Banyak Kadispendik tidak Kapabel, PGRI Laporkan ke Presiden

Rabu, 21 Januari 2009

JAKARTA - Mengapa pendidikan di Indonesia tak kunjung maju? Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menemukan salah satu jawaban. Yakni, banyak kepala dinas pendidikan (Kadispendik) di kabupaten/kota yang tersebar Indonesia tidak kapabel di bidangnya.

Ketua Umum PGRI Sulistyo kemarin menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari survei sementara PGRI, 50 persen dinas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dipimpin pejabat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai untuk menduduki pos tersebut. 

''Tanpa bermaksud memusuhi, banyak kepala dinas pendidikan diangkat karena menjadi tim sukses bupati atau wali kota terpilih,'' kata Sulistyo setelah menghadap SBY di Kantor Presiden kemarin. Saat memberikan keterangan, Sulistyo didampingi Mendiknas Bambang Sudibyo.

Sulistyo mencontohkan, ada kepala dinas pendidikan yang sebelumnya menjabat kepala satpol PP. Ada juga kepala dinas tata kota, pertamanan, dan pemakaman yang tiba-tiba memimpin dinas pendidikan. Banyak lagi contoh yang disampaikan Sulistyo.

''Misalnya, di Kabupaten Semarang. Kepala dinas pendidikannya sekarang mantan kepala dinas tata kota, pertamanan, dan pemakaman. Contoh lain di Banyumas dan Wonosobo,'' tuturnya.

Saat ini PGRI menyusun data pasti mengenai jumlah kepala dinas pendidikan yang tidak kapabel tersebut. Nanti pada alam konferensi kerja nasional (konkernas) PGRI, 23-26 Januari di Banjarmasin, akan diumumkan secara terbuka daftar kepala dinas pendidikan yang tidak layak tersebut.

Sulistyo menduga, ditempatkannya tim sukses bupati/wali kota terpilih menjadi kepala dinas pendidikan terkait besarnya anggaran pendidikan saat ini setelah ada ketentuan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD. ''Dulu dinas pendidikan tempat yang kurang diminati. Kemungkinan karena sekarang anggarannya besar,'' ujarnya.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan PGRI tersebut. Namun, kata Bambang Sudibyo, kabupaten dan kota memiliki otonomi sendiri. Akibatnya, pemerintah pusat tidak bisa leluasa melakukan intervensi. Apalagi, kewenangan menunjuk kepala dinas pendidikan memang berada di tangan bupati atau wali kota. 

''Tapi, kami tidak mungkin tinggal diam dan membiarkan masa depan pendidikan kita berada di tangan orang yang tidak tepat,'' kata Bambang Sudibyo. (tom/iro)

Sumber: Jawapos.co.id