Assalamu'alaikum wr.wb.,
Apakah benar bahwa hampir 50 juta orang tidak menggunakan hak pilihnya? Atau apa ada sebab yang lain? Ada cerita dari tentang seorang bapak yang datang ke TPS untuk contreng, dan nama dia masih ada tetapi nama isterinya telah hilang. Mereka begitu semangat untuki ikut pemilu, mereka mencari di 10 TPS yang berbeda dan akhirnya ketemu nama isteri di TPS yang ke-10.
Apakah mungkin puluhan juta orang juga kena kecurangan yang sama, yaitu nama mereka dipindahkan dan bukan dihapus? Mereka mengira bahwa nama mereka telah hilang dari DPT tetapi sebenarnya dipindahkan saja ke TPS yang lain. Akhirnya semua orang itu akan dicatat sebagai golput, padahal tidak karena mereka berusaha untuk memilih dan hanya tidak bisa karena nama mereka tidak ada.
Lalu ada orang yang namanya dihilangkan saja dari DPT tanpa penjelasan, dan tidak ditemukan di TPS yang lain. Yang menghapusnya siapa? Yang memindahkannya ke TPS yang lain siapa? Dan berapa banyak nama yang dihapus dengan cara-cara ini?
Yang akan melakukan penyelidikan siapa? Apakah SBY akan perintahkan penyelidikan terhadap semua kecurangan yang telah terjadi? Kayanya tidak mungkin, karena berisiko tinggi: mungkin hasil pemilu akan terbukti tidak sah! Dan kalau begitu, langkah berikutnya bagaimana? Yang jelas ada risiko Demokrat tidak menang. Jadi apakah mungkin PD akan peduli kalau hasilnya pemilu tidak sah?
Ada seorang teman yang mengira bahwa DPT telah direkayasa. Menurut dia, semua orang yang terima BLT dan menjadi pemerima bantuan pemerintah dari berbagai program yang lain dipastikan nama2 mereka masuk DPT dulu karena kemungkinan besar mereka akan pro-SBY dan Demokrat. Lalu, setelah itu, nama2 orang lain (yang mungkin tidak pro-SBY) bisa masuk DPT. Ditambah dengan nama2 fiktif yang nanti akan menjadi golput. Apakah mungkin seperti itu? Tetapi siapa yang akan melakukan penyelidikan?
Seorang pewira polisi yang meyelediki DPT di Jawa Timur setelah pemilihan gubenur yang kacau dicopot dari jabatannya dan diganti dengan orang baru. Secara langsung, investigasi berhenti! Siapa yang berani melakukan investigasi sekarang? Siapa yang berani melawan pemerintah sekarang?
Apakah Indonesia sudah masuk zaman Orde Baru versi kedua? Golkar telah diganti oleh Demokrat dan Soeharto telah diganti oleh SBY? Apakah begitu nanti di negara ini?
Tunggu saja dan melihat kalau ada investigasi terhadap semua kecurangan pemilu.
Tunggu saja dan melihat kalau ada investigasi terhadap DPT yang sangat tidak akurat.
Tunggu saja dan melihat kalau ada usaha untuk membela kebenaran dan keadilan, atau apakah semua orang akan disuruh diam dan mendukung SoeBYarto (yaitu gabungan antara Soeharto dan SBY) untuk 5 tahun lagi. Dan setelah itu, mungkin UU akan diganti supaya SBY bisa menjadi Presiden seumur hidup.
Tidak mungkin? Di awal zaman Orde Baru pasti ada orang yang bicara seperti itu.
Yang bikin konperensi golput saja bisa langsung ditangkap.
Siapa yang akan ditangkap besok…?
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
49,69 Juta tak Gunakan Hak Pilih
By Republika Newsroom
Sabtu, 09 Mei 2009 pukul 22:37:00
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu legislatif, Sabtu (9/5) pukul 22.00 WIB. Penetapan dilakukan dengan beberapa catatan. Jumlah suara sah hanya 104.099.785 dan 17.488.581 suara dinyatakan tidak sah.
''Hasil penghitungan suara pemilu DPR yang dilaksanakan sejak 26 April hingga 9 Mei 2009, ditetapkan dan dinyatakan sah,'' kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Sabtu (9/5) malam. Dia pun membacakan perolehan suara dari masing-masing partai politik peserta Pemilu 2009.
Hafiz menyatakan hasil penghitungan menyatakan suara sah berjumlah 104.099.785. Sementara suara tidak sah berjumlah 17.488.581. Total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 121.588.366 orang. Sementara daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan SK 164/KPU/III/2009 tertanggal 7 Maret 2009, jumlah pemilih adalah 171.265.076. ''Pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya berjumlah 49.699.076 orang,'' kata Hafiz.
Baca selengkapnya di sini:
Sumber: Republika.co.id
Showing posts with label Pemilu 2009. Show all posts
Showing posts with label Pemilu 2009. Show all posts
10 May, 2009
05 May, 2009
DPS Pilpres Dipasang di RT/RW, Warga Bisa Daftar Hingga 17 Mei
Pertanyaan hanya satu: KENAPA ini tidak dilakukan SEBELUM pemilu legislatif bulan kemarin? Apa sengaja biar hasilnya bisa direkayasa dengan lebih mudah?
-Gene
DPS Pilpres Dipasang di RT/RW, Warga Bisa Daftar Hingga 17 Mei
Selasa, 05/05/2009 11:39 WIB
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Daftar Pemilih Sementara (DPS) pilpres akan dipasang di tiap RT/RW. Warga yang belum terdaftar memiliki waktu hingga 17 Mei untuk mendaftar.
"Kita telah mengumpulkan KPU Provinsi. Kita minta agar DPS tidak hanya dipasang di kelurahan, tapi juga di RT/RW sehingga masyarakat bisa lebih dekat mencermati namanya ada atau tidak," ujar anggota KPU Endang Sulastri dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2009).
Menurut Endang, dalam jadwal tahapan pilpres, pemutakhiran data pemilih memang hanya sampai tanggal 10 Mei. Namun pengumuman DPS, tanggapan dari masyarakat, dan perbaikan DPS berlangsung 11-17 Mei.
"Jadi sebenarnya masyarakat memiliki waktu sampai 17 Mei. Kalau setelah 10 Mei ada masyarakat yang belum terdaftar, masih bisa mendatangi petugas untuk didaftar," terang Endang. ( sho / anw )
Sumber: Detiknews.com
-Gene
DPS Pilpres Dipasang di RT/RW, Warga Bisa Daftar Hingga 17 Mei
Selasa, 05/05/2009 11:39 WIB
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Daftar Pemilih Sementara (DPS) pilpres akan dipasang di tiap RT/RW. Warga yang belum terdaftar memiliki waktu hingga 17 Mei untuk mendaftar.
"Kita telah mengumpulkan KPU Provinsi. Kita minta agar DPS tidak hanya dipasang di kelurahan, tapi juga di RT/RW sehingga masyarakat bisa lebih dekat mencermati namanya ada atau tidak," ujar anggota KPU Endang Sulastri dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2009).
Menurut Endang, dalam jadwal tahapan pilpres, pemutakhiran data pemilih memang hanya sampai tanggal 10 Mei. Namun pengumuman DPS, tanggapan dari masyarakat, dan perbaikan DPS berlangsung 11-17 Mei.
"Jadi sebenarnya masyarakat memiliki waktu sampai 17 Mei. Kalau setelah 10 Mei ada masyarakat yang belum terdaftar, masih bisa mendatangi petugas untuk didaftar," terang Endang. ( sho / anw )
Sumber: Detiknews.com
04 May, 2009
Komunikasi Politik PKS
Saya kira ini kritikan yang tepat tentang PKS. Sepertinya petinggi partai terlalu sering mengambil langkah yang salah, dan tidak mencapai keberhasilan yang diharapkan.
- Gene
Komunikasi Politik PKS
Jumat, 01 Mei 2009 pukul 00:20:00
Sapto Waluyo
(Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)
Sejumlah partai telah melakukan rapat pimpinan tingkat nasional pekan lalu untuk menyongsong pemilihan presiden. Satu di antaranya mendapat sorotan luas, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggelar musyawarah Majelis Syura untuk menentukan arah koalisi. PKS menjadi perhatian karena berhasil menempati ranking keempat dalam percaturan nasional dengan perolehan suara 8,2 persen, menurut tabulasi sementara KPU. Tak pelak, PKS menjadi partai berideologi Islam terbesar di Tanah Air dan berpeluang tinggi mendampingi Partai Demokrat dalam pemerintahan mendatang, di samping partai berbasis massa Islam lain: PAN dan PKB.
Yang unik dari PKS adalah hasil pembahasan 96 anggota Majelis Syura yang hadir tentang calon wakil presiden, dimasukkan dalam amplop tertutup dan akan disampaikan secara langsung kepada calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Majelis Syura, KH Hilmi Aminuddin, menyatakan cara itu ditempuh untuk menjaga 'kesantunan dalam berpolitik' dan demi menghindari kegaduhan politik yang sudah melanda sejumlah partai besar. Sebenarnya, selain membahas alternatif kepemimpinan nasional, PKS juga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan mempersiapkan kontrak politik menyangkut masalah kedaerahan, politik domestik, internasional, manajemen koalisi, dan power sharing. Perlu dicatat, penyusunan draf kontrak tidak menandakan PKS bersikap pragmatis karena pada Pemilu 2004, PKS juga melakukan kontrak dengan SBY. Bisa dikatakan, PKS memelopori suatu tradisi penting dalam kancah politik nasional. Sayang sekali, inisiatif genuin itu tak dicerna publik luas karena tenggelam oleh manuver dan pernyataan elite PKS yang memancing kontroversi. Masyarakat jadi menangkap kesan keliru dari penampilan partai yang lahir di era reformasi itu. Misalnya, berkaitan dengan rencana koalisi pascapemilu legislatif, saat PKS melakukan pendekatan dengan PD, ternyata petinggi Partai Golkar punya maksud sama. Tiba-tiba tokoh PKS, Anis Matta, mengancam akan meninggalkan koalisi, karena duet SBY-JK dinilai telah gagal menjalankan pemerintahan selama lima tahun ini. JK dipandang sebagai matahari kedua dalam pemerintahan dan Golkar yang bergabung paling akhir dalam Kabinet Indonesia Bersatu justru lebih dominan mengarahkan kebijakan pemerintah. Sering sekali PKS diabaikan dalam penentuan kebijakan yang krusial, seperti kenaikan harga BBM dan impor beras.
Pernyataan Anis serta-merta disanggah Tifatul Sembiring yang menyebut, hal itu hanya pandangan pribadi karena format koalisi masih diperbincangkan dengan semua mitra lain. Sanggahan yang terlambat karena citra publik telah terbentuk bahwa PKS berperilaku bak debt collector yang main ancam demi mencapai kepentingan politiknya. Padahal, sebelum pemilu, justru PKS yang mengundang JK berdiskusi di markas besarnya dan mendukung penuh keberanian JK untuk mencapreskan diri. Bila tokoh PKS tidak menyadari efek masif yang terjadi melalui media massa dan jaringan internet, hal itu sungguh naif. Setiap pernyataan dan manuver elite PKS ternyata tak diukur manfaat dan mudharatnya terlebih dulu.
Sehingga, tatkala Golkar (lebih tepatnya: JK) memutuskan hubungan sepihak dengan PD (lebih pas: SBY), lalu fungsionaris PD mengungkapkan keterkejutannya maka segenap telunjuk menuding PKS sebagai biang keladi dari kekisruhan tingkat tinggi itu. Padahal, yang terjadi bisa saja karena chemistry SBY-JK telah kehilangan daya rekatnya dan gejala keretakan tak bisa ditutupi lagi. Sama sekali tak ada hubungannya dengan PKS bila elitenya tidak bertingkah di luar kontrol.
Belum pupus isu penolakan PKS terhadap Golkar dari ingatan publik, muncul lagi pernyataan Mahfud Sidik yang menegaskan PKS tidak akan mengajukan kadernya sebagai cawapres pendamping SBY. Karena itu, PKS mengusulkan figur nonpartai. Ini seperti merendahkan posisi PKS sendiri, betapa manuver berkoalisi tanpa daya tawar yang memadai, sementara partai lain dengan posisi politik lebih rendah berani mengajukan proposal lebih tinggi. Lagi-lagi celoteh Mahfud itu dibantah oleh kader PKS di berbagai daerah yang menyatakan dukungan terbuka kepada kader terbaik PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), agar bersiap diri mendampingi SBY sebagai cawapres. Dukungan publik lebih luas datang dari 200 ulama Madura, aktivis LSM di Medan, dan sejumlah tokoh nasional yang tidak meragukan kredibilitas HNW. Bahkan, exit poll yang dilakukan LP3ES pada 9 April 2009 menyimpulkan pasangan SBY-HNW didukung 20,8 persen responden, mengungguli SBY-JK yang meraih 16,3 persen dan SBY-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan.
