itu juga melaporkan 10 mobil yang ia miliki. ( lrn / nrl )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Kalau benar2 peduli pada rakyat dan keadaan buruknya, kenapa tidak dari dulu mendirikan sekolah gratis, rumah sakit dan klinik gratis, panti asuhan dan lain sebagainya? Kok baru peduli pada ekonomi rakyat sekarang? Dan hasilnya selama menjadi jenderal di sini, ternyata menjadi kaya raya pada saat rakyat menderita. Akapah itu bukti dari “perjuangannya” bagi rakyat Indonesia? Sayang dia tidak “peduli pada rakyat” sebelum menjadi cawapres! 1,7 Trilyun lumayan lho, buat anak yatim yang lapar.
Wassalam,
Gene
********
Harta Prabowo Rp 1,7 T Berupa Perusahaan, Saham Hingga Kuda
Senin, 18/05/2009 18:06 WIB
Aprizal Rahmatullah - detikPemilu
Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan bahwa total harta kekayaan Prabowo Subianto berkisar Rp 1,6 sampai 1,7 triliun. Rincian total harta kekayaan cawapres Megawati itu mulai dari aset perusahaan, saham, sampai kuda.
"Totalnya saya kurang tahu pasti, tapi dari Rp 1,6 sampai Rp 1,7 triliun. Sebagian besar itu adalah aset-aset perusahaan dan saham-saham," ungkap Muzani usai memberikan laporan harta kekayaan Prabowo Subianto di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Senin (18/5/2009).
Menurut Muzani, Prabowo memiliki 27 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan dan peternakan. "Termasuk memiliki 80 sampai 90 kuda," beber Muzani.
Untuk uang cash, kata Muzani, Prabowo melaporkan dalam bentuk rupiah sebesar Rp 28 miliar. Sedangkan dalam bentuk dollar AS, Muzani tidak tahu pasti jumlahnya.
"Uang dalam bentuk dollar, 12 ribu, 18 ribu, 14 ribu," ujar Muzani menjumlahkan.
Harta berjubel Prabowo dalam bentuk saham juga tersebar di Argentina dan Perancis. Mantan Pangkostrad itu juga melaporkan 10 mobil yang ia miliki. ( lrn / nrl )
Sumber: pemilu.detiknews.com
17 May, 2009
Parpol Jangan Sibuk Koalisi dan Hitung Suara, Awasi Perbaikan DPS!
Jumat, 15/05/2009 12:10 WIB
Yogi Wirawan - detikPemilu
Jakarta - Partai politik diminta tidak hanya sibuk menghitung suara Pileg dan berkoalisi. Parpol diminta memperhatikan hak konstituen yang terancam terabaikan karena tidak tercantum di daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Parpol jangan sibuk dengan penghitungan suara saja dan berelit politik saja. Pikirkan hak-hak konstituen mereka agar tidak terjadi penggelembungan suara nantinya," pinta Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron.
Hal itu disampaikan Daniel di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya 7, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2009).
Selain meminta parpol mengawal validasi perbaikan DPS, Daniel juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengetatkan pengawasan dan mempublikasikan hasil pengawasan pemutakhiran DPS itu.
Yang utama, mereka mendesak KPU melakukan validasi data DPS yang diumumkan.
"DPS Pilpres akan jadi bom waktu. Karena dari mekanisme surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU sampai saat ini masih bermasalah. Dari sampel data yang kami temukan dari 70 sampel di 30 provinsi di Indonesia banyak pemilih tidak masuk dalam DPS," tukas dia.
JPPR menemukan DPS tidak diumumkan, kemudian data-data orang yang meninggal masih terdaftar. "Lalu juga masih ada yang dobel nama dan tidak dicantumkannya nomor induk kependudukan (NIK) dan ini menurut saya sama seperti DPT Pileg yang tidak lebih baik," jelas dia. ( nwk / iy )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Yogi Wirawan - detikPemilu
Jakarta - Partai politik diminta tidak hanya sibuk menghitung suara Pileg dan berkoalisi. Parpol diminta memperhatikan hak konstituen yang terancam terabaikan karena tidak tercantum di daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Parpol jangan sibuk dengan penghitungan suara saja dan berelit politik saja. Pikirkan hak-hak konstituen mereka agar tidak terjadi penggelembungan suara nantinya," pinta Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron.
