Selasa, 02/12/2008 12:23 WIB
Deden Gunawan – detikNews
Jakarta - Aksi premanisme di sekolah terus berulang. Siswa junior melakukan kekerasan terhadap siswa junior. Terakhir kasus yang mencuat, premanisme sekolah terjadi di SMA 90 Jakarta. Siswa junior di sekolah ini dipaksa berantem dengan siswa senior.
Mengapa premanisme di sekolah seperti lingkaran setan yang sulit dihentikan?
Secara psikologi seorang remaja punya kecenderungan suka ikut-ikutan teman, tidak realistis, serta ingin menunjukkan bahwa mereka juga dapat mengikuti tren. Perilaku lainnya, mereka ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan atau kelompoknya, dan ketakutan terbesar di kalangan remaja apabila ditolak oleh kelompoknya.
Hal ini, kata psikolog dari Universitas Indonesia (UI) Liza Marielly Djaprie, kemudian memunculkan kelompok-kelompok di sekolah berikut tradisinya. Kelompok yang terbentuk bisa berdasarkan teman satu kelas, satu angkatan, atau karena persamaan tertentu.
"Mereka akan berupaya mengikuti tradisi-tradisi yang telah berjalan di kelompok-kelompok yang mereka ikuti. Karena takut dibilang tidak solider atau takut terlempar dari kelompok," jelas Liza saat berbincang-bincang dengan detikcom.
Keberadaan kelompok-kelompok siswa kemudian dituding sebagai penyebab kekerasan atau premanisme di dalam sekolah. Dengan alasan mengikuti tradisi, sebuah kelompok akan melakukan penataran atau penggemblengan terhadap para junior atau anggota baru. Prosesi penataran atau penggemblengan tersebut tidak jarang dilakukan dengan cara-cara kekerasan.
Diakui Liza, tingkat agresivitas kelompok siswa belakangan semakin parah akibat kondisi lingkungan, terutama akibat tayangan kekerasan di televisi, serta kekerasan yang diperlihatkan guru maupun orang tua. Kekerasan yang sering dilakukan guru atau orang tua ini bersifat simbolis. Misalnya dengan mempertontonkan kemarahan di depan anak atau siswa dengan kelewat batas. Padahal perilaku yang dilakukan guru atau orang tua tersebut ada kemungkinan diikuti, karena seorang remaja punya kecenderungan meniru figur tertentu.
Penyebab lainnya, tingkat kesulitan dalam pelajaran saat ini semakin tinggi, begitu juga standar kelulusannya. Tekanan yang diterima siswa semakin bertumpuk ketika orang tua justru melakukan tekanan tambahan dengan mengharuskan sang anak mengikuti apa yang dikehendakinya.
"Banyak orang tua dalam hal akademik suka memarahi anak-anaknya dengan membanding-bandingkan dengan teman-teman si anak. Padahal, sang anak butuh adanya ketenangan di rumah akibat tekanan pelajaran," ungkap Liza.
Tekanan yang datang bertubi-tubi itu membuka peluang instabilitas emosional sang anak. Akibatnya anak-anak jadi lebih agresif dan cenderung melakukan kekerasan sebagai sarana pelampiasan.
Pandangan serupa juga dikatakan Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi. Menurutnya, saat ini siswa terlalu dibebani dengan kurikulum yang terlalu berat. Dalam kondisi ini, pria yang akrab disapa Kak Seto itu memandang perlu adanya keseimbangan antara emosi, kecerdasan moral, dan juga spiritual.
Jika tidak imbang, siswa jadi gampang stres. Dalam kondisi ini emosi siswa sewaktu-waktu bisa meledak. Untuk mengatasi masalah ini, kata Kak Seto, diperlukan partisipasi semua pihak, yakni orang tua, guru, dan pemerintah.
Sementara Liza berpendapat, untuk memberi keseimbangan emosional kepada siswa merupakan tanggungjawab orang tua. Caranya, dengan memberikan situasi belajar yang lebih nyaman di dalam rumah. Selain itu orang tua juga tidak perlu terlalu mengekang siswa yang ingin bermain. Karena bermain menjadi salah satu cara untuk mengendurkan ketegangan pikiran.
Faktor orang tua menjadi sangat penting dalam menyeimbangkan emosi sang anak karena untuk mengubah standar pelajaran atau kelulusan adalah hal yang mustahil. "Kalau mengubah kurikulum jelas tidak mungkin. Jadi perlu kearifan orang tua untuk tidak memberikan tekanan tambahan kepada anak-anaknya," pinta Liza.
Tapi di mata pengamat pendidikan Lody Pa'at, aksi kekerasan atau premanisme yang terjadi di sekolah-sekolah merupakan tanggungjawab penuh para guru. Alasannya, aksi kekerasan itu terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga guru yang paling bertanggungjawab terhadap perilaku siswa-siswanya.
Selama ini, ujar Lody, kekerasan yang terjadi di sekolah terus berlangsung karena para guru tidak peka melihat masalah yang ada di sekitar sekolah. Tapi herannya masalah-masalah itu diaggap kurang begitu penting. Sebut saja sistem relasi antarsiswa secara vertikal yang terbangun selama ini. Sistem itu kemudian memunculkan stigma siswa senior dan siswa junior.