Masih belum puas, ada lagi pernyataan Fahri Hamzah yang membuat kening berkerut. Setelah Golkar memutuskan hubungan dengan PD dan JK diberi mandat sebagai capres, Fahri justru mengutarakan PKS akan membuka komunikasi dengan semua partai. Fahri meyakinkan bahwa ketua Majelis Syura PKS dalam waktu dekat akan bertemu dengan JK. Kali ini bantahan datang langsung dari ketua Majelis Syura sendiri yang menyatakan rencana pertemuan memang pernah diutarakan sejak lama, tapi tak ada kecocokan waktu. Dan, saat ini sudah sibuk semua sehingga tak mungkin dijadwalkan ulang. Kejadian ini untuk yang kesekian kalinya membingungkan publik, termasuk kader dan konstituen PKS yang memiliki akses komunikasi terbatas.
Ketiga contoh itu mencerminkan betapa buruknya komunikasi politik sebagian elite PKS. Bila mereka orang biasa mungkin dampaknya tidak akan terasa, tak ada satu pun media yang akan mengutipnya. Tapi, seorang sekretaris jenderal (Anis) yang berbeda pandangan dengan presiden partai (Tifatul), ketua Fraksi di DPR (Mahfud) yang mengabaikan aspirasi kader dan pengurus di sejumlah daerah, serta public reasoning yang menghendaki regenerasi kepemimpinan nasional, termasuk humas Fraksi (Fahri) yang mem-fetakompli ketua Majelis Syura, ini sudah di luar batas kewajaran.
Evaluasi total dan otokritik tuntas perlu dilakukan, bila PKS tetap ingin menjaga jati dirinya sebagai 'Partai Dakwah'. Inti dakwah adalah nasihat: untuk menegakkan perintah Allah dan rasul-Nya, mengingatkan para pemimpin dan membimbing masyarakat awam. Jika semua pernyataan dan manuver itu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa corrective action, yang memadai dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan sekecil apa pun, kapasitas PKS sebagai learning organization mulai diragukan. Suatu hari akan ada pernyataan dan manuver elite yang lebih kontroversial, lalu dampak buruknya tidak bisa dikendalikan lagi.
Sesungguhnya, PKS telah 'dihukum' publik dan pemilih yang kritis dengan 'kekalahan' di Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung, dan kota-kota besar lain. Pertambahan suara PKS berasal dari pelosok desa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah luar Jawa (terutama Sumatra dan Sulawesi). Para pemilih pedesaan itu tak terkena efek negatif dari 'jurus dewa mabuk' sebagian elite PKS dan iklan yang warna-warni.
Akibatnya, target nasional 20 persen suara masih terlalu jauh dari jangkauan karena kesalahan strategi. Bahkan, prediksi yang realistik 12-15 persen suara pun tak tercapai. Terlalu besar ongkos yang dikeluarkan untuk manuver tak terkendali, dengan risiko tak terpikirkan sebelumnya.
Karena itu, sikap Majelis Syura untuk mengembalikan kesantunan berpolitik PKS patut didukung. PKS kini menjadi salah satu aset nasional yang amat bernilai. Dari sinilah akan diuji: Apakah cita-cita reformasi 11 tahun lalu masih mungkin diwujudkan? Dan, bisakah konsolidasi demokrasi demi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat dimulai setelah tiga kali pemilu? Hanya elite politik yang matang bisa menjawab tantangan ini.(-)
Sumber: Republika.co.id
- Gene
Komunikasi Politik PKS
Jumat, 01 Mei 2009 pukul 00:20:00
Sapto Waluyo
(Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)
Sejumlah partai telah melakukan rapat pimpinan tingkat nasional pekan lalu untuk menyongsong pemilihan presiden. Satu di antaranya mendapat sorotan luas, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggelar musyawarah Majelis Syura untuk menentukan arah koalisi. PKS menjadi perhatian karena berhasil menempati ranking keempat dalam percaturan nasional dengan perolehan suara 8,2 persen, menurut tabulasi sementara KPU. Tak pelak, PKS menjadi partai berideologi Islam terbesar di Tanah Air dan berpeluang tinggi mendampingi Partai Demokrat dalam pemerintahan mendatang, di samping partai berbasis massa Islam lain: PAN dan PKB.
Yang unik dari PKS adalah hasil pembahasan 96 anggota Majelis Syura yang hadir tentang calon wakil presiden, dimasukkan dalam amplop tertutup dan akan disampaikan secara langsung kepada calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Majelis Syura, KH Hilmi Aminuddin, menyatakan cara itu ditempuh untuk menjaga 'kesantunan dalam berpolitik' dan demi menghindari kegaduhan politik yang sudah melanda sejumlah partai besar. Sebenarnya, selain membahas alternatif kepemimpinan nasional, PKS juga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan mempersiapkan kontrak politik menyangkut masalah kedaerahan, politik domestik, internasional, manajemen koalisi, dan power sharing. Perlu dicatat, penyusunan draf kontrak tidak menandakan PKS bersikap pragmatis karena pada Pemilu 2004, PKS juga melakukan kontrak dengan SBY. Bisa dikatakan, PKS memelopori suatu tradisi penting dalam kancah politik nasional. Sayang sekali, inisiatif genuin itu tak dicerna publik luas karena tenggelam oleh manuver dan pernyataan elite PKS yang memancing kontroversi. Masyarakat jadi menangkap kesan keliru dari penampilan partai yang lahir di era reformasi itu. Misalnya, berkaitan dengan rencana koalisi pascapemilu legislatif, saat PKS melakukan pendekatan dengan PD, ternyata petinggi Partai Golkar punya maksud sama. Tiba-tiba tokoh PKS, Anis Matta, mengancam akan meninggalkan koalisi, karena duet SBY-JK dinilai telah gagal menjalankan pemerintahan selama lima tahun ini. JK dipandang sebagai matahari kedua dalam pemerintahan dan Golkar yang bergabung paling akhir dalam Kabinet Indonesia Bersatu justru lebih dominan mengarahkan kebijakan pemerintah. Sering sekali PKS diabaikan dalam penentuan kebijakan yang krusial, seperti kenaikan harga BBM dan impor beras.
Pernyataan Anis serta-merta disanggah Tifatul Sembiring yang menyebut, hal itu hanya pandangan pribadi karena format koalisi masih diperbincangkan dengan semua mitra lain. Sanggahan yang terlambat karena citra publik telah terbentuk bahwa PKS berperilaku bak debt collector yang main ancam demi mencapai kepentingan politiknya. Padahal, sebelum pemilu, justru PKS yang mengundang JK berdiskusi di markas besarnya dan mendukung penuh keberanian JK untuk mencapreskan diri. Bila tokoh PKS tidak menyadari efek masif yang terjadi melalui media massa dan jaringan internet, hal itu sungguh naif. Setiap pernyataan dan manuver elite PKS ternyata tak diukur manfaat dan mudharatnya terlebih dulu.
Sehingga, tatkala Golkar (lebih tepatnya: JK) memutuskan hubungan sepihak dengan PD (lebih pas: SBY), lalu fungsionaris PD mengungkapkan keterkejutannya maka segenap telunjuk menuding PKS sebagai biang keladi dari kekisruhan tingkat tinggi itu. Padahal, yang terjadi bisa saja karena chemistry SBY-JK telah kehilangan daya rekatnya dan gejala keretakan tak bisa ditutupi lagi. Sama sekali tak ada hubungannya dengan PKS bila elitenya tidak bertingkah di luar kontrol.
Belum pupus isu penolakan PKS terhadap Golkar dari ingatan publik, muncul lagi pernyataan Mahfud Sidik yang menegaskan PKS tidak akan mengajukan kadernya sebagai cawapres pendamping SBY. Karena itu, PKS mengusulkan figur nonpartai. Ini seperti merendahkan posisi PKS sendiri, betapa manuver berkoalisi tanpa daya tawar yang memadai, sementara partai lain dengan posisi politik lebih rendah berani mengajukan proposal lebih tinggi. Lagi-lagi celoteh Mahfud itu dibantah oleh kader PKS di berbagai daerah yang menyatakan dukungan terbuka kepada kader terbaik PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), agar bersiap diri mendampingi SBY sebagai cawapres. Dukungan publik lebih luas datang dari 200 ulama Madura, aktivis LSM di Medan, dan sejumlah tokoh nasional yang tidak meragukan kredibilitas HNW. Bahkan, exit poll yang dilakukan LP3ES pada 9 April 2009 menyimpulkan pasangan SBY-HNW didukung 20,8 persen responden, mengungguli SBY-JK yang meraih 16,3 persen dan SBY-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan.
Masih belum puas, ada lagi pernyataan Fahri Hamzah yang membuat kening berkerut. Setelah Golkar memutuskan hubungan dengan PD dan JK diberi mandat sebagai capres, Fahri justru mengutarakan PKS akan membuka komunikasi dengan semua partai. Fahri meyakinkan bahwa ketua Majelis Syura PKS dalam waktu dekat akan bertemu dengan JK. Kali ini bantahan datang langsung dari ketua Majelis Syura sendiri yang menyatakan rencana pertemuan memang pernah diutarakan sejak lama, tapi tak ada kecocokan waktu. Dan, saat ini sudah sibuk semua sehingga tak mungkin dijadwalkan ulang. Kejadian ini untuk yang kesekian kalinya membingungkan publik, termasuk kader dan konstituen PKS yang memiliki akses komunikasi terbatas.
Ketiga contoh itu mencerminkan betapa buruknya komunikasi politik sebagian elite PKS. Bila mereka orang biasa mungkin dampaknya tidak akan terasa, tak ada satu pun media yang akan mengutipnya. Tapi, seorang sekretaris jenderal (Anis) yang berbeda pandangan dengan presiden partai (Tifatul), ketua Fraksi di DPR (Mahfud) yang mengabaikan aspirasi kader dan pengurus di sejumlah daerah, serta public reasoning yang menghendaki regenerasi kepemimpinan nasional, termasuk humas Fraksi (Fahri) yang mem-fetakompli ketua Majelis Syura, ini sudah di luar batas kewajaran.
Evaluasi total dan otokritik tuntas perlu dilakukan, bila PKS tetap ingin menjaga jati dirinya sebagai 'Partai Dakwah'. Inti dakwah adalah nasihat: untuk menegakkan perintah Allah dan rasul-Nya, mengingatkan para pemimpin dan membimbing masyarakat awam. Jika semua pernyataan dan manuver itu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa corrective action, yang memadai dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan sekecil apa pun, kapasitas PKS sebagai learning organization mulai diragukan. Suatu hari akan ada pernyataan dan manuver elite yang lebih kontroversial, lalu dampak buruknya tidak bisa dikendalikan lagi.
Sesungguhnya, PKS telah 'dihukum' publik dan pemilih yang kritis dengan 'kekalahan' di Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung, dan kota-kota besar lain. Pertambahan suara PKS berasal dari pelosok desa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah luar Jawa (terutama Sumatra dan Sulawesi). Para pemilih pedesaan itu tak terkena efek negatif dari 'jurus dewa mabuk' sebagian elite PKS dan iklan yang warna-warni.
Akibatnya, target nasional 20 persen suara masih terlalu jauh dari jangkauan karena kesalahan strategi. Bahkan, prediksi yang realistik 12-15 persen suara pun tak tercapai. Terlalu besar ongkos yang dikeluarkan untuk manuver tak terkendali, dengan risiko tak terpikirkan sebelumnya.
Karena itu, sikap Majelis Syura untuk mengembalikan kesantunan berpolitik PKS patut didukung. PKS kini menjadi salah satu aset nasional yang amat bernilai. Dari sinilah akan diuji: Apakah cita-cita reformasi 11 tahun lalu masih mungkin diwujudkan? Dan, bisakah konsolidasi demokrasi demi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat dimulai setelah tiga kali pemilu? Hanya elite politik yang matang bisa menjawab tantangan ini.(-)
Sumber: Republika.co.id
30 April, 2009
Iklan Sekolah Gratis Mendiknas Dinilai untuk Naikkan Pamor SBY
Kamis, 30/04/2009 16:00 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - PDIP menilai pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menggunakan media pendidikan sebagai salah satu cara untuk mendulang dukungan dan memenangkan pilpres Juli mendatang. Dengan cara ini, SBY menjadi lebih populer ketimbang capres lainnya.
"Iklan mendiknas tentang sekolah gratis di televisi setiap hari melebihi rating iklan capres, padahal kita sudah sepakat tidak menggunakan kata sekolah gratis," tutur Wakil Ketua Komisi X DPR, Heri Akhmadi seusai konferensi pers mengenai evaluasi ujian nasional di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2009).
Menurut Heri, hal ini sama seperti iklan parpol yang membuat rakyat ingin memilih SBY menjadi presiden lagi.
"Anggran 20 persen untuk pendidikan itu seperti keberhasilan pemerintahan, padahal karena dimasukkannya gaji guru ke anggaran. Tentu saja menambah pemilih," tutur Heri.