Hal itu disampaikan Daniel di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya 7, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2009).
Selain meminta parpol mengawal validasi perbaikan DPS, Daniel juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengetatkan pengawasan dan mempublikasikan hasil pengawasan pemutakhiran DPS itu.
Yang utama, mereka mendesak KPU melakukan validasi data DPS yang diumumkan.
"DPS Pilpres akan jadi bom waktu. Karena dari mekanisme surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU sampai saat ini masih bermasalah. Dari sampel data yang kami temukan dari 70 sampel di 30 provinsi di Indonesia banyak pemilih tidak masuk dalam DPS," tukas dia.
JPPR menemukan DPS tidak diumumkan, kemudian data-data orang yang meninggal masih terdaftar. "Lalu juga masih ada yang dobel nama dan tidak dicantumkannya nomor induk kependudukan (NIK) dan ini menurut saya sama seperti DPT Pileg yang tidak lebih baik," jelas dia. ( nwk / iy )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
15 May, 2009
'Pencawapresan' Boediono Ciderai Hukum!
Citizen Journalism
15/05/2009 - 05:52
Ada sejumlah hal yang patut dikritisi menyangkut rencana SBY merekrut Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai cawapres untuk mendampinginya maju di Pilpres 2009. Bila kurang teliti, langkah politik SBY itu justru bisa menciderai hukum. Mengapa?
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya harus melalui proses fit & proper test (uji kepatutan dan kelayakan) oleh DPR. Satu di antara mereka yang lulus kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Mereka hanya dapat berhenti atau diberhentikan apabila antara lain, selesai masa jabatan, meninggal dunia, melanggar hukum, dan perundang-undangan, serta berhalangan tetap.
Dalam kasus rencana SBY merekrut Boediono untuk mendampinginya dalam Pilpres sebagai cawapres, maka ada bebera hal yang harus dipertanyakan. Adakah hak prerogatif Presiden untuk merekrut begitu saja seseorang yang sedang memegang suatu jabatan yang diperolehnya melalui fit & proper test oleh DPR? Tidakkah ada hak atau andil DPR dalam proses penetapan jabatan tersebut? Bukan hal yang tidak mungkin, pihak DPR akan mempertanyakannya.
Harus juga diingat kegiatan SBY dalam mencari cawapres dalam Pilpres ini adalah dalam kapasitas sebagai pribadi atau golongan, bukan sebagai Presiden yang sedang menjabat. Karena itu, SBY tidak dapat begitu saja merekrut seorang pejabat yang incumbent.
Apabila SBY ingin memaksakan kehendak merekrut Boediono yang incumbent selaku Gubernur BI, maka harus ada alasan yang kuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya Boediono harus diberhentikan dulu sebagai Gubernur BI, kemudian diikuti dengan penggantian atau pemilihan Gubernur BI yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia.
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan dan pengendalian moneter, sistem pembayaran, dan pegelolaan devisa. Sehingga sangat strategis dan mempunyai posisi sentral dalam kebijaksanaan perekonomian Negara. Artinya BI tidak dapat diintervensi begitu saja.
Bank Indonesia sewaktu-waktu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang menjadi wewenangnya, tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang disebut namanya dalam UUD 1945 yang asli. Sekalipun tidak dalam pasalnya tetapi dicantumkan dalam penjelasannya, namun itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
Kedudukan Bank Indonesia yang otonom dan independen, berbeda dengan lembaga lain seperti departemen atau kementerian yang pembentukkan dan penamaannya cukup diatur oleh pemerintah. Dengan demikian kedudukan Gubernur BI sebagaimana instansinya juga independen, sehingga kedudukan, status, peran, dan tanggung jawabnya demikian besar dan berat.
