Apa Agama Dan Urusan Pribadi Menteri Boleh Dibahas?

[Komentar]: Inilah mengapa Indonesia sulit maju, mengapa selalu mempertanyakan agama untuk org yg menjadi pemimpin? Kenapa gak mempermasalahkan agama pemilik FB, WA, dan sosmed yg umumnya pemilik non muslim?

[Gene]: Karena pemilik FB, WA dan sosmed lain BUKAN pejabat negara Indonesia yang digaji oleh rakyat Indonesia. Ketika seseorang menjadi pejabat di sini, dan segala sesuatu dari air di kamar mandi rumah menterinya, sampai ke karpet di kantornya, dan bensin utk mobilnya, dan tagihan HP-nya, dan perjalanan ke manca negara, dan makanan lezat di hotel bintang lima DIBAYAR oleh rakyat lewat UANG RAKYAT, maka seluruh unsur kehidupan orang itu yang memimpin dan menjadi contoh nyata bagi anak Indonesia menjadi URUSAN RAKYAT juga!

Contoh: Seorang pengusaha menjadi menteri (atau gubenur, atau bupati, dll.). Dia mengaku Muslim, tapi sudah murtad dan pura2 Muslim di depan umum, utk tujuan "politik". Orang lain tidak tahu, jadi mempersilahkan dia menjadi imam shalat. Dia mau, karena dapat pencitraan. Tapi, shalatnya tidak sah dan shalatnya orang lain menjadi rusak. Dia tidak boleh rahasiakan status non-Muslim itu karena ada pengaruh terhadap Muslim lain! Lalu, dia juga membuat berbagai keputusan. Dinilai merugikan umat Islam, tapi pendukungnya bilang, "Tenang, dia Muslim juga, berbaik sangka!" Tapi ternyata, dia seorang musuh dalam selimut.

Itu baru urusan agama saja. Kalau yang lain, juga patut diselediki. Kalau dia sering curang dalam bisnis, tidak bayar hutung, ingkari janji, berbohong, korupsi, mencuri hak orang lain, merugikan rakyat miskin, menyogok hakim, menghinakan kaum dan suku lain, melakukan pelecehan terhadap staf perempuan, selingkuh, suruh pacarnya aborsi, akrab dengan kriminal berbahaya, melakukan KDRT, dan lain-lain, apakah anda kira itu "urusan pribadi" dan rakyat tidak berhak TAHU ttg kualitasnya orang itu?

Kalau berpikir dengan akal sehat, kita yang bayar pajak (gaji dia) berhak utk tahu. Apalagi kalau keburukan itu bukan "aib masa lalu", tetapi keburukan aktif yang masih berlanjut! Dia terima gaji dari kita. Jadi kalau dia orang jahat, atau buruk, atau punya rencana buruk, atau sering melanggar hukum negara, atau mau merusak negara, atau hanya mau menguntungkan diri sendiri, maka kita berhak tahu dan membahasnya. Dan kalau para pejabat tidak setuju diperhatikan begitu dalam oleh rakyat dalam sebuah negara demokrasi, ada solusinya: Jangan menjadi pejabat.
-Gene Netto