Pelanggaran UU ITE di Kasus Hina Jokowi Mumi

Mungkin perlu dipasang spanduk baru di bandara:

*** "Selamat datang di Indonesia! Hati-hati kalau bicara. Tidak ada hak bicara bebas di sini. Kalau anda menghinakan orang lain, bisa masuk penjara!" (1)

Catatan Kaki (1): Definisi "penghinaan" terserah pemerintah, jaksa dan hakim. Jangan minta contohnya. Setiap hari bisa berubah, tergantung siapa yang membuat tuntutan. Lakban untuk tutupi mulut dijual di tempat pengambilan bagasi. Selamat berlibur di Indonesia. Awas, jangan banyak bicara ya! ***

Korea Utara sudah sangat pandai membuat rakyatnya takut bicara. Di sana berhasil menciptakan rakyat yang "rukun" yang tidak pernah menhinakan presiden, atau pejabat, atau organisasi. Jangankan menghinakan, mengritik saja tidak berani. Orang yang buka mulut bisa hilang, masuk penjara bertahun-tahun, tanpa sidang. Indonesia masih lebih baik. Ada kesempatan masuk pengadilan sebelum masuk penjara. Tapi apa pernah ada yang kena pasal UU ITE lalu TIDAK masuk penjara?? Apa anggota DPR mau studi banding ke Korea Utara untuk belajar cara2 yang paling efektif membuat rakyat ketakutan pada pemerintah? Kalau mau meniru negara kediktatoran, kenapa tidak langsung belajar pada ahlinya?
-Gene Netto

3 Saksi Ahli Kuatkan Dugaan Pelanggaran UU ITE di Kasus Hina Jokowi Mumi
Sabtu 06 Juli 2019, Erliana Riady - detikNews
https://news.detik.com

PPP Minta Bareskrim Usut Akun Zara Zettira yang Disebut Hina Pesantren
Jumat 05 Juli 2019, Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
https://news.detik.com