Assalamu'alaikum wr.wb.,
Ada yang bertanya kalau saya menjadi WNI dan bisa ikut Pilpres, siapa yang akan saya pilih?
Kalau anda bingung antara dua perkara dalam Islam, Allah sudah memberikan solusinya: shalat istiqharah. Lakukan 2 rakaat dan minta petunjuk kepada Allah saja. Habis itu, baru pilih.
Kalau saya bisa pilih, saya jelas tidak mau dukung Ibu Mega karena dia sudah gagal jadi presiden dalam pilpres sebelum ini berarti rakyat kurang mendukungnya. Dia sudah pernah jadi presiden 1 kali, dan tidak ada kemajuan bangsa yang signifikan, jadi tidak perlu dikasih kesempatan untuk memimpin lagi.
Jadi kita terpaksa pilih antara JK dan SBY. Menurut saya, lebih baik ganti saja Presiden dulu. Walaupun saya kurang suka JK, dan kurang suka Golkar, saya juga kurang suka SBY sekarang. Dia kurang tegas, kurang berpihak pada rakyat, terlalu pro-barat, dan terlalu pelan dalam mengambil keputusan. Dia juga kurang mendukung aspirasi ummat Islam secara umum. Dia melindungi Aburizal Bakrie dan tidak peduli pada korban lapindo (di antara banyak korban dari kasus-kasus yang lain). Dia bergerak terlalu lambat dalam semua perkara dan ada banyak kasus yang tidak tuntas secara baik selama dia menjadi pemimpin.
Jadi, saya ingin melihat presiden diganti. Itu akan memberikan pelajaran kepada rakyat dan semua politikus sekaligus bahwa kalau sudah pernah diangkat menjadi presiden tidak berarti pasti bisa diangkat lagi. Dan kalau seorang presiden tidak bertindak secara baik, rakyat akan gantikan dia dengan yang lain. Tidak cukup duduk saja di kursi presiden dan mempertahankan status quo. Keadaan rakyat tidak memburuk, tetapi tidak membaik juga. Saya kira kita sebaiknya gantikan presiden saja, biar semua politikus berfikir. Dan insya Allah sesudahnya, mereka akan lebih peduli pada rakyat pada periode mendatang.
Selain itu, saya juga kecewa dengan SBY yang angkat Boediono sebagai cawapres. Itu jelas hanya untuk satu alasan saja: biar partai Islam tidak bisa berkuasa pada 2014. Kalau SBY telah mengangkat HNW atau Hatta Rajasa sebagai cawapres sekarang, maka pada tahun 2014 orang itulah yang berada dalam posisi paling kuat untuk menjadi presiden berikut.
Pada saat itu, kalau HNW (misalnya) telah kerja selama 5 tahun sebagai wapres, dan sudah teruji dan membuktikan diri sanggup memimpin bangsa, maka PKS akan meraih suara besar di pemilihan legislatif dan HNW sebagai capres bisa menang dengan mudah di Pilpres 2014. Tetapi Partai Demokrat tidak akan punya kekuatan yang lebih dari sekarang (dan juga mungkin bisa berkurang karena SBY akan turun dari jabatan). PD juga tidak akan punya capres sendiri karena hanya SBY yang punya nama besar di dalam PD. Tetapi sekarang, dengan Boediono sebagai wapres selama 5 tahun, maka nanti Demokrat dan PKS/PAN akan berada pada posisi yang sama dalam Pilpres 2014, yaitu sama-sama tidak punya wapres yang cukup kuat untuk dicalonkan sebagai presiden. (Kecuali PD mendorong Boediono untuk menjadi capres pada tahun 2014, dan saya rasa itu mungkin saja, tetapi agak kecil kemungkinan bisa berhasil.)
Jadi, menolak HNW atau Hatta Rajasa sebagai cawapres adalah tindakan SBY dan Partai Demokrat untuk memblokir kemajuan partai Islam pada tahun 2014. Oleh karena itu, saya merasa kecewa dengan SBY dan PD yang merasa begitu “bersaing” sama partai Islam, sedangkan ummat Islam adalah mayoritas di sini. Partai Demokrat bisa saja mengatur dari sekarang untuk menerima seorang tokoh dari partai Islam sebagai cawapres (misalnya HNW) untuk 2009-2014, dan kemudian memberikan kekuasan dan dukungan secara ikhlas kepada tokoh itu untuk menjadi capres pada 2014 dengan syarat bahwa cawapresnya harus diambil dari Partai Demokrat pada saat itu. Kalau ada tawaran seperti itu kemarin, saya kira partai Islam akan setuju karena saling menguntungkan partai Islam dan juga PD. Tetapi karena Partai Demokrat hanya ingin menang sendiri dalam setiap pemilu, maka partai Islam harus dihitung sebagai “saingan” atau “musuh” dan diblokir kemajuannya dari sekarang.
Selain itu, saya juga kecewa dengan sikap semua partai Islam yang merapatkan barisan di belakang SBY, walaupun SBY menolak partisipasi salah satu tokoh mereka dalam memimpin bangsa sebagai wapres. Para elit partai Islam punya alasan sendiri kenapa mereka tetap setia pada SBY, dan saya kira itu disebabkan mereka merasa SBY bakalan menang. Semua partai mereka “diremehkan” oleh SBY (yang menolak semua calon wapres dari mereka) dan mereka tetap setia sama SBY. Daripada menolak sikap buruk ini dari SBY dan PD, semua partai Islam menundukkan kepalanya dan menjadi pendukung setia SBY. Berarti posisi mereka adalah sebagai orang yang mengabdikan diri kepada SBY, dan SBY sebagai majikan mereka bisa “berbuat jahat” kepadanya dan abaikan aspirasinya tanpa peduli karena mereka tidak mungkin melawan.
Saya akan merasa lebih bangga kemarin kalau semua partai Islam menolak tindakan SBY (saat menolak calon wapres dari partai Islam) dan bergabung untuk membuat satu blok baru. PKS, PAN, PKB, dan PPP bisa bergabung dan memajukan capres sendiri. Sangat mungkin mereka akan kalah, tetapi masyarakat akan melihat perjuangan mereka atas nama ummat Islam, yang insya Allah untuk kepentingan ummat Islam (dan bukan untuk kepentingan elit partai saja).
Walaupun sangat mungkin mereka akan kalah, saya kira ummat Islam akan kembali merasa kagum dengan para pemimpin partai Islam yang berani untuk berjuang. Ternyata, mereka hanya bersedia diam dan nurut dengan kemauan SBY dan PD. Untuk lima tahun ke depan, posisi semua partai Islam itu akan lemah sekali di dalam koalisi SBY (kalau menang), karena masa pemerintahan belum mulai, dan SBY sudah membuktikan bahwa dia bisa menjinkkan semua partai Islam dan bujuk mereka untuk nurut.
Selain itu, saya juga rasa sangat bermanfaat kalau semua partai Islam (yang sudah rapat di belakang SBY) bisa merasakan kekalahan yang signifikan. Harapan saya, setelah kekalahan itu, mereka akan benar-benar melakukan introspeksi diri dan berfikir tentang kenapa ummat Islam tidak mundukung mereka kali ini. Saya berharap para elit partai akan berfikir kembali tentang masa depan bangsa dan masa depan ummat Islam secara khusus. Saya berharap mereka akan “bertaubat” kepada Allah dan mohon maaf kepada Allah dan kepada ummat Islam karena telah gagal menjaga amanah dari ummat Islam untuk mewujudkan aspirasi ummat di dalam pemerintahan. Mungkin juga ada baiknya bila sebagian dari orang elit di partai Islam mengundurkan diri dari jabatan. Sangat jarang terjadi ada anggota elit partai Islam yang mau menyatakan bertanggung jawab dan siap mengundurkan diri, padahal di negara demokrasi lain, hal seperti itu sering terjadi. Baru kemarin ada seorang menteri di Inggris yang mengundurkan diri dari jabatan. Mungkin para pemimpin partai Islam bisa belajar tentang konsep amanah dan tanggung jawab dari politikus kafir yang sepertinya lebih paham daripada para pemimpin partai Islam yang beriman.
Kesimpulannya, saya akan pilih JK-Wiranto kalau saya punya hak pilih. Saya tidak begitu senang dengan JK secara pribadi, dan juga tidak senang dengan Golkar (sudah sering saya mengritik Golkar dan juga JK di blog saya), tetapi saya tidak menginginkan para pemimpin bangsa merasa bahwa kepemimpinan itu adalah hak mereka. Kepemimpinan itu adalah amanah yang kita (rakyat Indonesia, dan ummat Islam sebagai mayoritas) berikan kepada mereka, bukan hak mereka karena sudah pernah memimpin bangsa atau karena uang mereka lebih banyak dari kita.
Saya anjurkan untuk tidak pernah menjadi golput. Kalau ummat Islam memilih golput, berisiko sekali, karena kita tidak tahu siapa yang bisa maju nanti. Kemarin ada teman yang jelaskan bahwa sekarang DPRD di kota Tangerang sudah menjadi 40% non-Muslim – banyak orang Muslim terpecah antara banyak partai (dengan banyak calon yang kurang baik), dan banyak juga yang golput saja. Hasilnya, ummat Islam yang mayoritas dapat “wakil” yang non-Muslim. Supaya ummat Islam bisa bersatu dan mendukung calon yang baik tentu saja harus diawali dengan calonnya dari partai Islam itu sendiri, karena kalau tidak ada, sudah jelas bahwa banyak orang mau golput karena kecewa.
Saya berharap semua politikus dan pengurus partai Islam bisa berfikir secara dalam tetang apa yang mereka lakukan di bidang politik. Mereka mengatakan ingin berjuang atas nama ummat, tetapi sesudah itu, mereka justru tidak mencari “orang yang terbaik” untuk menjadi pemimpin dan hanya sebatas tunduk pada orang yang “paling populer dan sanggup menang”.
Seringkali Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan “musuh” (atau lawanan politik) yang lebih kuat dan bakalan menang dalam pertarungan. Sikap Nabi SAW adalah untuk berjuang terus dengan selalu memilih jalan yang terbaik dan sesuai dengan aspirasi ummat Islam. Menang atau kalah; hanya itulah pilihannya. Tidak ada kompromi. Hanya ada kebenaran Islam, haknya ummat Islam dan aspirasi ummat Islam yang wajib diperjuangkan. Tidak ada contoh di mana Nabi SAW datang kepada kafir Quraisy dan minta sekian kursi “jabatan” untuk para sahabat dengan balasan akan menerima semua berhala yang ada di dalam Ka’bah.
Seharusnya pemimpin partai Islam itu memberikan harapan kepada kita dengan menawarkan dan mendukung pemimpin “yang terbaik” dan bukan menawarkan yang paling kaya, paling kuat, atau paling populer. Menang atau kalah, kita bisa merasa bangga telah mendukung mereka kalau mereka memberikan kita seorang calon yang membuat kita merasa bangga, dan dia menawarkan harapan untuk menciptakan bangsa yang lebih baik. Daripada begitu, para pemimpin partai Islam telah memilih jalan yang pragmatis, bukan jalan yang idealis.
Saya kecewa dengan semua partai Islam, dan kemajuan bangsa yang pas-pasan saja. Semua teman saya kecewa. Semua teman dari teman saya kecewa. Sopir taksi kecewa. Ibu rumah tangga kecewa. Anggota pengajian kecewa. Santri dalam pesantren kecewa. (Dan itu hanya sebatas orang yang bertemu dengan saya belakangan ini.) Oleh karena itu, saya berharap semua partai Islam (dan SBY) akan kalah, bukan karena berniat jahat tetapi justru karena sayang pada mereka. Mereka perlu diberikan sebuah pelajaran yang pahit dari ummat Islam: mewakili kita dengan benar dan sungguh-sungguh, atau mengundurkan diri dan membantu orang lain berjuang atas nama ummat Islam!
Insya Allah di dalam periode 2009-2014, para pemimpin partai Islam akan mendapat pelajaran (dari kekalahan) dan akan siap kembali berjuang untuk kita pada pilpres 2014, dan bukan sebatas mendukung orang yang paling kuat atau populer yang bisa membagikan kursi nanti. Itu suatu perjuangan yang sulit, tetapi justru karena sulit ada nikmatnya berjuang untuk membela kebenaran, keadilan, dan aspirasi ummat Islam. Kalau mereka hanya mau mundur dari perjuangan yang sulit dan bersujud di depan SBY untuk mendapatkan kursi menteri, tidak akan ada nikmat perjuangan.
Semoga para pemimpin partai Islam akan segera kembali berjuang untuk mewujudkan aspirasi ummat Islam setelah mereka kalah dalam Pilpres 2009.
Silahkan pilih JK-Wiranto, tetapi jangan lupa shalat istiqharah dulu. Allah saja yang Maha Tahu dan Maha Benar. Saya sebatas penulis renungan saja.
Semoga bermanfaat,
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene Netto
04 June, 2009
02 June, 2009
“Torturing Democracy” - Film tentang Penyiksaan di tangan Amerika
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Film dokumentari ini sudah beredar dari akhir tahun 2008. Sejak itu, tidak ada satupun stasiun televisi besar di Amerika yang mau tayangkan; semuanya menolak. Film “Torturing Democracy” ini dibagi tiga, sehingga setiap bagian berputar selama 45-60 minit. Kalau koneksi internet pelan, tunggu loading dulu sebentar, baru nonton. Semua pembicaraan dalam bahasa Inggris, tetapi suara pembicara cukup pelan sehingga insya Allah mudah untuk dipahami oleh orang yang bisa berbahasa Inggris.
Torturing Democracy
Ada Part 1, 2, dan 3 di sini
Film ini mulai dari serangan 11 September, 2001, dan secara bertahap mengikuti semua tindakan yang dilakukan oleh George Bush dan Dick Cheney (Wapres), serta Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld dan semua pengacara mereka, untuk mengizinkan sistem interogasi yang lebih ekstrim dari yang biasa. Dijelaskan pula bahwa semua gaya interogasi baru itu diambil dari sistem latihan militer AS bernama SERE (Survival, Evasion, Resistance and Escape). Dalam program SERE itu, anggota militer AS (sebagai latihan), ditangkap dan dibawa ke sebuah penjara yang dianggap simulasi terhadap keadaan yang harus mereka hadapi kalau ditangkap oleh negara musuh yang brutal, seperti Uni Soviet dan KGB. Pada saat ditangkap (dalam latihan itu), mereka akan disiksa dengan berbagai cara untuk mematahkan jiwa mereka. Setelah “dipatahkan” dan tidak sanggup bertahan lagi terhadap siksaan, mereka pasti akan mengiyakan pernyataan apa saja yang diberikan kepada mereka. Artinya, mereka akan mengaku sebagai penjahat perang, mata-mata, teroris dan apa saja yang lain yang diinginkan oleh penyiksa mereka. Hasilnya, pernyataan mereka (yang direkayasa lewat penyiksaan) bisa digunakan oleh negara jahat tersebut untuk tujuan propaganda. Hal ini pernah dialami langsung oleh beberapa prajurit AS dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Oleh karena itu, AS membuat sistem latihan ini supaya prajurit mereka yang paling mungkin akan ditangkap dan disiksa oleh negara musuh, bisa mendapat gambaran tentang apa yang akan dihadapi setelah jadi tahanan perang.
Anehnya, buku panduan tentara AS yang menjelaskan sistem penyiksaan ini, yang mungkin saja dilakukan oleh negara brutal seperti Uni Soviet, malah menjadi buku panduan untuk menginterogasi para tahanan Muslim setelah September 11. Yang sebelumnya dikatakan penyiksaan untuk mematahkan jiwa tahanan malah berubah menjadi sistim interogasi yang sah untuk mendapatkan informasi yang sah dan faktual. Sangat lucu bahwa apa yang dicatat dalam buku panduan militer umum AS (the Uniform Code of Military Justice) sebagai “penyiksaan” dan karena itu dilarang bagi semua prajurit AS untuk melakukannya pada para tahanan perang, malah bisa berubah dalam sekejap dan menjadi “sistem interogasi yang ditingkatkan” (enhanced interrogation) untuk mencari informasi yang faktual.
Film ini mengikuti bagaimana proses ini terjadi dalam beberapa tahun, selalu dimulai dari Gedung Putih dan para pengacara di belakang Bush dan Cheney, dan juga menjelaskan bagaimana pengacara Bush mempermainkan hukum negara dan hukum internasional untuk mencitpakan definisi hukum bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah “penyiksaan” karena si tahanan tidak wafat dan tidak ada anggota tubuh yang dipotong. Mereka tidak mau tahu tentang penyiksaan mental yang dialami, padahal dalam hukum militer mereka, hukum negara dan bahkan hukum internasional, penyiksaan mental dan penyiksan fisik selalu dilarang sekaligus dalam pasal yang sama.
Amerika itu negara apa? Sangat disayangkan bahwa Kongres dan Presiden Obama masih menolak hak investigasi terhadap kejahatan perang ini. Dalam hukum internasional, apa yang dilakukan oleh Bush dan para kroninya merupakan kejahatan perang dan semua negara yang bergabung dalam Konvensi Jenewa secara hukum boleh menangkap dan menuntut Bush kapan saja. Ternyata, tidak ada yang berani.
Perlu ditekankan pula bahwa apa yang ditayangkan dalam film ini baru sebagian dari apa yang sebenarnya terjadi karena banyak email dan dokumen dari masa pemerintahan Bush telah di-delete, walaupun melanggar hukum negara. Dan masih ada foto-foto dan video dari Abu Ghuraib yang tidak mau dilepaskan oleh pemerintah AS, karena Obama takut akan membuat dunia marah terhadap Amerika, dan setelah itu, prajurit dan warga AS di manca negara akan menjadi sasaran kekerasan.
Pada akhir film, secara singkat dijelaskan tentang beberapa tahanan yang mendapat sorotan dalam film ini: semuanya telah dilepaskan dari Guantanamo oleh Amerika, setelah mereka ditahan dan disiksa selama 2, 3, 5, bahkan 7 tahun. Tidak ada tuntutan hukum sedikitpun terhadap mereka. Mereka dilepaskan begitu saja.
Begitulah negara demokrasi? Negara hukum? Pemimpin dunia? Lucu!
Bagi orang yang tertarik pada keadilan, hukum negara dan hukum internasional, dan ingin tahu bagaimana sebuah “demokrasi” bisa bertindak dengan cara yang tidak adil, tidak transparen dan persis sama dengan “negara musuh yang brutal”, silahkan menyimak film ini. Semoga bermanfaat.
Saya dapatkan info tentang film ini dari situs Truthout.org.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Film dokumentari ini sudah beredar dari akhir tahun 2008. Sejak itu, tidak ada satupun stasiun televisi besar di Amerika yang mau tayangkan; semuanya menolak. Film “Torturing Democracy” ini dibagi tiga, sehingga setiap bagian berputar selama 45-60 minit. Kalau koneksi internet pelan, tunggu loading dulu sebentar, baru nonton. Semua pembicaraan dalam bahasa Inggris, tetapi suara pembicara cukup pelan sehingga insya Allah mudah untuk dipahami oleh orang yang bisa berbahasa Inggris.
Torturing Democracy
Ada Part 1, 2, dan 3 di sini
Film ini mulai dari serangan 11 September, 2001, dan secara bertahap mengikuti semua tindakan yang dilakukan oleh George Bush dan Dick Cheney (Wapres), serta Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld dan semua pengacara mereka, untuk mengizinkan sistem interogasi yang lebih ekstrim dari yang biasa. Dijelaskan pula bahwa semua gaya interogasi baru itu diambil dari sistem latihan militer AS bernama SERE (Survival, Evasion, Resistance and Escape). Dalam program SERE itu, anggota militer AS (sebagai latihan), ditangkap dan dibawa ke sebuah penjara yang dianggap simulasi terhadap keadaan yang harus mereka hadapi kalau ditangkap oleh negara musuh yang brutal, seperti Uni Soviet dan KGB. Pada saat ditangkap (dalam latihan itu), mereka akan disiksa dengan berbagai cara untuk mematahkan jiwa mereka. Setelah “dipatahkan” dan tidak sanggup bertahan lagi terhadap siksaan, mereka pasti akan mengiyakan pernyataan apa saja yang diberikan kepada mereka. Artinya, mereka akan mengaku sebagai penjahat perang, mata-mata, teroris dan apa saja yang lain yang diinginkan oleh penyiksa mereka. Hasilnya, pernyataan mereka (yang direkayasa lewat penyiksaan) bisa digunakan oleh negara jahat tersebut untuk tujuan propaganda. Hal ini pernah dialami langsung oleh beberapa prajurit AS dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Oleh karena itu, AS membuat sistem latihan ini supaya prajurit mereka yang paling mungkin akan ditangkap dan disiksa oleh negara musuh, bisa mendapat gambaran tentang apa yang akan dihadapi setelah jadi tahanan perang.
Anehnya, buku panduan tentara AS yang menjelaskan sistem penyiksaan ini, yang mungkin saja dilakukan oleh negara brutal seperti Uni Soviet, malah menjadi buku panduan untuk menginterogasi para tahanan Muslim setelah September 11. Yang sebelumnya dikatakan penyiksaan untuk mematahkan jiwa tahanan malah berubah menjadi sistim interogasi yang sah untuk mendapatkan informasi yang sah dan faktual. Sangat lucu bahwa apa yang dicatat dalam buku panduan militer umum AS (the Uniform Code of Military Justice) sebagai “penyiksaan” dan karena itu dilarang bagi semua prajurit AS untuk melakukannya pada para tahanan perang, malah bisa berubah dalam sekejap dan menjadi “sistem interogasi yang ditingkatkan” (enhanced interrogation) untuk mencari informasi yang faktual.
Film ini mengikuti bagaimana proses ini terjadi dalam beberapa tahun, selalu dimulai dari Gedung Putih dan para pengacara di belakang Bush dan Cheney, dan juga menjelaskan bagaimana pengacara Bush mempermainkan hukum negara dan hukum internasional untuk mencitpakan definisi hukum bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah “penyiksaan” karena si tahanan tidak wafat dan tidak ada anggota tubuh yang dipotong. Mereka tidak mau tahu tentang penyiksaan mental yang dialami, padahal dalam hukum militer mereka, hukum negara dan bahkan hukum internasional, penyiksaan mental dan penyiksan fisik selalu dilarang sekaligus dalam pasal yang sama.
Amerika itu negara apa? Sangat disayangkan bahwa Kongres dan Presiden Obama masih menolak hak investigasi terhadap kejahatan perang ini. Dalam hukum internasional, apa yang dilakukan oleh Bush dan para kroninya merupakan kejahatan perang dan semua negara yang bergabung dalam Konvensi Jenewa secara hukum boleh menangkap dan menuntut Bush kapan saja. Ternyata, tidak ada yang berani.
Perlu ditekankan pula bahwa apa yang ditayangkan dalam film ini baru sebagian dari apa yang sebenarnya terjadi karena banyak email dan dokumen dari masa pemerintahan Bush telah di-delete, walaupun melanggar hukum negara. Dan masih ada foto-foto dan video dari Abu Ghuraib yang tidak mau dilepaskan oleh pemerintah AS, karena Obama takut akan membuat dunia marah terhadap Amerika, dan setelah itu, prajurit dan warga AS di manca negara akan menjadi sasaran kekerasan.