Kemajuan pendidikan di Indonesia, menurut Heri, tidak lebih baik dari tahun ke tahun. Menurutnya sebaiknya mendagri tidak bekerja sendiri dan membentuk lembaga pertimbangan untuk membuat kebijakan pendidikan.
"Tidak ada kemajuan, tidak lebih baik dari tahun lalu, sudah waktunya mendiknas bentuk dewan pendidikan nasional supaya kebijakan pendidikan lebih baik," tutur Heri.
"Kita butuh sistem pendidikan dan sistem rekrutmen yang lebih baik lagi," pungkasnya. ( van / irw )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - PDIP menilai pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menggunakan media pendidikan sebagai salah satu cara untuk mendulang dukungan dan memenangkan pilpres Juli mendatang. Dengan cara ini, SBY menjadi lebih populer ketimbang capres lainnya.
"Iklan mendiknas tentang sekolah gratis di televisi setiap hari melebihi rating iklan capres, padahal kita sudah sepakat tidak menggunakan kata sekolah gratis," tutur Wakil Ketua Komisi X DPR, Heri Akhmadi seusai konferensi pers mengenai evaluasi ujian nasional di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2009).
Menurut Heri, hal ini sama seperti iklan parpol yang membuat rakyat ingin memilih SBY menjadi presiden lagi.
"Anggran 20 persen untuk pendidikan itu seperti keberhasilan pemerintahan, padahal karena dimasukkannya gaji guru ke anggaran. Tentu saja menambah pemilih," tutur Heri.
Kemajuan pendidikan di Indonesia, menurut Heri, tidak lebih baik dari tahun ke tahun. Menurutnya sebaiknya mendagri tidak bekerja sendiri dan membentuk lembaga pertimbangan untuk membuat kebijakan pendidikan.
"Tidak ada kemajuan, tidak lebih baik dari tahun lalu, sudah waktunya mendiknas bentuk dewan pendidikan nasional supaya kebijakan pendidikan lebih baik," tutur Heri.
"Kita butuh sistem pendidikan dan sistem rekrutmen yang lebih baik lagi," pungkasnya. ( van / irw )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
29 April, 2009
Validkan DPT, KPU Bisa Pakai Cara Orba
Senin, 27/04/2009 17:10 WIB
Amanda Ferdina - detikPemilu
Jakarta - Ada cara lain untuk memvalidasi daftar pemilih tetap (DPT) selain mengandalkan kesadaran warga untuk melaporkan ke RT/RW. Cara-cara validasi data ala Orde Baru (Orba) bisa dipakai.
"Bisa dengan berbasis domisili seperti yang sosialisasinya sekarang mulai gencar di DKI. Tapi harus juga berbasis ke pencacahan jiwa. Karena kalau nggak begitu, bisa akan mengulang seperti kemarin," ujar Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini.
Nur Hidayat menyampaikan hal itu di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2009).
Validasi berdasarkan domisili ditetapkan berdasarkan alamat di mana orang itu tinggal. "Tapi kalau ini saja agak nggak yakin, karena hanya meminta kesadaran warga saja," jelas dia.
Selain mengandalkan keaktifan warga, parpol juga diharap berperan mendorong warga untuk memeriksa namanya apakah sudah terdaftar di DPT atau belum. Cara validasi yang lain adalah dengan pencacahan jiwa seperti yang digunakan saat pemilu era Orba.
"Kalau pencacahan jiwa itu bagaimana melibatkan RT langsung untuk mencatat jiwa-jiwa. Seperti pada sistem lalu di Orde Baru. Terlepas dari negatifnya (Orba), itu baik karena langsung door to door. Dan itu memungkinkan, masih ada waktu untuk mencek semua proses," jelas dia.
( nwk / nrl )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Amanda Ferdina - detikPemilu
Jakarta - Ada cara lain untuk memvalidasi daftar pemilih tetap (DPT) selain mengandalkan kesadaran warga untuk melaporkan ke RT/RW. Cara-cara validasi data ala Orde Baru (Orba) bisa dipakai.
"Bisa dengan berbasis domisili seperti yang sosialisasinya sekarang mulai gencar di DKI. Tapi harus juga berbasis ke pencacahan jiwa. Karena kalau nggak begitu, bisa akan mengulang seperti kemarin," ujar Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini.
Nur Hidayat menyampaikan hal itu di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2009).
Validasi berdasarkan domisili ditetapkan berdasarkan alamat di mana orang itu tinggal. "Tapi kalau ini saja agak nggak yakin, karena hanya meminta kesadaran warga saja," jelas dia.
Selain mengandalkan keaktifan warga, parpol juga diharap berperan mendorong warga untuk memeriksa namanya apakah sudah terdaftar di DPT atau belum. Cara validasi yang lain adalah dengan pencacahan jiwa seperti yang digunakan saat pemilu era Orba.
"Kalau pencacahan jiwa itu bagaimana melibatkan RT langsung untuk mencatat jiwa-jiwa. Seperti pada sistem lalu di Orde Baru. Terlepas dari negatifnya (Orba), itu baik karena langsung door to door. Dan itu memungkinkan, masih ada waktu untuk mencek semua proses," jelas dia.
( nwk / nrl )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
23 April, 2009
LSM Laporkan Dugaan Korupsi Pemilu 2009 ke KPK
Kamis, 23/04/2009 12:47 WIB
Aprizal Rahmatullah – detikNews
Jakarta - Sejumlah LSM menduga penyelenggaraan Pemilu 2009 sarat dengan indikasi korupsi. Mereka melaporkan 5 item aktivitas Pemilu yang disinyalir rawan penyimpangan ke KPK.
"Kami melihat adanya dugaan korupsi ini mulai dari pengadaan dan distribusi surat suara, pengadaan kotak suara, tabulasi nasional, pemutakhiran pemilih, dan sosialisasi pemilu," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam saat jumpa pers di gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2009).
Hasil analisis dan investigasi tim IMO (Independent Monitoring Organization) yang terdiri dari ICW, Indonesia Budget Center (IBC), Seknas Fitra, KIPP Indonesia, Indonesia Parliamentary Center (IPC), The Initiative Institute, dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menduga ada kerugian negara yang nilainya ratusan miliar akibat penyelewengan ini.
"Total dugaan kerugian negara Rp 284,28 milliar," kata Sulastio dari Indonesia Parliamentary Center.
Total kerugian tersebut berasal dari surat suara Rp 7,19 miliar, kotak suara Rp 33,18 miliar, TI (Pileg) Rp 216,07 miliar, Pemutakhiran DPT Pileg Rp 15,31 miliar, Sosialisasi Rp 12,92 miliar.
Oleh karenanya, mereka mendesak agar KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut. "KPK harus segera menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan atas laporan ini. Selain itu kita juga minta agar BPK mengaudit dalam bentuk khusus," kata aktivis ICW Fahmi Badoh. (ape/nrl)
Sumber: Detiknews.com
Aprizal Rahmatullah – detikNews
Jakarta - Sejumlah LSM menduga penyelenggaraan Pemilu 2009 sarat dengan indikasi korupsi. Mereka melaporkan 5 item aktivitas Pemilu yang disinyalir rawan penyimpangan ke KPK.
"Kami melihat adanya dugaan korupsi ini mulai dari pengadaan dan distribusi surat suara, pengadaan kotak suara, tabulasi nasional, pemutakhiran pemilih, dan sosialisasi pemilu," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam saat jumpa pers di gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2009).
Hasil analisis dan investigasi tim IMO (Independent Monitoring Organization) yang terdiri dari ICW, Indonesia Budget Center (IBC), Seknas Fitra, KIPP Indonesia, Indonesia Parliamentary Center (IPC), The Initiative Institute, dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menduga ada kerugian negara yang nilainya ratusan miliar akibat penyelewengan ini.
"Total dugaan kerugian negara Rp 284,28 milliar," kata Sulastio dari Indonesia Parliamentary Center.
Total kerugian tersebut berasal dari surat suara Rp 7,19 miliar, kotak suara Rp 33,18 miliar, TI (Pileg) Rp 216,07 miliar, Pemutakhiran DPT Pileg Rp 15,31 miliar, Sosialisasi Rp 12,92 miliar.
Oleh karenanya, mereka mendesak agar KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut. "KPK harus segera menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan atas laporan ini. Selain itu kita juga minta agar BPK mengaudit dalam bentuk khusus," kata aktivis ICW Fahmi Badoh. (ape/nrl)
Sumber: Detiknews.com
19 April, 2009
Suara Naik 300 Persen: SBY Bantah PD Curang
Minggu, 19/04/2009 16:29 WIB
Luhur Hertanto – detikPemilu
Jakarta - Ketua Umum Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan PD melakukan kecurangan pada Pemilu Legislatif 9 April. Bahkan SBY menantang pihak yang membuat pernyataan tersebut, untuk membuktikan tuduhannya.
"Demokrat naik 300%, logikanya pasti curang, bagaimana? Kalau ada yang bisa menunjukkan beserta buktinya, laporkan ke Bawaslu. Bagaimana itu kecurangan yang sistematis dilakukan oleh sebuah parpol?" ujar SBY dalam jumpa pers menyikapi berbagai wacana yang berkembang di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/4/2009).
SBY mengaku menyimak dengan baik setiap penyelenggaraan pemilu yang berlangsung di Indonesia. Menurutnya sepanjang pemilu tersebut dilakukan secara fair maka hasil yang diraih bisa turun naik.
Partai Golkar, imbuh SBY, pada pemilu 1997 mendapat 74 persen suara, kemudian pada 1999 mendapat 22 persen suara. Sedangkan pada tahun 2004, Golkar mendapat 21 persen suara dan sementara ini 14 persen suara. "Ya barangkali masyarakat yang sekarang ini memilih Golkar memang segitu," terangnya.
Semenatar PDIP, juga mengalami kondisi naik-turun. Pada pemilu 1997 mendapat suara 3 persen, 1999 mendapat 33 persen. SBY pun menanyakan, apakah ini dianggap terjadi kecurangan. "Ya tidak curang karena memang kala itu Ibu Mega memang populer. Kalau pada 2009 hasilnya turun ya mungkin memang segitu rakyat yang memilih," beber SBY.
Partai Demokrat, kata SBY, pada pemilu 2004 suaranya di bawah Partai Golkar dan PDIP. Meski kala itu, aku SBY, setiap kali dirinya berkunjung ke daerah masa yang terkumpul sangat banyak. Maka jika suara Demokrat sekarang mencapai 20 persen karena rakyat ingin memilih Partai Demokrat.
Meski demikian SBY tidak dapat memprediksi bagaimana suara PD pada pemilu lima tahun yang akan datang. "Lima tahun lagi mungkin tidak, jadi bisa naik dan turun hasilnya," pungkas kakek dari Almira Tunggadewi ini. ( ddt / iy )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Luhur Hertanto – detikPemilu
Jakarta - Ketua Umum Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan PD melakukan kecurangan pada Pemilu Legislatif 9 April. Bahkan SBY menantang pihak yang membuat pernyataan tersebut, untuk membuktikan tuduhannya.
"Demokrat naik 300%, logikanya pasti curang, bagaimana? Kalau ada yang bisa menunjukkan beserta buktinya, laporkan ke Bawaslu. Bagaimana itu kecurangan yang sistematis dilakukan oleh sebuah parpol?" ujar SBY dalam jumpa pers menyikapi berbagai wacana yang berkembang di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/4/2009).
SBY mengaku menyimak dengan baik setiap penyelenggaraan pemilu yang berlangsung di Indonesia. Menurutnya sepanjang pemilu tersebut dilakukan secara fair maka hasil yang diraih bisa turun naik.
Partai Golkar, imbuh SBY, pada pemilu 1997 mendapat 74 persen suara, kemudian pada 1999 mendapat 22 persen suara. Sedangkan pada tahun 2004, Golkar mendapat 21 persen suara dan sementara ini 14 persen suara. "Ya barangkali masyarakat yang sekarang ini memilih Golkar memang segitu," terangnya.
Semenatar PDIP, juga mengalami kondisi naik-turun. Pada pemilu 1997 mendapat suara 3 persen, 1999 mendapat 33 persen. SBY pun menanyakan, apakah ini dianggap terjadi kecurangan. "Ya tidak curang karena memang kala itu Ibu Mega memang populer. Kalau pada 2009 hasilnya turun ya mungkin memang segitu rakyat yang memilih," beber SBY.
Partai Demokrat, kata SBY, pada pemilu 2004 suaranya di bawah Partai Golkar dan PDIP. Meski kala itu, aku SBY, setiap kali dirinya berkunjung ke daerah masa yang terkumpul sangat banyak. Maka jika suara Demokrat sekarang mencapai 20 persen karena rakyat ingin memilih Partai Demokrat.