Di berbagai negara, peran dan kedudukan Bank Sentral sebagai penyeimbang aktivitas kabinet atau pemerintah. Sehingga di beberapa negara masa jabatan Gubernur Bank Sentral biasanya tidak bersamaan dengan masa jabatan kabinetnya. Ini sebagai antisipasi apabila terjadi permasalahan dalam kinerja pemerintahannya, maka masalah yang berkaitan dengan ekonomi atau moneter dapat ditangani oleh Bank Sentral-nya.
Untuk konteks Indonesia, terutama dalam hiruk pikuk pilpres seperti sekarang ini, setiap capres tidak sulit untuk mencari cawapresnya karena cukup banyak yang antri. Tetapi dalam mencari seseorang untuk menjabat Gubernur Bank Indonesia, tidaklah mudah. Karena harus orang yang berbobot dalam ilmu dan pengalamannya di bidang ekonomi dan moneter, berwibawa, jujur, bersih, integritas penuh, disegani, berkarakter, bermoral, dikenal oleh masyarakat dalam negeri maupun internasional.
Ia tampil di depan publik hanya pada waktu yang tepat, bicara seperlunya, karena setiap perkataan atau ucapannya dapat menjadi peraturan. Setiap pidato atau sambutannya singkat, padat penuh makna, dan setiap data serta angka yang disajikan selalu akurat. Komentar atau analisanya yang orisinil dan tajam dalam masalah ekonomi selalu menjadi referensi atau rujukan tiap orang, mahasiswa, akademisi, praktisi, peneliti, dunia usaha, dan masyarakat umumnya dan dapat mempengaruhi pasar.
Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, sebaiknya SBY mencari calon lain. Bukan karena Boediono yang sedang incumbent dan ideologi ekonominya, tetapi semata-mata karena alasan sistem hukum dan mekanismenya. Juga demi mengamankan intstansi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dari intrik-intrik politik praktis dari pihak mana pun.
Annisa Thamara
annisathamara2@gmail.com
Sumber: Inilah.com
15/05/2009 - 05:52
Ada sejumlah hal yang patut dikritisi menyangkut rencana SBY merekrut Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai cawapres untuk mendampinginya maju di Pilpres 2009. Bila kurang teliti, langkah politik SBY itu justru bisa menciderai hukum. Mengapa?
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya harus melalui proses fit & proper test (uji kepatutan dan kelayakan) oleh DPR. Satu di antara mereka yang lulus kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Mereka hanya dapat berhenti atau diberhentikan apabila antara lain, selesai masa jabatan, meninggal dunia, melanggar hukum, dan perundang-undangan, serta berhalangan tetap.
Dalam kasus rencana SBY merekrut Boediono untuk mendampinginya dalam Pilpres sebagai cawapres, maka ada bebera hal yang harus dipertanyakan. Adakah hak prerogatif Presiden untuk merekrut begitu saja seseorang yang sedang memegang suatu jabatan yang diperolehnya melalui fit & proper test oleh DPR? Tidakkah ada hak atau andil DPR dalam proses penetapan jabatan tersebut? Bukan hal yang tidak mungkin, pihak DPR akan mempertanyakannya.
Harus juga diingat kegiatan SBY dalam mencari cawapres dalam Pilpres ini adalah dalam kapasitas sebagai pribadi atau golongan, bukan sebagai Presiden yang sedang menjabat. Karena itu, SBY tidak dapat begitu saja merekrut seorang pejabat yang incumbent.
Apabila SBY ingin memaksakan kehendak merekrut Boediono yang incumbent selaku Gubernur BI, maka harus ada alasan yang kuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya Boediono harus diberhentikan dulu sebagai Gubernur BI, kemudian diikuti dengan penggantian atau pemilihan Gubernur BI yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia.
