Tifatul: UN Bikin Tawuran Pelajar Turun Drastis

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Saya sungguh tidak paham statemen seperti ini. Apa memang ada hubungannya antar Ujian Nasional (UN) dan tawuran? Atau apakah itu merupakan asumsi saja, tanpa bukti? Fungsi dari UN apa? Apakah memang dibuat supaya turunkan frekuensi tawuran? Kalau tidak, kenapa harus dihubungkan? Kalau UN memang tidak baik secara akademis, dan juga tidak adil terhadap siswa yang belajar dalam kondisi tidak setara di seluruh tanah air, buat apa harus diteruskan? Kenapa pemerintah tidak cukup kreatif untuk membuat sistem yang lebih baik, adil dan berkualitas? Atau apakah pemerintah tidak mau direpotkan dengan kerja keras seperti itu?

Sepertinya Pak Tifatul Sembiring ini punya program 100 hari “bunuh diri secara politik”, dan kalau memang begitu tujuannya, sepertinya program tersebut akan berhasil.  Seharusnya seorang mantan presiden PKS berpihak pada “keadilan”, bukan pada “asal teruskan kebijakan pemerintah saja”.

Yang jelas, tidak ada anak seorang menteri atau pejabat negara yang belajar di dalam sekolah yang atapnya bocor, atau atapnya ambruk, yang sering kena banjir, yang lantainya hanya dibuat dari tanah saja, yang tidak ada perpustakaan, yang tidak ada komputer, yang seringkali tidak ada listrik, yang gurunya sering bolos karena mereka punya 3 pekerjaan lain supaya bisa bertahan hidup, yang kepala sekolahnya juga pemulung, yang tidak dapat semua dana BOSnya (Bantuan Operasional Sekolah) karena dikorupsi oleh petugas di Depdiknas, dan seterusnya.

Dan tidak ada anak seorang menteri atau pejabat negara yang harus buru2 berangkat setelah sekolah selesai, untuk berjualan di pasar biar ada uang makan, atau menjadi pemulung, biar bisa bantu orang tuanya bayar uang kontrak rumah. Tidak ada ada anak seorang menteri atau pejabat negara yang pulang dalam keadaan lemas setelah kerja berjam-jam di sore hari, tanpa kepastian akan ada makanan di rumah. Tidak ada ada anak seorang menteri atau pejabat negara yang bersusah payah mengerjakan PR tanpa ada lampu yang terang, tanpa ada kertas atau pensil yang cukup untuk belajar, tanpa ada buku referensi, tanpa komputer, tanpa meja belajar.

Anak-anak menteri dan pejabat negara dapat sekolah swasta yang baik dan berkualitas. Mereka pulang dari sekolah, dapat makanan yang baik dan lezat, mandi dengan air panas, nonton tivi, main playstation, lalu tidur siang dalam kamar yang ber-AC. Tidak ada yang paksakan mereka kerja di pasar. Tidak ada keadaan di mana mereka terlalu capek dari kerja untuk mengerjakan PRnya. Mereka hidup dalam keadaan serba cukup, dan belajar di dalam sekolah swasta yang serba cukup juga.

Alangkah baiknya Presiden membuat Perpu baru, yang memaksakan semua anak menteri, anak pejabat, dan anak anggota DPR dan DPRD belajar di SEKOLAH NEGERI YANG PALING BURUK di wilayah masing2, dengan guru yang paling tidak berkualitas. Dan setelah itu sudah terwujud, dan anaknya mulai gagal terus di sekolah karena tidak tahan terhadap kondisi tersebut, saya mau lihat seorang menteri berani membela Ujian Nasional (UN) lagi dengan alasan apapun.

Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene

********
Tifatul: UN Bikin Tawuran Pelajar Turun Drastis

Kamis, 28/01/2010 10:55 WIB
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Pemerintah beralasan, ujian nasional (UN) mempunyai sisi positif jika terus dilakukan. UN dapat mencegah para pelajar melakukan tawuran.

"Tawuran pelajar di Jakarta turun drastis sejak adanya ujian nasional. Bagus kan kalau demikian?" ujar Menkominfo Tifatul Sembiring. Tifatul menyampaikan itu ketika memberikan sambutan dalam diskusi publik bertajuk 'Ujian Nasional sebagai Alat Evaluasi Keberhasilan Pendidikan' di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (28/1/2010).

Meski menyatakan tawuran pelajar turun drastis, Tifatul tidak memberikan data detail tentang angka penurunan tawuran pelajar. Tifatul menegaskan UN juga bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan, apakah sistem sudah berhasil atau tidak. "Kalau tidak demikian, lalu bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan?" tanya politisi PKS ini.

Tifatul tidak sependapat jika UN dinilai melanggar HAM. "Loh kalau melanggar HAM, berarti negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia juga melanggar HAM dong. Ajukan mereka ke Mahkamah Internasional," tegas Tifatul. Tapi sistem pendidikan di RI belum semerata negara lain? "Kalau soal itu, ya tanyakan ke Mendiknas," kata dia. (nik/iy)

Sumber: detiknews.com