Meski demikian SBY tidak dapat memprediksi bagaimana suara PD pada pemilu lima tahun yang akan datang. "Lima tahun lagi mungkin tidak, jadi bisa naik dan turun hasilnya," pungkas kakek dari Almira Tunggadewi ini. ( ddt / iy )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
16 April, 2009
Ajaib! Seorang Caleg PD Dapat 100 Juta Suara
Rabu, 15/04/2009 16:31 WIB
Elvan Dany Sutrisno – detikPemilu
Jakarta - Menakjubkan! Seorang caleg nomor 1 Partai Demokrat (PD) dari dapil II Sulawesi Selatan (Sulsel) yang bernama Mohammad Jafar Hafsah, mendapat suara 111.226.214. Padahal total suara yang diterima KPU masih 7.886.812.
Kontan seluruh pengunjung di pusat tabulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, terkejut. Mereka bingung karena total perolehan suara tersebut hampir 3/4 DPT. DPT berjumlah 171 juta.
Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan kebetulan sedang berkunjung ke pusat tabulasi nasional itu mengomentarinya.
"Itu pasti tidak akurat. Teknologi mana yang lebih pandai? Kok bisa dapat 100 juta lebih. Ini perlu diperbaiki," ujar Mangindaan, Rabu (15/4/2009).
Anggota KPU Andi Nurpati, Endang Sulastri dan Syamsul Bahri yang sedang menemani kunjungan Mangindaan itu memilih bungkam. Wakil Ketua MPR AM Fatwa juga enggan berkomentar. Mereka segera duduk di bangku yang disediakan pada acara talk show KPU.
Suara unik lainnya yaitu caleg nomor 2 dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sugeng Imam Santosa. Caleg dari dapil II Sulsel itu mendapat suara 111.822. Sedangkan total suara yang diperoleh PIS di sana sampai saat ini hanya 865. Total suara PD juga hanya 9.345.
Jadi apa yang error? Apakah benar diserang hacker atau IT KPU yang kacau? ( nik / iy )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Elvan Dany Sutrisno – detikPemilu
Jakarta - Menakjubkan! Seorang caleg nomor 1 Partai Demokrat (PD) dari dapil II Sulawesi Selatan (Sulsel) yang bernama Mohammad Jafar Hafsah, mendapat suara 111.226.214. Padahal total suara yang diterima KPU masih 7.886.812.
Kontan seluruh pengunjung di pusat tabulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, terkejut. Mereka bingung karena total perolehan suara tersebut hampir 3/4 DPT. DPT berjumlah 171 juta.
Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan kebetulan sedang berkunjung ke pusat tabulasi nasional itu mengomentarinya.
"Itu pasti tidak akurat. Teknologi mana yang lebih pandai? Kok bisa dapat 100 juta lebih. Ini perlu diperbaiki," ujar Mangindaan, Rabu (15/4/2009).
Anggota KPU Andi Nurpati, Endang Sulastri dan Syamsul Bahri yang sedang menemani kunjungan Mangindaan itu memilih bungkam. Wakil Ketua MPR AM Fatwa juga enggan berkomentar. Mereka segera duduk di bangku yang disediakan pada acara talk show KPU.
Suara unik lainnya yaitu caleg nomor 2 dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sugeng Imam Santosa. Caleg dari dapil II Sulsel itu mendapat suara 111.822. Sedangkan total suara yang diperoleh PIS di sana sampai saat ini hanya 865. Total suara PD juga hanya 9.345.
Jadi apa yang error? Apakah benar diserang hacker atau IT KPU yang kacau? ( nik / iy )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
14 April, 2009
DPT Bermasalah, 47 Juta Warga Tak Bisa Nyontreng
Selasa, 14/04/2009 18:12 WIB
47 Juta Warga Tak Bisa Nyontreng - 3 LSM Ancam Gugat SBY & KPU
M. Rizal Maslan – detikPemilu
Jakarta - Carut marut penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu 2009 mengakibatkan 47 juta warga negara tidak bisa menggunakan hak politiknya. Oleh karenanya, tiga LSM di bidang hukum dan pemantauan pemilu akan mengajukan gugatan warga negara (Citizen Law Suit) kepada pemerintah.
"Pemerintah dan penyelenggara pemilu masih diberikan toleransi, jika dalam waktu 7 hari hak rakyat dikembalikan dalam bentuk pemilu susulan, maka gugatan itu batal dilayangkan," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen dalam jumpa pers bersama dengan PBHI, KIPP dan LBH Apik di kantornya, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2009).
Dalam kesempatan itu, Patra juga menegaskan, agar pemerintah dan KPU tidak lari dari tanggung jawabnya. "Sebab pemilu ini adalah di bawah kontrol eksekutif pemerintah pusat dan daerah. Jadi wajar bila kami menggugat pemerintah, pemerintah daerah dan KPU terkait kerancuan penyusunan DPT ini," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PBHI Syamsuddin Radjab menjelaskan, banyak fakta di lapangan mengindikasikan KPU tidak independen dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya, ketika Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary melakukan pencontrengan di TPS SBY dengan alasan ingin melakukan monitoring pemilu.
"Tidak masuk akal Ketua KPU jauh-jauh memonitor pemilu di Cikeas. Apakah ketua KPU ingin menjadi menteri agama?" ujarnya seraya bertanya.
Indikasi lainnya, lanjut Radjab, hal yang menguatkan KPU tidak netral adalah saat mengesahkan surat suara yang tertukar antar provinsi atau daerah. "Selanjutnya, kami menduga kisruh DPT ini dilakukan secara sengaja untuk memenangkan parpol tertentu. Ini membuktikan KPU tidak professional dan tidak netral," tandasnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Patra juga menambahkan, gugatan warga negara (Citizen Law Suit) akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara pemilu.
"Sebagai salah satu syarat formil untuk mengajukan gugatan ini, kami hendak menyampaikan secara terbuka pemberitahuan (notifikasi) kepada para pihak yang akan kami ajukan sebagai pihak tergugat, yaitu Presiden, Mendagri, Pemda, KPU, KPUD hingga PPK dan PPS," ungkapnya.
Gugatan tersebut berkaitan dengan hilangnya hak penggugat sebagai warga negara untuk memilih dalam Pemilu Legislatif disebabkan kesengajaan atau kelalaian dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sesuai pasal 4 UU 10/2008 dan UU No 22/2007. (zal / iy)
Sumber: Pemilu.detiknews.com
47 Juta Warga Tak Bisa Nyontreng - 3 LSM Ancam Gugat SBY & KPU
M. Rizal Maslan – detikPemilu
Jakarta - Carut marut penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu 2009 mengakibatkan 47 juta warga negara tidak bisa menggunakan hak politiknya. Oleh karenanya, tiga LSM di bidang hukum dan pemantauan pemilu akan mengajukan gugatan warga negara (Citizen Law Suit) kepada pemerintah.
"Pemerintah dan penyelenggara pemilu masih diberikan toleransi, jika dalam waktu 7 hari hak rakyat dikembalikan dalam bentuk pemilu susulan, maka gugatan itu batal dilayangkan," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen dalam jumpa pers bersama dengan PBHI, KIPP dan LBH Apik di kantornya, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2009).
Dalam kesempatan itu, Patra juga menegaskan, agar pemerintah dan KPU tidak lari dari tanggung jawabnya. "Sebab pemilu ini adalah di bawah kontrol eksekutif pemerintah pusat dan daerah. Jadi wajar bila kami menggugat pemerintah, pemerintah daerah dan KPU terkait kerancuan penyusunan DPT ini," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PBHI Syamsuddin Radjab menjelaskan, banyak fakta di lapangan mengindikasikan KPU tidak independen dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya, ketika Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary melakukan pencontrengan di TPS SBY dengan alasan ingin melakukan monitoring pemilu.
"Tidak masuk akal Ketua KPU jauh-jauh memonitor pemilu di Cikeas. Apakah ketua KPU ingin menjadi menteri agama?" ujarnya seraya bertanya.
Indikasi lainnya, lanjut Radjab, hal yang menguatkan KPU tidak netral adalah saat mengesahkan surat suara yang tertukar antar provinsi atau daerah. "Selanjutnya, kami menduga kisruh DPT ini dilakukan secara sengaja untuk memenangkan parpol tertentu. Ini membuktikan KPU tidak professional dan tidak netral," tandasnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Patra juga menambahkan, gugatan warga negara (Citizen Law Suit) akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara pemilu.
"Sebagai salah satu syarat formil untuk mengajukan gugatan ini, kami hendak menyampaikan secara terbuka pemberitahuan (notifikasi) kepada para pihak yang akan kami ajukan sebagai pihak tergugat, yaitu Presiden, Mendagri, Pemda, KPU, KPUD hingga PPK dan PPS," ungkapnya.
Gugatan tersebut berkaitan dengan hilangnya hak penggugat sebagai warga negara untuk memilih dalam Pemilu Legislatif disebabkan kesengajaan atau kelalaian dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sesuai pasal 4 UU 10/2008 dan UU No 22/2007. (zal / iy)
Sumber: Pemilu.detiknews.com
13 April, 2009
Panwaslu Sumut Berencana Pidanakan KPU
By Republika Newsroom
Senin, 13 April 2009 pukul 18:24:00
MEDAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumatera Utara berencana mempidanakan pihak KPU setempat akibat buruknya kualitas pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu. "Rencana mempidanakan KPU juga didasarkan banyaknya laporan dan komplain masyarakat atas berbagai kebobrokan dalam pelaksanaan pemilu," ujar anggota Panwaslu Sumut, Zakaria Taher, usai menerima kunjungan Komisi A DPRD Sumut di Medan, Senin (13/4).
Ia menyebutkan pihaknya tengah mempelajari semua masalah yang menjadi tanggung jawab KPU sebelum membawanya ke ranah hukum. "Tapi kita hampir pasti mempidanakan KPU terkait banyaknya pengaduan masyarakat dan buruknya kinerja pelaksanaan pemilu," tegasnya.
Zakaria mengakui hingga kini berbagai komplain dan keberatan masyarakat atas pelaksanaan pemilu terus berdatangan. Kondisi itu diperparah dengan keluhan yang disampaikan kalangan parpol dan terakhir desakan dari Komisi A DPRD Sumut.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Sumut juga mendesak Pawaslu mengusut tuntas keterlibatan tujuh kepala daerah yang diduga mendukung parpol tertentu pada pemilu legislatif. Komisi A juga meminta Panwaslu Sumut melakukan penyelidikan terhadap indikasi politik uang yang diduga terjadi hampir di semua daerah pemilihan di daerah itu.
Panwaslu juga diharap mendesak KPU Sumut menginstruksikan kepada semua PPK untuk menyerahkan formulir C1 (sertifikat rekapitulasi suara) kepada seluruh parpol peserta pemilu, karena hampir seluruh parpol tidak menerima formulir C1 secara sempurna.
Menurut Zakaria Taher, jika kasus-kasus itu jadi dibawa ke ranah hukum, yang pertama kali akan terkena imbasnya adalah pelaksana pemilu di tingkat KPPS dan PPK. "Tapi KPPS dan PPK juga jajarannya KPU. Kita tengah mempelajarinya dan rencana mempidanakan KPU ini memang sudah ada," katanya./ant/itz
Sumber: Republika.co.id/berita
Senin, 13 April 2009 pukul 18:24:00
MEDAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumatera Utara berencana mempidanakan pihak KPU setempat akibat buruknya kualitas pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu. "Rencana mempidanakan KPU juga didasarkan banyaknya laporan dan komplain masyarakat atas berbagai kebobrokan dalam pelaksanaan pemilu," ujar anggota Panwaslu Sumut, Zakaria Taher, usai menerima kunjungan Komisi A DPRD Sumut di Medan, Senin (13/4).
Ia menyebutkan pihaknya tengah mempelajari semua masalah yang menjadi tanggung jawab KPU sebelum membawanya ke ranah hukum. "Tapi kita hampir pasti mempidanakan KPU terkait banyaknya pengaduan masyarakat dan buruknya kinerja pelaksanaan pemilu," tegasnya.
Zakaria mengakui hingga kini berbagai komplain dan keberatan masyarakat atas pelaksanaan pemilu terus berdatangan. Kondisi itu diperparah dengan keluhan yang disampaikan kalangan parpol dan terakhir desakan dari Komisi A DPRD Sumut.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Sumut juga mendesak Pawaslu mengusut tuntas keterlibatan tujuh kepala daerah yang diduga mendukung parpol tertentu pada pemilu legislatif. Komisi A juga meminta Panwaslu Sumut melakukan penyelidikan terhadap indikasi politik uang yang diduga terjadi hampir di semua daerah pemilihan di daerah itu.
Panwaslu juga diharap mendesak KPU Sumut menginstruksikan kepada semua PPK untuk menyerahkan formulir C1 (sertifikat rekapitulasi suara) kepada seluruh parpol peserta pemilu, karena hampir seluruh parpol tidak menerima formulir C1 secara sempurna.
Menurut Zakaria Taher, jika kasus-kasus itu jadi dibawa ke ranah hukum, yang pertama kali akan terkena imbasnya adalah pelaksana pemilu di tingkat KPPS dan PPK. "Tapi KPPS dan PPK juga jajarannya KPU. Kita tengah mempelajarinya dan rencana mempidanakan KPU ini memang sudah ada," katanya./ant/itz
Sumber: Republika.co.id/berita
Keputusan Teknologi Real Count Diambil Tanpa Tim Ahli?