Pada akhir film, secara singkat dijelaskan tentang beberapa tahanan yang mendapat sorotan dalam film ini: semuanya telah dilepaskan dari Guantanamo oleh Amerika, setelah mereka ditahan dan disiksa selama 2, 3, 5, bahkan 7 tahun. Tidak ada tuntutan hukum sedikitpun terhadap mereka. Mereka dilepaskan begitu saja.
Begitulah negara demokrasi? Negara hukum? Pemimpin dunia? Lucu!
Bagi orang yang tertarik pada keadilan, hukum negara dan hukum internasional, dan ingin tahu bagaimana sebuah “demokrasi” bisa bertindak dengan cara yang tidak adil, tidak transparen dan persis sama dengan “negara musuh yang brutal”, silahkan menyimak film ini. Semoga bermanfaat.
Saya dapatkan info tentang film ini dari situs Truthout.org.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Mengeluh Lewat Milis, Ibu Rumah Tangga Ditahan
Sidang digelar pekan depan.
TANGERANG - Prita Mulyasari, ibu dengan dua anak, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Internasional Omni Hospital, Alam Sutra, Serpong, Tangerang Selatan.
"Dititipkan di sini sejak 13 Mei lalu oleh Kejaksaan Negeri Tangerang," kata Arti Wirastuti, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, di kantornya kemarin.
Prita, warga Vila Melati Mas Residence, Serpong, mendekam di Paviliun Menara, ruang tahanan khusus titipan yang menunggu persidangan. Arti menolak permintaan Tempo untuk bertemu Prita.
Ia dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang isinya, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."
Sanksi atas pelanggaran pasal itu berupa hukuman penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.
Anggota tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tangerang, Haryadi, mengatakan baru pada 25 Mei lalu dia menerima berkas kasus nomor 55-1/2009 itu dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Kasus ini bermula dari surat elektronik Prita yang berisi keluhannya ketika dirawat di unit gawat darurat Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Surat yang semula hanya ditujukan ke sebuah mailing list (milis) itu ternyata beredar ke pelbagai milis dan forum di Internet, dan diketahui oleh manajemen Rumah Sakit Omni.
PT Sarana Mediatama Internasional, pengelola rumah sakit itu, lalu merespons dengan mengirim jawaban atas keluhan Prita ke beberapa milis dan memasang iklan di harian nasional. Belakangan, PT Sarana juga menggugat Prita, baik secara perdata maupun pidana, dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perkara gugatan perdata nomor 300/PDG/6/2008/PN-TNG itu sekitar dua pekan yang lalu. Ketua Pengadilan Herri Swantoro menolak menjelaskan putusannya. "Karena pada 25 Mei 2009 kedua belah pihak menyatakan banding," ujarnya kemarin.
Herri memastikan persidangan pidana kasus ini akan digelar pekan depan dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. "Semua sudah disiapkan."
Pengacara PT Sarana, Hadi, belum memberikan penjelasan. "Nanti hubungi saya lagi," katanya kemarin.
Ia tak menjawab ketika Tempo menghubunginya kembali dan mengirim pesan singkat ke telepon selulernya.
Keluarga Prita pun bungkam. "Saya tak berani ngomong, ini amanat Prita," kata Arief, kakak kandung Prita, dua hari yang lalu. JONIANSYAH | HAMLUDDIN | JOBPIE S
Sumber: Korantempo.com
########
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Katanya ini negara hukum. Saya lupa berapa kali pernah dengar presiden atau pejabat lain menyatakan demikian. Ternyata, yang membuat hukum, yaitu DPR, telah menyediakan hukum yang terdesign sedemikian rupa sehingga orang yang ingin berprotes tidak punya hak lagi untuk berprotes. Siapa saja bisa menuntut siapa saja dengan hukuman “pencemaran nama baik”. (Dan saya juga pernah diancam seperti itu oleh sebuah sekolah swasta yang tidak setuju kalau semua keburukan mereka tercantum dalam surat orang tua yang saya muatkan di blog).
Pihak yang menggugat tidak perlu memikirkan orang yang mungkin saja menjadi korban. Kalau mereka (penggugat) lebih kuat secara keuangan dan punya banyak pengacara, cukup mereka menuntut saja, dan pasti bisa menang. Hakim juga tidak mau berpihak pada “korban”. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita, bukan supaya hati-hati menulis pendapat di internet, tetapi untuk kembali berjuang untuk teruskan reformasi di Indonesia.
Keadaan kita sekarang makin lama makin terasa lebih mirip dengan zaman Orde Baru. Walaupun Soeharto telah wafat dan tidak berkuasa lagi, yang menjadi penggantinya dibesarkan di dalam sistem pendidikan dan sisitem pemerintahan yang didirikan oleh Soeharto. Jadi, mereka tidak tahu apa-apa selain apa yang diajarkan kepada mereka selama puluhan tahun dalam masa Orde Baru.
Hasilnya, kita bisa lihat sekarang bahwa yang menjadi “korban” malah bisa dipenjarakan. Siapa yang akan teriak? Siapa yang akan protes? Mahasiswa telah hilang dan tidak bersedia berjuang lagi. Rakyat diam. Orang tua diam. Dan semua partai politik, bahkan yang punya nama “keadilan” di dalam nama partainya, tidak lagi peduli pada keadilan bagi rakyat kecil, tetapi terkesan peduli pada kekuasaan semata.
Alangkah baiknya bila ada pejabat negara, pemimpin partai politik, professor di universitas, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berani untuk berdiri sekarang dan berprotes atas ketidakadilan yang makin sering terjadi di bangsa ini. Ini negara hukum. Dan kalau semua orang sepakat bahwa hukum itu buruk, maka hukum tersebut BISA diubah oleh wakil rakyat kita. Tetapi mereka hanya mungkin melakukan itu kalau kita berprotes. Selama kita semua diam, “wakil rakyat” juga akan diam, dan korban akan dipenjarakan terus.
Jangan diam saja. Berprotes. Pastikan bahwa suara anda terdengar oleh orang yang memiliki kekuasaan. Dan untuk sementara, hati-hati bila berpendapat di internet. Pemerintah yang ada sekarang tidak peduli pada hak anda untuk komplain atas pelayanan yang buruk. Pilihannya hanya satu: cari anggota pemerintah yang lain!
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
TANGERANG - Prita Mulyasari, ibu dengan dua anak, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Internasional Omni Hospital, Alam Sutra, Serpong, Tangerang Selatan.
"Dititipkan di sini sejak 13 Mei lalu oleh Kejaksaan Negeri Tangerang," kata Arti Wirastuti, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, di kantornya kemarin.
Prita, warga Vila Melati Mas Residence, Serpong, mendekam di Paviliun Menara, ruang tahanan khusus titipan yang menunggu persidangan. Arti menolak permintaan Tempo untuk bertemu Prita.
Ia dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang isinya, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."
Sanksi atas pelanggaran pasal itu berupa hukuman penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.
Anggota tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tangerang, Haryadi, mengatakan baru pada 25 Mei lalu dia menerima berkas kasus nomor 55-1/2009 itu dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Kasus ini bermula dari surat elektronik Prita yang berisi keluhannya ketika dirawat di unit gawat darurat Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Surat yang semula hanya ditujukan ke sebuah mailing list (milis) itu ternyata beredar ke pelbagai milis dan forum di Internet, dan diketahui oleh manajemen Rumah Sakit Omni.
PT Sarana Mediatama Internasional, pengelola rumah sakit itu, lalu merespons dengan mengirim jawaban atas keluhan Prita ke beberapa milis dan memasang iklan di harian nasional. Belakangan, PT Sarana juga menggugat Prita, baik secara perdata maupun pidana, dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perkara gugatan perdata nomor 300/PDG/6/2008/PN-TNG itu sekitar dua pekan yang lalu. Ketua Pengadilan Herri Swantoro menolak menjelaskan putusannya. "Karena pada 25 Mei 2009 kedua belah pihak menyatakan banding," ujarnya kemarin.
Herri memastikan persidangan pidana kasus ini akan digelar pekan depan dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. "Semua sudah disiapkan."
Pengacara PT Sarana, Hadi, belum memberikan penjelasan. "Nanti hubungi saya lagi," katanya kemarin.
Ia tak menjawab ketika Tempo menghubunginya kembali dan mengirim pesan singkat ke telepon selulernya.
Keluarga Prita pun bungkam. "Saya tak berani ngomong, ini amanat Prita," kata Arief, kakak kandung Prita, dua hari yang lalu. JONIANSYAH | HAMLUDDIN | JOBPIE S
Sumber: Korantempo.com
########
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Katanya ini negara hukum. Saya lupa berapa kali pernah dengar presiden atau pejabat lain menyatakan demikian. Ternyata, yang membuat hukum, yaitu DPR, telah menyediakan hukum yang terdesign sedemikian rupa sehingga orang yang ingin berprotes tidak punya hak lagi untuk berprotes. Siapa saja bisa menuntut siapa saja dengan hukuman “pencemaran nama baik”. (Dan saya juga pernah diancam seperti itu oleh sebuah sekolah swasta yang tidak setuju kalau semua keburukan mereka tercantum dalam surat orang tua yang saya muatkan di blog).
Pihak yang menggugat tidak perlu memikirkan orang yang mungkin saja menjadi korban. Kalau mereka (penggugat) lebih kuat secara keuangan dan punya banyak pengacara, cukup mereka menuntut saja, dan pasti bisa menang. Hakim juga tidak mau berpihak pada “korban”. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita, bukan supaya hati-hati menulis pendapat di internet, tetapi untuk kembali berjuang untuk teruskan reformasi di Indonesia.
Keadaan kita sekarang makin lama makin terasa lebih mirip dengan zaman Orde Baru. Walaupun Soeharto telah wafat dan tidak berkuasa lagi, yang menjadi penggantinya dibesarkan di dalam sistem pendidikan dan sisitem pemerintahan yang didirikan oleh Soeharto. Jadi, mereka tidak tahu apa-apa selain apa yang diajarkan kepada mereka selama puluhan tahun dalam masa Orde Baru.
Hasilnya, kita bisa lihat sekarang bahwa yang menjadi “korban” malah bisa dipenjarakan. Siapa yang akan teriak? Siapa yang akan protes? Mahasiswa telah hilang dan tidak bersedia berjuang lagi. Rakyat diam. Orang tua diam. Dan semua partai politik, bahkan yang punya nama “keadilan” di dalam nama partainya, tidak lagi peduli pada keadilan bagi rakyat kecil, tetapi terkesan peduli pada kekuasaan semata.
Alangkah baiknya bila ada pejabat negara, pemimpin partai politik, professor di universitas, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berani untuk berdiri sekarang dan berprotes atas ketidakadilan yang makin sering terjadi di bangsa ini. Ini negara hukum. Dan kalau semua orang sepakat bahwa hukum itu buruk, maka hukum tersebut BISA diubah oleh wakil rakyat kita. Tetapi mereka hanya mungkin melakukan itu kalau kita berprotes. Selama kita semua diam, “wakil rakyat” juga akan diam, dan korban akan dipenjarakan terus.
Jangan diam saja. Berprotes. Pastikan bahwa suara anda terdengar oleh orang yang memiliki kekuasaan. Dan untuk sementara, hati-hati bila berpendapat di internet. Pemerintah yang ada sekarang tidak peduli pada hak anda untuk komplain atas pelayanan yang buruk. Pilihannya hanya satu: cari anggota pemerintah yang lain!
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
29 May, 2009
Muslim clerics, Facebook, and the Post’s hidden agenda
Teman-teman, 3 hari yang lalu saya menulis surat ini dan kirim ke Jakarta Post. Saya berniat protes atas berita miring dari Associated Press yang diangkat dan masuk Jakarta Post selama beberapa hari. Berita heboh tentang Facebook muncul setelah sebuah forum kecil di Kediri membahas baik-buruknya situs jaringan sosial seperti Facebook, dan bahas apa lebih baik diharamkan atau tidak kalau digunakan secara berlebihan dan tidak benar. Ternyata berita ini di Republika dan Kompas cukup jauh berbeda dengan Associated Press dan Jakarta Post yang mengatakan 700 kyai/ustadz (lalu besoknya menjadi 1.700 kyai) berkumpul untuk membahas beberapa perkara, dan kemudian membuat fatwa bahwa Facebook haram.
Tapi di Kompas, dijelaskan bahwa ini hanya sebuah forum kecil antar pesantren yang dihadiri oleh 700 SANTRI dan nama 3 kyai disebut sebagai perumus makalah yang dibahas.
Saya kirim surat ini dalam bahasa Inggris ke Jakarta Post untuk memprotes sikap mereka yang selalu menghujat dan meremehkan Islam dengan sengaja, seakan-akan Jakarta Post lebih tahu Islam yang baik seperti apa (= Islam Liberal), dan mereka punya program tersembunyi untuk menjelekkan nama baik Islam dan menggantikannya dengan Islam Liberal.
Saya dapat balasan dari Jakarta Post yang mengatakan bahwa isi dari surat saya “akan dibahas secara internal saja”, atau dalam kata lain, mereka tidak mau menerbitkannya. Sayang sekali. Setiap hari, Readers Forum dipadati dengan surat, email dan bahkan sms dari pembaca yang membahas berbagai isu. Forum untuk tukar pikiran ini sangat bagus dan jauh lebih baik dari forum “surat pembaca” di dalam koran lokal yang lain. Sayangnya, tidak semua surat berhasil masuk. Silahkan baca.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
########
Letter for publication in Readers Forum
Muslim clerics, Facebook, and the Post’s hidden agenda
Over the past few days, I have been saddened at the continuous distortion of the news in the Jakarta Post. It started on the front page last Thursday with an item from the Associated Press (AP) which stated that 700 clerics were considering an edict [fatwa] to ban Facebook, as it might be used for illicit sex or flirting (Post, 21 May).
On Saturday, the Post said that “many were shocked” to learn that “1,700 Muslim clerics of Nahdlatul Ulama (NU)” had actually banned Facebook (Post, 23 May) and then this issue made the front page yet again on Sunday (Post, 24 May). On Monday, the issue finally left the front page, moving all the way back to page two (Post, 25 May).
So what’s the problem? The problem is essentially that this is not “news” but rather carefully constructed sensationalism that I believe was created to serve an unstated agenda. The Indonesian newspapers Kompas and Republika, that also carried this story from the AP, revealed that the gathering in Kediri, East Java, actually consisted of 700 “students” from Islamic boarding schools for girls. They had gathered as part of a regular activity to discuss Islamic issues.
Kompas lists the names of only “three” Islamic clerics in attendance (and says a few others were present, without giving their names). It also says that these 3 real-life Muslim clerics (not 700, and not 1,700) created the list of questions for everyone to discuss in the forum. So, the real news (if you can call it news) was that 3 Muslim clerics created several questions for some boarding school students to discuss (as a regular academic exercise), and one question was about the possible inappropriate use of sites such as Facebook. That’s all.
However, when the AP and the Jakarta Post had finished distorting this non-event, the impression given is that either 700 or 1,700 “clerics” (not school students) wanted Facebook banned immediately. However, the “real news” carried by Indonesian newspapers, and also shown on Indonesian television, was merely a gathering of school students who were discussing topical issues in the privacy of their boarding school forum.
Is that what the Associated Press and the Jakarta Post consider a major news event deserving front-page coverage? How does such an insignificant forum of students end up becoming so heavily distorted and placed at the front of the Jakarta Post several days in a row? What is the real agenda here?
From observing the direction of Jakarta Post articles over several years, I have noticed a strong desire to sideline mainstream Islamic thought and promote irregular Islamic teachings that are not representative of the Indonesian Muslim population, or the overwhelming majority of ordinary clerics here. Rather than serving as a gateway for foreigners to learn about Muslim culture in Indonesia, the Jakarta Post prefers to decide unilaterally what Islam “should be like”, and then promote that idea of alternative Islam (specifically “liberal Islam”) at every opportunity. Thus, anything which doesn’t fit in with that agenda needs to be twisted, distorted, sensationalized, smeared and then scorned as if somehow mainstream Islamic thought (that is followed by almost 1 billion people) is some sort of naughty child that needs a good spanking from the Post in order to be corrected.
It is unfortunate and saddening that the Post continues to do this. I would be prouder of the Post if the editors maintained a neutral and more balanced approach to Islamic issues, and used the Post’s considerable influence to educate and enlighten others, and open doors so that non-Muslims could learn more about Islam as it is currently practiced by ordinary Muslims. If the Post continues to pursue an unstated agenda to demean mainstream Islamic teachings then the Post will continue to disappoint ordinary mainstream Muslims who expect a higher standard journalism.
Gene Netto
Jakarta, Indonesia
25 May, 2009
Tapi di Kompas, dijelaskan bahwa ini hanya sebuah forum kecil antar pesantren yang dihadiri oleh 700 SANTRI dan nama 3 kyai disebut sebagai perumus makalah yang dibahas.
Saya kirim surat ini dalam bahasa Inggris ke Jakarta Post untuk memprotes sikap mereka yang selalu menghujat dan meremehkan Islam dengan sengaja, seakan-akan Jakarta Post lebih tahu Islam yang baik seperti apa (= Islam Liberal), dan mereka punya program tersembunyi untuk menjelekkan nama baik Islam dan menggantikannya dengan Islam Liberal.
Saya dapat balasan dari Jakarta Post yang mengatakan bahwa isi dari surat saya “akan dibahas secara internal saja”, atau dalam kata lain, mereka tidak mau menerbitkannya. Sayang sekali. Setiap hari, Readers Forum dipadati dengan surat, email dan bahkan sms dari pembaca yang membahas berbagai isu. Forum untuk tukar pikiran ini sangat bagus dan jauh lebih baik dari forum “surat pembaca” di dalam koran lokal yang lain. Sayangnya, tidak semua surat berhasil masuk. Silahkan baca.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
########
Letter for publication in Readers Forum
Muslim clerics, Facebook, and the Post’s hidden agenda
Over the past few days, I have been saddened at the continuous distortion of the news in the Jakarta Post. It started on the front page last Thursday with an item from the Associated Press (AP) which stated that 700 clerics were considering an edict [fatwa] to ban Facebook, as it might be used for illicit sex or flirting (Post, 21 May).
On Saturday, the Post said that “many were shocked” to learn that “1,700 Muslim clerics of Nahdlatul Ulama (NU)” had actually banned Facebook (Post, 23 May) and then this issue made the front page yet again on Sunday (Post, 24 May). On Monday, the issue finally left the front page, moving all the way back to page two (Post, 25 May).
So what’s the problem? The problem is essentially that this is not “news” but rather carefully constructed sensationalism that I believe was created to serve an unstated agenda. The Indonesian newspapers Kompas and Republika, that also carried this story from the AP, revealed that the gathering in Kediri, East Java, actually consisted of 700 “students” from Islamic boarding schools for girls. They had gathered as part of a regular activity to discuss Islamic issues.
Kompas lists the names of only “three” Islamic clerics in attendance (and says a few others were present, without giving their names). It also says that these 3 real-life Muslim clerics (not 700, and not 1,700) created the list of questions for everyone to discuss in the forum. So, the real news (if you can call it news) was that 3 Muslim clerics created several questions for some boarding school students to discuss (as a regular academic exercise), and one question was about the possible inappropriate use of sites such as Facebook. That’s all.
However, when the AP and the Jakarta Post had finished distorting this non-event, the impression given is that either 700 or 1,700 “clerics” (not school students) wanted Facebook banned immediately. However, the “real news” carried by Indonesian newspapers, and also shown on Indonesian television, was merely a gathering of school students who were discussing topical issues in the privacy of their boarding school forum.
Is that what the Associated Press and the Jakarta Post consider a major news event deserving front-page coverage? How does such an insignificant forum of students end up becoming so heavily distorted and placed at the front of the Jakarta Post several days in a row? What is the real agenda here?
From observing the direction of Jakarta Post articles over several years, I have noticed a strong desire to sideline mainstream Islamic thought and promote irregular Islamic teachings that are not representative of the Indonesian Muslim population, or the overwhelming majority of ordinary clerics here. Rather than serving as a gateway for foreigners to learn about Muslim culture in Indonesia, the Jakarta Post prefers to decide unilaterally what Islam “should be like”, and then promote that idea of alternative Islam (specifically “liberal Islam”) at every opportunity. Thus, anything which doesn’t fit in with that agenda needs to be twisted, distorted, sensationalized, smeared and then scorned as if somehow mainstream Islamic thought (that is followed by almost 1 billion people) is some sort of naughty child that needs a good spanking from the Post in order to be corrected.
It is unfortunate and saddening that the Post continues to do this. I would be prouder of the Post if the editors maintained a neutral and more balanced approach to Islamic issues, and used the Post’s considerable influence to educate and enlighten others, and open doors so that non-Muslims could learn more about Islam as it is currently practiced by ordinary Muslims. If the Post continues to pursue an unstated agenda to demean mainstream Islamic teachings then the Post will continue to disappoint ordinary mainstream Muslims who expect a higher standard journalism.
Gene Netto
Jakarta, Indonesia
25 May, 2009
28 May, 2009
Dugaan Korupsi Busway ke KPK
By Republika Newsroom
Rabu, 27 Mei 2009 pukul 18:53:00
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melaporkan dugaan korupsi dalam pengelolaan Busway koridor 4,5, 6, dan 7 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ICW menemukan indikasi penyimpangan pada proses pengadaan empat koridor Busway tersebut. “Indikasi kerugian negaranya mencapai Rp 61 miliar,” kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/5).
Dugaan penyimpangan pertama, rinci Febri, terjadi para proses penunjukan langsung konsorsium pengelola Busway koridor 4 sampai 7 kepada PT Jakarta Mega Trans (JMT) dan PT Jakarta Trans Metropolitan (JTM). ICW yakin, penunjukan langsung kedua konsorsium tersebut akibat adanya Peraturan Gubernur (Sutiyoso) DKI Jakarta No 123 tahun 2006.
Pergub tersebut, kata Febri, diterbitkan untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan bus kota yang terkena dampak penataan karena bersinggungan dengan koridor 4,5,6 dan 7.
Koordinator Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, menambahkan, penunjukan langsung konsorsium PT JMT dan PT JTM menyalahi Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
ICW juga menggarisbawahi penunjukan langsung kedua konsorsium tersebut dilaksanakan terlebih dahulu sebelum tarif resmi pemerintah diberlakukan. “Ada kecenderungan proses penunjukan langsung ke depannya akan tetap dilakukan,” tegas Agus.
Selain mekanisme penunjukan langsung, tambah Agus, penentuan tarif konsorsium yang ditentukan tanpa melalui proses tender juga menyalahi aturan. Pada tahun 2008, kata Agus, PT JMT dan PT JTM pernah mengancam akan menghentikan operasional seluruh armada karena tidak sepakat dengan penyesuaian taruf hasil tender.
Terbukti, Badan Layanan Umum (BLU) belakangan melakukan sistem tender tarif yang ternyata hasilnya lebih murah dibanding tarif negosiasi. “Kalau tarif tender bukan negosiasi seperti sekarang, mungkin tarif Busway untuk masyarakat hanya Rp 2.000,” tambah Agus.
