Assalamu'alaikum wr.wb.,
Di tengah bulan puasa masih mau korupsi?
Astagfirullah!!!!
Mau jadi apa bangsa ini…?
Ini sebuah ayat dari Allah yang kayanya tidak mendapatkan perhatian di kalangan DPR.
96. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, PASTILAH Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
(QS. Al Araf 7.96)
Karena sudah tidak didengarkan lagi ayat-ayat Allah di kalangan DPR, mari kita memberikan beberapa tambahan kata baru terhadap ayat itu, biar orang paling bodoh dan awam bisa mengertinya:
96. Jika sekiranya [ANGGOTA DPR] beriman dan bertakwa, PASTILAH Kami akan melimpahkan kepada [NEGARA MEREKA] berkah dari langit dan bumi, tetapi [ANGGOTA DPR ITU] mendustakan (ayat-ayat Kami) itu [DENGAN KORUPSI MEREKA DI TENGAH BULAN SUCI RAMADHAN], maka Kami siksa [NEGARA MEREKA DENGAN GEMPA BUMI, LUMPUR PANAS, TSUNAMI, TANAH LONGSOR, BANYAK PENYAKIT, BANJIR, DAN SETERUSNYA] disebabkan perbuatannya.
(QS. Al Araf 7.96, dengan tambahan kata-kata biar bisa dipahami oleh orang yang mengaku beriman, tetapi sepertinya tidak paham artinya “beriman kepada Allah”).
Bagaimana para anggota DPR? Sudah bisa paham belum?
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene Netto
********
Gratifikasi Rp 100 Juta di Komisi IV
Kamis, 03/09/2009 21:08 WIB
KPK Pastikan Penerima di DPR Lebih dari Satu
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam kasus penerimaan gratifikasi Rp 100 juta di Komisi IV DPR. Penerima gratifikasi tersebut ternyata bukan hanya politisi PKB Mufid Al Busjairi.
"Iya (bukan hanya Mufid), makanya kita harapkan yang lain mengembalikan seperti Pak Mufid," ungkap wakil ketua KPK M Jasin saat berbuka puasa di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (3/9/2009).
Jasin enggan mengungkap lebih lanjut siapa saja penerima itu. Apakah penerima tersebut lintas fraksi? "Ya ya ya," jawabnya singkat.
Sebelumnya Mufid secara spontan telah mengembalikan uang Rp 100 juta kepada KPK. Namun Mufid tidak mau menerangkan dari mana uang itu berasal.
KPK berharap agar para penerima uang tersebut segera mengembalikannya sebelum batas waktu 30 hari. Jika tidak, akan dianggap telah menerima gratifikasi. (mok/sho)
Sumber: detiknews.com
Lihat juga:
Anggota DPR Kembalikan Rp100 Juta ke KPK
Maaf kalau komentar saya terkesan naif, tapi saya kurang setuju kalau Mas Gene (dengan ber-dalil ayat Al Quran) menghubungkan secara langsung antara korupsi di DPR (dan juga di pemerintahan)dengan bencana yang banyak terjadi di Indonesia.
ReplyDeleteYang berbuat kemungkaran kan segelintir elite, tapi kenapa yang kena bencana duluan selalu rakyat/orang kecil ?. Kenapa bukan yang berbuat kemungkaran yang dapat azab duluan ?. Kesalahan orang kecil kan paling hanya karena membiarkan kemungkaran terjadi, itupun sebagian besar karena mereka tidak punya cukup ilmu dan/atau power untuk mencegahnya.
Mohon pencerahan dari yang lain.
Assalamu'alaikum wr.wb.,
ReplyDeleteMas/Mbak Anonymous. Nggak usah merasa naif. Kita semua sama2 belajar di sini. Saya bukan ulama atau professor.
Anda berkata: Yang berbuat kemungkaran kan segelintir elite, tapi kenapa yang kena bencana duluan selalu rakyat/orang kecil?. Kenapa bukan yang berbuat kemungkaran yang dapat azab duluan?. Kesalahan orang kecil kan paling hanya karena membiarkan kemungkaran terjadi, itupun sebagian besar karena mereka tidak punya cukup ilmu dan/atau power untuk mencegahnya.
Mohon pencerahan dari yang lain.
***
Mari kita mulai dari yang basic: bagaimana caranya seseorang menjadi anggota DPR? Sederhana. Setiap orang bisa mencalonkan diri = jadi caleg.
Bagaimana seorang caleg bisa dipilih untuk menjadi anggota DPR?
Apakah karena punya prestasi sebagai orang yang berjuang untuk rakyat? (Seperti Barak Obama, yang menjadi pengacara yang kerja secara gratis untuk orang miskin di wilayah Chicago, sebelum menjadi wakil rakyat di sana).
Tidak.
Cara yang paling sederhana menjadi caleg yang terpilih adalah dengan bagi2 uang kepada rakyat! Dalam kata lain, itu money politics, dan belum tentu uang yang dibagikan berasal dari orang yang menjadi caleg.