Senin, 13/04/2009 10:15 WIB
Shohib Masykur - detikinet
Jakarta - Pilihan teknologi untuk tabulasi nasional Pemilu 2009 atau real count patut dipertanyakan. Ada indikasi, keputusan untuk menggunakan teknologi ini diambil saat KPU mengalami kevakuman tenaga ahli IT.
KPU membentuk tim ahli IT untuk keperluan Pemilu 2009 pada tanggal 10 Desember 2008. Tim yang dikepalai oleh Bambang Edi Leksono dan beranggotakan 7 orang itu melaporkan hasil kerja mereka 14 Januari 2009.
Tanggal 1 Februari, dua pimpinan tim ini, yakni Ketua Bambang Edi Leksono dan Sekretaris Hemat Dwi Nuryanto, tidak lagi dipekerjakan. Padahal 2 orang inilah yang paling berperan dalam pembahasan mengenai persiapan sistem informasi Pemilu 2009.
Dan perlu dicatat, tim ini tidak merekomendasikan penggunaan teknologi Intelligent Character Recognition (ICR) yang sekarang dipakai. "Kami tidak pernah merekomendasikan penggunaan teknologi ICR," ujar mantan Sekretaris Tim Teknis TI KPU Hemat Dwi Nuryanto kepada detikcom, Minggu (12/4/2009) malam.
Usai tim ini menyerahkan laporannya ke KPU, laporan yang menurut Hemat tidak pernah diindahkan, KPU mengadakan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun anehnya, pihak BPPT pun mengaku tidak turut serta dalam proses pengambilan kebijakan menyangkut penggunaan teknologi untuk tabulasi ini.
"Ketika kami masuk sistem sudah setengah jalan, seperti pengadaan barang dan spesifikasinya sudah diputuskan," aku Kepala BPPT Marzan A Iskandar saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Seperti telah diberitakan, BPPT menandatangani MoU dengan KPU pada tanggal 12 Maret 2009. Jika BPPT tidak berperan dalam pengambilan keputusan menyangkut penggunaan teknologi tabulasi, sedangkan tim TI KPU sebelumnya juga tidak, lantas atas saran siapa KPU memutuskannya? ( ash / ash )
Sumber: Detikinet.com
Shohib Masykur - detikinet
Jakarta - Pilihan teknologi untuk tabulasi nasional Pemilu 2009 atau real count patut dipertanyakan. Ada indikasi, keputusan untuk menggunakan teknologi ini diambil saat KPU mengalami kevakuman tenaga ahli IT.
KPU membentuk tim ahli IT untuk keperluan Pemilu 2009 pada tanggal 10 Desember 2008. Tim yang dikepalai oleh Bambang Edi Leksono dan beranggotakan 7 orang itu melaporkan hasil kerja mereka 14 Januari 2009.
Tanggal 1 Februari, dua pimpinan tim ini, yakni Ketua Bambang Edi Leksono dan Sekretaris Hemat Dwi Nuryanto, tidak lagi dipekerjakan. Padahal 2 orang inilah yang paling berperan dalam pembahasan mengenai persiapan sistem informasi Pemilu 2009.
Dan perlu dicatat, tim ini tidak merekomendasikan penggunaan teknologi Intelligent Character Recognition (ICR) yang sekarang dipakai. "Kami tidak pernah merekomendasikan penggunaan teknologi ICR," ujar mantan Sekretaris Tim Teknis TI KPU Hemat Dwi Nuryanto kepada detikcom, Minggu (12/4/2009) malam.
Usai tim ini menyerahkan laporannya ke KPU, laporan yang menurut Hemat tidak pernah diindahkan, KPU mengadakan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun anehnya, pihak BPPT pun mengaku tidak turut serta dalam proses pengambilan kebijakan menyangkut penggunaan teknologi untuk tabulasi ini.
"Ketika kami masuk sistem sudah setengah jalan, seperti pengadaan barang dan spesifikasinya sudah diputuskan," aku Kepala BPPT Marzan A Iskandar saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Seperti telah diberitakan, BPPT menandatangani MoU dengan KPU pada tanggal 12 Maret 2009. Jika BPPT tidak berperan dalam pengambilan keputusan menyangkut penggunaan teknologi tabulasi, sedangkan tim TI KPU sebelumnya juga tidak, lantas atas saran siapa KPU memutuskannya? ( ash / ash )
Sumber: Detikinet.com
12 April, 2009
Kekacauan IT Dalam Pemilu 2009
Dari arah mana saja yang digunakan untuk melakukan analisa, Pemilu 2009 memang sangat kacau. DPT tidak faktual, nama-nama orang bisa hilang tanpa penjelasan, berbagai kejadian di TPS, maslah dengan surat suara dan kotak suara, dan seterusnya.
Tetapi yang ini memang luar biasa. Hanya perlu menyediakan ahli IT, dan insya Allah masalah akan beres. Emang di Jakarta tidak ada ahli IT? Saya kenal beberapa orang, dan dari jaringan mereka bisa dikumpulkan ratusan orang lain. Apa susahnya serahkan urusan IT kepada ahlinya? Ternyata, KPU tidak sanggup (atau dengan sengaja tidak mau). Maunya kerja sendiri aja. Ini hasilnya:
220 Kabupaten/Kota Sama Sekali Belum Gunakan Software Pemindai
Pemantauan yang dilakukan atas 300 KPU kabupaten/kota menunjukkan, 220 di antaranya sama sekali belum menggunakan software pemindai Intelligent Character Recognition (ICR) yang berfungsi memindai formulir C1-IT. Sedangkan 80 di antaranya telah menggunakan namun dihadapkan dengan berbagai kendala teknis yang mengganggu.
>>> Ohhh, jadi software yang dibutuhkan di Kabupaten untuk menghitung formulir memang tidak ada di 220 dari 300 Kabupaten! Hmmm… Sedangkan di 80 lain, memang ada softwarenya, tetapi orang sana bego-bego dan tidak bisa menggunakannya? Gitu ya? (“Kendala teknis” dalam laporan ini saya artikan petugasnya bego-bego, karena sepertinya itu penjelasan yang paling masuk akal). Terus, ada juga ini:
Server Pusat Tabulasi KPU Macet
"Server kita lemah kalau pakai personal computer (PC), makanya kita mau rapat pleno untuk mengatasi masalah ini. Jadi kelemahannya pada server kita," ujar ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Hotel Borobudur, Jakarta,
>>> Ohhh, jadi servernya Personal Computer (PC)??? Hmmmm. Ruangan server di kantor teman saya lebih besar dari kamar tidur saya. Dan itu hanya untuk satu perusahaan. Isinya begitu banyak alat sehingga saya tidak paham fungsinya. Hanya ahli IT yang bisa paham. Sedangkan untuk salah satu negara terbesar di dunia ini, yang sedang membangun sistem demokrasi secara serius (katanya), hanya disediakan beberapa PC saja untuk menjadi “server” di KPU? Apakah setelah ini TNI akan diberikan senapan angin saja? (Habis, nggak ada dana untuk beli senjata benaran)! Dan Presiden SBY akan terpaksa jalan ke mana-mana naik motor bebek sendiri? (Habis, nggak ada dana untuk beli Mercedes)? Bagaimana negara ini bisa ditanggapi secara serius kalau pekerjaan KPU begitu konyol dalam pemilu? Tapi tidak apa-apa. KPU masih bisa pinjam PC lain dari tentangga. Ada yang mau bantuin dengan pinjamin komputer dari rumah?
Lemot, KPU Pinjam Server Untuk Real Count
"Terus terang kita hanya punya 6 server. Untuk mempercepat akses, hari ini kita mendapat pinjaman 5 server tambahan dari BPPT," kata Ketua Pokja IT KPU, Sri Nuryanti.
>>> Mungkin KPU berhasil pinjam PC dari kantor sebelah. Mungkin mereka minta Satpam buka pintu di gedung sebelah biar bisa pinjam PC orang lain – munkgin PC anda sendiri yang dipinjam. Cek pada hari senin ya! (“Pak Satpam, jangan kuatir Pak. Hari Senin dikembalikan ya Pak. Hanya dipinjam 2 hari. Nggak ada yang tahu nanti!”). Tetapi setelah berhasil tambah “server” lagi, database KPU diserang oleh puluhan hacker:
Real Count KPU Diserang Puluhan Hacker
"Kemarin ada yang berusaha mengubah tampilan website tabulasi data KPU, mereka mencoba mengubah tampilan data tabulasi, mencoba meng-nol-kan data," tutur Ketua Tim IT KPU, Husni Fahmi. Hal ini disampaikan Husni dalam konferensi pers yang digelar KPU di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2009, di Hotel Borobudur, Pejambon, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2009).
Menurut Husni, banyak pihak yang mencoba "mengganggu" perhitungan cepat KPU ini. Pihaknya pun bertindak cepat mengantisipasi serangan ini. "Puluhan serangan dalam 3 hari ini, namun sudah berhasil dideteksi sumbernya dan kita sudah konfirmasikan ke Telkom supaya mengunci alamat bersangkutan," imbuh Husni.
>> >Tapi ini bukan masalah. KPU punya punya cara khusus untuk tangani hacker. Namanya program Pernyataan Hacker Jangan Usil (PHJU). Kalau ada puluhan hacker yang berusaha masuk ke database KPU, maka KPU cukup menjalankan program PHJU, dan setelah dikeluarkan “Pernyataan Hacker Jangan Usil” maka semua usaha hacking akan segera berhenti begitu saja. Hebat dan luar biasa. Semua manager di industri IT pasti iri tidak punya program ini. Ini penjelasan tentang programnya:
KPU: Hacker Jangan Usil
"Hacker jangan usil! Jangan iseng-iseng atau serius mengubah data," tutur Ketua Pokja IT KPU, Sri Nuryanti, saat dikonfirmasi mengenai adanya usaha hacking membobol data tabulasi pemilu 2009.
Bagaimana? Masih mau terima hasil yang buruk dari Pemilu yang paling buruk selama ini?
Mungkin minggu depan, SBY akan mengadakan konperensi pers. Pernyatannya hanya satu: “April Mop!!! Kami hanya pura-pura saja bikin pemilu. Bercanda! Tidak serius! Kalian anggap benar ya? Hahahaha. Lihat semuanya berjalan seakan-akan adegan dalam Srimulat. Kami hanya bercanda kok. Pemilu benaran akan diadakan pada bulan Juni nanti. Tunggu ya. Yang kemarin hanya April Mop saja!!! Jangan marah ya teman-teman!”
Tetapi yang ini memang luar biasa. Hanya perlu menyediakan ahli IT, dan insya Allah masalah akan beres. Emang di Jakarta tidak ada ahli IT? Saya kenal beberapa orang, dan dari jaringan mereka bisa dikumpulkan ratusan orang lain. Apa susahnya serahkan urusan IT kepada ahlinya? Ternyata, KPU tidak sanggup (atau dengan sengaja tidak mau). Maunya kerja sendiri aja. Ini hasilnya:
220 Kabupaten/Kota Sama Sekali Belum Gunakan Software Pemindai
Pemantauan yang dilakukan atas 300 KPU kabupaten/kota menunjukkan, 220 di antaranya sama sekali belum menggunakan software pemindai Intelligent Character Recognition (ICR) yang berfungsi memindai formulir C1-IT. Sedangkan 80 di antaranya telah menggunakan namun dihadapkan dengan berbagai kendala teknis yang mengganggu.
>>> Ohhh, jadi software yang dibutuhkan di Kabupaten untuk menghitung formulir memang tidak ada di 220 dari 300 Kabupaten! Hmmm… Sedangkan di 80 lain, memang ada softwarenya, tetapi orang sana bego-bego dan tidak bisa menggunakannya? Gitu ya? (“Kendala teknis” dalam laporan ini saya artikan petugasnya bego-bego, karena sepertinya itu penjelasan yang paling masuk akal). Terus, ada juga ini:
Server Pusat Tabulasi KPU Macet
"Server kita lemah kalau pakai personal computer (PC), makanya kita mau rapat pleno untuk mengatasi masalah ini. Jadi kelemahannya pada server kita," ujar ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Hotel Borobudur, Jakarta,
>>> Ohhh, jadi servernya Personal Computer (PC)??? Hmmmm. Ruangan server di kantor teman saya lebih besar dari kamar tidur saya. Dan itu hanya untuk satu perusahaan. Isinya begitu banyak alat sehingga saya tidak paham fungsinya. Hanya ahli IT yang bisa paham. Sedangkan untuk salah satu negara terbesar di dunia ini, yang sedang membangun sistem demokrasi secara serius (katanya), hanya disediakan beberapa PC saja untuk menjadi “server” di KPU? Apakah setelah ini TNI akan diberikan senapan angin saja? (Habis, nggak ada dana untuk beli senjata benaran)! Dan Presiden SBY akan terpaksa jalan ke mana-mana naik motor bebek sendiri? (Habis, nggak ada dana untuk beli Mercedes)? Bagaimana negara ini bisa ditanggapi secara serius kalau pekerjaan KPU begitu konyol dalam pemilu? Tapi tidak apa-apa. KPU masih bisa pinjam PC lain dari tentangga. Ada yang mau bantuin dengan pinjamin komputer dari rumah?