Adapun, anggota pengurus YLKI, Sudaryatmo, meminta operasionalisasi Busway harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. YLKI, kata Sudaryatmo, tetap mengapresiasi pengoperasian Busway sebagai upaya pemerintah membenahi pelayanan transportasi masyarakat. “Dengan adanya subsidi dari pemerintah harusnya tarif Busway bisa lebih murah dari sekarang,” kata Sudaryatmo. - dri/ahi
Sumber: Republika.co.id
Rabu, 27 Mei 2009 pukul 18:53:00
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melaporkan dugaan korupsi dalam pengelolaan Busway koridor 4,5, 6, dan 7 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ICW menemukan indikasi penyimpangan pada proses pengadaan empat koridor Busway tersebut. “Indikasi kerugian negaranya mencapai Rp 61 miliar,” kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/5).
Dugaan penyimpangan pertama, rinci Febri, terjadi para proses penunjukan langsung konsorsium pengelola Busway koridor 4 sampai 7 kepada PT Jakarta Mega Trans (JMT) dan PT Jakarta Trans Metropolitan (JTM). ICW yakin, penunjukan langsung kedua konsorsium tersebut akibat adanya Peraturan Gubernur (Sutiyoso) DKI Jakarta No 123 tahun 2006.
Pergub tersebut, kata Febri, diterbitkan untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan bus kota yang terkena dampak penataan karena bersinggungan dengan koridor 4,5,6 dan 7.
Koordinator Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, menambahkan, penunjukan langsung konsorsium PT JMT dan PT JTM menyalahi Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
ICW juga menggarisbawahi penunjukan langsung kedua konsorsium tersebut dilaksanakan terlebih dahulu sebelum tarif resmi pemerintah diberlakukan. “Ada kecenderungan proses penunjukan langsung ke depannya akan tetap dilakukan,” tegas Agus.
Selain mekanisme penunjukan langsung, tambah Agus, penentuan tarif konsorsium yang ditentukan tanpa melalui proses tender juga menyalahi aturan. Pada tahun 2008, kata Agus, PT JMT dan PT JTM pernah mengancam akan menghentikan operasional seluruh armada karena tidak sepakat dengan penyesuaian taruf hasil tender.
Terbukti, Badan Layanan Umum (BLU) belakangan melakukan sistem tender tarif yang ternyata hasilnya lebih murah dibanding tarif negosiasi. “Kalau tarif tender bukan negosiasi seperti sekarang, mungkin tarif Busway untuk masyarakat hanya Rp 2.000,” tambah Agus.
Adapun, anggota pengurus YLKI, Sudaryatmo, meminta operasionalisasi Busway harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. YLKI, kata Sudaryatmo, tetap mengapresiasi pengoperasian Busway sebagai upaya pemerintah membenahi pelayanan transportasi masyarakat. “Dengan adanya subsidi dari pemerintah harusnya tarif Busway bisa lebih murah dari sekarang,” kata Sudaryatmo. - dri/ahi
Sumber: Republika.co.id
Dukung Hamas, 2 Pemimpin Badan Amal AS Divonis Penjara 65 Tahun
Kamis, 28/05/2009 10:43 WIB
Rita Uli Hutapea - detikNews
Texas - Dua pemimpin yayasan amal di AS dihukum 65 tahun penjara karena mendukung militan Hamas Palestina. Yayasan yang mereka pimpin, Holy Land Foundation yang berbasis di Texas, pernah menjadi badan amal muslim terbesar di AS.
Dewan juri menyatakan kedua pemimpin badan amal tersebut bersalah atas 108 dakwaan menyediakan dukungan materi ke para teroris, pencucian uang dan penggelapan pajak.
"Hukuman ini hendaknya menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang dengan sadar menyediakan bantuan finansial kepada para teroris dengan dalih bantuan kemanusiaan," kata David Kris, wakil jaksa agung AS untuk keamanan nasional seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/5/2009).
Kedua orang yang divonis 65 tahun penjara itu adalah kepala eksekutif Shukri Abu Baker, yang saudara laki-lakinya, Jamal Issa merupakan kepala operasi Hamas di Yaman.
Ketua dan wakil pendiri Ghassan Elashi juga menerima vonis hukuman 65 tahun penjara. Dia merupakan kerabat pemimpin politik Hamas Mousa Abu Marzook. Elashi mengklaim dirinya tidak bersalah atas semua dakwaan. Menurutnya, kasus ini merupakan "persidangan politik yang tidak adil."
Selain kedua orang itu, dua pemimpin Holy Land lainnya juga dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan seorang lagi divonis 20 tahun penjara. Mereka semua didakwa telah menyalurkan dana lebih dari US$ 12 juta untuk Hamas. Ini merupakan kasus pendanaan teroris terbesar sepanjang sejarah AS.
Holy Land merupakan satu dari beberapa organisasi muslim semasa pemerintahan Presiden George W Bush yang ditutup menyusul serangan teroris 11 September 2001. Organisasi-organisasi itu dituduh menggalang dana untuk para ekstremis di luar negeri. (ita/iy)
Sumber: Detiknews.com
Rita Uli Hutapea - detikNews
Texas - Dua pemimpin yayasan amal di AS dihukum 65 tahun penjara karena mendukung militan Hamas Palestina. Yayasan yang mereka pimpin, Holy Land Foundation yang berbasis di Texas, pernah menjadi badan amal muslim terbesar di AS.
Dewan juri menyatakan kedua pemimpin badan amal tersebut bersalah atas 108 dakwaan menyediakan dukungan materi ke para teroris, pencucian uang dan penggelapan pajak.
"Hukuman ini hendaknya menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang dengan sadar menyediakan bantuan finansial kepada para teroris dengan dalih bantuan kemanusiaan," kata David Kris, wakil jaksa agung AS untuk keamanan nasional seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/5/2009).
Kedua orang yang divonis 65 tahun penjara itu adalah kepala eksekutif Shukri Abu Baker, yang saudara laki-lakinya, Jamal Issa merupakan kepala operasi Hamas di Yaman.
Ketua dan wakil pendiri Ghassan Elashi juga menerima vonis hukuman 65 tahun penjara. Dia merupakan kerabat pemimpin politik Hamas Mousa Abu Marzook. Elashi mengklaim dirinya tidak bersalah atas semua dakwaan. Menurutnya, kasus ini merupakan "persidangan politik yang tidak adil."
Selain kedua orang itu, dua pemimpin Holy Land lainnya juga dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan seorang lagi divonis 20 tahun penjara. Mereka semua didakwa telah menyalurkan dana lebih dari US$ 12 juta untuk Hamas. Ini merupakan kasus pendanaan teroris terbesar sepanjang sejarah AS.
Holy Land merupakan satu dari beberapa organisasi muslim semasa pemerintahan Presiden George W Bush yang ditutup menyusul serangan teroris 11 September 2001. Organisasi-organisasi itu dituduh menggalang dana untuk para ekstremis di luar negeri. (ita/iy)
Sumber: Detiknews.com
27 May, 2009
Rumah baru di gaza dibuat dari batu bangunan lumpur
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Sejak perang Israel di Gaza pada bulan Januari 2009, perbatasan sering ditutup, dan banyak keperluan dilarang masuk ke Gaza oleh pemerintah dan tentara Israel. Di antara barang2 yang tidak boleh masuk ke Gaza adalah batu bangunan, kayu baru, semen dan lain-lain. Semuanya dibutuhkan untuk membangun rumah baru. Di dalam perang, ribuan rumah orang sipil dihancurkan oleh tentara Israel, dan oleh karena itu, penduduk di Gaza mencari cara baru untuk membangun rumah. Solusinya: bangun rumah dari batu bangunan yang dibuat dari lumpur.
Lumpur didapatkan dari terowongan bawah tanah yang dibuat suapya ada akses untuk barang yang mau dibawa masuk ke Gaza (karena perbatasan selalu tutup). Tanah dan lumpur dari terowongan dicampur dengan pasir dan rumput kering, lalu dibuat batu bangunan yang dikeringkan saja dan digunakan untuk membuat tembok.
Di BBC ada gambar-gambar dari orang yang sudah berhasil membangun rumah dengan batu bangunan lumpur itu. Sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Kasihan mereka harus bertahan begitu terus, tanpa bantuan dari dunia. Sejak perang selesai, sepertinya ummat Islam jadi lupa pada mereka.
In pictures: Gaza's new mud homes
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Sejak perang Israel di Gaza pada bulan Januari 2009, perbatasan sering ditutup, dan banyak keperluan dilarang masuk ke Gaza oleh pemerintah dan tentara Israel. Di antara barang2 yang tidak boleh masuk ke Gaza adalah batu bangunan, kayu baru, semen dan lain-lain. Semuanya dibutuhkan untuk membangun rumah baru. Di dalam perang, ribuan rumah orang sipil dihancurkan oleh tentara Israel, dan oleh karena itu, penduduk di Gaza mencari cara baru untuk membangun rumah. Solusinya: bangun rumah dari batu bangunan yang dibuat dari lumpur.
Lumpur didapatkan dari terowongan bawah tanah yang dibuat suapya ada akses untuk barang yang mau dibawa masuk ke Gaza (karena perbatasan selalu tutup). Tanah dan lumpur dari terowongan dicampur dengan pasir dan rumput kering, lalu dibuat batu bangunan yang dikeringkan saja dan digunakan untuk membuat tembok.
Di BBC ada gambar-gambar dari orang yang sudah berhasil membangun rumah dengan batu bangunan lumpur itu. Sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Kasihan mereka harus bertahan begitu terus, tanpa bantuan dari dunia. Sejak perang selesai, sepertinya ummat Islam jadi lupa pada mereka.
In pictures: Gaza's new mud homes
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
PKS sudah tidak lagi peduli pada Keadilan dan rakyat?
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Dalam satu bulan terakhir ini, saya tidak mendengar 1 komentar baik tentang PKS. Satu pesantren, satu jemaah pengajian, sopir taksi, karyawan biasa, tukang, teman dekat, teman jauh… semuanya mengatakan hal yang negatif tentang PKS. Sejak Rakernas di Bali setahun yang lalu, ketika PKS memutuskan untuk menjadi partai “terbuka” dan tidak lagi mau dikenal sebagai partai Islam dan partai dakwah, orang Muslim dan kelompok Muslim mulai tinggalkan PKS satu per satu. Dalam pemilu legislatif 2009, kelihatan sekali bahwa suara PKS tidak naik sesuai dengan perkiraan mereka (ini di luar masalah kecurangan politik dan DPT yang tidak sah).
Saya bertanya terus kepada orang lain tentang persepsi mereka terhadap partai politik sekarang, khusunya partai Islam, lebih khusus lagi tentang PKS. Saya bertanya karena ingin mengetahui sikap masyarakat secara umum. Semua orang yang ditanyakan memberi pandangan yang negatif, dan tidak mau mendukung PKS lagi. Banyak yang mengatakan PKS kelihatan sudah terjun ke politik pragmatis, di mana yang terpenting hanya keinginan elit partai. Elit partai maunya apa, kader dan simpatisan harus nurut tanpa protes, tanpa hak untuk tidak setuju. Hasilnya, semua orang yang bicara kepada saya mengatakan sudah tidak peduli pada PKS dan tidak mau mendukungnya lagi.
Lalu ada berita terbaru: PKS menolak hak angket soal DPT yang bermasalah. Kenapa? Kesannya, elit PKS begitu sungguh2 mengejar kekuasaan yang mereka harapkan dari tangan SBY dan PD, mereka menjadi tidak peduli pada hak masyarakat untuk menjadi pemilih (sekalipun PKS sendiri sangat dirugikan kemarin dengan jutaan simpatisannya tidak terdaftar). 50 juta orang yang menjadi korban ketidakadilan (karena tidak terdaftar di DPT) dibuang begitu saja oleh elit PKS yang tidak peduli pada nasibnya. Tetapi pada saat partai KEADILAN punya kesempatan untuk berprotes atas ketidakadilan yang telah terjadi (DPT yang salah), dan berjuang untuk melakukan investigasi atas nama rakyat untuk mengetahui KENAPA ketidakadilan itu bisa terjadi (dengan sengaja, atau tidak sengaja?), elit PKS di DPR malah menunjukkan sikap “tidak peduli pada keadilan”, tidak peduli pada 50 juta orang yang menjadi korban, dan sangat peduli pada status quo dan kekuasaan yang diharapkan dari tangan SBY.
Sungguh menyedihkan. Kalau para elit PKS merasa ada alasan yang sah kenapa mereka menolak investigasi, dan mereka inginkan agar kader dan simpatisan percaya saja kepada mereka, mohon maaf, buat apa kita mau percaya? Mereka tidak transparen dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ingin sekali didukung oleh orang yang setia, tetapi kelihatan sekali bahwa mereka tidak mau menjelaskan semua tindakan mereka. (Setiap kali terjadi perkara baru, elit partai mengeluarkan pernyataan yang bertentangan, jadi kita tidak bisa tahu niat mereka yang mana yang benar).
Kemarin saya mengatakan kepada teman, yang bermasalah bukan kader PKS dan bukan pula simpatisan. Mereka dari dulu mengharapkan ada sebuah partai Islam yang baik, bersih, profesional dan peduli pada rakyat dan ummat Islam secara khusus. Dulu, harapan mereka semua adalah PKS telah mewujudkan partai tersebut. Sekarang banyak orang biasa sudah merasa kecewa. Kalau memikirkan partai dan pendukungnya sebagai piramida, yang bermasalah bukan 95% yang merupakan fondasi yang kuat, tetapi yang telah menjadi bermasalah adalah 5% yang merupakan puncak (elit partai yang selalu terkesan haus kekuasaan selama 1-2 bulan terakhir ini).
Kemarin saya mengatakan kepada suatu jemaah, kalau ada yang mendirikan partai baru bernama “PKS-Perjuangan”, sebagai partai Islam dan partai dakwah saja, dan membuang elit partai dari PKS yang dianggap bermasalah secara luas, mungkin partai baru itu akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dan dalam waktu cepat. Masalahnya adalah bagaimana memastikan bahwa para elit partai baru itu akan tetap pada pendirian untuk menjadi partai Islam dan partai dakwah, dan akan selalu berada pada sisi masyarakat dan ummat Islam, dan bukan semata-mata mengejar kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri? Itulah yang menjadi dilema terbesar.
Sebagai seorang Muslim, saya merasa kecewa sekali bahwa ummat Islam selalu gagal mendirikan partai Islam yang baik dan berkualitas. Dulu, banyak orang menganggap bahwa PKS-lah yang telah menjadi partai tersebut, yang bisa mewujudkan aspirasi ummat Islam secara baik. Ternyata tidak. Saya sangat kecewa bahwa elit PKS bisa salah bertindak terus, sehingga dalam waktu hanya beberapa bulan saja, semua kenalan saya berubah dari membicarakan “kebaikan PKS” dan malah membiacarakan semua “keburukan PKS” (khususnya elit partai yang haus kekuasaan dan siap berubah setiap hari asal mendapatkan apa yang diinginkan).
Saya merasa sangat kecewa bahwa partai ini dalam waktu hanya 1-2 bulan bisa menjadi begitu buruk di mata orang Islam biasa sehingga saya bisa mengeluarkan komentar “perlunya partai baru yang membuang elit partai yang lama”. Seharusnya elit partai PKS berhasil menjaga amanah terhadap simpatisan dan ummat Islam untuk menjaga citra baik PKS sehingga saya tidak sanggup membuat komentar “bikin partai baru”. Justru karena saya merasa sanggup berkomentar begitu, dan semua yang mendengarnya langsung setuju, merupakan tanda kegagalan yang besar dari para elit partai.
Saya tidak tahu langkah yang tepat sekarang itu apa. Saya ingin usulkan agar PKS mundur dari koalisi dengan SBY dan menghabiskan 5 tahun ke depan untuk kembali ke asalnya sebagai partai Islam dan partai dakwah saja. Dan tentu saja hal ini harus dilakukan dengan menyingkirkan dan memberi sangsi kepada elit partai yang telah merusak nama baik PKS dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi seandainya saran itu diterima dan dilaksankan, saya tidak yakin PKS bisa kembali ke posisi semula. Soalnya, dari semua percakapan saya dengan orang Muslim lain selama satu bulan ini, tidak ada satu orangpun yang memberikan komentar baik tentang PKS. (Mungkin hanya ada kader yang fanatis yang masih mau mendukung, seperti halnya orang lain fanatis mendukung Mega atau Gus Dur.)
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Tetapi saya bisa yakin pada suatu hal: 100% dari orang yang bicara kepada saya (yang bukan kader), sudah tidak peduli lagi pada PKS dan tidak mau mendukungnya lagi. Walaupun begitu, elit partai PKS masih bekerja saja dengan santai, seakan-akan tidak ada masalah…
Apakah mungkin Partai Keadilan Sejahtera bisa kembali peduli pada “keadilan” dan bisa kembali peduli pada ummat Islam dan aspirasinya? Saya tidak yakin. Kekuasaan adalah suatu zat yang sangat adiktif.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Soal Angket, PKS 'Manut' SBY
INILAH.COM, Jakarta - Posisi PKB sebagai parpol paling 'manut' pada SBY kini digeser PKS. Dalam soal hak angket Daftar Pemilih Tetap di DPR, partai dakwah itu bersikap diam, sementara PKB - yang selama ini dikenal paling setia pada SBY - kini ikut menyetujuinya. Benarkah PKB 'mbalelo' terhadap koalisi Blok Cikeas?
"Dengan menolak usulan hak angket terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih, PKS telah menunjukkan konsistensi sebagai mitra koalisi Demokrat mendukung SBY-Boediono menggantikan PKB," ujar pengamat politik dari UI Arbi Sanit kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (27/5).
Paripurna Hak Angket DPT Alot
Pantauan detikcom, dari 10 fraksi yang ada, FPG, FPDIP, FPPP secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap hak angket ini. Sementara PD, PKS dan PDS menolak keras. FKB mengusulkan hak interpelasi sementara FPAN abstain. FPBR dan dan FBPD masih belum menyampaikan pendapatnya.
"Hak angket ini harus dimaknah sebagai bentuk penyelamatan demokrasi di Indonesia. Hak angket ini nantinya menjadi prasasti penting agar pemerintah dan KPU benar-benar menyadari yang mereka lakukan terhadap hak warga negara yang seharusnya dilindungi. Untuk itu PDIP menyetujui usul hak angket pelangaran hak konstitusional warga negara disahkan," kata juru bicara PDIP Hasto Kristianto.
DPR Sepakat Usung Hak Angket Pemilu
Adapun yang tidak setuju pengajuan hak angket adalah Fraksi Partai Demokrat 43 orang, PKB satu orang, PKS 22 orang, PDS dua orang, dan abstain satu suara. Sebelum dilakukan voting, sidang sempat diskors untuk dilakukan lobi-lobi.
Koalisi Demokrat Terancam Gembos
Jakarta - Disahkannya hak angket daftar pemilih tetap (DPT) di DPR menimbulkan kekhawatiran koalisi Partai Demokrat akan digembosi.
Tiga partai peserta koalisi yang dipimpin Partai Demokrat yakni PPP, PKB dan PAN di luar dugaan justru balik mendukung hak angket yang dimotori Golkar dan PDIP. Hanya PKS yang tetap setia bersama PD menolaknya.
Dalam satu bulan terakhir ini, saya tidak mendengar 1 komentar baik tentang PKS. Satu pesantren, satu jemaah pengajian, sopir taksi, karyawan biasa, tukang, teman dekat, teman jauh… semuanya mengatakan hal yang negatif tentang PKS. Sejak Rakernas di Bali setahun yang lalu, ketika PKS memutuskan untuk menjadi partai “terbuka” dan tidak lagi mau dikenal sebagai partai Islam dan partai dakwah, orang Muslim dan kelompok Muslim mulai tinggalkan PKS satu per satu. Dalam pemilu legislatif 2009, kelihatan sekali bahwa suara PKS tidak naik sesuai dengan perkiraan mereka (ini di luar masalah kecurangan politik dan DPT yang tidak sah).
Saya bertanya terus kepada orang lain tentang persepsi mereka terhadap partai politik sekarang, khusunya partai Islam, lebih khusus lagi tentang PKS. Saya bertanya karena ingin mengetahui sikap masyarakat secara umum. Semua orang yang ditanyakan memberi pandangan yang negatif, dan tidak mau mendukung PKS lagi. Banyak yang mengatakan PKS kelihatan sudah terjun ke politik pragmatis, di mana yang terpenting hanya keinginan elit partai. Elit partai maunya apa, kader dan simpatisan harus nurut tanpa protes, tanpa hak untuk tidak setuju. Hasilnya, semua orang yang bicara kepada saya mengatakan sudah tidak peduli pada PKS dan tidak mau mendukungnya lagi.
Lalu ada berita terbaru: PKS menolak hak angket soal DPT yang bermasalah. Kenapa? Kesannya, elit PKS begitu sungguh2 mengejar kekuasaan yang mereka harapkan dari tangan SBY dan PD, mereka menjadi tidak peduli pada hak masyarakat untuk menjadi pemilih (sekalipun PKS sendiri sangat dirugikan kemarin dengan jutaan simpatisannya tidak terdaftar). 50 juta orang yang menjadi korban ketidakadilan (karena tidak terdaftar di DPT) dibuang begitu saja oleh elit PKS yang tidak peduli pada nasibnya. Tetapi pada saat partai KEADILAN punya kesempatan untuk berprotes atas ketidakadilan yang telah terjadi (DPT yang salah), dan berjuang untuk melakukan investigasi atas nama rakyat untuk mengetahui KENAPA ketidakadilan itu bisa terjadi (dengan sengaja, atau tidak sengaja?), elit PKS di DPR malah menunjukkan sikap “tidak peduli pada keadilan”, tidak peduli pada 50 juta orang yang menjadi korban, dan sangat peduli pada status quo dan kekuasaan yang diharapkan dari tangan SBY.
Sungguh menyedihkan. Kalau para elit PKS merasa ada alasan yang sah kenapa mereka menolak investigasi, dan mereka inginkan agar kader dan simpatisan percaya saja kepada mereka, mohon maaf, buat apa kita mau percaya? Mereka tidak transparen dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ingin sekali didukung oleh orang yang setia, tetapi kelihatan sekali bahwa mereka tidak mau menjelaskan semua tindakan mereka. (Setiap kali terjadi perkara baru, elit partai mengeluarkan pernyataan yang bertentangan, jadi kita tidak bisa tahu niat mereka yang mana yang benar).
Kemarin saya mengatakan kepada teman, yang bermasalah bukan kader PKS dan bukan pula simpatisan. Mereka dari dulu mengharapkan ada sebuah partai Islam yang baik, bersih, profesional dan peduli pada rakyat dan ummat Islam secara khusus. Dulu, harapan mereka semua adalah PKS telah mewujudkan partai tersebut. Sekarang banyak orang biasa sudah merasa kecewa. Kalau memikirkan partai dan pendukungnya sebagai piramida, yang bermasalah bukan 95% yang merupakan fondasi yang kuat, tetapi yang telah menjadi bermasalah adalah 5% yang merupakan puncak (elit partai yang selalu terkesan haus kekuasaan selama 1-2 bulan terakhir ini).
Kemarin saya mengatakan kepada suatu jemaah, kalau ada yang mendirikan partai baru bernama “PKS-Perjuangan”, sebagai partai Islam dan partai dakwah saja, dan membuang elit partai dari PKS yang dianggap bermasalah secara luas, mungkin partai baru itu akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dan dalam waktu cepat. Masalahnya adalah bagaimana memastikan bahwa para elit partai baru itu akan tetap pada pendirian untuk menjadi partai Islam dan partai dakwah, dan akan selalu berada pada sisi masyarakat dan ummat Islam, dan bukan semata-mata mengejar kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri? Itulah yang menjadi dilema terbesar.