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan dan pengendalian moneter, sistem pembayaran, dan pegelolaan devisa. Sehingga sangat strategis dan mempunyai posisi sentral dalam kebijaksanaan perekonomian Negara. Artinya BI tidak dapat diintervensi begitu saja.
Bank Indonesia sewaktu-waktu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang menjadi wewenangnya, tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang disebut namanya dalam UUD 1945 yang asli. Sekalipun tidak dalam pasalnya tetapi dicantumkan dalam penjelasannya, namun itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
Kedudukan Bank Indonesia yang otonom dan independen, berbeda dengan lembaga lain seperti departemen atau kementerian yang pembentukkan dan penamaannya cukup diatur oleh pemerintah. Dengan demikian kedudukan Gubernur BI sebagaimana instansinya juga independen, sehingga kedudukan, status, peran, dan tanggung jawabnya demikian besar dan berat.
Di berbagai negara, peran dan kedudukan Bank Sentral sebagai penyeimbang aktivitas kabinet atau pemerintah. Sehingga di beberapa negara masa jabatan Gubernur Bank Sentral biasanya tidak bersamaan dengan masa jabatan kabinetnya. Ini sebagai antisipasi apabila terjadi permasalahan dalam kinerja pemerintahannya, maka masalah yang berkaitan dengan ekonomi atau moneter dapat ditangani oleh Bank Sentral-nya.
Untuk konteks Indonesia, terutama dalam hiruk pikuk pilpres seperti sekarang ini, setiap capres tidak sulit untuk mencari cawapresnya karena cukup banyak yang antri. Tetapi dalam mencari seseorang untuk menjabat Gubernur Bank Indonesia, tidaklah mudah. Karena harus orang yang berbobot dalam ilmu dan pengalamannya di bidang ekonomi dan moneter, berwibawa, jujur, bersih, integritas penuh, disegani, berkarakter, bermoral, dikenal oleh masyarakat dalam negeri maupun internasional.
Ia tampil di depan publik hanya pada waktu yang tepat, bicara seperlunya, karena setiap perkataan atau ucapannya dapat menjadi peraturan. Setiap pidato atau sambutannya singkat, padat penuh makna, dan setiap data serta angka yang disajikan selalu akurat. Komentar atau analisanya yang orisinil dan tajam dalam masalah ekonomi selalu menjadi referensi atau rujukan tiap orang, mahasiswa, akademisi, praktisi, peneliti, dunia usaha, dan masyarakat umumnya dan dapat mempengaruhi pasar.
Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, sebaiknya SBY mencari calon lain. Bukan karena Boediono yang sedang incumbent dan ideologi ekonominya, tetapi semata-mata karena alasan sistem hukum dan mekanismenya. Juga demi mengamankan intstansi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dari intrik-intrik politik praktis dari pihak mana pun.
Annisa Thamara
annisathamara2@gmail.com
Sumber: Inilah.com
Spanduk "Say No To Boediono" Sudah Tidak Ada
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Bagaimana masa depan bangsa Indonesia? Apakah ini sudah awal dari Orde Baru versi II?
Semua orang akan bertindak untuk membuat “bapak senang”. Dan kebebasan bicara, kebebasan pers dan berbagai kebebasan lain akan hilang satu demi satu. Yang penting “asal bapak senang”. Dan kalau ternyata bapak tidak senang, para pendukung akan lari cepat untuk mengatasi keadaan tersebut sehingga bapak kembali senang lagi.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
Spanduk "Say No To Boediono" Sudah Tidak Ada
Jumat, 15 Mei 2009 | 10:57 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com — Satpol PP Kota Bandung mencopot spanduk-spanduk penolakan terhadap Boediono, Gubernur Bank Indonesia yang dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, bertuliskan "Say No To Budiono, Say Yes To Budi Anduk".
"Setelah dilakukan pertemuan dengan dinas pertamanan, spanduk yang terpasang di beberapa titik sudah kami copot tadi malam," kata Kepala Bidang Operasional Satpol PP Kota Bandung Kurnaedi, Jumat.