Ada cerita dari orang lain. Seorang bapak menjadi caleg di suatu daerah. Dia bercerita sendiri bahwa dari hari pertama dia kampanye, semua warga setempat tidak peduli dia punya program apa. Semua orang hanya mau ketemu dia untuk tanyakan satu perkara: “Kita dikasih apa sekarang?”
Ada yang langsung minta uang, ada yang minta alat, ada yang minta semen, ada yang minta pupuk, ada yang minta motor, dan seterusnya.
Kayanya dia habiskan lebih dari 1 M untuk spanduk, iklan, kaos, stiker, poster, dan sebagainya, dan hasilnya adalah: tidak dipilih.
Dia habiskan begitu banyak uang tetapi tidak membagikan uang langsung kepada rakyat karena dia tidak mau masuk DPR dengan cara begitu. (Insya Allah dia termasuk orang yang baik dan beriman). Tetapi semua (atau hampir semua) caleg dari partai lain di daerah yang sama tidak punya prinsip seperti itu. Mereka membagikan uang kiri, kanan, atas, bawah. Uang sepertinya jatuh dari langit setiap hari untuk para pemilih.
Hasilnya, kita tidak tahu secara pasti, tetapi sepertinya orang yang paling banyak bagikan duit yang masuk DPR. Seandainya itu benar, orang itu sudah berhasil menjadi anggota DPR karena uang yang dibagikan kepada rakyat, alias rakyat disogok supaya memilih dia, dan tidak usah bertanya “Siapa yang terbaik untuk menjadi anggota DPR?”.
Lalu pemenang itu dikasih wewenang terhadap anggaran dan tender pemerintah di dalam DPR.
Kira-kira apa yang akan dia kerjakan sebagai prioritas paling utama?
A. Mensejahterakan anak yatim dan fakir miskin?
B. Berkerja secara baik dan benar untuk kepentingan bangsa?
C. Mencari uang sebanyak-banyaknya, biar bisa BALIK MODAL SECEPATNYA?
Kira-kira mana yang benar? Kalau orang baik yang diceritakan di atas bisa habiskan lebih dari 1 M hanya untuk kampanye tanpa bagikan uang, berapa banyak yang dihabiskan oleh para caleg yang memang secara langsung membagikan uang saja biar bisa masuk DPR?
Lalu korupsi meningkat terus.
Dan rakyat mengeluh bahwa tidak ada pelayanan yang benar dari pemerintah.
[bersambung...]
Tetapi pada saat Allah memberikan kesempatan untuk memilih wakil rakyat yang beriman dan bertakwa, yang berilmu dan berbaik hati, yang peduli pada anak yatim dan fakir miskin, yang mau memajukan bangsa dan bukan memajukan isi dari rekening diri sendiri, maka rakyat telah memilih sendiri.
ReplyDeleteRakyat memilih orang yang paling banyak bagikan duit!!! Dan tidak peduli siapa yang paling beriman atau paling berilmu.
Tidak disebut “money politics”. Tetapi disebut “bantuan”, “kado”, “hadiah”, “investasi”, “sedekah”, “berkah dari Allah” dan sebagainya. Dan setelah rakyat terima, mereka tidak peduli lagi apa yang terjadi di DPR.
Tetapi pada saat gempa bumi terjadi, dan wakil rakyat dan pemerintah bertindak secara lambat atau terkesan cuek pada korban, baru mereka teriak dan mengeluh. Tetapi pada saat ada kesempatan untuk memilih orang yang paling baik dan benar, yang paling beriman kepada Allah dan oleh karena itu tidak mau bagikan duit untuk masuk DPR, maka rakyat sendiri yang membuang caleg itu dan lari ke caleg yang peduli pada kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri.
Seluruh rakyat berbuat salah, dan Allah kasih gempa bumi sebagai peringatan terhadap semua. Tetapi tidak ada yang mau ambil pelajaran.
96. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, PASTILAH Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
(QS. Al Araf 7.96)
Penduduk negeri-negeri = anggota DPR dan juga warga negara yang mengangkat anggota DPR tanpa peduli pada kualitasnya atau keimanannya.
Sekarang baru peduli, untuk beberapa saat saja. Besok sudah lupa lagi. Dan peringatan dari Allah akan datang lagi nanti dalam upaya membuat rakyat sadar.
Tunggu saja peringatan yang berikut.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene Netto
Terima kasih atas jawaban Mas Gene. Untuk konteks masa sekarang (setelah reformasi) saya bisa menerima pendapat anda.
ReplyDeleteTapi bagaimana dengan masa orde baru dimana money politic tidak semarak sekarang, DPR nyaris hanya "tukang stempel" pemerintah, dan pemerintah sendiri cenderung represif terhadap orang-orang yang kritis. Pada masa itu tetap saja kalau ada bencana yang kena duluan selalu rakyat/orang kecil. Belum pernah saya dengar petinggi kita jadi korban gempa, longsor, tsunami, kesamber petir atau lainnya. Bukannya saya mendoakan hal yang buruk, tapi kesannya kan seolah-olah kalau negeri makmur yang menikmati duluan kalangan atas tapi giliran bencana yang merasakan duluan kalangan bawah.