Sebagai seorang Muslim, saya merasa kecewa sekali bahwa ummat Islam selalu gagal mendirikan partai Islam yang baik dan berkualitas. Dulu, banyak orang menganggap bahwa PKS-lah yang telah menjadi partai tersebut, yang bisa mewujudkan aspirasi ummat Islam secara baik. Ternyata tidak. Saya sangat kecewa bahwa elit PKS bisa salah bertindak terus, sehingga dalam waktu hanya beberapa bulan saja, semua kenalan saya berubah dari membicarakan “kebaikan PKS” dan malah membiacarakan semua “keburukan PKS” (khususnya elit partai yang haus kekuasaan dan siap berubah setiap hari asal mendapatkan apa yang diinginkan).
Saya merasa sangat kecewa bahwa partai ini dalam waktu hanya 1-2 bulan bisa menjadi begitu buruk di mata orang Islam biasa sehingga saya bisa mengeluarkan komentar “perlunya partai baru yang membuang elit partai yang lama”. Seharusnya elit partai PKS berhasil menjaga amanah terhadap simpatisan dan ummat Islam untuk menjaga citra baik PKS sehingga saya tidak sanggup membuat komentar “bikin partai baru”. Justru karena saya merasa sanggup berkomentar begitu, dan semua yang mendengarnya langsung setuju, merupakan tanda kegagalan yang besar dari para elit partai.
Saya tidak tahu langkah yang tepat sekarang itu apa. Saya ingin usulkan agar PKS mundur dari koalisi dengan SBY dan menghabiskan 5 tahun ke depan untuk kembali ke asalnya sebagai partai Islam dan partai dakwah saja. Dan tentu saja hal ini harus dilakukan dengan menyingkirkan dan memberi sangsi kepada elit partai yang telah merusak nama baik PKS dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi seandainya saran itu diterima dan dilaksankan, saya tidak yakin PKS bisa kembali ke posisi semula. Soalnya, dari semua percakapan saya dengan orang Muslim lain selama satu bulan ini, tidak ada satu orangpun yang memberikan komentar baik tentang PKS. (Mungkin hanya ada kader yang fanatis yang masih mau mendukung, seperti halnya orang lain fanatis mendukung Mega atau Gus Dur.)
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Tetapi saya bisa yakin pada suatu hal: 100% dari orang yang bicara kepada saya (yang bukan kader), sudah tidak peduli lagi pada PKS dan tidak mau mendukungnya lagi. Walaupun begitu, elit partai PKS masih bekerja saja dengan santai, seakan-akan tidak ada masalah…
Apakah mungkin Partai Keadilan Sejahtera bisa kembali peduli pada “keadilan” dan bisa kembali peduli pada ummat Islam dan aspirasinya? Saya tidak yakin. Kekuasaan adalah suatu zat yang sangat adiktif.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Soal Angket, PKS 'Manut' SBY
INILAH.COM, Jakarta - Posisi PKB sebagai parpol paling 'manut' pada SBY kini digeser PKS. Dalam soal hak angket Daftar Pemilih Tetap di DPR, partai dakwah itu bersikap diam, sementara PKB - yang selama ini dikenal paling setia pada SBY - kini ikut menyetujuinya. Benarkah PKB 'mbalelo' terhadap koalisi Blok Cikeas?
"Dengan menolak usulan hak angket terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih, PKS telah menunjukkan konsistensi sebagai mitra koalisi Demokrat mendukung SBY-Boediono menggantikan PKB," ujar pengamat politik dari UI Arbi Sanit kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (27/5).
Paripurna Hak Angket DPT Alot
Pantauan detikcom, dari 10 fraksi yang ada, FPG, FPDIP, FPPP secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap hak angket ini. Sementara PD, PKS dan PDS menolak keras. FKB mengusulkan hak interpelasi sementara FPAN abstain. FPBR dan dan FBPD masih belum menyampaikan pendapatnya.
"Hak angket ini harus dimaknah sebagai bentuk penyelamatan demokrasi di Indonesia. Hak angket ini nantinya menjadi prasasti penting agar pemerintah dan KPU benar-benar menyadari yang mereka lakukan terhadap hak warga negara yang seharusnya dilindungi. Untuk itu PDIP menyetujui usul hak angket pelangaran hak konstitusional warga negara disahkan," kata juru bicara PDIP Hasto Kristianto.
DPR Sepakat Usung Hak Angket Pemilu
Adapun yang tidak setuju pengajuan hak angket adalah Fraksi Partai Demokrat 43 orang, PKB satu orang, PKS 22 orang, PDS dua orang, dan abstain satu suara. Sebelum dilakukan voting, sidang sempat diskors untuk dilakukan lobi-lobi.
Koalisi Demokrat Terancam Gembos
Jakarta - Disahkannya hak angket daftar pemilih tetap (DPT) di DPR menimbulkan kekhawatiran koalisi Partai Demokrat akan digembosi.
Tiga partai peserta koalisi yang dipimpin Partai Demokrat yakni PPP, PKB dan PAN di luar dugaan justru balik mendukung hak angket yang dimotori Golkar dan PDIP. Hanya PKS yang tetap setia bersama PD menolaknya.
26 May, 2009
Ceramah di Bekasi hari Minggu 31 Mei 2009
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Saya diundang ceramah di Bekasi pada hari minggu ini. Tempat di dalam kompleks dan untuk pengajian/ceramah Duha ini biasannya hanya penghuni kompleks yang datang. Tapi kata pengurus, kalau ummat Islam dari luar yang mau bergabung, silahkan. Jadi, kalau ada yang tinggal di daerah Bekasi dan mau hadir, silahkan datang. Kata pengurus, lokasi ini sudah cukup terkenal bagi semua orang di Bekasi.
Insya Allah temanya: Kepemimpinan dan Masa Depan Bangsa.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Masjid Baiturrahman
Jam 8.30-10.30 hari Minggu 31 Mei, 2009
Kompleks Perumahan Sakura Regency/Bumi Asih Indah,
Jatiasih - Bekasi
(Jika lewat tol, ada tol gate 'Jatiasih'.)
Saya diundang ceramah di Bekasi pada hari minggu ini. Tempat di dalam kompleks dan untuk pengajian/ceramah Duha ini biasannya hanya penghuni kompleks yang datang. Tapi kata pengurus, kalau ummat Islam dari luar yang mau bergabung, silahkan. Jadi, kalau ada yang tinggal di daerah Bekasi dan mau hadir, silahkan datang. Kata pengurus, lokasi ini sudah cukup terkenal bagi semua orang di Bekasi.
Insya Allah temanya: Kepemimpinan dan Masa Depan Bangsa.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Masjid Baiturrahman
Jam 8.30-10.30 hari Minggu 31 Mei, 2009
Kompleks Perumahan Sakura Regency/Bumi Asih Indah,
Jatiasih - Bekasi
(Jika lewat tol, ada tol gate 'Jatiasih'.)
25 May, 2009
Parpol Besar Diduga Manipulasi Laporan Dana Kampanye
Senin, 25/05/2009 20:53 WIB
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Beberapa parpol besar ditengarai memanipulasi laporan dana kampanye. Hal ini terlihat dari adanya selisih antara dana yang dilaporkan ke KPU dengan belanja aktual parpol di media massa.
"Dari data yang dikumpulkan dan dilaporkan masyarakat ke ICW, ditemukan indikasi manipulasi laporan dana kampanye," kata peneliti ICW Ibrahim Fahmi Badoh dalam jumpa pers di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2009).
Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, terjadi selisih cukup besar antara laporan dana kampanye parpol dengan belanja riil. 6 Parpol besar terindikasi tidak menyerahkan laporan yang sebenarnya, yakni Partai Golkar, PKS, PDIP, PPP, PAN, dan Hanura.
Belanja aktual Golkar adalah Rp 277,2 miliar, sedangkan laporannya hanya 142,9 miliar (selisih Rp 134,3 miliar). Adapun belanja aktual PDIP adalah Rp 102,8 miliar, namun di laporan hanya ditulis Rp 7,2 miliar (selisih 95,6 miliar).
Belanja aktual PAN mencapai Rp 71 miliar, sedangkan laporannya hanya 17,8 miliar (selisih Rp 53,2 miliar). Adapun belanja PKS mencapai Rp 74,6 miliar, tetapi laporannya hanya Rp 36,2 miliar (selisih Rp 38,3 miliar).
Belanja aktual PPP sebesar Rp 40,3 miliar, namun di laporan hanya ditampilkan Rp Rp 3,6 miliar (selisih Rp 36,6 miliar). Adapun Hanura membelanjakan Rp 44,7 miliar, namun di laporan hanya dicantumkan Rp 19,1 miliar (selisih 25,5 miliar).
"Selisih ini makin memperkuat perlunya laporan audit dana kampanye dibuka ke publik," imbuh Fahmi.
Sedangkan Partai Demokrat dan Gerindra dianggap tidak memanipulasi laporan, karena dana iklan masih berada di bawah jumlah laporan. Belanja aktual Partai Demokrat Rp 214,4 miliar dilaporkan Rp 234,6 miliar. Partai Gerindra belanja aktualnya Rp 151,2 miliar, dilaporkan Rp 308,7 miliar. ( sho / rdf )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Beberapa parpol besar ditengarai memanipulasi laporan dana kampanye. Hal ini terlihat dari adanya selisih antara dana yang dilaporkan ke KPU dengan belanja aktual parpol di media massa.
"Dari data yang dikumpulkan dan dilaporkan masyarakat ke ICW, ditemukan indikasi manipulasi laporan dana kampanye," kata peneliti ICW Ibrahim Fahmi Badoh dalam jumpa pers di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2009).
Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, terjadi selisih cukup besar antara laporan dana kampanye parpol dengan belanja riil. 6 Parpol besar terindikasi tidak menyerahkan laporan yang sebenarnya, yakni Partai Golkar, PKS, PDIP, PPP, PAN, dan Hanura.
Belanja aktual Golkar adalah Rp 277,2 miliar, sedangkan laporannya hanya 142,9 miliar (selisih Rp 134,3 miliar). Adapun belanja aktual PDIP adalah Rp 102,8 miliar, namun di laporan hanya ditulis Rp 7,2 miliar (selisih 95,6 miliar).
Belanja aktual PAN mencapai Rp 71 miliar, sedangkan laporannya hanya 17,8 miliar (selisih Rp 53,2 miliar). Adapun belanja PKS mencapai Rp 74,6 miliar, tetapi laporannya hanya Rp 36,2 miliar (selisih Rp 38,3 miliar).
Belanja aktual PPP sebesar Rp 40,3 miliar, namun di laporan hanya ditampilkan Rp Rp 3,6 miliar (selisih Rp 36,6 miliar). Adapun Hanura membelanjakan Rp 44,7 miliar, namun di laporan hanya dicantumkan Rp 19,1 miliar (selisih 25,5 miliar).
"Selisih ini makin memperkuat perlunya laporan audit dana kampanye dibuka ke publik," imbuh Fahmi.
Sedangkan Partai Demokrat dan Gerindra dianggap tidak memanipulasi laporan, karena dana iklan masih berada di bawah jumlah laporan. Belanja aktual Partai Demokrat Rp 214,4 miliar dilaporkan Rp 234,6 miliar. Partai Gerindra belanja aktualnya Rp 151,2 miliar, dilaporkan Rp 308,7 miliar. ( sho / rdf )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Info Kost bagi Perempuan di Tebet Barat
Kost khusus perempuan
Kamar berAC: 800rb per bulan ( ada 2 kamar)
Kamar tanpa AC: 600rb per bulan (ada 2 kamar)
Alamat:
Jl. Tebet Barat Dalam IA, No. 23
Tebet Barat Dalam
(Di belakang McDonalds Tebet).
Untuk info lebih lanjut, hubungi :
Pak Lukman di 021 829 5155
Kamar berAC: 800rb per bulan ( ada 2 kamar)
Kamar tanpa AC: 600rb per bulan (ada 2 kamar)
Alamat:
Jl. Tebet Barat Dalam IA, No. 23
Tebet Barat Dalam
(Di belakang McDonalds Tebet).
Untuk info lebih lanjut, hubungi :
Pak Lukman di 021 829 5155
24 May, 2009
Britain’s Got Talent : Amazing Dancer
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Kalau suka acara Britain’s Got Talent, coba lihat ini. Anak ini berumur 11 tahun. Lihat koordinasi tubuhnya. Dan dia belajar ini sendiri, tanpa ada yang mengajarkannya.
Aiden Davis - Britain's Got Talent - Show 6
Tunggu saja sampai selesai, dan dengarkan komentar dari Simon Cowell. Sungguh luar biasa anak kecil bisa menunjukkan bakat seperti ini. Mungkin bisa jadi pemenang nanti.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Kalau suka acara Britain’s Got Talent, coba lihat ini. Anak ini berumur 11 tahun. Lihat koordinasi tubuhnya. Dan dia belajar ini sendiri, tanpa ada yang mengajarkannya.
Aiden Davis - Britain's Got Talent - Show 6
Tunggu saja sampai selesai, dan dengarkan komentar dari Simon Cowell. Sungguh luar biasa anak kecil bisa menunjukkan bakat seperti ini. Mungkin bisa jadi pemenang nanti.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
22 May, 2009
Buku saya belum selesai
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Masalah seperti ini (Bab 1 dari buku saya menjadi copyright orang lain?) tidak perlu dipersoalkan. Sudah terjadi dengan majalah beberapa kali (3-4 kali). Saya diwawancarai oleh wartawan majalah, dan setelah artikel itu terbit, ternyata hampir semuanya (dan juga pernah semuanya) adalah Bab1 dari buku saya. Ini baru pertama kali masuk buku.
Saya tidak mau buang waktu dengan protes terhadap perkara kecil seperti ini. Masih banyak tugas saya yang lebih utama. Awalnya saya pasang bab 1 di blog, sekitar 1,5 tahun yang lalu, adalah untuk melihat kalau ada yang tertarik pada isinya (karena saya belum punya nama sebagai penulis). Alasan kedua, karena saya malas ceritakan kembali bagaimana saya menjadi Muslim kepada semua orang baru, yang selalu menanyakan hal yang sama kepada saya. Sekarang, setiap email yg masuk dengan pertanyaan itu, saya kasih link ke Bab 1 di blog aja. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi.
Ada yang bertanya kenapa saya tidak kerja full time untuk menulis buku dari dulu, biar cepat selesai. Kalau bisa begitu, dan tidak harus kerja di perusahaan lain untuk mendapat visa kerja dan gaji, mungkin enak. Tetapi untuk orang asing yang mau tinggal di sini, harus ada sponsor yang berikan visa kerja. Jadi orang bule tidak bisa sebebas itu.
Dan dari tahun kemarin ada banyak halangan juga. Komputer saya rusak. Listrik di rumah jadi bermasalah. Saya sakit 3 minggu di bulan Desember. Orang lain minta bantuan editing buku/teks mereka dengan cepat. Saya keluar kota, bantu orang lain dengan masalahnya, dan juga balas ratusan sampai ribuan email dari orang yang minta tolong setiap minggu. Jadi tidak segampang “kerja lebih cepat saja!”
Dan karena masih belum terbit, saya merasakan hikmahnya juga, karena dalam proses mempelajari teks yang sudah saya anggap “final”, saya malah dapat ide baru atau melihat suatu kekurangan di dalam teksnya yang bisa diperbaiki sekarang. Mungkin perlu ditambah 3-4 paragraf baru supaya makna dari teks sesudahnya lebih jelas. Ada juga bagian di mana saya dapat ide untuk menambahkan suatu contoh yang belum ada sebelumnya, yang terasa lebih tepat dan tajam untuk mendukung argumentasi saya. Jadi, insya Allah ada juga hikmah di balik buku yang sudah sering ditunda ini.
Dan karena saya bicarakan 2 agama terbesar di dunia, dengan jumlah pengikut sekitar 2,5 milyar orang, saya tidak mau terbitkan buku yang mengandung banyak kesalahan karena kalau terbit seperti itu, pasti dihujani dengan kritikan dan komplain dari orang lain (dan saya akan terpaksa mengaku bahwa mereka benar). Berarti untuk menghindari kejadian seperti itu, saya harus memilih kata-kata yang mau digunakan dengan sangat hati-hati karena takut salah. Percuma kalau baru terbit dan harus ditarik dari peredaran karena mengandung suatu kesalahan besar di dalam teksnya. Jadi semua perlu dicek secara teliti, biar nanti tinggal cetak ulang saja tanpa harus direvisi terus.
(Pernah terjadi, waktu saya periksa teks yang sudah selesai, saya ketemu suatu kesalahan yang tidak terlihat sebelumnya oleh saya, penerjemah, dan bahkan editor: di tengah suatu penjelasan yang cukup rumit, ada satu frase yang mengatakan “… dan Yesus jelas-jelas merupakan Tuhan…” – kata TIDAK menjadi hilang dalam proses editing, secara tidak sengaja. Mestinya: “… dan Yesus jelas-jelas TIDAK merupakan Tuhan…” Itu suatu kesalahan kecil, tetapi bisa membuat kami malu sekali kalau sudah terbit seperti itu.
Oleh karena itu, saya juga sangat aktif menjaga proses terjemahan (bersama dengan Penerjemah dan Editor saya), karena sering terjadi perubahan makna dari bahasa Inggris. Untuk penulis yang lain, ini pasti tidak menjadi masalah karena kebanyakan orang tidak bisa menjaga teks dalam 2 bahasa sekaligus. Kebanyakan orang hanya menulis dan serahkan ke penerbit, tanpa bisa kontrol terjemahan. Tetapi karena saya berharap buku ini bermanfaat untuk banyak orang, saya tidak mau ada teks dalam bahasa Indonesia yang membingungkan karena kesalahan penerjemahan, atau karena si penerjemah salah paham arti dari teks aslinya.
Semua itu membuat prosesnya panjang. Apalagi saya tidak bebas untuk mengerjakan teksnya setiap hari kalau ada banyak perkara lain yang juga perlu ditangani.
Dari buku pertama ini, sekitar 8 bab (dari 11) sudah 100% final. Dan saya masih mengedit 3 bab terakhir, dengan juga menambahkan sedikit teks baru. Hanya sedikit lagi yg dibutuhkan. Tetapi setiap kali ada halangan untuk beberapa hari sampai beberapa minggu, saya jadi lupa semua yang dikerjakan sebelumnya, dan harus dipelajari lagi supaya tidak salah. Sekarang saja, saya sudah tidak buka file buku untuk sekitar 2 minggu karena sibuk dengan yang lain. Baru mau mulai lagi hari ini karena sudah tidak ada tugas lagi. (Tapi masih ada puluhan email yang belum dibalas. Dan sebagian dari email itu harus dibalas cepat karena sangat penting bagi yang bersangkutan yang punya masalah.)
Insya Allah bisa cepat selesai buku pertama ini, dan setelah dapat income dari buku pertama, saya bisa lebih bebas untuk berfokus pada buku2 berikut yang sudah direncanakan juga. Mohon doa dari semuanya ya. Terima kasih atas semua dukungannya selama ini.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Masalah seperti ini (Bab 1 dari buku saya menjadi copyright orang lain?) tidak perlu dipersoalkan. Sudah terjadi dengan majalah beberapa kali (3-4 kali). Saya diwawancarai oleh wartawan majalah, dan setelah artikel itu terbit, ternyata hampir semuanya (dan juga pernah semuanya) adalah Bab1 dari buku saya. Ini baru pertama kali masuk buku.
Saya tidak mau buang waktu dengan protes terhadap perkara kecil seperti ini. Masih banyak tugas saya yang lebih utama. Awalnya saya pasang bab 1 di blog, sekitar 1,5 tahun yang lalu, adalah untuk melihat kalau ada yang tertarik pada isinya (karena saya belum punya nama sebagai penulis). Alasan kedua, karena saya malas ceritakan kembali bagaimana saya menjadi Muslim kepada semua orang baru, yang selalu menanyakan hal yang sama kepada saya. Sekarang, setiap email yg masuk dengan pertanyaan itu, saya kasih link ke Bab 1 di blog aja. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi.
Ada yang bertanya kenapa saya tidak kerja full time untuk menulis buku dari dulu, biar cepat selesai. Kalau bisa begitu, dan tidak harus kerja di perusahaan lain untuk mendapat visa kerja dan gaji, mungkin enak. Tetapi untuk orang asing yang mau tinggal di sini, harus ada sponsor yang berikan visa kerja. Jadi orang bule tidak bisa sebebas itu.
Dan dari tahun kemarin ada banyak halangan juga. Komputer saya rusak. Listrik di rumah jadi bermasalah. Saya sakit 3 minggu di bulan Desember. Orang lain minta bantuan editing buku/teks mereka dengan cepat. Saya keluar kota, bantu orang lain dengan masalahnya, dan juga balas ratusan sampai ribuan email dari orang yang minta tolong setiap minggu. Jadi tidak segampang “kerja lebih cepat saja!”
Dan karena masih belum terbit, saya merasakan hikmahnya juga, karena dalam proses mempelajari teks yang sudah saya anggap “final”, saya malah dapat ide baru atau melihat suatu kekurangan di dalam teksnya yang bisa diperbaiki sekarang. Mungkin perlu ditambah 3-4 paragraf baru supaya makna dari teks sesudahnya lebih jelas. Ada juga bagian di mana saya dapat ide untuk menambahkan suatu contoh yang belum ada sebelumnya, yang terasa lebih tepat dan tajam untuk mendukung argumentasi saya. Jadi, insya Allah ada juga hikmah di balik buku yang sudah sering ditunda ini.
Dan karena saya bicarakan 2 agama terbesar di dunia, dengan jumlah pengikut sekitar 2,5 milyar orang, saya tidak mau terbitkan buku yang mengandung banyak kesalahan karena kalau terbit seperti itu, pasti dihujani dengan kritikan dan komplain dari orang lain (dan saya akan terpaksa mengaku bahwa mereka benar). Berarti untuk menghindari kejadian seperti itu, saya harus memilih kata-kata yang mau digunakan dengan sangat hati-hati karena takut salah. Percuma kalau baru terbit dan harus ditarik dari peredaran karena mengandung suatu kesalahan besar di dalam teksnya. Jadi semua perlu dicek secara teliti, biar nanti tinggal cetak ulang saja tanpa harus direvisi terus.
(Pernah terjadi, waktu saya periksa teks yang sudah selesai, saya ketemu suatu kesalahan yang tidak terlihat sebelumnya oleh saya, penerjemah, dan bahkan editor: di tengah suatu penjelasan yang cukup rumit, ada satu frase yang mengatakan “… dan Yesus jelas-jelas merupakan Tuhan…” – kata TIDAK menjadi hilang dalam proses editing, secara tidak sengaja. Mestinya: “… dan Yesus jelas-jelas TIDAK merupakan Tuhan…” Itu suatu kesalahan kecil, tetapi bisa membuat kami malu sekali kalau sudah terbit seperti itu.
Oleh karena itu, saya juga sangat aktif menjaga proses terjemahan (bersama dengan Penerjemah dan Editor saya), karena sering terjadi perubahan makna dari bahasa Inggris. Untuk penulis yang lain, ini pasti tidak menjadi masalah karena kebanyakan orang tidak bisa menjaga teks dalam 2 bahasa sekaligus. Kebanyakan orang hanya menulis dan serahkan ke penerbit, tanpa bisa kontrol terjemahan. Tetapi karena saya berharap buku ini bermanfaat untuk banyak orang, saya tidak mau ada teks dalam bahasa Indonesia yang membingungkan karena kesalahan penerjemahan, atau karena si penerjemah salah paham arti dari teks aslinya.
