Jemaah Haji Dan Umrah Dapat Menteri, 80 Juta Anak Kenapa Diabaikan?

Assalamu’alaikum wr.wb. Pada tahun 2024, tercatat 1,8 juta orang Indonesia melakukan Umrah dan 241 ribu orang melakukan Haji. Jadi totalnya adalah 2 juta orang yang pergi ke Saudi selama beberapa hari saja. 

Tetapi ada 80 JUTA ANAK INDONESIA YANG PERGI KE SEKOLAH SETIAP HARI, lalu dapat atap yang mau ambruk, WC yang rusak, tembok yang rusak, perpustakaan penuh buku teks kuno (bukan buku cerita), listrik yang sering putus, kelas panas tanpa kipas angin atau AC, pejabat yang tiba-tiba isi satu kelas dengan 50 anak, guru yang gajinya 300 ribu per bulan, guru yang cabuli anak, guru killer yang marah besar kalau anak lupa kerjakan PR, tempat bermain berisi perosotan buatan zaman Belanda, kebijakan pendidikan yang berubah terus, kurikulum yang berubah terus (ganti menteri, ganti kurikulum), dan setelah lulus dari SMA harus bersaing dengan puluhan ribu anak lain untuk menjadi kasir di Alfamart karena sulit dapat pekerjaan yang lain, atau bisa menggunakan keahlian matematika dan sejarah yang dipelajari untuk menjadi tukang ojek, lalu dilindas polisi.

KENAPA orang kaya yang pergi ke Saudi selama beberapa hari bisa dapat seorang menteri untuk bantu mengatur semua urusan mereka secara baik, tetapi 80 juta anak bangsa tidak pernah dapat seorang menteri yang bertindak sebagai advokat mereka di tengah pemerintah? Kenapa tidak ada pejabat khusus yang memastikan kondisi hidup mereka, keluarga mereka, kesejahteraan mereka, perlindungan mereka, dan masa depan mereka merupakan PRIORITAS bagi pemerintah? Ada 80 juta anak yang butuh seorang pejuang dan juru bicara, yang bisa bicara atas nama mereka dan melindungi mereka dari orang dewasa yang bertindak seenaknya, membuat kebijakan seenaknya, mengubah lingkungan dan komunitas seenaknya, tanpa peduli pada dampaknya terhadap anak Indonesia. 

Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." (HR. Muslim)

Mohon kepada Bapak Presiden untuk segera lantik Menteri Urusan Anak. Dan berikan dia kekuasaan hukum untuk panggil menteri dan pejabat lain, melakukan koordinasi, dan melarang pejabat bertindak seenaknya tanpa peduli pada efeknya terhadap 80 juta anak Indonesia. Presiden punya Paspampres untuk menjaganya dan punya banyak staf untuk mengatur semua urusannya. Siapa di dalam pemerintah yang menjaga dan mengurus 80 juta anak dan memikirkan masa depan mereka? Kenapa mereka tidak lebih utama dari 2 juta orang kaya yang mau pergi ke luar negeri selama beberapa hari? 

Semoga bermanfaat sebagai renungan.
Wa billahi taufiq wal hidayah, 
Wassalamu’alaikum wr.wb. 
-Gene Netto