Ia mengatakan, keputusan menurunkan spanduk bernada sindiran tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Pertamanan Kota Bandung. Sebelumnya, sebuah organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Bangsa (FPB) memasang sejumlah spanduk bertuliskan "Say No To Budiono, Say Yes To Budi Anduk" di beberapa titik jalan di Kota Bandung, seperti di depan Pasar Induk Caringin, Jalan Diponegoro, Jalan Ir H Djuanda (Dago), dan kawasan Pelajar Pejuang.
Spanduk berlatar kain putih yang warna tulisannya bercampur, antara hitam, merah, dan biru tersebut dipasang karena banyaknya penolakan berbagai pihak terhadap Boediono yang disebut-sebut sebagai calon kuat cawapres yang mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009 mendatang.
Sumber: Kompas.com
Bagaimana masa depan bangsa Indonesia? Apakah ini sudah awal dari Orde Baru versi II?
Semua orang akan bertindak untuk membuat “bapak senang”. Dan kebebasan bicara, kebebasan pers dan berbagai kebebasan lain akan hilang satu demi satu. Yang penting “asal bapak senang”. Dan kalau ternyata bapak tidak senang, para pendukung akan lari cepat untuk mengatasi keadaan tersebut sehingga bapak kembali senang lagi.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
Spanduk "Say No To Boediono" Sudah Tidak Ada
Jumat, 15 Mei 2009 | 10:57 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com — Satpol PP Kota Bandung mencopot spanduk-spanduk penolakan terhadap Boediono, Gubernur Bank Indonesia yang dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, bertuliskan "Say No To Budiono, Say Yes To Budi Anduk".
"Setelah dilakukan pertemuan dengan dinas pertamanan, spanduk yang terpasang di beberapa titik sudah kami copot tadi malam," kata Kepala Bidang Operasional Satpol PP Kota Bandung Kurnaedi, Jumat.
Ia mengatakan, keputusan menurunkan spanduk bernada sindiran tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Pertamanan Kota Bandung. Sebelumnya, sebuah organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Bangsa (FPB) memasang sejumlah spanduk bertuliskan "Say No To Budiono, Say Yes To Budi Anduk" di beberapa titik jalan di Kota Bandung, seperti di depan Pasar Induk Caringin, Jalan Diponegoro, Jalan Ir H Djuanda (Dago), dan kawasan Pelajar Pejuang.
Spanduk berlatar kain putih yang warna tulisannya bercampur, antara hitam, merah, dan biru tersebut dipasang karena banyaknya penolakan berbagai pihak terhadap Boediono yang disebut-sebut sebagai calon kuat cawapres yang mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009 mendatang.
Sumber: Kompas.com
Sejumlah LSM Laporkan Dugaan Korupsi IT KPU
[13/5/09]
Pengakuan KPU tentang gagalnya sistem tabulasi nasional hasil pemilu legislatif 2009 berbuntut panjang. Sejumlah LSM tergabung dalam tim Independent Monitoring Organization (IMO) melaporkan kepada KPK tentang dugaan korupsi dalam pengadaan peralatan information technology (IT) di KPU. Berdasarkan penelusuran IMO, dari pagu biaya secara keseluruhan sebesar Rp69,98 milyar, terdapat selisih terhadap harga pasar sebesar Rp36,5 milyar atau sekitar 63 persen.
Khusus untuk pengadaan Intelligent Character Recognition (ICR) yang disebut-sebut sebagai biang kegagalan sistem tabulasi KPU, IMO menemukan potensi pemborosan anggaran sebesar Rp8,88 milyar atau 38 persen dari total pagu yang dipatok sebesar Rp23,18 milyar. Perencanaan yang buruk, menurut IMO, menjadi pangkal penyebab terjadinya pemborosan di KPU.