Semua itu membuat prosesnya panjang. Apalagi saya tidak bebas untuk mengerjakan teksnya setiap hari kalau ada banyak perkara lain yang juga perlu ditangani.
Dari buku pertama ini, sekitar 8 bab (dari 11) sudah 100% final. Dan saya masih mengedit 3 bab terakhir, dengan juga menambahkan sedikit teks baru. Hanya sedikit lagi yg dibutuhkan. Tetapi setiap kali ada halangan untuk beberapa hari sampai beberapa minggu, saya jadi lupa semua yang dikerjakan sebelumnya, dan harus dipelajari lagi supaya tidak salah. Sekarang saja, saya sudah tidak buka file buku untuk sekitar 2 minggu karena sibuk dengan yang lain. Baru mau mulai lagi hari ini karena sudah tidak ada tugas lagi. (Tapi masih ada puluhan email yang belum dibalas. Dan sebagian dari email itu harus dibalas cepat karena sangat penting bagi yang bersangkutan yang punya masalah.)
Insya Allah bisa cepat selesai buku pertama ini, dan setelah dapat income dari buku pertama, saya bisa lebih bebas untuk berfokus pada buku2 berikut yang sudah direncanakan juga. Mohon doa dari semuanya ya. Terima kasih atas semua dukungannya selama ini.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
21 May, 2009
Deklarasi Mega-Prabowo di 'Gunung Sampah' Bantar Gebang
Dikabarkan bahwa deklarasi Mega-Prabowo akan dilakukan di tengah gunung sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Tentu saja banyak orang yang kaget. Berikut ini adalah wawancara antara mantan Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri dengan wartawan kami Joko Bodoh dari beritarekayasa.com
Joko: Ibu Mega, tolong menjelaskan kenapa anda mau melakukan deklarasi di gunung sampah, padahal tokoh lain seperti SBY melakukannya di tempat yang lebih mewah.
Mega: Terima kasih. Kami ingin deklarasi di tempat sampah karena kami ingin dekat kepada rakyat kecil. Dan seperti kita semua tahu, rakyat kecil di Indonesia identik dengan tempat sampah.
Joko: Jadi, menurut Ibu Mega, rakyat kecil itu tinggal di tempat sampah?
Mega: Iya, lihat gubuk-gubuk kecil mereka di mana-mana seperti di Tebet, di Kemang, di Pejaten, yang harga rumahnya tidak sampai satu milyar rupiah. Sedih sekali hati kami kalau melihat rakyat kecil itu yang hanya punya gubuk senilai ratusan juta rupiah dan lingkungannya mirip tempat sampah. Kalau rumah saya dan rumah Pak Prabowo senilai puluhan milyar rupiah. Itu baru rumah yang benar. Yang tidak sampai segitu, ya, kami anggap sampah.
Joko: Kenapa deklarasi harus dilakukan di tempat sampah? Kenapa tidak di aula seperti orang normal.
Mega: Terus terang, kami ingin meningkatkan citra sampah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pemerintah. Mereka bikin program seperti “Visit Indonesia Year 2009” yang hanya mengajak turis asing ke Bali dan tempat wisata lain. Tempat sampah bagaimana? Masa tidak mau ekspose tempat sampah kita yang sangat berkualitas pada dunia juga?
Joko: Jadi apa yang mesti dilakukan untuk meningkatkan citra tempat sampah Indonesia di mata dunia, menurut Ibu Mega?
Mega: Iya, bisa seperti kita – deklarasi di tempat sampah. Tetapi jangan berhenti di situ. Nanti kalau saya jadi Presiden lagi, rapat Kabinet juga bisa diadakan di tempat sampah. Dan pertemuan dengan duta besar dari negara sahabat bisa di tempat sampah. Buat apa selalu bikin konperensi internasional di Bali? Tempat sampah diabaikan terus. Jangan dong. Bikin konperensi internasional di tempat sampah juga!
Joko: Jadi Ibu ingin lebih banyak turis asing datang ke Indonesia untuk menikmati tempat sampah kita?
Mega: Iya, tentu saja. Tempat sampah kita tidak kalah dengan tempat sampah di negara lain. Tempat sampah kita harus diakui kualitasnya. Perlu dibuat program baru supaya orang asing bisa datang ke Indoneisa dan menikmati tempat sampah kita. Misalnya, “Visit Garbage Dumps of Indonesia Year 2010” (Kunjungilah Tempat2 Sampah Indonesia Tahun 2010). Dengan demikian, turis asing tidak hanya datang ke Bali dan bisa menikmati tempat sampah kita juga.
Joko: Apa yang bisa dinikmati oleh turis asing di tempat sampah Indonesia seperti Bantar Gebang?
Mega: Ada banyak yang menarik. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan bangun hotel2 baru di semua tempat sampah Indonesia. Dari situ, turis bisa berpetualang di tempat sampah. Ada tour khusus seperti “Masuk tempat sampah dan kembali ke hotel tanpa kena inefksi atau penyakit”. Ada tour “Tempat sampah peninggalan zaman dahulu” yang mengajak turis melihat semua sampah yang dibuang oleh nenek moyang kita sekitar 10-12 tahun yang lalu. Ada juga tour untuk yang mencari benda2 peninggalan yang masih layak dijual. Dan juga ada tour untuk menjejaki gunung sampah dan juga bisa bikin ekspedisi khusus ke puncak. Nanti di puncak gunung sampah, turis bisa tanam bendera negaranya dan foto2 bersama guide. Asyik ‘kan?
Joko: Ada yang lain yang istimewa di tempat sampah Indonesia, yang ingin Ibu angkat untuk menjadi fokus mata dunia?
Mega: Banyak sekali. Misalnya, ada banyak makanan khas, seperti tikus goreng mentega, sate tikus dengan saus yang tidak jelas, bakso tikus, tikus rebus air ciliwung, kerupuk kecoa, dan salad yang dibuat dari kulit pisang, kulit jeruk, dan kulit kelapa. Masih ada banyak lagi.
Joko: Kedengarannya enak sekali. Turis asing sudah pasti tidak mau lagi ke Bali setelah mereka tahu tentang istimewanya tempat sampah Indonesia yang selama ini diabaikan dan tidak pernah dijual ke dunia oleh pemerintah kita. Justru kunjungan Ibu Mega ke tempat sampah untuk deklarasi akan menjadikan tempat sampah Indonesia dapat sorotan tajam dari manca negara.
Mega: Iya, memang begitu tujuan kami. Kami inginkan dunia menyadari bahwa mayoritas dari rakyat indonesia memang tinggal di tempat sampah. Tetapi kami senang kalau dunia mengetahuinya dan bisa melihat sendiri bahwa tempat sampah kami berkualitas tinggi dan layak untuk dikunjungi.
Joko: Baiklah. Sebagai pertanyaan terakhir, apa nanti Ibu Mega datang ke tempat sampah naik kedaraan umum seperti bajaj atau bemo biar merasa lebih dekat kepada rakyat kecil?
Mega: Naik Range Rover.
Joko: Oh, jadi tidak pakai kendaraan “rakyat kecil”?
Mega: Enak aja lhu!
Joko: Baiklah. Terima kasih Ibu Mega. Semoga semua rencana anda menghasilkan banyak sampah baru bagi Indonesia.
Mega: Terima kasih. Semoga begitu.
Sumber: Beritarekayasa.com
(Tentu saja semua berita ini 100% fiktif dan rekayasa. Heheh).
Joko: Ibu Mega, tolong menjelaskan kenapa anda mau melakukan deklarasi di gunung sampah, padahal tokoh lain seperti SBY melakukannya di tempat yang lebih mewah.
Mega: Terima kasih. Kami ingin deklarasi di tempat sampah karena kami ingin dekat kepada rakyat kecil. Dan seperti kita semua tahu, rakyat kecil di Indonesia identik dengan tempat sampah.
Joko: Jadi, menurut Ibu Mega, rakyat kecil itu tinggal di tempat sampah?
Mega: Iya, lihat gubuk-gubuk kecil mereka di mana-mana seperti di Tebet, di Kemang, di Pejaten, yang harga rumahnya tidak sampai satu milyar rupiah. Sedih sekali hati kami kalau melihat rakyat kecil itu yang hanya punya gubuk senilai ratusan juta rupiah dan lingkungannya mirip tempat sampah. Kalau rumah saya dan rumah Pak Prabowo senilai puluhan milyar rupiah. Itu baru rumah yang benar. Yang tidak sampai segitu, ya, kami anggap sampah.
Joko: Kenapa deklarasi harus dilakukan di tempat sampah? Kenapa tidak di aula seperti orang normal.
Mega: Terus terang, kami ingin meningkatkan citra sampah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pemerintah. Mereka bikin program seperti “Visit Indonesia Year 2009” yang hanya mengajak turis asing ke Bali dan tempat wisata lain. Tempat sampah bagaimana? Masa tidak mau ekspose tempat sampah kita yang sangat berkualitas pada dunia juga?
Joko: Jadi apa yang mesti dilakukan untuk meningkatkan citra tempat sampah Indonesia di mata dunia, menurut Ibu Mega?
Mega: Iya, bisa seperti kita – deklarasi di tempat sampah. Tetapi jangan berhenti di situ. Nanti kalau saya jadi Presiden lagi, rapat Kabinet juga bisa diadakan di tempat sampah. Dan pertemuan dengan duta besar dari negara sahabat bisa di tempat sampah. Buat apa selalu bikin konperensi internasional di Bali? Tempat sampah diabaikan terus. Jangan dong. Bikin konperensi internasional di tempat sampah juga!
Joko: Jadi Ibu ingin lebih banyak turis asing datang ke Indonesia untuk menikmati tempat sampah kita?
Mega: Iya, tentu saja. Tempat sampah kita tidak kalah dengan tempat sampah di negara lain. Tempat sampah kita harus diakui kualitasnya. Perlu dibuat program baru supaya orang asing bisa datang ke Indoneisa dan menikmati tempat sampah kita. Misalnya, “Visit Garbage Dumps of Indonesia Year 2010” (Kunjungilah Tempat2 Sampah Indonesia Tahun 2010). Dengan demikian, turis asing tidak hanya datang ke Bali dan bisa menikmati tempat sampah kita juga.
Joko: Apa yang bisa dinikmati oleh turis asing di tempat sampah Indonesia seperti Bantar Gebang?
Mega: Ada banyak yang menarik. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan bangun hotel2 baru di semua tempat sampah Indonesia. Dari situ, turis bisa berpetualang di tempat sampah. Ada tour khusus seperti “Masuk tempat sampah dan kembali ke hotel tanpa kena inefksi atau penyakit”. Ada tour “Tempat sampah peninggalan zaman dahulu” yang mengajak turis melihat semua sampah yang dibuang oleh nenek moyang kita sekitar 10-12 tahun yang lalu. Ada juga tour untuk yang mencari benda2 peninggalan yang masih layak dijual. Dan juga ada tour untuk menjejaki gunung sampah dan juga bisa bikin ekspedisi khusus ke puncak. Nanti di puncak gunung sampah, turis bisa tanam bendera negaranya dan foto2 bersama guide. Asyik ‘kan?
Joko: Ada yang lain yang istimewa di tempat sampah Indonesia, yang ingin Ibu angkat untuk menjadi fokus mata dunia?
Mega: Banyak sekali. Misalnya, ada banyak makanan khas, seperti tikus goreng mentega, sate tikus dengan saus yang tidak jelas, bakso tikus, tikus rebus air ciliwung, kerupuk kecoa, dan salad yang dibuat dari kulit pisang, kulit jeruk, dan kulit kelapa. Masih ada banyak lagi.
Joko: Kedengarannya enak sekali. Turis asing sudah pasti tidak mau lagi ke Bali setelah mereka tahu tentang istimewanya tempat sampah Indonesia yang selama ini diabaikan dan tidak pernah dijual ke dunia oleh pemerintah kita. Justru kunjungan Ibu Mega ke tempat sampah untuk deklarasi akan menjadikan tempat sampah Indonesia dapat sorotan tajam dari manca negara.
Mega: Iya, memang begitu tujuan kami. Kami inginkan dunia menyadari bahwa mayoritas dari rakyat indonesia memang tinggal di tempat sampah. Tetapi kami senang kalau dunia mengetahuinya dan bisa melihat sendiri bahwa tempat sampah kami berkualitas tinggi dan layak untuk dikunjungi.
Joko: Baiklah. Sebagai pertanyaan terakhir, apa nanti Ibu Mega datang ke tempat sampah naik kedaraan umum seperti bajaj atau bemo biar merasa lebih dekat kepada rakyat kecil?
Mega: Naik Range Rover.
Joko: Oh, jadi tidak pakai kendaraan “rakyat kecil”?
Mega: Enak aja lhu!
Joko: Baiklah. Terima kasih Ibu Mega. Semoga semua rencana anda menghasilkan banyak sampah baru bagi Indonesia.
Mega: Terima kasih. Semoga begitu.
Sumber: Beritarekayasa.com
(Tentu saja semua berita ini 100% fiktif dan rekayasa. Heheh).
20 May, 2009
Bab 1 dari buku saya menjadi copyright orang lain?
Islam, Eropa & logika By Syarifah Salwasalsabila
Cover bukunya di sini: Islam, Eropa & logika
Dan Bab 1 dari buku saya mulai di sini, pada halaman 84.
Untuk beberapa halaman sesudahnya, isinya adalah bab 1 dari buku saya yang ada di blog. Bedanya hanya kata “saya” diganti dengan kata “dia”. Dan ternyata, isi dari bab ini sudah menjadi “copyright” bagi Syarifah Salwasalsabila sebagai penulis buku Islam, Eropa & logika, tanpa bicara kepada saya.
Pengarang : Syarifah Salwasalsabila
Penerbit : [Yang dicatat sebagai penerbit hubungi saya dan mengatakan bukan penerbit, dan minta namanya dihapus. Mereka juga bilang tidak mengurus copyright dan hanya cetak saja!!??]
Edition Cet. 1.
ISBN 979173433X
Stok : Tersedia Harga : Rp. 28.000 Rp. 22.400
145 p. ; 21 cm.
Jadi Bab1 dari buku saya diambil begitu saja, dan dicopyright oleh orang lain. Lucu.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
19 May, 2009
Ketua MK: KPU Tak Serius Hadapi Gugatan Pemilu
Selasa, 19/05/2009 11:37 WIB
Muhammad Nur Abdurrahman - detikPemilu
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang digelar di MK. Padahal ini dapat berakibat pada kerugian KPU sendiri.
"Kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait sengketa pemilu yang sudah masuk pada hari kedua. Bahwa sampai dengan hari ini nampaknya KPU tak serius menanggapi sidang ini," kata Mahfud.
Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di Kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2009).
Madfud memberi contoh, jaksa pengacara negara (JPN) yang mewakili KPU dan KPU sendiri tidak datang dalam 11 sidang yang digelar hari ini. Dengan demikian, KPU tidak memberikan bantahan terhadap gugatan yang diajukan pemohon.
"Jadi ada 11 kasus yang dilewatkan hari ini, dan KPU tidak membantah gugatan tadi," jelasnya.
Sedangkan kemarin, lanjut dia, banyak jaksa yang tidak siap menjawab gugatan yang diajukan peserta pemilu. Kalaupun siap, rata-rata jawaban para jaksa tersebut seragam.
"Bahwa permohonan dan gugatan dari pemohon dikatakan bukti dokumennya harus otentik atau sudah kadaluwarsa," kata Mahfud.
Mahfud menyarankan agar KPU lebih serius menanggapi persidangan di MK. Sebab MK tetap akan mengeluarkan keputusan. Jika KPU tidak memberikan bantahan, MK akan memutus berdasarkan bukti dari pemohon. Itu artinya KPU akan kalah.
"Hingga kini masih ada 500 kasus yang harus diputus. Kalau ini dilewatkan kasihan orang yang digugat. Kan yang digugat atas nama KPU dan KPUD," cetus Mahfud.
Menurut Mahfud, 96 JPN yang dikerahkan untuk membela KPU tentu tidak bisa mencari bukti sendiri ke daerah-daerah. Karena itu, dia menyarankan agar KPU memfasilitasi para jaksa untuk mencari bukti-bukti tersebut.
"Sehingga nantinya tidak ada sikap pasrah bongkokan KPU dan jika ditanya kepada jaksa-jaksa jawabannya tidak sama. Kadaluwarsalah, bukti tidak otentiklah," pungkasnya. ( irw / nrl )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Muhammad Nur Abdurrahman - detikPemilu
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang digelar di MK. Padahal ini dapat berakibat pada kerugian KPU sendiri.
"Kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait sengketa pemilu yang sudah masuk pada hari kedua. Bahwa sampai dengan hari ini nampaknya KPU tak serius menanggapi sidang ini," kata Mahfud.
Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di Kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2009).
Madfud memberi contoh, jaksa pengacara negara (JPN) yang mewakili KPU dan KPU sendiri tidak datang dalam 11 sidang yang digelar hari ini. Dengan demikian, KPU tidak memberikan bantahan terhadap gugatan yang diajukan pemohon.
"Jadi ada 11 kasus yang dilewatkan hari ini, dan KPU tidak membantah gugatan tadi," jelasnya.
Sedangkan kemarin, lanjut dia, banyak jaksa yang tidak siap menjawab gugatan yang diajukan peserta pemilu. Kalaupun siap, rata-rata jawaban para jaksa tersebut seragam.
"Bahwa permohonan dan gugatan dari pemohon dikatakan bukti dokumennya harus otentik atau sudah kadaluwarsa," kata Mahfud.
Mahfud menyarankan agar KPU lebih serius menanggapi persidangan di MK. Sebab MK tetap akan mengeluarkan keputusan. Jika KPU tidak memberikan bantahan, MK akan memutus berdasarkan bukti dari pemohon. Itu artinya KPU akan kalah.
"Hingga kini masih ada 500 kasus yang harus diputus. Kalau ini dilewatkan kasihan orang yang digugat. Kan yang digugat atas nama KPU dan KPUD," cetus Mahfud.
Menurut Mahfud, 96 JPN yang dikerahkan untuk membela KPU tentu tidak bisa mencari bukti sendiri ke daerah-daerah. Karena itu, dia menyarankan agar KPU memfasilitasi para jaksa untuk mencari bukti-bukti tersebut.
"Sehingga nantinya tidak ada sikap pasrah bongkokan KPU dan jika ditanya kepada jaksa-jaksa jawabannya tidak sama. Kadaluwarsalah, bukti tidak otentiklah," pungkasnya. ( irw / nrl )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
18 May, 2009
Harta Prabowo Rp 1,7 T Berupa Perusahaan, Saham Hingga Kuda
Mungkin pada saat membicarakan “ekonomi rakyat”, yang dimaksudkan Prabowo adalah bila terpilih sebagai presiden, dia akan memastikan bahwa rakyat mendapat sistem ekonomi di mana rakyat kerja keras, dan menjadi kaya adalah Prabowo.
Kalau benar2 peduli pada rakyat dan keadaan buruknya, kenapa tidak dari dulu mendirikan sekolah gratis, rumah sakit dan klinik gratis, panti asuhan dan lain sebagainya? Kok baru peduli pada ekonomi rakyat sekarang? Dan hasilnya selama menjadi jenderal di sini, ternyata menjadi kaya raya pada saat rakyat menderita. Akapah itu bukti dari “perjuangannya” bagi rakyat Indonesia? Sayang dia tidak “peduli pada rakyat” sebelum menjadi cawapres! 1,7 Trilyun lumayan lho, buat anak yatim yang lapar.
Wassalam,
Gene
********
Harta Prabowo Rp 1,7 T Berupa Perusahaan, Saham Hingga Kuda
Senin, 18/05/2009 18:06 WIB
Aprizal Rahmatullah - detikPemilu
Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan bahwa total harta kekayaan Prabowo Subianto berkisar Rp 1,6 sampai 1,7 triliun. Rincian total harta kekayaan cawapres Megawati itu mulai dari aset perusahaan, saham, sampai kuda.
"Totalnya saya kurang tahu pasti, tapi dari Rp 1,6 sampai Rp 1,7 triliun. Sebagian besar itu adalah aset-aset perusahaan dan saham-saham," ungkap Muzani usai memberikan laporan harta kekayaan Prabowo Subianto di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Senin (18/5/2009).
Menurut Muzani, Prabowo memiliki 27 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan dan peternakan. "Termasuk memiliki 80 sampai 90 kuda," beber Muzani.
Untuk uang cash, kata Muzani, Prabowo melaporkan dalam bentuk rupiah sebesar Rp 28 miliar. Sedangkan dalam bentuk dollar AS, Muzani tidak tahu pasti jumlahnya.
"Uang dalam bentuk dollar, 12 ribu, 18 ribu, 14 ribu," ujar Muzani menjumlahkan.
Harta berjubel Prabowo dalam bentuk saham juga tersebar di Argentina dan Perancis. Mantan Pangkostrad itu juga melaporkan 10 mobil yang ia miliki. ( lrn / nrl )
Sumber: pemilu.detiknews.com
Kalau benar2 peduli pada rakyat dan keadaan buruknya, kenapa tidak dari dulu mendirikan sekolah gratis, rumah sakit dan klinik gratis, panti asuhan dan lain sebagainya? Kok baru peduli pada ekonomi rakyat sekarang? Dan hasilnya selama menjadi jenderal di sini, ternyata menjadi kaya raya pada saat rakyat menderita. Akapah itu bukti dari “perjuangannya” bagi rakyat Indonesia? Sayang dia tidak “peduli pada rakyat” sebelum menjadi cawapres! 1,7 Trilyun lumayan lho, buat anak yatim yang lapar.
Wassalam,
Gene
********
Harta Prabowo Rp 1,7 T Berupa Perusahaan, Saham Hingga Kuda
Senin, 18/05/2009 18:06 WIB
Aprizal Rahmatullah - detikPemilu
Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan bahwa total harta kekayaan Prabowo Subianto berkisar Rp 1,6 sampai 1,7 triliun. Rincian total harta kekayaan cawapres Megawati itu mulai dari aset perusahaan, saham, sampai kuda.
"Totalnya saya kurang tahu pasti, tapi dari Rp 1,6 sampai Rp 1,7 triliun. Sebagian besar itu adalah aset-aset perusahaan dan saham-saham," ungkap Muzani usai memberikan laporan harta kekayaan Prabowo Subianto di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Senin (18/5/2009).
Menurut Muzani, Prabowo memiliki 27 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan dan peternakan. "Termasuk memiliki 80 sampai 90 kuda," beber Muzani.
Untuk uang cash, kata Muzani, Prabowo melaporkan dalam bentuk rupiah sebesar Rp 28 miliar. Sedangkan dalam bentuk dollar AS, Muzani tidak tahu pasti jumlahnya.
"Uang dalam bentuk dollar, 12 ribu, 18 ribu, 14 ribu," ujar Muzani menjumlahkan.
Harta berjubel Prabowo dalam bentuk saham juga tersebar di Argentina dan Perancis. Mantan Pangkostrad itu juga melaporkan 10 mobil yang ia miliki. ( lrn / nrl )
Sumber: pemilu.detiknews.com
17 May, 2009
Parpol Jangan Sibuk Koalisi dan Hitung Suara, Awasi Perbaikan DPS!