Lemot, KPU Pinjam Server Untuk Real Count
"Terus terang kita hanya punya 6 server. Untuk mempercepat akses, hari ini kita mendapat pinjaman 5 server tambahan dari BPPT," kata Ketua Pokja IT KPU, Sri Nuryanti.
>>> Mungkin KPU berhasil pinjam PC dari kantor sebelah. Mungkin mereka minta Satpam buka pintu di gedung sebelah biar bisa pinjam PC orang lain – munkgin PC anda sendiri yang dipinjam. Cek pada hari senin ya! (“Pak Satpam, jangan kuatir Pak. Hari Senin dikembalikan ya Pak. Hanya dipinjam 2 hari. Nggak ada yang tahu nanti!”). Tetapi setelah berhasil tambah “server” lagi, database KPU diserang oleh puluhan hacker:
Real Count KPU Diserang Puluhan Hacker
"Kemarin ada yang berusaha mengubah tampilan website tabulasi data KPU, mereka mencoba mengubah tampilan data tabulasi, mencoba meng-nol-kan data," tutur Ketua Tim IT KPU, Husni Fahmi. Hal ini disampaikan Husni dalam konferensi pers yang digelar KPU di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2009, di Hotel Borobudur, Pejambon, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2009).
Menurut Husni, banyak pihak yang mencoba "mengganggu" perhitungan cepat KPU ini. Pihaknya pun bertindak cepat mengantisipasi serangan ini. "Puluhan serangan dalam 3 hari ini, namun sudah berhasil dideteksi sumbernya dan kita sudah konfirmasikan ke Telkom supaya mengunci alamat bersangkutan," imbuh Husni.
>> >Tapi ini bukan masalah. KPU punya punya cara khusus untuk tangani hacker. Namanya program Pernyataan Hacker Jangan Usil (PHJU). Kalau ada puluhan hacker yang berusaha masuk ke database KPU, maka KPU cukup menjalankan program PHJU, dan setelah dikeluarkan “Pernyataan Hacker Jangan Usil” maka semua usaha hacking akan segera berhenti begitu saja. Hebat dan luar biasa. Semua manager di industri IT pasti iri tidak punya program ini. Ini penjelasan tentang programnya:
KPU: Hacker Jangan Usil
"Hacker jangan usil! Jangan iseng-iseng atau serius mengubah data," tutur Ketua Pokja IT KPU, Sri Nuryanti, saat dikonfirmasi mengenai adanya usaha hacking membobol data tabulasi pemilu 2009.
Bagaimana? Masih mau terima hasil yang buruk dari Pemilu yang paling buruk selama ini?
Mungkin minggu depan, SBY akan mengadakan konperensi pers. Pernyatannya hanya satu: “April Mop!!! Kami hanya pura-pura saja bikin pemilu. Bercanda! Tidak serius! Kalian anggap benar ya? Hahahaha. Lihat semuanya berjalan seakan-akan adegan dalam Srimulat. Kami hanya bercanda kok. Pemilu benaran akan diadakan pada bulan Juni nanti. Tunggu ya. Yang kemarin hanya April Mop saja!!! Jangan marah ya teman-teman!”
Perolehan Suara PD Bisa Masuk Rekor Dunia
Masih perlu alasan untuk tidak percaya pada hasil pemilu 2009? Ini dia.
Begitu besar perolehan Partai Demokrat, sampai bisa menjadi rekor dunia???
Sungguh tidak masuk akal.
********
Perolehan Suara PD Bisa Masuk Rekor Dunia
Minggu, 12/04/2009 16:44 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Meroketnya suara Partai Demokrat (PD) pada Pemilu Legislatif dinilai bisa masuk rekor dunia. Perolehan suara partai ini meningkat drastis dibandingkan Pemilu 2004 yang lalu.
"Pemilu 2009 bisa masuk rekor Muri atau bahkan Guiness Book of Record. Satu-satunya pemilu di dunia yang partai baru (Partai Demokrat) bisa meningkat 300 persen, ini hanya mungkin terjadi di negara totaliter," ujar Fajrul Raman, mengkritik hasil Pemilu Legislatif.
Hal ini disampaikan Fajrul dalam konferensi pers yang digelar Dewan
Perubahan Nasional, di Restoran Koetaradja, Jl Senen Raya No 10, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2009). Menurut Fajrul, terlalu banyak masalah dalam pemilu ini yang menjadikan hasilnya sedemikian "ajaib". "DPT kita buruk sehingga pemilu kita pun buruk. Kita butuh komisi kejujuran, masalah DPT harus dibenahi," ujar Fajrul.
Fajrul kemudian mengidentikkan pemilu 2009 dengan pemilu di Philipina.
Menurutnya digulingkannya Presiden Marcos karena pemilu yang tidak tertata. "Kita semakin dekat dengan pemilu Philipina," ujarnya. ( nal / nal )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Begitu besar perolehan Partai Demokrat, sampai bisa menjadi rekor dunia???
Sungguh tidak masuk akal.
********
Perolehan Suara PD Bisa Masuk Rekor Dunia
Minggu, 12/04/2009 16:44 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Meroketnya suara Partai Demokrat (PD) pada Pemilu Legislatif dinilai bisa masuk rekor dunia. Perolehan suara partai ini meningkat drastis dibandingkan Pemilu 2004 yang lalu.
"Pemilu 2009 bisa masuk rekor Muri atau bahkan Guiness Book of Record. Satu-satunya pemilu di dunia yang partai baru (Partai Demokrat) bisa meningkat 300 persen, ini hanya mungkin terjadi di negara totaliter," ujar Fajrul Raman, mengkritik hasil Pemilu Legislatif.
Hal ini disampaikan Fajrul dalam konferensi pers yang digelar Dewan
Perubahan Nasional, di Restoran Koetaradja, Jl Senen Raya No 10, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2009). Menurut Fajrul, terlalu banyak masalah dalam pemilu ini yang menjadikan hasilnya sedemikian "ajaib". "DPT kita buruk sehingga pemilu kita pun buruk. Kita butuh komisi kejujuran, masalah DPT harus dibenahi," ujar Fajrul.
Fajrul kemudian mengidentikkan pemilu 2009 dengan pemilu di Philipina.
Menurutnya digulingkannya Presiden Marcos karena pemilu yang tidak tertata. "Kita semakin dekat dengan pemilu Philipina," ujarnya. ( nal / nal )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Malaysia: Diduga Penggelembungan Suara utk Golkar, 4 Saksi Parpol Walk Out
Minggu, 12/04/2009 06:08 WIB
Laporan dari Malaysia
Ramdhan Muhaimin - detikPemilu
Penghitungan suara terhadap surat suara melalui pos dan dropping box di aula KBRI Kuala Lumpur diwarnai aksi walk out. Empat saksi partai yang mengikuti jalannya penghitungan melakukan walk out. Mereka adalah saksi dari PAN, Hanura, PKS dan Gerindra.
Aksi walk out dilakukan keempat saksi sebagai bentuk protes atas proses pemilihan yang dinilai ada kejanggalan dan kecurangan. Aksi tersebut terjadi disebabkan surat suara yang dihitung menunjukkan hasil hanya untuk satu partai politik. Bahkan dari PKS berencana akan membuat surat pernyataan sebagai sikap protes.
Pantauan detikcom, Sabtu (11/4/2009), aksi walk out bermula saat penghitungan suara dilanjutkan setelah Maghrib. Terjadi kejanggalan yang mengarah pada dugaan penggelembungan suara dalam penghitungan suara di kelompok 6 KPPSLN. Kejanggalan tersebut berupa sebanyak 600 surat suara yang telah dihitung hasilnya sangat mengejutkan dimana seluruhnya menunjukkan hasil suara hanya untuk satu partai politik bernomor 23 [= GOLKAR] dengan caleg nomor 2 dan 5.
Sejumlah pemantau dan perwakilan parpol yang ikut menyaksikan sangat terheran dan menyangsikan kevalidan surat suara.
"Bagaimana bisa surat suara yang dikirimkan melalui pos, semuanya seragam satu parpol. Tidak ada satupun parpol lain yang di contreng selain 23," ujar Husein dari Indonesia Busness Center, yang juga timses Ade Daud Nasution Center di Malaysia.
Bahkan pemantau dari UNIMIG Indonesia, Muhammad Iqbal, menemukan surat pemberitahuan pemungutan suara (form C4LN) yang seharusnya diisi oleh pemilih melalui pos, tapi seluruhnya kosong.
"Surat ini seharusnya diisi oleh pemilih sebagai bukti kalau pemilih telah menerima dan menyontreng surat suara. Lalu dikembalikan ke PPLN. Tapi ini kosong. Jika hanya beberapa saja, tidak apa. Tapi ini jumlahnya lebih dari 600," kata Iqbal.
Hal serupa juga terjadi di penghitungan suara kelompok 5 dan 1 KPPSLN, dimana parpol bernomor 23 dengan caleg 2 dan 5 sangat mendominasi hasil penghitungan tanpa ada suara untuk parpol lain.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris PPLN Kuala Lumpur, Imran Hanafi mengatakan, PPLN telah melakukan prosedur yang benar untuk teknis pengiriman dan pengembalian surat suara melalui pos sesuai dengan peraturan.
"Saya tidak ingin mengatakan indikasi apapun. Yang jelas, dari kedutaan dan PPLN sudah melakukan protap yang benar untuk teknis undi pos ini. Bahkan PM Malaysia, Menlu dan PDRM sudah berkomitmen dengan kedutaan mengenai keamanan sistem undi pos ini," jelas Imran.
Ketua Panwaslu Tengku Afrizal mengatakan, pihaknya sulit untuk membuktikan hal itu sebagai kecurangan jika tanpa bukti. Namun Tengku menegaskan akan menyelidiki hal tersebut.
"Kami juga akan tetap catat dalam berita acara apapun yang terjadi dalam penghitungan ini. Selanjutnya kami akan laporkan kepada Bawaslu pusat. Keputusan ada di Bawaslu," pungkasnya. ( rmd / rdf )
Sumber: Detiknews.com
Laporan dari Malaysia
Ramdhan Muhaimin - detikPemilu
Penghitungan suara terhadap surat suara melalui pos dan dropping box di aula KBRI Kuala Lumpur diwarnai aksi walk out. Empat saksi partai yang mengikuti jalannya penghitungan melakukan walk out. Mereka adalah saksi dari PAN, Hanura, PKS dan Gerindra.
Aksi walk out dilakukan keempat saksi sebagai bentuk protes atas proses pemilihan yang dinilai ada kejanggalan dan kecurangan. Aksi tersebut terjadi disebabkan surat suara yang dihitung menunjukkan hasil hanya untuk satu partai politik. Bahkan dari PKS berencana akan membuat surat pernyataan sebagai sikap protes.
Pantauan detikcom, Sabtu (11/4/2009), aksi walk out bermula saat penghitungan suara dilanjutkan setelah Maghrib. Terjadi kejanggalan yang mengarah pada dugaan penggelembungan suara dalam penghitungan suara di kelompok 6 KPPSLN. Kejanggalan tersebut berupa sebanyak 600 surat suara yang telah dihitung hasilnya sangat mengejutkan dimana seluruhnya menunjukkan hasil suara hanya untuk satu partai politik bernomor 23 [= GOLKAR] dengan caleg nomor 2 dan 5.
Sejumlah pemantau dan perwakilan parpol yang ikut menyaksikan sangat terheran dan menyangsikan kevalidan surat suara.
"Bagaimana bisa surat suara yang dikirimkan melalui pos, semuanya seragam satu parpol. Tidak ada satupun parpol lain yang di contreng selain 23," ujar Husein dari Indonesia Busness Center, yang juga timses Ade Daud Nasution Center di Malaysia.
Bahkan pemantau dari UNIMIG Indonesia, Muhammad Iqbal, menemukan surat pemberitahuan pemungutan suara (form C4LN) yang seharusnya diisi oleh pemilih melalui pos, tapi seluruhnya kosong.
"Surat ini seharusnya diisi oleh pemilih sebagai bukti kalau pemilih telah menerima dan menyontreng surat suara. Lalu dikembalikan ke PPLN. Tapi ini kosong. Jika hanya beberapa saja, tidak apa. Tapi ini jumlahnya lebih dari 600," kata Iqbal.
Hal serupa juga terjadi di penghitungan suara kelompok 5 dan 1 KPPSLN, dimana parpol bernomor 23 dengan caleg 2 dan 5 sangat mendominasi hasil penghitungan tanpa ada suara untuk parpol lain.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris PPLN Kuala Lumpur, Imran Hanafi mengatakan, PPLN telah melakukan prosedur yang benar untuk teknis pengiriman dan pengembalian surat suara melalui pos sesuai dengan peraturan.
