Jakarta - Berbeda dengan FPAN dan FPDIP, FPKS DPR menolak pembatalan kunjungan kerja ke luar negeri sebagai bentuk tanggap bencana. FPKS tak mau agenda penyusunan UU di DPR terhambat oleh hal yang bukan tanggungjawab DPR.
"Itu kan profesional saja, menurut saya itu kan tugas masing-masing Komisi, jadi tidak perlu dibatalkan, " ujar Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR Anis Matta kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/10/2010). Menurut Anis, menunda atau membatalkan kunjungan ke luar negeri bukan pilihan terbaik. Sekalipun ada bencana, mengabaikan tugas kedewanan dianggap Anis tidak tepat.
"Yang berangkat itu kan yang sudah ada draf UU nya, jadi tidak bisa dibatalkan. Ini kan tugas dalam pembuatan UU," jelas Anis.
Lebih dari itu, Anis menambahkan, upaya membantu korban bencana cukup dilakukan dengan sumbangan dana. Sehingga DPR dapat tiba dan membantu korban bencana dengan cara lain. "Kita cukup membantu dengan mengumpulkan dana dari fraksi. Dari PKS sudah ada Rp 1 miliar untuk yang di Yogyakarta," tutupnya.
Fraksi PAN DPR dan FPDIP telah menegaskan akan menunda semua kunjungan ke luar negeri selama tanggap bencana. Mereka meminta semua anggota DPR turun ke lapangan meninjau rakyat yang menjadi korban. Sebelumnya Pimpinan DPR menginstruksikan agar semua komisi membatalkan kunjungan ke luar negeri selama bencana. Satu persatu fraksi di DPR pun mengikuti, FPDIP dan FPAN memutuskan tidak mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri selama penanganan bencana di Indonesia.
Namun demikian anggota Komisi V DPR sudah terlanjur mendarat di Italia. Rombongan Komisi V DPR terbang ke Italia hanya sehari setelah bencana tsunami Mentawai dan letusan Gunung Merapi. (van/mad)
Sumber: detiknews.com
No comments:
Post a Comment