Jumat, 18 Mei 2012 | 05:59
Dari sekitar 523.000 DPS terdapat 104.000 pemilih fiktif
pada setiap kelurahan di Jakarta.
Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) menemukan adanya 1,4 juta pemilih fiktif pada Pemilukada DKI Jakarta 2012. Pemilih fiktif tersebut sudah terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pemilukada DKI Jakarta.
"Apabila menghitung secara keseluruhan hasil temuan tersebut, maka dalam Pilkada 2012 mendatang terdapat sekitar 1,4 juta pemilih fiktif (ghost voters)," kata Ketua P3I Mustafa, dalam jumpa pers "Carut Marut Daftar Pemilih Pilkada DKI Jakarta" yang digelar P3I di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).
Menurut Mustafa, dari hasil investigasi yang dilakukan, dari sekitar 523.000 DPS terdapat 104.000 pemilih fiktif pada setiap kelurahan di Jakarta. Berdasarkan data tersebut, lanjut dia, hanya ada 5,6 juta pemilih sesungguhnya dalam Pemilukada DKI.
Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) menemukan adanya 1,4 juta pemilih fiktif pada Pemilukada DKI Jakarta 2012. Pemilih fiktif tersebut sudah terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pemilukada DKI Jakarta.
"Apabila menghitung secara keseluruhan hasil temuan tersebut, maka dalam Pilkada 2012 mendatang terdapat sekitar 1,4 juta pemilih fiktif (ghost voters)," kata Ketua P3I Mustafa, dalam jumpa pers "Carut Marut Daftar Pemilih Pilkada DKI Jakarta" yang digelar P3I di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).
Menurut Mustafa, dari hasil investigasi yang dilakukan, dari sekitar 523.000 DPS terdapat 104.000 pemilih fiktif pada setiap kelurahan di Jakarta. Berdasarkan data tersebut, lanjut dia, hanya ada 5,6 juta pemilih sesungguhnya dalam Pemilukada DKI.
Padahal, kata Mustafa, KPU DKI sudah merilis bahwa jumlah pemilih yang terdapat dalam DPS sebanyak 7 juta orang. Ditambahkannya, data 5,6 juta pemilih sesuai dengan data e-KTP yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Berdasarkan data e-KTP Kemendagri jumlah warga Jakarta yang sudah melakukan pemindaian sidik jari dan rekam wajah adalah 5,6 juta orang. Dengan adanya temuan pemilih fiktif ini, P3I mendesak agar Pemilukada DKI dibatalkan. Pasalnya, meski 1,4 juta pemilih fiktif itu masih berupa DPS, tetap saja sulit untuk dikoreksi.
"Mengingat penetapan DPS menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) akan berlangsung hanya beberapa hari ke depan dan tidak memungkinkan dilakukan koreksi secara masif terhadap DPS," tukas Mustafa.
NIK Ganda
P3I juga menemukan adanya kepemilikan ganda Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam data DPS yang dikeluarkan KPUD DKI Jakarta. NIK tersebut, telah digunakan secara berulang.
Mustafa menjabarkan, temuan tersebut didasarkan hasil pemantauan di beberapa kelurahan di wilayah Jakarta Barat, antara lain di Tanjung Duren Utara, Wijaya Kusuma, Krukut, Tangi, Duri Utara, Duri Kepah, Kebon Jeruk, Pekojan, dan Kapuk.
"Kami menemukan NIK yang sama untuk orang berbeda dalam beberapa TPS di satu kelurahan. Juga ditemukan NIK yang sama untuk orang yang berbeda dalam kelurahan yang berbeda," ungkap dia.
Temuan terakhir, kata Mustafa, adalah adanya NIK yang sama untuk satu nama yang sama, tetapi punya hak pilih di beberapa TPS pada beberapa kelurahan.
Ditambahkan Mustafa, temuan jutaan pemilih fiktif dan NIK ganda ini semakin membuktikan bahwa KPUD tidak kredibel dan tidak mampu untuk menyelenggarakan Pemilukada yang bersih.
No comments:
Post a Comment