IMO menilai pengadaan peralatan IT di KPU melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Pasal 3 dan Pasal 13 Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terkait prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
“Kami meminta KPK segera menindaklanjuti temuan ini di dalam penyidikan atas indikasi korupsi terkait pengadaan fasilitas IT KPU,” ujar Roy Salam dari Indonesia Budget Center. Selain itu, Roy juga meminta BPK melakukan audit investigatif atas proyek yang ditaksir bernilai Rp234 milyar ini.
Sumber: Hukumonline.com
Pengakuan KPU tentang gagalnya sistem tabulasi nasional hasil pemilu legislatif 2009 berbuntut panjang. Sejumlah LSM tergabung dalam tim Independent Monitoring Organization (IMO) melaporkan kepada KPK tentang dugaan korupsi dalam pengadaan peralatan information technology (IT) di KPU. Berdasarkan penelusuran IMO, dari pagu biaya secara keseluruhan sebesar Rp69,98 milyar, terdapat selisih terhadap harga pasar sebesar Rp36,5 milyar atau sekitar 63 persen.
Khusus untuk pengadaan Intelligent Character Recognition (ICR) yang disebut-sebut sebagai biang kegagalan sistem tabulasi KPU, IMO menemukan potensi pemborosan anggaran sebesar Rp8,88 milyar atau 38 persen dari total pagu yang dipatok sebesar Rp23,18 milyar. Perencanaan yang buruk, menurut IMO, menjadi pangkal penyebab terjadinya pemborosan di KPU.
IMO menilai pengadaan peralatan IT di KPU melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Pasal 3 dan Pasal 13 Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terkait prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
“Kami meminta KPK segera menindaklanjuti temuan ini di dalam penyidikan atas indikasi korupsi terkait pengadaan fasilitas IT KPU,” ujar Roy Salam dari Indonesia Budget Center. Selain itu, Roy juga meminta BPK melakukan audit investigatif atas proyek yang ditaksir bernilai Rp234 milyar ini.
Sumber: Hukumonline.com
14 May, 2009
Al-Azhar: Korban Pemerkosaan Boleh Aborsi
By Republika Newsroom
Selasa, 12 Mei 2009 pukul 11:24:00
KAIRO -- Fatwa yang disampaikan Grand Syekh Al-Azhar Dr. Muhammad Sayyed Tantawi tentang bolehnya aborsi bagi wanita korban pemerkosaan telah menuai pro dan kontra.
Fatwa tersebut disampaikannya minggu lalu dalam sebuah pertemuan ilmiyah diniyah untuk menjawab pertanyaan sekitar hukum aborsi bagi wanita korban perkosaan dan dinyatakan hamil. Syekh Al-Azhar menjawab, "Aborsi diperbolehkan dengan syarat wanita tersebut mempunyai track record yang baik dan persetubuhan yang terjadi di luar keinginannya."
Dr. Musthofa Sak'ah, anggota Majma' al-Buhust al-Islamiyah Al-Azhar, mendukung fatwa Syekh Al-Azhar tersebut. Menurutnya, diperbolehkannya aborsi dari hasil persetubuhan yang tidak diinginkan oleh pihak wanita (pemerkosaan) bersifat dharurat. Dan kaidah Fiqih mengatakan bahwa dalam kondisi dharurat sesuatu yang dilarang menjadi diperbolehkan.
Syarat diperbolehkannya aborsi tersebut adalah usia kehamilan akibat pemerkosaan tersebut tidak lebih 120 hari. Jika aborsi dilakukan setelah batas ini maka terhitung sebagai pembunuhan, dan ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.
Sepakat dengan hal ini, Syekh Mahmud Asyur, mantan wakil Syekh Al-Azhar, mengatakan bahwa diperbolehkannya aborsi bagi wanita korban pemerkosaan sebelum usia kehamilan memasuki 120 hari adalah hukum yang telah disepakati ulama Majma' al-Buhuts al-Islamiyah dalam fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan dalam beberapa bulan lalu.