Jumat, 15/05/2009 12:10 WIB
Yogi Wirawan - detikPemilu
Jakarta - Partai politik diminta tidak hanya sibuk menghitung suara Pileg dan berkoalisi. Parpol diminta memperhatikan hak konstituen yang terancam terabaikan karena tidak tercantum di daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Parpol jangan sibuk dengan penghitungan suara saja dan berelit politik saja. Pikirkan hak-hak konstituen mereka agar tidak terjadi penggelembungan suara nantinya," pinta Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron.
Hal itu disampaikan Daniel di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya 7, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2009).
Selain meminta parpol mengawal validasi perbaikan DPS, Daniel juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengetatkan pengawasan dan mempublikasikan hasil pengawasan pemutakhiran DPS itu.
Yang utama, mereka mendesak KPU melakukan validasi data DPS yang diumumkan.
"DPS Pilpres akan jadi bom waktu. Karena dari mekanisme surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU sampai saat ini masih bermasalah. Dari sampel data yang kami temukan dari 70 sampel di 30 provinsi di Indonesia banyak pemilih tidak masuk dalam DPS," tukas dia.
JPPR menemukan DPS tidak diumumkan, kemudian data-data orang yang meninggal masih terdaftar. "Lalu juga masih ada yang dobel nama dan tidak dicantumkannya nomor induk kependudukan (NIK) dan ini menurut saya sama seperti DPT Pileg yang tidak lebih baik," jelas dia. ( nwk / iy )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Yogi Wirawan - detikPemilu
Jakarta - Partai politik diminta tidak hanya sibuk menghitung suara Pileg dan berkoalisi. Parpol diminta memperhatikan hak konstituen yang terancam terabaikan karena tidak tercantum di daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Parpol jangan sibuk dengan penghitungan suara saja dan berelit politik saja. Pikirkan hak-hak konstituen mereka agar tidak terjadi penggelembungan suara nantinya," pinta Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron.
Hal itu disampaikan Daniel di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya 7, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2009).
Selain meminta parpol mengawal validasi perbaikan DPS, Daniel juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengetatkan pengawasan dan mempublikasikan hasil pengawasan pemutakhiran DPS itu.
Yang utama, mereka mendesak KPU melakukan validasi data DPS yang diumumkan.
"DPS Pilpres akan jadi bom waktu. Karena dari mekanisme surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU sampai saat ini masih bermasalah. Dari sampel data yang kami temukan dari 70 sampel di 30 provinsi di Indonesia banyak pemilih tidak masuk dalam DPS," tukas dia.
JPPR menemukan DPS tidak diumumkan, kemudian data-data orang yang meninggal masih terdaftar. "Lalu juga masih ada yang dobel nama dan tidak dicantumkannya nomor induk kependudukan (NIK) dan ini menurut saya sama seperti DPT Pileg yang tidak lebih baik," jelas dia. ( nwk / iy )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
15 May, 2009
'Pencawapresan' Boediono Ciderai Hukum!
Citizen Journalism
15/05/2009 - 05:52
Ada sejumlah hal yang patut dikritisi menyangkut rencana SBY merekrut Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai cawapres untuk mendampinginya maju di Pilpres 2009. Bila kurang teliti, langkah politik SBY itu justru bisa menciderai hukum. Mengapa?
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya harus melalui proses fit & proper test (uji kepatutan dan kelayakan) oleh DPR. Satu di antara mereka yang lulus kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Mereka hanya dapat berhenti atau diberhentikan apabila antara lain, selesai masa jabatan, meninggal dunia, melanggar hukum, dan perundang-undangan, serta berhalangan tetap.
Dalam kasus rencana SBY merekrut Boediono untuk mendampinginya dalam Pilpres sebagai cawapres, maka ada bebera hal yang harus dipertanyakan. Adakah hak prerogatif Presiden untuk merekrut begitu saja seseorang yang sedang memegang suatu jabatan yang diperolehnya melalui fit & proper test oleh DPR? Tidakkah ada hak atau andil DPR dalam proses penetapan jabatan tersebut? Bukan hal yang tidak mungkin, pihak DPR akan mempertanyakannya.
Harus juga diingat kegiatan SBY dalam mencari cawapres dalam Pilpres ini adalah dalam kapasitas sebagai pribadi atau golongan, bukan sebagai Presiden yang sedang menjabat. Karena itu, SBY tidak dapat begitu saja merekrut seorang pejabat yang incumbent.
Apabila SBY ingin memaksakan kehendak merekrut Boediono yang incumbent selaku Gubernur BI, maka harus ada alasan yang kuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya Boediono harus diberhentikan dulu sebagai Gubernur BI, kemudian diikuti dengan penggantian atau pemilihan Gubernur BI yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia.
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan dan pengendalian moneter, sistem pembayaran, dan pegelolaan devisa. Sehingga sangat strategis dan mempunyai posisi sentral dalam kebijaksanaan perekonomian Negara. Artinya BI tidak dapat diintervensi begitu saja.
Bank Indonesia sewaktu-waktu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang menjadi wewenangnya, tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang disebut namanya dalam UUD 1945 yang asli. Sekalipun tidak dalam pasalnya tetapi dicantumkan dalam penjelasannya, namun itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
Kedudukan Bank Indonesia yang otonom dan independen, berbeda dengan lembaga lain seperti departemen atau kementerian yang pembentukkan dan penamaannya cukup diatur oleh pemerintah. Dengan demikian kedudukan Gubernur BI sebagaimana instansinya juga independen, sehingga kedudukan, status, peran, dan tanggung jawabnya demikian besar dan berat.
Di berbagai negara, peran dan kedudukan Bank Sentral sebagai penyeimbang aktivitas kabinet atau pemerintah. Sehingga di beberapa negara masa jabatan Gubernur Bank Sentral biasanya tidak bersamaan dengan masa jabatan kabinetnya. Ini sebagai antisipasi apabila terjadi permasalahan dalam kinerja pemerintahannya, maka masalah yang berkaitan dengan ekonomi atau moneter dapat ditangani oleh Bank Sentral-nya.
Untuk konteks Indonesia, terutama dalam hiruk pikuk pilpres seperti sekarang ini, setiap capres tidak sulit untuk mencari cawapresnya karena cukup banyak yang antri. Tetapi dalam mencari seseorang untuk menjabat Gubernur Bank Indonesia, tidaklah mudah. Karena harus orang yang berbobot dalam ilmu dan pengalamannya di bidang ekonomi dan moneter, berwibawa, jujur, bersih, integritas penuh, disegani, berkarakter, bermoral, dikenal oleh masyarakat dalam negeri maupun internasional.
Ia tampil di depan publik hanya pada waktu yang tepat, bicara seperlunya, karena setiap perkataan atau ucapannya dapat menjadi peraturan. Setiap pidato atau sambutannya singkat, padat penuh makna, dan setiap data serta angka yang disajikan selalu akurat. Komentar atau analisanya yang orisinil dan tajam dalam masalah ekonomi selalu menjadi referensi atau rujukan tiap orang, mahasiswa, akademisi, praktisi, peneliti, dunia usaha, dan masyarakat umumnya dan dapat mempengaruhi pasar.
Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, sebaiknya SBY mencari calon lain. Bukan karena Boediono yang sedang incumbent dan ideologi ekonominya, tetapi semata-mata karena alasan sistem hukum dan mekanismenya. Juga demi mengamankan intstansi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dari intrik-intrik politik praktis dari pihak mana pun.
Annisa Thamara
annisathamara2@gmail.com
Sumber: Inilah.com
15/05/2009 - 05:52
Ada sejumlah hal yang patut dikritisi menyangkut rencana SBY merekrut Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai cawapres untuk mendampinginya maju di Pilpres 2009. Bila kurang teliti, langkah politik SBY itu justru bisa menciderai hukum. Mengapa?
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya harus melalui proses fit & proper test (uji kepatutan dan kelayakan) oleh DPR. Satu di antara mereka yang lulus kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Jabatan Gubernur Bank Indonesia dan jajaran deputinya ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Mereka hanya dapat berhenti atau diberhentikan apabila antara lain, selesai masa jabatan, meninggal dunia, melanggar hukum, dan perundang-undangan, serta berhalangan tetap.
Dalam kasus rencana SBY merekrut Boediono untuk mendampinginya dalam Pilpres sebagai cawapres, maka ada bebera hal yang harus dipertanyakan. Adakah hak prerogatif Presiden untuk merekrut begitu saja seseorang yang sedang memegang suatu jabatan yang diperolehnya melalui fit & proper test oleh DPR? Tidakkah ada hak atau andil DPR dalam proses penetapan jabatan tersebut? Bukan hal yang tidak mungkin, pihak DPR akan mempertanyakannya.
Harus juga diingat kegiatan SBY dalam mencari cawapres dalam Pilpres ini adalah dalam kapasitas sebagai pribadi atau golongan, bukan sebagai Presiden yang sedang menjabat. Karena itu, SBY tidak dapat begitu saja merekrut seorang pejabat yang incumbent.
Apabila SBY ingin memaksakan kehendak merekrut Boediono yang incumbent selaku Gubernur BI, maka harus ada alasan yang kuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya Boediono harus diberhentikan dulu sebagai Gubernur BI, kemudian diikuti dengan penggantian atau pemilihan Gubernur BI yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia.
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan dan pengendalian moneter, sistem pembayaran, dan pegelolaan devisa. Sehingga sangat strategis dan mempunyai posisi sentral dalam kebijaksanaan perekonomian Negara. Artinya BI tidak dapat diintervensi begitu saja.
Bank Indonesia sewaktu-waktu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang menjadi wewenangnya, tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang disebut namanya dalam UUD 1945 yang asli. Sekalipun tidak dalam pasalnya tetapi dicantumkan dalam penjelasannya, namun itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
Kedudukan Bank Indonesia yang otonom dan independen, berbeda dengan lembaga lain seperti departemen atau kementerian yang pembentukkan dan penamaannya cukup diatur oleh pemerintah. Dengan demikian kedudukan Gubernur BI sebagaimana instansinya juga independen, sehingga kedudukan, status, peran, dan tanggung jawabnya demikian besar dan berat.
Di berbagai negara, peran dan kedudukan Bank Sentral sebagai penyeimbang aktivitas kabinet atau pemerintah. Sehingga di beberapa negara masa jabatan Gubernur Bank Sentral biasanya tidak bersamaan dengan masa jabatan kabinetnya. Ini sebagai antisipasi apabila terjadi permasalahan dalam kinerja pemerintahannya, maka masalah yang berkaitan dengan ekonomi atau moneter dapat ditangani oleh Bank Sentral-nya.
Untuk konteks Indonesia, terutama dalam hiruk pikuk pilpres seperti sekarang ini, setiap capres tidak sulit untuk mencari cawapresnya karena cukup banyak yang antri. Tetapi dalam mencari seseorang untuk menjabat Gubernur Bank Indonesia, tidaklah mudah. Karena harus orang yang berbobot dalam ilmu dan pengalamannya di bidang ekonomi dan moneter, berwibawa, jujur, bersih, integritas penuh, disegani, berkarakter, bermoral, dikenal oleh masyarakat dalam negeri maupun internasional.
Ia tampil di depan publik hanya pada waktu yang tepat, bicara seperlunya, karena setiap perkataan atau ucapannya dapat menjadi peraturan. Setiap pidato atau sambutannya singkat, padat penuh makna, dan setiap data serta angka yang disajikan selalu akurat. Komentar atau analisanya yang orisinil dan tajam dalam masalah ekonomi selalu menjadi referensi atau rujukan tiap orang, mahasiswa, akademisi, praktisi, peneliti, dunia usaha, dan masyarakat umumnya dan dapat mempengaruhi pasar.
Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, sebaiknya SBY mencari calon lain. Bukan karena Boediono yang sedang incumbent dan ideologi ekonominya, tetapi semata-mata karena alasan sistem hukum dan mekanismenya. Juga demi mengamankan intstansi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dari intrik-intrik politik praktis dari pihak mana pun.
Annisa Thamara
annisathamara2@gmail.com
Sumber: Inilah.com
Spanduk "Say No To Boediono" Sudah Tidak Ada
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Bagaimana masa depan bangsa Indonesia? Apakah ini sudah awal dari Orde Baru versi II?
Semua orang akan bertindak untuk membuat “bapak senang”. Dan kebebasan bicara, kebebasan pers dan berbagai kebebasan lain akan hilang satu demi satu. Yang penting “asal bapak senang”. Dan kalau ternyata bapak tidak senang, para pendukung akan lari cepat untuk mengatasi keadaan tersebut sehingga bapak kembali senang lagi.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
Spanduk "Say No To Boediono" Sudah Tidak Ada
Jumat, 15 Mei 2009 | 10:57 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com — Satpol PP Kota Bandung mencopot spanduk-spanduk penolakan terhadap Boediono, Gubernur Bank Indonesia yang dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, bertuliskan "Say No To Budiono, Say Yes To Budi Anduk".
"Setelah dilakukan pertemuan dengan dinas pertamanan, spanduk yang terpasang di beberapa titik sudah kami copot tadi malam," kata Kepala Bidang Operasional Satpol PP Kota Bandung Kurnaedi, Jumat.
Ia mengatakan, keputusan menurunkan spanduk bernada sindiran tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Pertamanan Kota Bandung. Sebelumnya, sebuah organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Bangsa (FPB) memasang sejumlah spanduk bertuliskan "Say No To Budiono, Say Yes To Budi Anduk" di beberapa titik jalan di Kota Bandung, seperti di depan Pasar Induk Caringin, Jalan Diponegoro, Jalan Ir H Djuanda (Dago), dan kawasan Pelajar Pejuang.
Spanduk berlatar kain putih yang warna tulisannya bercampur, antara hitam, merah, dan biru tersebut dipasang karena banyaknya penolakan berbagai pihak terhadap Boediono yang disebut-sebut sebagai calon kuat cawapres yang mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009 mendatang.
Sumber: Kompas.com
Bagaimana masa depan bangsa Indonesia? Apakah ini sudah awal dari Orde Baru versi II?
Semua orang akan bertindak untuk membuat “bapak senang”. Dan kebebasan bicara, kebebasan pers dan berbagai kebebasan lain akan hilang satu demi satu. Yang penting “asal bapak senang”. Dan kalau ternyata bapak tidak senang, para pendukung akan lari cepat untuk mengatasi keadaan tersebut sehingga bapak kembali senang lagi.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
Spanduk "Say No To Boediono" Sudah Tidak Ada
Jumat, 15 Mei 2009 | 10:57 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com — Satpol PP Kota Bandung mencopot spanduk-spanduk penolakan terhadap Boediono, Gubernur Bank Indonesia yang dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, bertuliskan "Say No To Budiono, Say Yes To Budi Anduk".
"Setelah dilakukan pertemuan dengan dinas pertamanan, spanduk yang terpasang di beberapa titik sudah kami copot tadi malam," kata Kepala Bidang Operasional Satpol PP Kota Bandung Kurnaedi, Jumat.
Ia mengatakan, keputusan menurunkan spanduk bernada sindiran tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Pertamanan Kota Bandung. Sebelumnya, sebuah organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Bangsa (FPB) memasang sejumlah spanduk bertuliskan "Say No To Budiono, Say Yes To Budi Anduk" di beberapa titik jalan di Kota Bandung, seperti di depan Pasar Induk Caringin, Jalan Diponegoro, Jalan Ir H Djuanda (Dago), dan kawasan Pelajar Pejuang.
Spanduk berlatar kain putih yang warna tulisannya bercampur, antara hitam, merah, dan biru tersebut dipasang karena banyaknya penolakan berbagai pihak terhadap Boediono yang disebut-sebut sebagai calon kuat cawapres yang mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009 mendatang.
Sumber: Kompas.com
Sejumlah LSM Laporkan Dugaan Korupsi IT KPU
[13/5/09]
Pengakuan KPU tentang gagalnya sistem tabulasi nasional hasil pemilu legislatif 2009 berbuntut panjang. Sejumlah LSM tergabung dalam tim Independent Monitoring Organization (IMO) melaporkan kepada KPK tentang dugaan korupsi dalam pengadaan peralatan information technology (IT) di KPU. Berdasarkan penelusuran IMO, dari pagu biaya secara keseluruhan sebesar Rp69,98 milyar, terdapat selisih terhadap harga pasar sebesar Rp36,5 milyar atau sekitar 63 persen.
Khusus untuk pengadaan Intelligent Character Recognition (ICR) yang disebut-sebut sebagai biang kegagalan sistem tabulasi KPU, IMO menemukan potensi pemborosan anggaran sebesar Rp8,88 milyar atau 38 persen dari total pagu yang dipatok sebesar Rp23,18 milyar. Perencanaan yang buruk, menurut IMO, menjadi pangkal penyebab terjadinya pemborosan di KPU.
IMO menilai pengadaan peralatan IT di KPU melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Pasal 3 dan Pasal 13 Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terkait prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
“Kami meminta KPK segera menindaklanjuti temuan ini di dalam penyidikan atas indikasi korupsi terkait pengadaan fasilitas IT KPU,” ujar Roy Salam dari Indonesia Budget Center. Selain itu, Roy juga meminta BPK melakukan audit investigatif atas proyek yang ditaksir bernilai Rp234 milyar ini.
Sumber: Hukumonline.com
Pengakuan KPU tentang gagalnya sistem tabulasi nasional hasil pemilu legislatif 2009 berbuntut panjang. Sejumlah LSM tergabung dalam tim Independent Monitoring Organization (IMO) melaporkan kepada KPK tentang dugaan korupsi dalam pengadaan peralatan information technology (IT) di KPU. Berdasarkan penelusuran IMO, dari pagu biaya secara keseluruhan sebesar Rp69,98 milyar, terdapat selisih terhadap harga pasar sebesar Rp36,5 milyar atau sekitar 63 persen.
Khusus untuk pengadaan Intelligent Character Recognition (ICR) yang disebut-sebut sebagai biang kegagalan sistem tabulasi KPU, IMO menemukan potensi pemborosan anggaran sebesar Rp8,88 milyar atau 38 persen dari total pagu yang dipatok sebesar Rp23,18 milyar. Perencanaan yang buruk, menurut IMO, menjadi pangkal penyebab terjadinya pemborosan di KPU.
IMO menilai pengadaan peralatan IT di KPU melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Pasal 3 dan Pasal 13 Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terkait prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
“Kami meminta KPK segera menindaklanjuti temuan ini di dalam penyidikan atas indikasi korupsi terkait pengadaan fasilitas IT KPU,” ujar Roy Salam dari Indonesia Budget Center. Selain itu, Roy juga meminta BPK melakukan audit investigatif atas proyek yang ditaksir bernilai Rp234 milyar ini.
Sumber: Hukumonline.com
14 May, 2009
Al-Azhar: Korban Pemerkosaan Boleh Aborsi
By Republika Newsroom
Selasa, 12 Mei 2009 pukul 11:24:00
KAIRO -- Fatwa yang disampaikan Grand Syekh Al-Azhar Dr. Muhammad Sayyed Tantawi tentang bolehnya aborsi bagi wanita korban pemerkosaan telah menuai pro dan kontra.
Fatwa tersebut disampaikannya minggu lalu dalam sebuah pertemuan ilmiyah diniyah untuk menjawab pertanyaan sekitar hukum aborsi bagi wanita korban perkosaan dan dinyatakan hamil. Syekh Al-Azhar menjawab, "Aborsi diperbolehkan dengan syarat wanita tersebut mempunyai track record yang baik dan persetubuhan yang terjadi di luar keinginannya."
Dr. Musthofa Sak'ah, anggota Majma' al-Buhust al-Islamiyah Al-Azhar, mendukung fatwa Syekh Al-Azhar tersebut. Menurutnya, diperbolehkannya aborsi dari hasil persetubuhan yang tidak diinginkan oleh pihak wanita (pemerkosaan) bersifat dharurat. Dan kaidah Fiqih mengatakan bahwa dalam kondisi dharurat sesuatu yang dilarang menjadi diperbolehkan.
Syarat diperbolehkannya aborsi tersebut adalah usia kehamilan akibat pemerkosaan tersebut tidak lebih 120 hari. Jika aborsi dilakukan setelah batas ini maka terhitung sebagai pembunuhan, dan ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.
Sepakat dengan hal ini, Syekh Mahmud Asyur, mantan wakil Syekh Al-Azhar, mengatakan bahwa diperbolehkannya aborsi bagi wanita korban pemerkosaan sebelum usia kehamilan memasuki 120 hari adalah hukum yang telah disepakati ulama Majma' al-Buhuts al-Islamiyah dalam fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan dalam beberapa bulan lalu.
Sementara itu, menurut Dr. Muhamad Dasuqi, Profesor Syariat Islamiyah, Kulyat Dar Ulum Universitas Kairo, hitungan 120 hari yang dianggap sebagai permulaan kehidupan, merupakan pernyatan yang berlawanan dengan realita sebagaimana dinyatakan oleh kedokteran.
"Kehidupan dimulai ketika sperma telah bertemu dengan indung telur, karenanya aborsi hukumnya haram sejak pembuahan tersebut terjadi. Dan setelah 120 hari baru janin mulai bergerak yang dirasakan oleh sang ibu," ujarnya.
Senada dengan hal ini, Dr. Abdul fatah Idries, Kepala Bidang Fiqih Muqarin Kuliah Syariah AL-Azhar, menyatakan bahwa aborsi bagi wanita korban pemerkosaan tidak diperbolehkan baik stelah amaupun sebelum 120 hari. hal ini menurutnya, berdasarkan hadis Nabi, " Jika sperma telah lewat 42 malam, Allah mengutus malikat untuk menuruhnya membuat daging dan tulang."alawsat /taq
Sumber: Republika.co.id
Selasa, 12 Mei 2009 pukul 11:24:00
KAIRO -- Fatwa yang disampaikan Grand Syekh Al-Azhar Dr. Muhammad Sayyed Tantawi tentang bolehnya aborsi bagi wanita korban pemerkosaan telah menuai pro dan kontra.
Fatwa tersebut disampaikannya minggu lalu dalam sebuah pertemuan ilmiyah diniyah untuk menjawab pertanyaan sekitar hukum aborsi bagi wanita korban perkosaan dan dinyatakan hamil. Syekh Al-Azhar menjawab, "Aborsi diperbolehkan dengan syarat wanita tersebut mempunyai track record yang baik dan persetubuhan yang terjadi di luar keinginannya."
Dr. Musthofa Sak'ah, anggota Majma' al-Buhust al-Islamiyah Al-Azhar, mendukung fatwa Syekh Al-Azhar tersebut. Menurutnya, diperbolehkannya aborsi dari hasil persetubuhan yang tidak diinginkan oleh pihak wanita (pemerkosaan) bersifat dharurat. Dan kaidah Fiqih mengatakan bahwa dalam kondisi dharurat sesuatu yang dilarang menjadi diperbolehkan.
Syarat diperbolehkannya aborsi tersebut adalah usia kehamilan akibat pemerkosaan tersebut tidak lebih 120 hari. Jika aborsi dilakukan setelah batas ini maka terhitung sebagai pembunuhan, dan ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.
