Dana Perpustakaan Dipangkas

Baru 27,6 Persen SD yang Miliki

Senin, 21 April 2008 | 00:30 WIB

Jakarta, Kompas - Pemotongan anggaran Departemen Pendidikan Nasional sebesar 10 persen berdampak pada pemotongan anggaran untuk perpustakaan. Bahkan, terdapat program terkait peningkatan literasi yang dihapuskan tahun ini lantaran pemotongan anggaran tersebut.

Seperti diwartakan sebelumnya, pemerintah menyesuaikan kembali anggaran negara dengan memotong 10 persen anggaran di semua departemen, termasuk Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pemotongan tersebut telah dipastikan seiring dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008, awal April lalu.

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah, yang semula dianggarkan sekitar Rp 41 miliar, kini terpotong separuhnya. Dana tersebut asalnya untuk bantuan rintisan dan penguatan taman bacaan masyarakat di 33 provinsi dengan target awal sekitar 2.250 lembaga.

Adapun anggaran pengadaan sebanyak 143 taman bacaan masyarakat layanan khusus bersifat mobile atau bergerak tidak jadi dilaksanakan lantaran anggarannya sebesar Rp 46 miliar terpangkas seluruhnya.

Pembangunan perpustakaan dan sumber belajar untuk pendidikan dasar juga terpotong Rp 30 miliar. Padahal, berdasarkan data Depdiknas sampai akhir tahun 2007, jumlah perpustakaan sekolah masih sangat minim. Di Indonesia hanya 27,6 persen sekolah dasar yang memiliki perpustakaan. Sebarannya tidak merata. Ada daerah dengan 72,8 persen sekolah dasar telah memiliki perpustakaan seperti di Yogyakarta. Namun, ada juga yang baru 5 persen sekolah dasar dilengkapi perpustakaan, seperti di Maluku Utara.

Peran besar

Direktur Program Forum Indonesia Membaca, Dessy Sekar Astina, Minggu (20/4), mengatakan, perpustakaan dan pusat sumber belajar berperan besar membawa perubahan dalam masyarakat. Pengetahuan dan kreativitas dapat lahir dengan mengakses informasi di perpustakaan dan pusat sumber belajar.

”Pusat sumber belajar menjadi tempat masyarakat mendapat informasi melalui bacaan dan media lain, berdiskusi, serta beraktivitas kelompok. Ketika masyarakat membaca secara fungsional, akan terbentuk cara memilah informasi dan membuat pilihan-pilihan dalam hidup secara lebih baik,” ujar Dessy.

Hanya saja, pembangunan perpustakaan dan pusat sumber belajar masih dipandang sebagai pengeluaran dana belaka, bukan pemberi keuntungan yang dapat memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Berinvestasi di dalam pembangunan sumber belajar hasilnya memang baru terlihat dalam jangka panjang.

Terlebih lagi, di tengah kondisi perpustakaan sekolah yang masih memprihatinkan. “Perpustakaan sekolah masih cenderung berisi buku pelajaran, bukan buku bacaan yang menyenangkan dan menarik minat anak untuk membaca. Bahkan, masih banyak sekolah di level pendidikan dasar tidak dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas Ace Suryadi mengatakan, penyediaan bacaan dengan didirikannya taman bacaan masyarakat yang mudah dijangkau masyarakat sebenarnya diperlukan untuk menumbuhkan minat baca. ”Keinginan kami, taman bacaan masyarakat bukan sekadar menyediakan buku-buku bacaan, tetapi bagaimana bisa berkembang menjadi kios buku sehingga taman bacaan masyarakat menjadi produktif,” kata Ace.

Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, program pendukung untuk literasi atau keaksaraan ini dianggap belum prioritas. Penambahan jumlah taman bacaan masyarakat berkurang separuh dari yang direncanakan supaya program kunci seperti pemberantasan buta aksara bisa tetap berjalan.

”Yang dibatalkan sama sekali itu rencana pengadaan 143 mobile TBM (taman bacaan masyarakat). Padahal, mobile TBM sangat berguna untuk melayani masyarakat di daerah terpencil dan berpenduduk jarang, atau mereka yang tinggal di daerah aliran sungai. Terpaksa pengadaannya menunggu sampai tahun depan,” ujar Ace.

Menurut Ace, keberadaan taman bacaan masyarakat, terutama di kantong-kantong buta aksara, berguna untuk membantu masyarakat yang baru melek huruf agar terus mau membaca. Apalagi jika taman bacaan tersebut menyediakan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti keterampilan, perikanan, dan pertanian. Masyarakat mendapat nilai plus untuk bisa meningkatkan kehidupan mereka lebih baik lagi dari bekal pengetahuan yang didapat dari bacaan. (INE/ELN)

Sumber: Kompas, 21 April 2008

www.klubguru.com

**************

Assalamu’alaikum wr.wb.,

Saya jadi ingat informasi ini:

According to the House commission's evaluation, there Rp 4.6 trillion went missing from last year's total education budget.

[Artinya: Menurut analisa Komisi X DPR (Pendidikan) uang sebanyak Rp.4,6 Trillion hilang dari anggaran pendidikan pada tahun 2006]

Sumber: Jakarta Post

[Hal ini juga dibahas di dalam post Komentar Rencana Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)]

Bagaimana kalau setiap anggota Diknas diperiksa rekening banknya, dan juga rekening isteri serta anaknya? Bila ditemukan uang dari sumber yang tidak jelas, diambil saja untuk keperluan sekolah di bangsa ini. Dan mungkin juga semua perhiasan isteri, rumah tambahan, mobil-mobil mewah, tanah kosong, saham, dan perushaan yang dibeli dengan sumber uang yang tidak jelas bisa disita dari semua pejabat negara dan PNS senior, lalu digunakan untuk keperluan pendidikan. (Mimpi saja!)

Kok kita tidak pernah baca berita bahwa gaji PNS senior (terutama di Diknas) dan gaji para pejabat akan dipotong 50% untuk menghemat uang? Yang jelas, pejabat bisa kenyang terus dan anak mereka tidak mungkin putus sekolah.

Anak yatim yang lapar dan putus sekolah, silahkan bunuh diri. Pejabat negara terlalu sibuk hitung uangnya untuk peduli pada keperluan anda.

Wassalamu’alaikum wr.wb.,

Gene