Sementara itu, menurut Dr. Muhamad Dasuqi, Profesor Syariat Islamiyah, Kulyat Dar Ulum Universitas Kairo, hitungan 120 hari yang dianggap sebagai permulaan kehidupan, merupakan pernyatan yang berlawanan dengan realita sebagaimana dinyatakan oleh kedokteran.
"Kehidupan dimulai ketika sperma telah bertemu dengan indung telur, karenanya aborsi hukumnya haram sejak pembuahan tersebut terjadi. Dan setelah 120 hari baru janin mulai bergerak yang dirasakan oleh sang ibu," ujarnya.
Senada dengan hal ini, Dr. Abdul fatah Idries, Kepala Bidang Fiqih Muqarin Kuliah Syariah AL-Azhar, menyatakan bahwa aborsi bagi wanita korban pemerkosaan tidak diperbolehkan baik stelah amaupun sebelum 120 hari. hal ini menurutnya, berdasarkan hadis Nabi, " Jika sperma telah lewat 42 malam, Allah mengutus malikat untuk menuruhnya membuat daging dan tulang."alawsat /taq
Sumber: Republika.co.id
Selasa, 12 Mei 2009 pukul 11:24:00
KAIRO -- Fatwa yang disampaikan Grand Syekh Al-Azhar Dr. Muhammad Sayyed Tantawi tentang bolehnya aborsi bagi wanita korban pemerkosaan telah menuai pro dan kontra.
Fatwa tersebut disampaikannya minggu lalu dalam sebuah pertemuan ilmiyah diniyah untuk menjawab pertanyaan sekitar hukum aborsi bagi wanita korban perkosaan dan dinyatakan hamil. Syekh Al-Azhar menjawab, "Aborsi diperbolehkan dengan syarat wanita tersebut mempunyai track record yang baik dan persetubuhan yang terjadi di luar keinginannya."
Dr. Musthofa Sak'ah, anggota Majma' al-Buhust al-Islamiyah Al-Azhar, mendukung fatwa Syekh Al-Azhar tersebut. Menurutnya, diperbolehkannya aborsi dari hasil persetubuhan yang tidak diinginkan oleh pihak wanita (pemerkosaan) bersifat dharurat. Dan kaidah Fiqih mengatakan bahwa dalam kondisi dharurat sesuatu yang dilarang menjadi diperbolehkan.
Syarat diperbolehkannya aborsi tersebut adalah usia kehamilan akibat pemerkosaan tersebut tidak lebih 120 hari. Jika aborsi dilakukan setelah batas ini maka terhitung sebagai pembunuhan, dan ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.
Sepakat dengan hal ini, Syekh Mahmud Asyur, mantan wakil Syekh Al-Azhar, mengatakan bahwa diperbolehkannya aborsi bagi wanita korban pemerkosaan sebelum usia kehamilan memasuki 120 hari adalah hukum yang telah disepakati ulama Majma' al-Buhuts al-Islamiyah dalam fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan dalam beberapa bulan lalu.
Sementara itu, menurut Dr. Muhamad Dasuqi, Profesor Syariat Islamiyah, Kulyat Dar Ulum Universitas Kairo, hitungan 120 hari yang dianggap sebagai permulaan kehidupan, merupakan pernyatan yang berlawanan dengan realita sebagaimana dinyatakan oleh kedokteran.
"Kehidupan dimulai ketika sperma telah bertemu dengan indung telur, karenanya aborsi hukumnya haram sejak pembuahan tersebut terjadi. Dan setelah 120 hari baru janin mulai bergerak yang dirasakan oleh sang ibu," ujarnya.
Senada dengan hal ini, Dr. Abdul fatah Idries, Kepala Bidang Fiqih Muqarin Kuliah Syariah AL-Azhar, menyatakan bahwa aborsi bagi wanita korban pemerkosaan tidak diperbolehkan baik stelah amaupun sebelum 120 hari. hal ini menurutnya, berdasarkan hadis Nabi, " Jika sperma telah lewat 42 malam, Allah mengutus malikat untuk menuruhnya membuat daging dan tulang."alawsat /taq
Sumber: Republika.co.id
Bawaslu : Tiga Anggota KPU Bermasalah
Kamis, 14/05/2009 17:35 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membentuk Dewan Kehormatan (DK). DK diharapkan dapat segera menindak tiga nama anggota KPU yang bermasalah.