Sepakat dengan hal ini, Syekh Mahmud Asyur, mantan wakil Syekh Al-Azhar, mengatakan bahwa diperbolehkannya aborsi bagi wanita korban pemerkosaan sebelum usia kehamilan memasuki 120 hari adalah hukum yang telah disepakati ulama Majma' al-Buhuts al-Islamiyah dalam fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan dalam beberapa bulan lalu.
Sementara itu, menurut Dr. Muhamad Dasuqi, Profesor Syariat Islamiyah, Kulyat Dar Ulum Universitas Kairo, hitungan 120 hari yang dianggap sebagai permulaan kehidupan, merupakan pernyatan yang berlawanan dengan realita sebagaimana dinyatakan oleh kedokteran.
"Kehidupan dimulai ketika sperma telah bertemu dengan indung telur, karenanya aborsi hukumnya haram sejak pembuahan tersebut terjadi. Dan setelah 120 hari baru janin mulai bergerak yang dirasakan oleh sang ibu," ujarnya.
Senada dengan hal ini, Dr. Abdul fatah Idries, Kepala Bidang Fiqih Muqarin Kuliah Syariah AL-Azhar, menyatakan bahwa aborsi bagi wanita korban pemerkosaan tidak diperbolehkan baik stelah amaupun sebelum 120 hari. hal ini menurutnya, berdasarkan hadis Nabi, " Jika sperma telah lewat 42 malam, Allah mengutus malikat untuk menuruhnya membuat daging dan tulang."alawsat /taq
Sumber: Republika.co.id
Bawaslu : Tiga Anggota KPU Bermasalah
Kamis, 14/05/2009 17:35 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membentuk Dewan Kehormatan (DK). DK diharapkan dapat segera menindak tiga nama anggota KPU yang bermasalah.
"Dewan kehormatan harus segera dibentuk untuk mengevaluasi laporan kami terkait pelanggaran yang dilakukan KPU," tutur Anggota Bawaslu, Wirdyaningsih, dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2009).
Bawaslu kemudian mengulas kembali kesalahan KPU selama mengawal pemilu legislatif 9 April lalu. Bawaslu berharap DK nantinya dapat menindaklanjuti kesalahan KPU.
"Pemungutan suara pada tanggal 9 April menuai beberapa kendala seperti surat suara tertukar, surat suara cacat, surat suara tidak akurat, dan keterlambatan distribusi surat suara," tutur Wirdyaningsih.
Wirdyaningsih kemudian membeberkan nama-nama yang dianggap bermasalah. Orang-orang ini dituding Bawaslu gagal melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemilu.
"Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut adalah Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Anggota KPU Andi Nurpati, dan Sekjen KPU Soeripto Bambang Setyadi," tutur Wirdyaningsih.
Anggota Bawaslu lainnya, Wahidah Suaeb, menganggap KPU sudah melanggar tata tertib yang ditetapkan selanjutkan.
"KPU tidak mendengarkan saran masukan dari Bawaslu, kami tidak pernah ditanggapi, ini melanggar sistem proporsionalitas," tutur Suaeb.
Suaeb menganggap KPU tidak profesional, terlalu banyak masalah tidak terselesaikan hingga saat ini. Suaeb menyayangkan KPU tidak membuat rencana cadangan sama sekali.
"Profesionalitas tidak dijalankan, mereka tidak membuat contingency plan, karena merasa sesuatu tepat sasaran, hasilnya jauh dari target," tegasnya dengan nada emosi. ( van / gah )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membentuk Dewan Kehormatan (DK). DK diharapkan dapat segera menindak tiga nama anggota KPU yang bermasalah.
"Dewan kehormatan harus segera dibentuk untuk mengevaluasi laporan kami terkait pelanggaran yang dilakukan KPU," tutur Anggota Bawaslu, Wirdyaningsih, dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2009).
Bawaslu kemudian mengulas kembali kesalahan KPU selama mengawal pemilu legislatif 9 April lalu. Bawaslu berharap DK nantinya dapat menindaklanjuti kesalahan KPU.
"Pemungutan suara pada tanggal 9 April menuai beberapa kendala seperti surat suara tertukar, surat suara cacat, surat suara tidak akurat, dan keterlambatan distribusi surat suara," tutur Wirdyaningsih.
Wirdyaningsih kemudian membeberkan nama-nama yang dianggap bermasalah. Orang-orang ini dituding Bawaslu gagal melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemilu.
"Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut adalah Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Anggota KPU Andi Nurpati, dan Sekjen KPU Soeripto Bambang Setyadi," tutur Wirdyaningsih.
Anggota Bawaslu lainnya, Wahidah Suaeb, menganggap KPU sudah melanggar tata tertib yang ditetapkan selanjutkan.
"KPU tidak mendengarkan saran masukan dari Bawaslu, kami tidak pernah ditanggapi, ini melanggar sistem proporsionalitas," tutur Suaeb.
Suaeb menganggap KPU tidak profesional, terlalu banyak masalah tidak terselesaikan hingga saat ini. Suaeb menyayangkan KPU tidak membuat rencana cadangan sama sekali.
"Profesionalitas tidak dijalankan, mereka tidak membuat contingency plan, karena merasa sesuatu tepat sasaran, hasilnya jauh dari target," tegasnya dengan nada emosi. ( van / gah )
Sumber: Pemilu.detiknews.com
12 May, 2009
Renungan Malam – Anak Yatim dan Orang Miskin Tidak Bermanfaat Lagi
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Berita politik makin seru. Mega ketemu Prabowo. Jusuf Kalla ketemu Wiranto. SBY kirim orang untuk bertemu dengan Mega. Siapa yang mau jadi Capres? Mega mau maju. Prabowo mau maju. Jusuf Kalla gabung dengan Wiranto dan mau maju. JK menyindir SBY. SBY balas. PAN ribut: bergabung dengan Mega atau SBY? SBY pilih Boediono. PKS, PAN dan PPP ancam akan keluar. Dan seterusnya.
Setiap hari berita tentang parpol dan politikus senior bertambah hangat dan seru. Semuanya begitu sibuk mengurus koalisi dan siapa yang bisa maju sebagai capres. Semuanya lagi siap bersaing dan yang dijanjikan hari ini pada jam 2 siang bisa berubah total pada jam 3 siang. Dan di tengah-tengah rapat, pertemuan dan dikusi yang makin seru, ada satu hal yang sudah jelas: anak yatim dan orang miskin sudah tidak “bermanfaat” lagi.
Saya jadi berfikir, “Kapan terakhir kali ada berita tentang tokoh X dari partai X yang membuat santunan anak yatim atau membagi sembako untuk rakyat miskin?” Sepertinya anak yatim dan orang miskin sudah benar-benar dilupakan sekarang dan dinilai tidak bermafaat lagi. Baru satu bulan yang lalu, ada sembako murah di mana-mana, dan uang tunai bagi orang miskin dan anak yatim sepertinya jatuh dari langit karena ada begitu banyak caleg yang mengejar pekerjaan di dalam pemerintah. Kalau sekarang?
Mungkin kalau partai politik sudah masuk tahap “koalisi” untuk Pilpres, anak yatim dan fakir miskin sudah dinilai “tidak perlu makan lagi”. Mungkin partai politik merasa bahwa anak yatim dan orang miskin sudah dibuat sangat kenyang dari semua sembako yang telah dibagikan bulan kemarin sehingga mereka tidak membutuhkan sembako murah, santunan dan uang tunai lagi.
Sekarang, kebutuhan anak yatim dan orang miskin dilupakan 100% dan tidak ada lagi berita tentang tokoh politik yang sisakan waktunya (walaupun hanya satu jam) untuk membuat santunan anak yatim atau bertemu dengan orang miskin dan peduli pada mereka dengan membagikan sembako. Termasuk semua partai Islam kayanya. Sibuk rapat, sibuk membuat deal, sibuk bernegosiasi, sibuk membuat koalisi. Sibuk mencari kekuasaan.
Tidak apa-apa. Anak yatim dan orang miskin di Indonesia sudah tahu bahwa setelah masa kampanye mereka akan dilupakan. Sudah ada pengalaman.
Sayangnya, para elit partai bisa tidur dalam keadaan kenyang setelah makan banyak dalam setiap pertemuan di hotel berbintang, sedangkan tentangga mereka yang yatim dan miskin tidak bisa berharap diajak makan bersama pada bulan-bulan ini.
Semoga bermanfaat sebagai renungan.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Berita politik makin seru. Mega ketemu Prabowo. Jusuf Kalla ketemu Wiranto. SBY kirim orang untuk bertemu dengan Mega. Siapa yang mau jadi Capres? Mega mau maju. Prabowo mau maju. Jusuf Kalla gabung dengan Wiranto dan mau maju. JK menyindir SBY. SBY balas. PAN ribut: bergabung dengan Mega atau SBY? SBY pilih Boediono. PKS, PAN dan PPP ancam akan keluar. Dan seterusnya.
Setiap hari berita tentang parpol dan politikus senior bertambah hangat dan seru. Semuanya begitu sibuk mengurus koalisi dan siapa yang bisa maju sebagai capres. Semuanya lagi siap bersaing dan yang dijanjikan hari ini pada jam 2 siang bisa berubah total pada jam 3 siang. Dan di tengah-tengah rapat, pertemuan dan dikusi yang makin seru, ada satu hal yang sudah jelas: anak yatim dan orang miskin sudah tidak “bermanfaat” lagi.
Saya jadi berfikir, “Kapan terakhir kali ada berita tentang tokoh X dari partai X yang membuat santunan anak yatim atau membagi sembako untuk rakyat miskin?” Sepertinya anak yatim dan orang miskin sudah benar-benar dilupakan sekarang dan dinilai tidak bermafaat lagi. Baru satu bulan yang lalu, ada sembako murah di mana-mana, dan uang tunai bagi orang miskin dan anak yatim sepertinya jatuh dari langit karena ada begitu banyak caleg yang mengejar pekerjaan di dalam pemerintah. Kalau sekarang?
Mungkin kalau partai politik sudah masuk tahap “koalisi” untuk Pilpres, anak yatim dan fakir miskin sudah dinilai “tidak perlu makan lagi”. Mungkin partai politik merasa bahwa anak yatim dan orang miskin sudah dibuat sangat kenyang dari semua sembako yang telah dibagikan bulan kemarin sehingga mereka tidak membutuhkan sembako murah, santunan dan uang tunai lagi.
Sekarang, kebutuhan anak yatim dan orang miskin dilupakan 100% dan tidak ada lagi berita tentang tokoh politik yang sisakan waktunya (walaupun hanya satu jam) untuk membuat santunan anak yatim atau bertemu dengan orang miskin dan peduli pada mereka dengan membagikan sembako. Termasuk semua partai Islam kayanya. Sibuk rapat, sibuk membuat deal, sibuk bernegosiasi, sibuk membuat koalisi. Sibuk mencari kekuasaan.
Tidak apa-apa. Anak yatim dan orang miskin di Indonesia sudah tahu bahwa setelah masa kampanye mereka akan dilupakan. Sudah ada pengalaman.
Sayangnya, para elit partai bisa tidur dalam keadaan kenyang setelah makan banyak dalam setiap pertemuan di hotel berbintang, sedangkan tentangga mereka yang yatim dan miskin tidak bisa berharap diajak makan bersama pada bulan-bulan ini.
Semoga bermanfaat sebagai renungan.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
80 Juta Orang Buang Air Besar Sembarangan
By Republika Newsroom
Selasa, 28 April 2009 pukul 16:21:00
SOLO -- Ingin tahu berapa jumlah penduduk Indonesia yang buang air besar di tempat sembarangan?. Menurut perhitungan Nugroho Tri Utomo, Kepala Sekretariat Tim Teknis Pembangunan Sanitasi/Kepala Sub-Direktorat Air Minum dan Air Limbah, Direktorat Pemukiman dan Perumahan Bappenas, yang melakukan hal itu sebanyak 80 juta orang.
''Jadi, sekitar 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia buang air besar atau berak di kali, pematang sawah, pantai, waduk, dan alam terbuka lainnya,'' tutur dia dalam acara Media Gathering City Summit Surakarta, Selasa (28/4).
Lokakarya Sanitasi Perkotaan (City Summit), diikuti 13 kota, tiga kota metropolitan dan empat kota program sanitasi lain, berlangsung di Solo, 28-30 April. Mereka disamping lokakarya juga akan mengunjungi lokasi sejumlah proyek sanitasi di Kota Bengawan.
Menurut Nugroho, saban hari sungai, danau, waduk, pantai, sawah, dan sungai di Indonesia kebanjiran 14.000 ton tinja manusia. Angka ini setara dengan 14.000 gajah. Padahal, gajah yang hidup di negeri ini tidak sebanyak itu.
Saking banyaknya orang buang air besar sembarangan, kata dia, menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi sanitasi lingkungan. ''Kita sudah tidak sanggup lagi menangani masalah ini, karena sudah menyangkut sikap mental manusia yang sejak awal kurang sadar akan sanitasi sehat,'' katanya.
Salah satu dampak sanitasi buruk yang dihadapi sekarang adalah, 50 dari 1.000 bayi lahir tidak mencapai usia limja tahun. Ini disebabkan faktor dominan sanitasi yang sangat buruk. Tapi, menurut Nugroho, ''kalau kita sadar membantu perbaikan sanitasi Rp 1, kita akan dapat manfaat Rp 11. Namun, kalau kita memperburuk sanitasi lingkungan, kitab harus mengeluarkan ongkos Rp 36.
Ini salah satu contoh betapa buruknya sanitasi di negeri ini. Buruknya sanitasi lingkungan, menurut dia, bukan disokong oleh limbah industri. Tapi, 80 persen justru disokong oleh limbah domestik. Termasuk buang air besar disembarang tempat, atau tidak dilakukan di WC (water close) yang baik. Jadi, kebanyakan orang belum sadar akan krisis sanitasi.
Dikatakan juga oleh Nugroho, dampak buang air besar sembarangan juga menyebabkan 75 persen sungai-sungai yang melintas kota-kota di Indonesia tidak layak untuk air minum. Ini karena merupakan air limbah. Oleh karena itu, PDAM se-Indonesia harus kerja ekstra keras untuk mengolah air limbah menjadi air layak kunsumsi.
Atau dampak air sanitasi butuk tersebut, PDAM paling tidak harus mengeluarkan ongkos sekitar 15 sampai 30 persen lebih mahal -- jika dibandingkan dengan mengolah air yang terjaga sanitasinya. Kondisi sebagian kecil ini, menurut Nugroho, yang disebut krisis sanitasi. Baik sanitasi perorangan oleh limbah tinja manusia, persampahan, maupun selokan atau drainase. Hal ini banyak tidak disadari oleh sebagian besar pejabat pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.
Yang lebih menyedihkan, hingga saat ini pemerintah terlalu sedikit mangalokasikan anggaran yang diperuntukan untuk perbaikan sanitasi. APBD I dan II hanya satu persen. APBD sekitar delapan permilnya. Jadi, perhatian terhadap sanitasi lingkungan masih sangat minim sekali. eds/pur
Sumber: Republika.co.id
Selasa, 28 April 2009 pukul 16:21:00
SOLO -- Ingin tahu berapa jumlah penduduk Indonesia yang buang air besar di tempat sembarangan?. Menurut perhitungan Nugroho Tri Utomo, Kepala Sekretariat Tim Teknis Pembangunan Sanitasi/Kepala Sub-Direktorat Air Minum dan Air Limbah, Direktorat Pemukiman dan Perumahan Bappenas, yang melakukan hal itu sebanyak 80 juta orang.
''Jadi, sekitar 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia buang air besar atau berak di kali, pematang sawah, pantai, waduk, dan alam terbuka lainnya,'' tutur dia dalam acara Media Gathering City Summit Surakarta, Selasa (28/4).
Lokakarya Sanitasi Perkotaan (City Summit), diikuti 13 kota, tiga kota metropolitan dan empat kota program sanitasi lain, berlangsung di Solo, 28-30 April. Mereka disamping lokakarya juga akan mengunjungi lokasi sejumlah proyek sanitasi di Kota Bengawan.
Menurut Nugroho, saban hari sungai, danau, waduk, pantai, sawah, dan sungai di Indonesia kebanjiran 14.000 ton tinja manusia. Angka ini setara dengan 14.000 gajah. Padahal, gajah yang hidup di negeri ini tidak sebanyak itu.
Saking banyaknya orang buang air besar sembarangan, kata dia, menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi sanitasi lingkungan. ''Kita sudah tidak sanggup lagi menangani masalah ini, karena sudah menyangkut sikap mental manusia yang sejak awal kurang sadar akan sanitasi sehat,'' katanya.
Salah satu dampak sanitasi buruk yang dihadapi sekarang adalah, 50 dari 1.000 bayi lahir tidak mencapai usia limja tahun. Ini disebabkan faktor dominan sanitasi yang sangat buruk. Tapi, menurut Nugroho, ''kalau kita sadar membantu perbaikan sanitasi Rp 1, kita akan dapat manfaat Rp 11. Namun, kalau kita memperburuk sanitasi lingkungan, kitab harus mengeluarkan ongkos Rp 36.
Ini salah satu contoh betapa buruknya sanitasi di negeri ini. Buruknya sanitasi lingkungan, menurut dia, bukan disokong oleh limbah industri. Tapi, 80 persen justru disokong oleh limbah domestik. Termasuk buang air besar disembarang tempat, atau tidak dilakukan di WC (water close) yang baik. Jadi, kebanyakan orang belum sadar akan krisis sanitasi.
Dikatakan juga oleh Nugroho, dampak buang air besar sembarangan juga menyebabkan 75 persen sungai-sungai yang melintas kota-kota di Indonesia tidak layak untuk air minum. Ini karena merupakan air limbah. Oleh karena itu, PDAM se-Indonesia harus kerja ekstra keras untuk mengolah air limbah menjadi air layak kunsumsi.
Atau dampak air sanitasi butuk tersebut, PDAM paling tidak harus mengeluarkan ongkos sekitar 15 sampai 30 persen lebih mahal -- jika dibandingkan dengan mengolah air yang terjaga sanitasinya. Kondisi sebagian kecil ini, menurut Nugroho, yang disebut krisis sanitasi. Baik sanitasi perorangan oleh limbah tinja manusia, persampahan, maupun selokan atau drainase. Hal ini banyak tidak disadari oleh sebagian besar pejabat pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.
Yang lebih menyedihkan, hingga saat ini pemerintah terlalu sedikit mangalokasikan anggaran yang diperuntukan untuk perbaikan sanitasi. APBD I dan II hanya satu persen. APBD sekitar delapan permilnya. Jadi, perhatian terhadap sanitasi lingkungan masih sangat minim sekali. eds/pur
Sumber: Republika.co.id
10 May, 2009
50 Juta tak Gunakan Hak Pilih
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Apakah benar bahwa hampir 50 juta orang tidak menggunakan hak pilihnya? Atau apa ada sebab yang lain? Ada cerita dari tentang seorang bapak yang datang ke TPS untuk contreng, dan nama dia masih ada tetapi nama isterinya telah hilang. Mereka begitu semangat untuki ikut pemilu, mereka mencari di 10 TPS yang berbeda dan akhirnya ketemu nama isteri di TPS yang ke-10.
Apakah mungkin puluhan juta orang juga kena kecurangan yang sama, yaitu nama mereka dipindahkan dan bukan dihapus? Mereka mengira bahwa nama mereka telah hilang dari DPT tetapi sebenarnya dipindahkan saja ke TPS yang lain. Akhirnya semua orang itu akan dicatat sebagai golput, padahal tidak karena mereka berusaha untuk memilih dan hanya tidak bisa karena nama mereka tidak ada.
Lalu ada orang yang namanya dihilangkan saja dari DPT tanpa penjelasan, dan tidak ditemukan di TPS yang lain. Yang menghapusnya siapa? Yang memindahkannya ke TPS yang lain siapa? Dan berapa banyak nama yang dihapus dengan cara-cara ini?
Yang akan melakukan penyelidikan siapa? Apakah SBY akan perintahkan penyelidikan terhadap semua kecurangan yang telah terjadi? Kayanya tidak mungkin, karena berisiko tinggi: mungkin hasil pemilu akan terbukti tidak sah! Dan kalau begitu, langkah berikutnya bagaimana? Yang jelas ada risiko Demokrat tidak menang. Jadi apakah mungkin PD akan peduli kalau hasilnya pemilu tidak sah?
Ada seorang teman yang mengira bahwa DPT telah direkayasa. Menurut dia, semua orang yang terima BLT dan menjadi pemerima bantuan pemerintah dari berbagai program yang lain dipastikan nama2 mereka masuk DPT dulu karena kemungkinan besar mereka akan pro-SBY dan Demokrat. Lalu, setelah itu, nama2 orang lain (yang mungkin tidak pro-SBY) bisa masuk DPT. Ditambah dengan nama2 fiktif yang nanti akan menjadi golput. Apakah mungkin seperti itu? Tetapi siapa yang akan melakukan penyelidikan?
Seorang pewira polisi yang meyelediki DPT di Jawa Timur setelah pemilihan gubenur yang kacau dicopot dari jabatannya dan diganti dengan orang baru. Secara langsung, investigasi berhenti! Siapa yang berani melakukan investigasi sekarang? Siapa yang berani melawan pemerintah sekarang?
Apakah Indonesia sudah masuk zaman Orde Baru versi kedua? Golkar telah diganti oleh Demokrat dan Soeharto telah diganti oleh SBY? Apakah begitu nanti di negara ini?
Tunggu saja dan melihat kalau ada investigasi terhadap semua kecurangan pemilu.
Tunggu saja dan melihat kalau ada investigasi terhadap DPT yang sangat tidak akurat.
Tunggu saja dan melihat kalau ada usaha untuk membela kebenaran dan keadilan, atau apakah semua orang akan disuruh diam dan mendukung SoeBYarto (yaitu gabungan antara Soeharto dan SBY) untuk 5 tahun lagi. Dan setelah itu, mungkin UU akan diganti supaya SBY bisa menjadi Presiden seumur hidup.
Tidak mungkin? Di awal zaman Orde Baru pasti ada orang yang bicara seperti itu.
Yang bikin konperensi golput saja bisa langsung ditangkap.
Siapa yang akan ditangkap besok…?
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
49,69 Juta tak Gunakan Hak Pilih
By Republika Newsroom
Sabtu, 09 Mei 2009 pukul 22:37:00
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu legislatif, Sabtu (9/5) pukul 22.00 WIB. Penetapan dilakukan dengan beberapa catatan. Jumlah suara sah hanya 104.099.785 dan 17.488.581 suara dinyatakan tidak sah.
''Hasil penghitungan suara pemilu DPR yang dilaksanakan sejak 26 April hingga 9 Mei 2009, ditetapkan dan dinyatakan sah,'' kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Sabtu (9/5) malam. Dia pun membacakan perolehan suara dari masing-masing partai politik peserta Pemilu 2009.
Hafiz menyatakan hasil penghitungan menyatakan suara sah berjumlah 104.099.785. Sementara suara tidak sah berjumlah 17.488.581. Total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 121.588.366 orang. Sementara daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan SK 164/KPU/III/2009 tertanggal 7 Maret 2009, jumlah pemilih adalah 171.265.076. ''Pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya berjumlah 49.699.076 orang,'' kata Hafiz.
Baca selengkapnya di sini:
Sumber: Republika.co.id
Apakah benar bahwa hampir 50 juta orang tidak menggunakan hak pilihnya? Atau apa ada sebab yang lain? Ada cerita dari tentang seorang bapak yang datang ke TPS untuk contreng, dan nama dia masih ada tetapi nama isterinya telah hilang. Mereka begitu semangat untuki ikut pemilu, mereka mencari di 10 TPS yang berbeda dan akhirnya ketemu nama isteri di TPS yang ke-10.