Nah, dari situlah muncul sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan siswa senior kepada juniornya. Tak jarang ulah siswa senior mengarah kepada tindakan kriminal. Ada saja alasan bagi senior untuk mengintimidasi,menganiaya, serta memeras para juniornya. Banyak hal sepele yang dilakukan junior berakibat pada pemukulan atau pengeroyokan. Uniknya, tindakan tersebut selama ini dianggap sesuatu yang wajar. Lagi-lagi karena alasan sudah tradisi
"Selama ini relasi yang dibangun antara siswa bentuknya vertikal. Akan ada istilah murid senior dan murid junior. Akibatnya, murid senior, karena merasa berada di posisi yang lebih tinggi merasa perlu dihormati adik kelasnya. Bahkan murid senior bisa berbuat apa saja kepada juniornya," ulas Lody.
Untuk mengatasinya, Lody mengusulkan, pihak sekolah harus mengubah sistem relasi antarsiswa dari vertikal menjadi horizontal. Degan cara seperti itu akan ada kesetaraan di antara siswa. Sehingga tidak ada lagi siswa yang merasa senior maupun junior. Yang ada hanyalah sama-sama punya kewajiban satu, yakni menuntut ilmu.
"Sudah saatnya setiap sekolah membangun relasi yang bersifat demokratis. Sebab semua punya hak dan kewajiban yang sama di sekolah," harap Lody. (ddg/iy)
Sumber: Detiknews.com
########
Assalamu’alaikum wr.wb.,
Saya sepakat dengan semua informasi di atas. Hanya saja, yang membuat saya sedih adalah pernyataan "Kalau mengubah kurikulum jelas tidak mungkin.”
Di Indonesia, orang tua dipandang sebagai penerima jasa (pendidikan nasional) tetapi tidak punya kekuatan untuk mengubah sifat jasa tersebut. Seakan-akan sistem pendidikan nasional sudah mutlak dan orang tua tidak mungkin punya kesempatan untuk mengubahnya.
Saya ingin bertanya, kalau seandainya orang tua benar-benar peduli, dan ingin mengambil tindakan untuk menolak jasa tersebut karena berkualitas rendah, apakah tidak mungkin mereka semua bisa bersuara dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah?
Bayangkan kalau 1 juta orang tua berkumpul di depan gedung DPR atau Depdiknas atau Istana Negara.
Bayangkan kalau pernyataan mereka hanya satu: “Kami menuntut hak pendidikan yang berkualitas bagi semua anak bangsa”. Dan tentu saja di dalam pernyataan tersebut ada tuntutan agar kurikulum diperbaiki dan dikurangi jumlah mata pelajarannya.
Kalau orang tua tidak ingin melakukan “demo” di jalan, bisa juga dengan cara “letter writing campaign” (mengirim surat secara massal), yang sudah terbukti berhasil di manca negara.
Bayangkan kalau 1 juta orang tua menjadi bersedia mengirim surat (dari mereka masing-masing) kepada Presiden setiap minggu sampai Presiden mengambil tindakan terhadap sistem pendidikan yang tidak layak ini.
(Ini sering terbukti berhasil di manca negara karena semua pemerintah membutuhkan dokumen, yang biasannya dikirim lewat pos. Kalau suatu departemen, seperti Kantor Presiden atau Depdiknas “dibanjiri” dengan jutaan surat, maka mereka menjadi sulit bekerja, karena harus membuka dan membaca semua surat tersebut untuk mengecek isinya, untuk tahu apakah penting atau tidak.)
Bayangkan kalau ada 1 juta orang tua (atau lebih) yang menunjukkan kepedulian terhadap semua anak bangsa dan bukan hanya terhadap anak kandung mereka sendiri.
Bayangkan kalau orang tua tidak mau diam saja menjadi penerima jasa yang buruk, dan siap mengambil suatu tindakan untuk mengubah sistem tersebut dengan cara yang damai dan demokratis.
Bayangkan kalau semua orang tua (sebagai pemilih) memaksakan semua partai politik menyatakan rencana pendidikannya di depan publik supaya bisa dinilai dan dibahas sebelum pemilihan legislatif 2009.
Apakah benar-benar tidak mungkin orang tua setanah-air tidak sanggup memberikan pengaruh terhadap kualitas pendidikan di sini?
Apakah orang tua terpaksa menjadi penerima jasa yang buruk tanpa komplain sama sekali atau menolak jasa tersebut?
Saya yakin orang tua bisa melakukan tindakan seperti itu, tetapi hal itu hanya mungkin terwujud kalau orang tua se-indonesia mulai peduli pada anak tetangga dan masa depan bangsa. Sekarang bukan waktunya untuk “berharap” saja dan diam terus ketika harapan para orang tua tidak terwujud. Orang tua harus bersatu dan menjadi aktif untuk mengubah sistem pendidikan yang buruk ini.
Kalau tidak, masa depan bangsa tidak bisa ditentukan, karena orang tua selalu siap mundur dari perjuangan dan selalu siap membiarkan orang lain menentukan kualitas dari sistem pendidikan nasional.
Kalau para orang tua tidak mau berubah dan menjadi aktif mengambil suatu tindakan, tidak akan ada orang yang bisa menolong anak bangsa karena politikus dan pejabat hanya akan bertindak kalau mereka takut kehilangan dukungan dan legitimasi dari masyarakat.
Semua kembali ke tangan orang tua (bukan pemerintah).
Maukah anda berjuang untuk semua anak bangsa atau tidak?
Wassalamu’alaikum wr.wb.,
Gene Netto
No comments:
Post a Comment