"Dewan kehormatan harus segera dibentuk untuk mengevaluasi laporan kami terkait pelanggaran yang dilakukan KPU," tutur Anggota Bawaslu, Wirdyaningsih, dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2009).
Bawaslu kemudian mengulas kembali kesalahan KPU selama mengawal pemilu legislatif 9 April lalu. Bawaslu berharap DK nantinya dapat menindaklanjuti kesalahan KPU.
"Pemungutan suara pada tanggal 9 April menuai beberapa kendala seperti surat suara tertukar, surat suara cacat, surat suara tidak akurat, dan keterlambatan distribusi surat suara," tutur Wirdyaningsih.
Wirdyaningsih kemudian membeberkan nama-nama yang dianggap bermasalah. Orang-orang ini dituding Bawaslu gagal melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemilu.
"Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut adalah Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Anggota KPU Andi Nurpati, dan Sekjen KPU Soeripto Bambang Setyadi," tutur Wirdyaningsih.
Anggota Bawaslu lainnya, Wahidah Suaeb, menganggap KPU sudah melanggar tata tertib yang ditetapkan selanjutkan.
"KPU tidak mendengarkan saran masukan dari Bawaslu, kami tidak pernah ditanggapi, ini melanggar sistem proporsionalitas," tutur Suaeb.
Suaeb menganggap KPU tidak profesional, terlalu banyak masalah tidak terselesaikan hingga saat ini. Suaeb menyayangkan KPU tidak membuat rencana cadangan sama sekali.
"Profesionalitas tidak dijalankan, mereka tidak membuat contingency plan, karena merasa sesuatu tepat sasaran, hasilnya jauh dari target," tegasnya dengan nada emosi. ( van / gah )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membentuk Dewan Kehormatan (DK). DK diharapkan dapat segera menindak tiga nama anggota KPU yang bermasalah.
"Dewan kehormatan harus segera dibentuk untuk mengevaluasi laporan kami terkait pelanggaran yang dilakukan KPU," tutur Anggota Bawaslu, Wirdyaningsih, dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2009).
Bawaslu kemudian mengulas kembali kesalahan KPU selama mengawal pemilu legislatif 9 April lalu. Bawaslu berharap DK nantinya dapat menindaklanjuti kesalahan KPU.
"Pemungutan suara pada tanggal 9 April menuai beberapa kendala seperti surat suara tertukar, surat suara cacat, surat suara tidak akurat, dan keterlambatan distribusi surat suara," tutur Wirdyaningsih.
Wirdyaningsih kemudian membeberkan nama-nama yang dianggap bermasalah. Orang-orang ini dituding Bawaslu gagal melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemilu.
"Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut adalah Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Anggota KPU Andi Nurpati, dan Sekjen KPU Soeripto Bambang Setyadi," tutur Wirdyaningsih.
Anggota Bawaslu lainnya, Wahidah Suaeb, menganggap KPU sudah melanggar tata tertib yang ditetapkan selanjutkan.
"KPU tidak mendengarkan saran masukan dari Bawaslu, kami tidak pernah ditanggapi, ini melanggar sistem proporsionalitas," tutur Suaeb.
Suaeb menganggap KPU tidak profesional, terlalu banyak masalah tidak terselesaikan hingga saat ini. Suaeb menyayangkan KPU tidak membuat rencana cadangan sama sekali.
"Profesionalitas tidak dijalankan, mereka tidak membuat contingency plan, karena merasa sesuatu tepat sasaran, hasilnya jauh dari target," tegasnya dengan nada emosi. ( van / gah )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Subscribe to:
Posts (Atom)