Apakah mungkin puluhan juta orang juga kena kecurangan yang sama, yaitu nama mereka dipindahkan dan bukan dihapus? Mereka mengira bahwa nama mereka telah hilang dari DPT tetapi sebenarnya dipindahkan saja ke TPS yang lain. Akhirnya semua orang itu akan dicatat sebagai golput, padahal tidak karena mereka berusaha untuk memilih dan hanya tidak bisa karena nama mereka tidak ada.
Lalu ada orang yang namanya dihilangkan saja dari DPT tanpa penjelasan, dan tidak ditemukan di TPS yang lain. Yang menghapusnya siapa? Yang memindahkannya ke TPS yang lain siapa? Dan berapa banyak nama yang dihapus dengan cara-cara ini?
Yang akan melakukan penyelidikan siapa? Apakah SBY akan perintahkan penyelidikan terhadap semua kecurangan yang telah terjadi? Kayanya tidak mungkin, karena berisiko tinggi: mungkin hasil pemilu akan terbukti tidak sah! Dan kalau begitu, langkah berikutnya bagaimana? Yang jelas ada risiko Demokrat tidak menang. Jadi apakah mungkin PD akan peduli kalau hasilnya pemilu tidak sah?
Ada seorang teman yang mengira bahwa DPT telah direkayasa. Menurut dia, semua orang yang terima BLT dan menjadi pemerima bantuan pemerintah dari berbagai program yang lain dipastikan nama2 mereka masuk DPT dulu karena kemungkinan besar mereka akan pro-SBY dan Demokrat. Lalu, setelah itu, nama2 orang lain (yang mungkin tidak pro-SBY) bisa masuk DPT. Ditambah dengan nama2 fiktif yang nanti akan menjadi golput. Apakah mungkin seperti itu? Tetapi siapa yang akan melakukan penyelidikan?
Seorang pewira polisi yang meyelediki DPT di Jawa Timur setelah pemilihan gubenur yang kacau dicopot dari jabatannya dan diganti dengan orang baru. Secara langsung, investigasi berhenti! Siapa yang berani melakukan investigasi sekarang? Siapa yang berani melawan pemerintah sekarang?
Apakah Indonesia sudah masuk zaman Orde Baru versi kedua? Golkar telah diganti oleh Demokrat dan Soeharto telah diganti oleh SBY? Apakah begitu nanti di negara ini?
Tunggu saja dan melihat kalau ada investigasi terhadap semua kecurangan pemilu.
Tunggu saja dan melihat kalau ada investigasi terhadap DPT yang sangat tidak akurat.
Tunggu saja dan melihat kalau ada usaha untuk membela kebenaran dan keadilan, atau apakah semua orang akan disuruh diam dan mendukung SoeBYarto (yaitu gabungan antara Soeharto dan SBY) untuk 5 tahun lagi. Dan setelah itu, mungkin UU akan diganti supaya SBY bisa menjadi Presiden seumur hidup.
Tidak mungkin? Di awal zaman Orde Baru pasti ada orang yang bicara seperti itu.
Yang bikin konperensi golput saja bisa langsung ditangkap.
Siapa yang akan ditangkap besok…?
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
49,69 Juta tak Gunakan Hak Pilih
By Republika Newsroom
Sabtu, 09 Mei 2009 pukul 22:37:00
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu legislatif, Sabtu (9/5) pukul 22.00 WIB. Penetapan dilakukan dengan beberapa catatan. Jumlah suara sah hanya 104.099.785 dan 17.488.581 suara dinyatakan tidak sah.
''Hasil penghitungan suara pemilu DPR yang dilaksanakan sejak 26 April hingga 9 Mei 2009, ditetapkan dan dinyatakan sah,'' kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Sabtu (9/5) malam. Dia pun membacakan perolehan suara dari masing-masing partai politik peserta Pemilu 2009.
Hafiz menyatakan hasil penghitungan menyatakan suara sah berjumlah 104.099.785. Sementara suara tidak sah berjumlah 17.488.581. Total pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 121.588.366 orang. Sementara daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan SK 164/KPU/III/2009 tertanggal 7 Maret 2009, jumlah pemilih adalah 171.265.076. ''Pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya berjumlah 49.699.076 orang,'' kata Hafiz.
Baca selengkapnya di sini:
Sumber: Republika.co.id
09 May, 2009
Renungan Malam – Merasa Miskin Sementara
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Mengalami penurunan uang ada dua sisi. Pada satu sisi ada rasa enak. Bisa mengurangi pengluaran dan tidak beli yang tidak dibutuhkan (tidak penting). Jadi, bisa mengalami kehidupan yang dirasakan oelh mayoritas penduduk di sini dan seluruh dunia. (Mayoritas dari semua orang di dunia hidup dengan uang kurang dari $2 per hari!)
Jadi, ada rasa "miskin sementara" walaupun tidak semiskin pemulung dan pengemis, atau petani dan anak yatim. Pakaian masih cukup mewah, dan masih punya Hp yang mahal. (Dan juga komputer dan internet). Jadi bukan "miskin" yang sebenarnya, tetapi tidak bisa hidup terlalu makmur. Bisa merasa bersyukur kalau ada teman yang traktir ngopi (kaya tadi). Tagihan hanya 60 ribu, tapi 60 ribu sudah berubah menjadi mahal. Hehe
Tetapi pada sisi lain, ada juga rasa sedih. Tidak bisa bantu orang seperti yang biasanya dilakukan. Ada seorang anak SD yang menjadi pemulung dekat rumah aku. Setiap beberapa hari, aku melihat dia berjalan kali dengan masih memakai seragam sekolahnya. Dia masuk ke bak sampah dan mencari botol atau koran.
Dari beberapa bulan yang lalu, aku punya kebiasaan memberikan uang 50 ribu kepada dia setiap kali melihatnya. Biasanya hanya seminggu sekali melihat dia, karena waktu aku keluar-masuk tidak sama setiap hari. Dulu, 50 ribu tidak terasa berat untuk satu anak yang masih bertahan sekolah. Tetapi sekarang, 50 ribu terasa besar. Dan aku jadi mikir 2 kali sebelum kasih uang kepada dia. Minggu kemarin aku melihat dia dari jauh saat aku beli minuman. Karena dia tidak dekat, dan karena aku menjadi "hitung2an" aku tidak berusaha mengejar dia untuk memberikan uang.
Jadi, ada sisi baik dan sisi buruk kalau uang kita berkurang untuk sementara. Kita bisa belajar untuk lebih bersyukur atas uang yang ada sebelumnya, sehingga kita bisa hidup dengan makmur atas izin Allah. Tetapi pada saat yang sama, kita menjadi ragu2 untuk membantu orang lain karena takut bahwa kita sendiri yang akan mengalami kekurangan, sehingga mungkin kita harus minta pinjaman dari teman. Kebanyakan orang akan berfikir, "Daripada uang aku kurang, tidak usah kasih orang miskin dulu". Sayang sekali kalau kita mengalami perasaan seperti itu.
Sesungguh kekuasaan Allah itu besar, dan yang kita anggap uang yang banyak sebenarnya adalah jumlah yang sepele bagi Allah SWT. Ada orang yang pernah diskusi sama aku, dan dia mengatakan bahwa kita wajar kalau lebih hati2 dengan uang kita, karena, katanya, "Uang tidak tumbuh di pohon seperti daun!" Sambil senyum, saya hanya mengatakan, "Tetapi kalau Allah menghendaki..."
Dia ketawa, dan mengatakan, "Iya, tetapi tidak mungkin!"
Aku jawab, "Iya, dan kalau kamu terbiasa mengatakan 'tidak mungkin' buat apa Allah mau buktikan bahwa itu mungkin? Kamu tidak yakin pada Allah, jadi buat apa Allah tumbuhkan uang di pohon? Nanti kalau kamu melihatnya, kamu tidak akan percaya bahwa itu dari Allah!"
Aku tambah lagi, "Coba merasa yakin dulu pada Allah, dan tidak usah takut! Rezeki yang Allah siapkan bagi kamu tidak akan bisa dirampas oleh 1 juta preman, dibantu pula oleh 1 juta setan! Allah yang Maha Kuasa! Kalau yakin, tidak akan ada rasa takut!"
Kira-kira begitulah renungannya pada malam hari ini (Renungan Malam yang pertama). Semoga bermanfaat. Dan jangan sampai kita merasa takut kasih uang kepada anak yatim, walaupun dompet menjadi kosong! Yakin pada Allah saja. Dan bantulah orang miskin dengan mengucapkan "Bismillah hirrahman nirahhim". Tidak usah teriak! Allah Maha Mendengar juga!
Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarahkatuh.
Gene
Mengalami penurunan uang ada dua sisi. Pada satu sisi ada rasa enak. Bisa mengurangi pengluaran dan tidak beli yang tidak dibutuhkan (tidak penting). Jadi, bisa mengalami kehidupan yang dirasakan oelh mayoritas penduduk di sini dan seluruh dunia. (Mayoritas dari semua orang di dunia hidup dengan uang kurang dari $2 per hari!)
Jadi, ada rasa "miskin sementara" walaupun tidak semiskin pemulung dan pengemis, atau petani dan anak yatim. Pakaian masih cukup mewah, dan masih punya Hp yang mahal. (Dan juga komputer dan internet). Jadi bukan "miskin" yang sebenarnya, tetapi tidak bisa hidup terlalu makmur. Bisa merasa bersyukur kalau ada teman yang traktir ngopi (kaya tadi). Tagihan hanya 60 ribu, tapi 60 ribu sudah berubah menjadi mahal. Hehe
Tetapi pada sisi lain, ada juga rasa sedih. Tidak bisa bantu orang seperti yang biasanya dilakukan. Ada seorang anak SD yang menjadi pemulung dekat rumah aku. Setiap beberapa hari, aku melihat dia berjalan kali dengan masih memakai seragam sekolahnya. Dia masuk ke bak sampah dan mencari botol atau koran.
Dari beberapa bulan yang lalu, aku punya kebiasaan memberikan uang 50 ribu kepada dia setiap kali melihatnya. Biasanya hanya seminggu sekali melihat dia, karena waktu aku keluar-masuk tidak sama setiap hari. Dulu, 50 ribu tidak terasa berat untuk satu anak yang masih bertahan sekolah. Tetapi sekarang, 50 ribu terasa besar. Dan aku jadi mikir 2 kali sebelum kasih uang kepada dia. Minggu kemarin aku melihat dia dari jauh saat aku beli minuman. Karena dia tidak dekat, dan karena aku menjadi "hitung2an" aku tidak berusaha mengejar dia untuk memberikan uang.
Jadi, ada sisi baik dan sisi buruk kalau uang kita berkurang untuk sementara. Kita bisa belajar untuk lebih bersyukur atas uang yang ada sebelumnya, sehingga kita bisa hidup dengan makmur atas izin Allah. Tetapi pada saat yang sama, kita menjadi ragu2 untuk membantu orang lain karena takut bahwa kita sendiri yang akan mengalami kekurangan, sehingga mungkin kita harus minta pinjaman dari teman. Kebanyakan orang akan berfikir, "Daripada uang aku kurang, tidak usah kasih orang miskin dulu". Sayang sekali kalau kita mengalami perasaan seperti itu.
Sesungguh kekuasaan Allah itu besar, dan yang kita anggap uang yang banyak sebenarnya adalah jumlah yang sepele bagi Allah SWT. Ada orang yang pernah diskusi sama aku, dan dia mengatakan bahwa kita wajar kalau lebih hati2 dengan uang kita, karena, katanya, "Uang tidak tumbuh di pohon seperti daun!" Sambil senyum, saya hanya mengatakan, "Tetapi kalau Allah menghendaki..."
Dia ketawa, dan mengatakan, "Iya, tetapi tidak mungkin!"
Aku jawab, "Iya, dan kalau kamu terbiasa mengatakan 'tidak mungkin' buat apa Allah mau buktikan bahwa itu mungkin? Kamu tidak yakin pada Allah, jadi buat apa Allah tumbuhkan uang di pohon? Nanti kalau kamu melihatnya, kamu tidak akan percaya bahwa itu dari Allah!"
Aku tambah lagi, "Coba merasa yakin dulu pada Allah, dan tidak usah takut! Rezeki yang Allah siapkan bagi kamu tidak akan bisa dirampas oleh 1 juta preman, dibantu pula oleh 1 juta setan! Allah yang Maha Kuasa! Kalau yakin, tidak akan ada rasa takut!"
Kira-kira begitulah renungannya pada malam hari ini (Renungan Malam yang pertama). Semoga bermanfaat. Dan jangan sampai kita merasa takut kasih uang kepada anak yatim, walaupun dompet menjadi kosong! Yakin pada Allah saja. Dan bantulah orang miskin dengan mengucapkan "Bismillah hirrahman nirahhim". Tidak usah teriak! Allah Maha Mendengar juga!
Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarahkatuh.
Gene
08 May, 2009
ICW Minta KPK Abaikan DPR karena Mandulkan Pemberantasan Korupsi
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Ada yang kurang dari berita ini: seharusnya mencatumkan nama-nama anggota DPR di Komisi tersebut, dan nama partainya biar kita semua bisa tahu siapa yang paling inginkan perjuangan terhadap korupsi ditunda dulu. Sayang sekali, wartawan tidak langsung mengutip siapa anggota yang bicara begitu dan jelaskan partai mana yang anggotanya punya pikiran seperti itu.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
ICW Minta KPK Abaikan DPR karena Mandulkan Pemberantasan Korupsi
Jumat, 08/05/2009 08:22 WIB
Ramadhian Fadillah – detikNews
Jakarta - Rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III DPR mandek. 4 Pimpinan KPK diminta oleh sejumlah anggota DPR tidak membuat keputusan sebelum jumlah pimpinannya kembali lengkap (5 orang). Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK tidak menuruti permintaan DPR.
"KPK harus mengabaikan permintaan itu," ujar anggota badan pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho kepada detikcom, Jumat (8/5/2009).
Eson, panggilan akrabnya, menjelaskan ada kemungkinan DPR ingin membuat kevakuman di KPK. Ujung-ujungnya hal ini akan bermuara pada upaya untuk memandulkan pemberantasan korupsi.
"Kita khawatirkan semacam itu," ungkapnya.
Menurut Eson, KPK dapat bergerak dengan 4 pimpinan. Hal ini tidak melanggar undang-undang KPK. KPK pun diminta untuk lebih menunjukkan taringnya selepas kepemimpinan Antasari Azhar.
"KPK harus membuktikan harus lebih progresif tanpa Antasari Azhar," pungkasnya. (rdf/nrl)
Sumber: detiknews.com
Ada yang kurang dari berita ini: seharusnya mencatumkan nama-nama anggota DPR di Komisi tersebut, dan nama partainya biar kita semua bisa tahu siapa yang paling inginkan perjuangan terhadap korupsi ditunda dulu. Sayang sekali, wartawan tidak langsung mengutip siapa anggota yang bicara begitu dan jelaskan partai mana yang anggotanya punya pikiran seperti itu.
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
********
ICW Minta KPK Abaikan DPR karena Mandulkan Pemberantasan Korupsi
Jumat, 08/05/2009 08:22 WIB
Ramadhian Fadillah – detikNews
Jakarta - Rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III DPR mandek. 4 Pimpinan KPK diminta oleh sejumlah anggota DPR tidak membuat keputusan sebelum jumlah pimpinannya kembali lengkap (5 orang). Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK tidak menuruti permintaan DPR.
"KPK harus mengabaikan permintaan itu," ujar anggota badan pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho kepada detikcom, Jumat (8/5/2009).
Eson, panggilan akrabnya, menjelaskan ada kemungkinan DPR ingin membuat kevakuman di KPK. Ujung-ujungnya hal ini akan bermuara pada upaya untuk memandulkan pemberantasan korupsi.
"Kita khawatirkan semacam itu," ungkapnya.
Menurut Eson, KPK dapat bergerak dengan 4 pimpinan. Hal ini tidak melanggar undang-undang KPK. KPK pun diminta untuk lebih menunjukkan taringnya selepas kepemimpinan Antasari Azhar.
"KPK harus membuktikan harus lebih progresif tanpa Antasari Azhar," pungkasnya. (rdf/nrl)
Sumber: detiknews.com
Renungan Malam – Renovasi Masjid
Assalamu'alaikum wr.wb.,
Ada sebuah masjid yang melakukan renovasi. Lantainya dikasih marmer, dan bukan hanya lantai saja, tetapi tiang dan tembok juga. Indah sekali. Setelah bertanya2, ternyata sebagian dari marmer itu diimpor dari Itali, dan sisanya dari sini. Tetap dipandang indah. (Untung belum dikasih kubah emas!)
Tetapi di sebarang jalan, ada anak kecil lewat depan masjid membawa kantong plastik besar. Dia terpaksa menjadi pemulung karena tidak ada cukup uang untuk bersekolah dan makan setiap hari. Ada marmer dari Itali. Ada anak yang lapar. (Jangan2 dia juga anak yatim.) Saya jadi berfikir: mana yang lebih UTAMA bagi UMMAT Islam (bukan pengurus masjid) pada saat ini?
Katanya ada krisis ekonomi dunia. Banyak orang di-PHK. Ada anak yang tidur dalam keadaan lapar, tanpa punya kesalahan atau dosa. Tetapi dekat rumah dia ada masjid yang habiskan ratusan juta atau milyaran rupiah untuk beli marmer dari Itali! Kenapa marmer dari luar negeri yang menjadi prioritas?
Kalau pengurus masjid mau pamer dengan masjid yang indah yang bisa dibangga-banggakan di depan teman2nya dan tentangga, kayanya marmer dari Itali sangat perlu.
Tetapi kalau pengurus masjid merasa beban sebagai penjaga Rumah Allah dan pelayan terhadap ummat Islam, kayanya ubin yang berkualitas sudah cukup baik. Marmer dari Itali buat hotel saja!
Dan kalau pengurus masjid tidak merasa beban untuk melayani ummat Islam dengan semaksimal mungkin, semua argumentasi tentang prioritas utama yaitu anak yatim dan orang miskin tidak akan didengarkan. Pernah ada orang yang mengatakan kepada saya "Orang miskin selalu akan ada!" dan karena itu marmer oke! Bolehlah masjid menjadi keren dan indah karena, menurut dia, apa saja yang kita lakukan, kita tetap tidak bisa memberantas kemiskinan. Jadi biarkan saja masjid beli marmer dari Itali.
Sayangnya, dia tidak yakin pada Allah untuk melakukan perubahan pada ummat Islam di Indonesia. Dia yakin akan selalu ada orang miskin di sini dan kondisi itu tidak bisa diubah = marmer no problem. Sayang sekali.
Bayangkan kalau anak yang tadi itu adalah calon genius. Setelah dia dapat uang sekolah dan uang makan dari masjid, tetangga yang dermawan, serta dari beasiswa dan sebagainya, dia menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia sebelumnya. Inovasi tersebut membuat dia 10 kali lebih kaya dari Bill Gates dan orang datang dari manca negara untuk belajar dari perusahaan dia di sini. Lewat berbagai teknologi yagn dia ciptakan, Indonesia berubah menjadi negara maju, pendidikan menjadi gratis, jaminan kesehatan ada buat semua warga, dan tidak ada lagi anak yang menjadi pemulung.
Tidak mungkin? Apa masih tidak mungkin kalau Allah menghendaki begitu?
Sayangnya, pengurus masjid dan orang kaya lebih utamakan marmer dari Itali daripada pendidikan yang berkualitas dan makanan yang bergizi bagi anak bangsa. Dan calon genius itu tidak sempat lulus sekolah, karena sibuk jadi pemulung.
“Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
(QS Ar-Ra’d 13:11)
Semoga bermanfaat,
Wa billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Ada sebuah masjid yang melakukan renovasi. Lantainya dikasih marmer, dan bukan hanya lantai saja, tetapi tiang dan tembok juga. Indah sekali. Setelah bertanya2, ternyata sebagian dari marmer itu diimpor dari Itali, dan sisanya dari sini. Tetap dipandang indah. (Untung belum dikasih kubah emas!)
Tetapi di sebarang jalan, ada anak kecil lewat depan masjid membawa kantong plastik besar. Dia terpaksa menjadi pemulung karena tidak ada cukup uang untuk bersekolah dan makan setiap hari. Ada marmer dari Itali. Ada anak yang lapar. (Jangan2 dia juga anak yatim.) Saya jadi berfikir: mana yang lebih UTAMA bagi UMMAT Islam (bukan pengurus masjid) pada saat ini?
Katanya ada krisis ekonomi dunia. Banyak orang di-PHK. Ada anak yang tidur dalam keadaan lapar, tanpa punya kesalahan atau dosa. Tetapi dekat rumah dia ada masjid yang habiskan ratusan juta atau milyaran rupiah untuk beli marmer dari Itali! Kenapa marmer dari luar negeri yang menjadi prioritas?
Kalau pengurus masjid mau pamer dengan masjid yang indah yang bisa dibangga-banggakan di depan teman2nya dan tentangga, kayanya marmer dari Itali sangat perlu.
Tetapi kalau pengurus masjid merasa beban sebagai penjaga Rumah Allah dan pelayan terhadap ummat Islam, kayanya ubin yang berkualitas sudah cukup baik. Marmer dari Itali buat hotel saja!
Dan kalau pengurus masjid tidak merasa beban untuk melayani ummat Islam dengan semaksimal mungkin, semua argumentasi tentang prioritas utama yaitu anak yatim dan orang miskin tidak akan didengarkan. Pernah ada orang yang mengatakan kepada saya "Orang miskin selalu akan ada!" dan karena itu marmer oke! Bolehlah masjid menjadi keren dan indah karena, menurut dia, apa saja yang kita lakukan, kita tetap tidak bisa memberantas kemiskinan. Jadi biarkan saja masjid beli marmer dari Itali.
Sayangnya, dia tidak yakin pada Allah untuk melakukan perubahan pada ummat Islam di Indonesia. Dia yakin akan selalu ada orang miskin di sini dan kondisi itu tidak bisa diubah = marmer no problem. Sayang sekali.
Bayangkan kalau anak yang tadi itu adalah calon genius. Setelah dia dapat uang sekolah dan uang makan dari masjid, tetangga yang dermawan, serta dari beasiswa dan sebagainya, dia menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia sebelumnya. Inovasi tersebut membuat dia 10 kali lebih kaya dari Bill Gates dan orang datang dari manca negara untuk belajar dari perusahaan dia di sini. Lewat berbagai teknologi yagn dia ciptakan, Indonesia berubah menjadi negara maju, pendidikan menjadi gratis, jaminan kesehatan ada buat semua warga, dan tidak ada lagi anak yang menjadi pemulung.
Tidak mungkin? Apa masih tidak mungkin kalau Allah menghendaki begitu?
Sayangnya, pengurus masjid dan orang kaya lebih utamakan marmer dari Itali daripada pendidikan yang berkualitas dan makanan yang bergizi bagi anak bangsa. Dan calon genius itu tidak sempat lulus sekolah, karena sibuk jadi pemulung.
“Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
(QS Ar-Ra’d 13:11)
Semoga bermanfaat,
Wa billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum wr.wb.,
Gene
Subscribe to:
Posts (Atom)