"Saya tidak ingin mengatakan indikasi apapun. Yang jelas, dari kedutaan dan PPLN sudah melakukan protap yang benar untuk teknis undi pos ini. Bahkan PM Malaysia, Menlu dan PDRM sudah berkomitmen dengan kedutaan mengenai keamanan sistem undi pos ini," jelas Imran.
Ketua Panwaslu Tengku Afrizal mengatakan, pihaknya sulit untuk membuktikan hal itu sebagai kecurangan jika tanpa bukti. Namun Tengku menegaskan akan menyelidiki hal tersebut.
"Kami juga akan tetap catat dalam berita acara apapun yang terjadi dalam penghitungan ini. Selanjutnya kami akan laporkan kepada Bawaslu pusat. Keputusan ada di Bawaslu," pungkasnya. ( rmd / rdf )
Sumber: Detiknews.com
KPU Menolak Dipersalahkan
By Republika Newsroom
Sabtu, 11 April 2009 pukul 21:10:00
JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak dipersalahkan karena tak mengizinkan pemegang hak pilih yang tak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menyalurkan suara dalam Pemilu Legislatif 2009.
Secara khusus, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary menyatakan masyarakat tidak bisa menyalahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak memperbolehkan warga yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih.
"Mereka tidak salah karena mereka menjalankan undang-undang. Pemilih dapat memberikan suara jika terdaftar dalam DPT, maka mari kita benahi DPT ini," katanya kepada wartawan di pusat tabulasi hasil pemilu, Sabtu.
Dalam kaitan ini, Abdul Hafiz kemudian memberi tenggat waktu pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan calon presiden 2009 sampai 10 Mei 2009 sehingga masyarakat mesti memastikan diri terdaftar sebagai pemilih tetap.
"Semua warga negara yang mempunyai hak untuk memilih harus didaftar sebagai pemilih tetap," katanya.
Untuk menghindari pemegang hak pilih tidak terdaftar, KPU telah menginstruksikan KPU daerah untuk memutakhirkan data seteliti mungkin dan mengumumkan DPS pilpres yang diambil dari DPT pemilu legislatif kepada masyarakat.
"Pengumuman dilaksanakan di kelurahan dan kantor kepala desa. Kita juga minta bantuan Ketua RT dan RW untuk ikut mengumumkan DPS pilpres," katanya sambil berharap tidak ada lagi protes belum terdaftar sebagai pemilih tetap dari warga pada pilpres nanti.
Pemilih yang tidak tercatat di DPT pemilu legislatif akan dicatat pada DPT pilpres, sementara warga yang tidak memenuhi syarat namun tercantum dalam daftar pemilih sementara pilpres akan dicoret.
"Yang sudah meninggal, anggota TNI atau Polri aktif yang masih terdaftar akan langsung dihapus, agar tidak timbul persoalan lagi dalam daftar pemilih tetap," katanya.
Sementara, anggota KPU Andi Nurpati berjanji bahwa KPU akan berkoordinasi dengan Departemen Dalam Negeri untuk merapikan data pemilih untuk Pilpres nanti.ant/kem
Sumber: Republika.co.id
Sabtu, 11 April 2009 pukul 21:10:00
JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak dipersalahkan karena tak mengizinkan pemegang hak pilih yang tak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menyalurkan suara dalam Pemilu Legislatif 2009.
Secara khusus, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary menyatakan masyarakat tidak bisa menyalahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak memperbolehkan warga yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih.
"Mereka tidak salah karena mereka menjalankan undang-undang. Pemilih dapat memberikan suara jika terdaftar dalam DPT, maka mari kita benahi DPT ini," katanya kepada wartawan di pusat tabulasi hasil pemilu, Sabtu.
Dalam kaitan ini, Abdul Hafiz kemudian memberi tenggat waktu pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan calon presiden 2009 sampai 10 Mei 2009 sehingga masyarakat mesti memastikan diri terdaftar sebagai pemilih tetap.
"Semua warga negara yang mempunyai hak untuk memilih harus didaftar sebagai pemilih tetap," katanya.
Untuk menghindari pemegang hak pilih tidak terdaftar, KPU telah menginstruksikan KPU daerah untuk memutakhirkan data seteliti mungkin dan mengumumkan DPS pilpres yang diambil dari DPT pemilu legislatif kepada masyarakat.
"Pengumuman dilaksanakan di kelurahan dan kantor kepala desa. Kita juga minta bantuan Ketua RT dan RW untuk ikut mengumumkan DPS pilpres," katanya sambil berharap tidak ada lagi protes belum terdaftar sebagai pemilih tetap dari warga pada pilpres nanti.
Pemilih yang tidak tercatat di DPT pemilu legislatif akan dicatat pada DPT pilpres, sementara warga yang tidak memenuhi syarat namun tercantum dalam daftar pemilih sementara pilpres akan dicoret.
"Yang sudah meninggal, anggota TNI atau Polri aktif yang masih terdaftar akan langsung dihapus, agar tidak timbul persoalan lagi dalam daftar pemilih tetap," katanya.
Sementara, anggota KPU Andi Nurpati berjanji bahwa KPU akan berkoordinasi dengan Departemen Dalam Negeri untuk merapikan data pemilih untuk Pilpres nanti.ant/kem
Sumber: Republika.co.id
11 April, 2009
Pemilu Dinilai Amburadul, KIPP Tuntut KPU DKI Jakarta
Sabtu, 11/04/2009 17:59 WIB
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta akan menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. KIPP menilai KPU Jakarta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang amburadul di DKI Jakarta.
"Kami menuntut pertanggujawaban KPU Jakarta karena banyak masyarakat Jakarta yang tidak bisa memilih akibat tidak terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap) ," ujar Ketua KIPP Jakarta Saryono Indro saat menggelar jumpa pers di Wisma Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2009).
Hal tersebut didasarkan dari 81 temuan pelanggaran pemilu di DKI Jakarta. Pelanggaran tersebut meliputi DPT yang tidak akurat, distribusi logistik yang berantakan dan minimnya teknis penyelengaraan pemilu di level bawah(Komite Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS).
"Kami meminta pertanggugjawaban KPUD atas kekisruhan pemungutan suara di TPS akibat kurang pahamnya penyelengaraan pemilu di level bawah," imbuhnya.
Rencananya KIPP Jakarta akan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Kami akan bergabung dengan KIPP nasional untuk mengajukan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa tanggal 14 April," pungkasnya.
Sumber: Detiknews.com
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta akan menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. KIPP menilai KPU Jakarta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang amburadul di DKI Jakarta.
"Kami menuntut pertanggujawaban KPU Jakarta karena banyak masyarakat Jakarta yang tidak bisa memilih akibat tidak terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap) ," ujar Ketua KIPP Jakarta Saryono Indro saat menggelar jumpa pers di Wisma Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2009).
Hal tersebut didasarkan dari 81 temuan pelanggaran pemilu di DKI Jakarta. Pelanggaran tersebut meliputi DPT yang tidak akurat, distribusi logistik yang berantakan dan minimnya teknis penyelengaraan pemilu di level bawah(Komite Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS).
"Kami meminta pertanggugjawaban KPUD atas kekisruhan pemungutan suara di TPS akibat kurang pahamnya penyelengaraan pemilu di level bawah," imbuhnya.
Rencananya KIPP Jakarta akan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Kami akan bergabung dengan KIPP nasional untuk mengajukan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa tanggal 14 April," pungkasnya.
Sumber: Detiknews.com
08 April, 2009
MURI : PKS Partai 'Terbesar' (di GBK)
Lumayan, sebagai suatu prestasi. Tetapi berhasil mengisi GBK tidak sama dengan memperoleh suara terbesar di Indonesia. -Gene
Muri: PKS Partai 'Terbesar' (di GBK)
Politik
07/04/2009 - 19:59
Djibril Muhammad
INILAH.COM. Jakarta - Keberhasilan PKS 'memutihkan' Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, berbuah pada penghargaan dari MURI. DPW PKS DKI Jakarta bahkan memecahkan rekor sebagai penyelenggara peserta kampanye terbanyak.
"Kita dapat laporan dari Sekneg Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, peserta kampanye yang ada di dalam tribun tempat duduk sejumlah 87.000 orang, di lapangan sepakbola sejumlah 20.000 orang, sedangkan yang berada di luar gedung 15.000 orang. Sehingga total 122.000 orang," papar Ketua Umum MURI, Jaya Suprana.
Hal tersebut disampaikannya ketika menyerahkan penghargaan berupa rekor MURI kepada PKS sebagai parpol yang dapat mengerahkan massa terbanyak dalam kampanye terbuka, di Cafe D Lounge, Jakarta, Selasa, (7/4).
Menurut Suprana, penghargaan yang diberikan kepada PKS bukan karena kedekatannya dengan mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid. Karena dirinya juga berdekatan dengan tokoh-tokoh politik lainnya seperti, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tapi saya datang karena fakta bahwa memang Gelora Bung Karno pada waktu itu (kampanye terbuka, 30 April) PKS membawa peserta terbanyak," ujarnya.
Sedangkan Ketua DPW PKS, Triwisaksana mengatakan semoga penghargaan MURI tersebut dapat menambah kepercayaan massa dan pendukung PKS. Karena tidak mungkin masyarakat begitu antusian mengikuti kampanye tanpa didahului dengan kerja-kerja nyata PKS.
"Para kaderlah yang patut mendapat penghargaan ini, berkat mereka masyarakat mau ke Gelora Bung Karno tanpa harus dibayar" jelasnya. [jib]
Sumber: Inilah.com
Muri: PKS Partai 'Terbesar' (di GBK)
Politik
07/04/2009 - 19:59
Djibril Muhammad
INILAH.COM. Jakarta - Keberhasilan PKS 'memutihkan' Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, berbuah pada penghargaan dari MURI. DPW PKS DKI Jakarta bahkan memecahkan rekor sebagai penyelenggara peserta kampanye terbanyak.
"Kita dapat laporan dari Sekneg Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, peserta kampanye yang ada di dalam tribun tempat duduk sejumlah 87.000 orang, di lapangan sepakbola sejumlah 20.000 orang, sedangkan yang berada di luar gedung 15.000 orang. Sehingga total 122.000 orang," papar Ketua Umum MURI, Jaya Suprana.
Hal tersebut disampaikannya ketika menyerahkan penghargaan berupa rekor MURI kepada PKS sebagai parpol yang dapat mengerahkan massa terbanyak dalam kampanye terbuka, di Cafe D Lounge, Jakarta, Selasa, (7/4).
Menurut Suprana, penghargaan yang diberikan kepada PKS bukan karena kedekatannya dengan mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid. Karena dirinya juga berdekatan dengan tokoh-tokoh politik lainnya seperti, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tapi saya datang karena fakta bahwa memang Gelora Bung Karno pada waktu itu (kampanye terbuka, 30 April) PKS membawa peserta terbanyak," ujarnya.
Sedangkan Ketua DPW PKS, Triwisaksana mengatakan semoga penghargaan MURI tersebut dapat menambah kepercayaan massa dan pendukung PKS. Karena tidak mungkin masyarakat begitu antusian mengikuti kampanye tanpa didahului dengan kerja-kerja nyata PKS.
"Para kaderlah yang patut mendapat penghargaan ini, berkat mereka masyarakat mau ke Gelora Bung Karno tanpa harus dibayar" jelasnya. [jib]
Sumber: Inilah.com
07 April, 2009
Lurah Mengaku Diperintah Wali Kota Intimidasi Warga Untuk Pilih Golkar
Selasa, 7 April 2009 | 07:09 WIB
GORONTALO, KOMPAS.com — Puluhan warga Kelurahan Botu, Kota Gorontalo, mendatangi panwaslu untuk melaporkan intimidasi yang dilakukan Lurah Yusni Hadia.
Menurut warga, Yusni mendatangi rumah warga satu per satu untuk memastikan warga memilih caleg dari Partai Golkar pada 9 April nanti.
"Kalau tidak memilih Partai Golkar, kami tak akan dapat BLT, PKH, dan beras miskin, juga asuransi Jiwasraya dari Partai Golkar," kata Jufri M, sang pelapor.
Panwas berjanji akan segera memproses kasus tersebut setelah meminta klarifikasi dari Lurah Botu. Yusni Hadia mengaku telah mendatangi rumah warga atas perintah wali kota untuk menyampaikan pesan-pesan menjelang hari pemungutan suara.
"Memang benar saya mendatangi rumah warga dan minta kepastian apakah mereka memilih Partai Golkar atau tidak karena saya hanya menjalankan perintah," tuturnya tanpa merasa bersalah.
Menurut dia, pada setiap kali pertemuan dengan seluruh lurah, wali kota menekankan agar setiap lurah berupaya memenangkan Partai Golkar sebesar 70 persen dari suara pemilih di setiap kelurahan.
