Labels

alam (8) amal (100) anak (293) anak yatim (118) bilingual (22) bisnis dan pelayanan (6) budaya (7) dakwah (84) dhuafa (18) for fun (12) Gene (218) guru (57) hadiths (10) halal-haram (24) Hoax dan Rekayasa (34) hukum (68) hukum islam (53) indonesia (564) islam (546) jakarta (34) kekerasan terhadap anak (351) kesehatan (96) Kisah Dakwah (10) Kisah Sedekah (11) konsultasi (11) kontroversi (5) korupsi (27) KPK (16) Kristen (14) lingkungan (19) mohon bantuan (40) muallaf (48) my books (2) orang tua (7) palestina (34) pemerintah (136) Pemilu 2009 (63) pendidikan (497) pengumuman (27) perang (10) perbandingan agama (11) pernikahan (10) pesantren (32) politik (127) Politik Indonesia (53) Progam Sosial (60) puasa (38) renungan (171) Sejarah (5) sekolah (74) shalat (7) sosial (321) tanya-jawab (15) taubat (6) umum (13) Virus Corona (24)

23 April, 2009

LSM Laporkan Dugaan Korupsi Pemilu 2009 ke KPK

Kamis, 23/04/2009 12:47 WIB
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta - Sejumlah LSM menduga penyelenggaraan Pemilu 2009 sarat dengan indikasi korupsi. Mereka melaporkan 5 item aktivitas Pemilu yang disinyalir rawan penyimpangan ke KPK.
"Kami melihat adanya dugaan korupsi ini mulai dari pengadaan dan distribusi surat suara, pengadaan kotak suara, tabulasi nasional, pemutakhiran pemilih, dan sosialisasi pemilu," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam saat jumpa pers di gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2009).

Hasil analisis dan investigasi tim IMO (Independent Monitoring Organization) yang terdiri dari ICW, Indonesia Budget Center (IBC), Seknas Fitra, KIPP Indonesia, Indonesia Parliamentary Center (IPC), The Initiative Institute, dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menduga ada kerugian negara yang nilainya ratusan miliar akibat penyelewengan ini.

"Total dugaan kerugian negara Rp 284,28 milliar," kata Sulastio dari Indonesia Parliamentary Center.

Total kerugian tersebut berasal dari surat suara Rp 7,19 miliar, kotak suara Rp 33,18 miliar, TI (Pileg) Rp 216,07 miliar, Pemutakhiran DPT Pileg Rp 15,31 miliar, Sosialisasi Rp 12,92 miliar.

Oleh karenanya, mereka mendesak agar KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut. "KPK harus segera menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan atas laporan ini. Selain itu kita juga minta agar BPK mengaudit dalam bentuk khusus," kata aktivis ICW Fahmi Badoh. (ape/nrl)

Sumber: Detiknews.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...