"Kalau tidak mencapai target itu, kami para lurah diancam akan dicopot. Jadi, jangan salahkan saya kalau mendatangi rumah warga guna meminta mereka memilih Partai Golkar," katanya.
Sumber: Kompas.com
GORONTALO, KOMPAS.com — Puluhan warga Kelurahan Botu, Kota Gorontalo, mendatangi panwaslu untuk melaporkan intimidasi yang dilakukan Lurah Yusni Hadia.
Menurut warga, Yusni mendatangi rumah warga satu per satu untuk memastikan warga memilih caleg dari Partai Golkar pada 9 April nanti.
"Kalau tidak memilih Partai Golkar, kami tak akan dapat BLT, PKH, dan beras miskin, juga asuransi Jiwasraya dari Partai Golkar," kata Jufri M, sang pelapor.
Panwas berjanji akan segera memproses kasus tersebut setelah meminta klarifikasi dari Lurah Botu. Yusni Hadia mengaku telah mendatangi rumah warga atas perintah wali kota untuk menyampaikan pesan-pesan menjelang hari pemungutan suara.
"Memang benar saya mendatangi rumah warga dan minta kepastian apakah mereka memilih Partai Golkar atau tidak karena saya hanya menjalankan perintah," tuturnya tanpa merasa bersalah.
Menurut dia, pada setiap kali pertemuan dengan seluruh lurah, wali kota menekankan agar setiap lurah berupaya memenangkan Partai Golkar sebesar 70 persen dari suara pemilih di setiap kelurahan.
"Kalau tidak mencapai target itu, kami para lurah diancam akan dicopot. Jadi, jangan salahkan saya kalau mendatangi rumah warga guna meminta mereka memilih Partai Golkar," katanya.
Sumber: Kompas.com
06 April, 2009
Kompetisi Iklan Politik Terbaik
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Setelah melihat begitu banyak iklan politik di tivi selama masa kampanye ini, ternyata ada banyak yang tidak begitu bermutu. Kemarin saya lihat iklan ini untuk pertama kali, dan langsung merasa bahwa ini sudah menjadi salah satu iklan politik yang terbaik selama masa kampanye ini. Lihat iklannya di You Tube.
Dalam hampir semua iklan yang ada, satu tokoh dimajukan dan diutamakan, seakan-akan kalau kita berfokus pada diri dia (Megawati, Prabowo, Yusuf Kalla, Wiranto, dll.) maka semua persoalan bangsa akan selesai. Tetapi di iklan yang ini, walaupun saya kira masih bisa lebih bagus lagi, ada fokus terhadap DPR yang belum bersih sebagai landasan dari sebagian besar masalah bangsa. Gambar-gambarnya cukup tepat dan musiknya juga. Makanya saya anggap salah satu iklan terbaik selama ini.
Saya jadi berfikir, kenapa tidak dibuat semacam kompetisi untuk memilih iklan politik terbaik. Yang menjadi juri adalah pengamat politik dan wartawan atau dosen, dll. Lalu, mereka bisa tayangkan dan bahas baik-buruknya setiap iklan dari berbagai sisi. Setelah itu, mereka bisa memilih iklan yang dianggap terbaik (perlu ditentukan syarat2nya), dan memberikan penghargaan. Dengan demikan, Production House dan partai politik akan mendapat dorongan untuk menciptakan iklan politik yang berkualitas (untuk pemilihan mendatang).
Hanya sebuah ide saja.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Setelah melihat begitu banyak iklan politik di tivi selama masa kampanye ini, ternyata ada banyak yang tidak begitu bermutu. Kemarin saya lihat iklan ini untuk pertama kali, dan langsung merasa bahwa ini sudah menjadi salah satu iklan politik yang terbaik selama masa kampanye ini. Lihat iklannya di You Tube.
Dalam hampir semua iklan yang ada, satu tokoh dimajukan dan diutamakan, seakan-akan kalau kita berfokus pada diri dia (Megawati, Prabowo, Yusuf Kalla, Wiranto, dll.) maka semua persoalan bangsa akan selesai. Tetapi di iklan yang ini, walaupun saya kira masih bisa lebih bagus lagi, ada fokus terhadap DPR yang belum bersih sebagai landasan dari sebagian besar masalah bangsa. Gambar-gambarnya cukup tepat dan musiknya juga. Makanya saya anggap salah satu iklan terbaik selama ini.
Saya jadi berfikir, kenapa tidak dibuat semacam kompetisi untuk memilih iklan politik terbaik. Yang menjadi juri adalah pengamat politik dan wartawan atau dosen, dll. Lalu, mereka bisa tayangkan dan bahas baik-buruknya setiap iklan dari berbagai sisi. Setelah itu, mereka bisa memilih iklan yang dianggap terbaik (perlu ditentukan syarat2nya), dan memberikan penghargaan. Dengan demikan, Production House dan partai politik akan mendapat dorongan untuk menciptakan iklan politik yang berkualitas (untuk pemilihan mendatang).
Hanya sebuah ide saja.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
04 April, 2009
PKS Wacanakan Pembentukan Kementerian Anak
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Saya kira ini akan sangat bermanfaat untuk membantu anak-anak Indonesia bila memang terwujud. Semoga pemerintah yang baru di tahun 2009 ini (siapapun mereka) siap menerima usulan ini dan melakukan tindakan nyata untuk menjaga anak bangsa.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
PKS Wacanakan Pembentukan Kementerian Anak
04 April 2009 22:00 WIB
TANGERANG--MI: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, partainya mengusulkan agar pemerintahan hasil Pemilu 2009 membentuk kementerian baru yang bertugas mengurus sekitar 80 juta anak Indonesia.
"Kami mengusulkan agar pemerintah mendatang membentuk Menteri Anak supaya sekitar 80 juta anak dapat hidup lebih sejahtera," kata Tifatul Sembiring dalam kampanye PKS putaran terakhir di Lapangan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (4/4).
Hadir dalam kampanye tersebut antara lain Anggota Majelis Syuro PKS yang juga Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, Dubes RI untuk Arab Saudi Dr Salim Sagaf Al Jufri dan caleg DPR RI daerah pemilihan Banten, Jazuli Juwaeni. Menurut dia, kondisi anak-anak di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan banyak pula yang terlibat dalam narkoba dan prostitusi, namun tidak ada menteri yang mengurusnya.
Tetapi, katanya, hanya untuk mengurus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang jumlahnya sekitar 13 juta, ada menteri khusus yang menanganinya, padahal masalah anak juga tidak kalah pentingnya ketimbang TKI.
Demikian pula Kementrian Negara Lingkungan Hidup selama ini harus diubah karena tugas dan kewenangan sangat terbatas untuk menjadi sebuah Departemen Lingkungan Hidup agar lebih luas cakupan tugasnya.
Pernyataan tersebut bahwa pihaknya dapat belajar dari kasus jebolnya Situ Gintung, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yakni saat ini ekspolitasi lingkungan lebih banyak ketimbang konservasi.
Meski ada beberapa menteri yang terkait seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ASDM), Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Kehutanan, tapi kinerjanya lebih banyak menyangkut ekspolitasi alam. Bahkan saat ini pihaknya berharap agar warga PKS bila menebang satu pohon akan menanam kembali seribu pohon dengan harapan bahwa keseimbangan alam, dan selama ini yang terjadi adalah menebang 1.000 pohon tetapi hanya menanam satu pohon.
Namun, lanjut Tifatul, untuk dapat mewujudkan Menteri Anak dan Departemen Lingkungan Hidup itu, masyarakat agar dapat memilih anggota DPR RI dari PKS yang terbukti bersih dan jumlahnya menjadi banyak sehingga posisi tawar di parlemen menjadi kuat untuk mengusulkan menteri yang diinginkan tersebut.
Dia menambahkan pada Pemilu Legsilatif 9 April 2009, maka warga PKS harus dapat mengajak komponen lain untuik memilih anggota DPR yang bersih dan tidak korupsi agar dapat mengontrol kinerja eksekutif supaya lebih baik. (Ant/OL-03)
Sumber: Mediaindonesia.com
Tifatul: Kita Perlu Menteri Anak
Sabtu, 28 Maret 2009
"Mengurus tenaga kerja, ada. Mengapa negeri kita tidak mempunyai Menteri Anak? Ini perlu agar anak-anak Indonesia dapat diperhatikan secara khusus," demikian Presiden PKS Tifatul Sembiring menjelaskan di sela kampanye PKS di Balikpapan.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di negeri ini kasus-kasus anak semakin mengkhawatirkan. Penggunaan obat terlarang, seks bebas, serta pendidikan yang terabaikan masih mewarnai dunia anak di Indonesia. Ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan tumpang tindihnya kementrian ini dengan Depdiknas, Tifatul dengan tegas menampiknya.
"Tentu tidak, Depdiknas mengurusi pendidikan bagi semua kalangan. Tidak hanya bagi anak-anak. Ini sudah kami kaji di dalam PKS. Dan kami pikir ini suatu hal yang sangat penting apabila ingin Indonesia lebih maju."
Sumber: pks-balikpapan.org
Saya kira ini akan sangat bermanfaat untuk membantu anak-anak Indonesia bila memang terwujud. Semoga pemerintah yang baru di tahun 2009 ini (siapapun mereka) siap menerima usulan ini dan melakukan tindakan nyata untuk menjaga anak bangsa.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
PKS Wacanakan Pembentukan Kementerian Anak
04 April 2009 22:00 WIB
TANGERANG--MI: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, partainya mengusulkan agar pemerintahan hasil Pemilu 2009 membentuk kementerian baru yang bertugas mengurus sekitar 80 juta anak Indonesia.
"Kami mengusulkan agar pemerintah mendatang membentuk Menteri Anak supaya sekitar 80 juta anak dapat hidup lebih sejahtera," kata Tifatul Sembiring dalam kampanye PKS putaran terakhir di Lapangan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (4/4).
Hadir dalam kampanye tersebut antara lain Anggota Majelis Syuro PKS yang juga Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, Dubes RI untuk Arab Saudi Dr Salim Sagaf Al Jufri dan caleg DPR RI daerah pemilihan Banten, Jazuli Juwaeni. Menurut dia, kondisi anak-anak di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan banyak pula yang terlibat dalam narkoba dan prostitusi, namun tidak ada menteri yang mengurusnya.
Tetapi, katanya, hanya untuk mengurus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang jumlahnya sekitar 13 juta, ada menteri khusus yang menanganinya, padahal masalah anak juga tidak kalah pentingnya ketimbang TKI.
Demikian pula Kementrian Negara Lingkungan Hidup selama ini harus diubah karena tugas dan kewenangan sangat terbatas untuk menjadi sebuah Departemen Lingkungan Hidup agar lebih luas cakupan tugasnya.
Pernyataan tersebut bahwa pihaknya dapat belajar dari kasus jebolnya Situ Gintung, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yakni saat ini ekspolitasi lingkungan lebih banyak ketimbang konservasi.
Meski ada beberapa menteri yang terkait seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ASDM), Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Kehutanan, tapi kinerjanya lebih banyak menyangkut ekspolitasi alam. Bahkan saat ini pihaknya berharap agar warga PKS bila menebang satu pohon akan menanam kembali seribu pohon dengan harapan bahwa keseimbangan alam, dan selama ini yang terjadi adalah menebang 1.000 pohon tetapi hanya menanam satu pohon.
Namun, lanjut Tifatul, untuk dapat mewujudkan Menteri Anak dan Departemen Lingkungan Hidup itu, masyarakat agar dapat memilih anggota DPR RI dari PKS yang terbukti bersih dan jumlahnya menjadi banyak sehingga posisi tawar di parlemen menjadi kuat untuk mengusulkan menteri yang diinginkan tersebut.
Dia menambahkan pada Pemilu Legsilatif 9 April 2009, maka warga PKS harus dapat mengajak komponen lain untuik memilih anggota DPR yang bersih dan tidak korupsi agar dapat mengontrol kinerja eksekutif supaya lebih baik. (Ant/OL-03)
Sumber: Mediaindonesia.com
Tifatul: Kita Perlu Menteri Anak
Sabtu, 28 Maret 2009
"Mengurus tenaga kerja, ada. Mengapa negeri kita tidak mempunyai Menteri Anak? Ini perlu agar anak-anak Indonesia dapat diperhatikan secara khusus," demikian Presiden PKS Tifatul Sembiring menjelaskan di sela kampanye PKS di Balikpapan.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di negeri ini kasus-kasus anak semakin mengkhawatirkan. Penggunaan obat terlarang, seks bebas, serta pendidikan yang terabaikan masih mewarnai dunia anak di Indonesia. Ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan tumpang tindihnya kementrian ini dengan Depdiknas, Tifatul dengan tegas menampiknya.
"Tentu tidak, Depdiknas mengurusi pendidikan bagi semua kalangan. Tidak hanya bagi anak-anak. Ini sudah kami kaji di dalam PKS. Dan kami pikir ini suatu hal yang sangat penting apabila ingin Indonesia lebih maju."
Sumber: pks-balikpapan.org
Subscribe to:
Posts (Atom)
